Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh digunakan untuk pembangunan, termasuk program 3 juta rumah.

Pemerintah telah menetapkan 2,75 juta hektare (ha) lahan sawah yang dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Lahan sawah itu akan ditindaklanjuti menjadi LP2B.

"Kalau yang bisa dipakai itu ternyata tidak LP2B, silahkan, tapi kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa, ini untuk kepentingan pangan," kata Nusron di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia menyadari banyak program yang membutuhkan lahan, seperti 3 juta rumah. Di sisi lain, pembelian lahan yang murah biasanya dari sawah. Hal itu yang menurutnya harus ditertibkan.

"Apalagi kalau 3 juta rumah itu rumah murah. Tanah paling murah itu apa sih? Kan pasti sawah. Nah karena itu, ini harus kita tertibkan. Janganlah lahan murah yang bisa dipakai untuk perumahan. Harus kita atur. Yang penting tidak mengganggu LP2B, tidak mengganggu panga," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan sebanyak 2,7 juta ha sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan.

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Simak Video 'Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet':

Sebanyak 2,7 juta hektare (ha) sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

"Nah, kalau revisi Perpres selesai, maka akan segera dibentuk tim terpadu, untuk menyelesaikan ada namanya lahan sawah yang dilindungi di 12 provinsi itu yang akan diperkuat menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan),"terang dia.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan sawah yang dilindungi ini mencegah agar lahan tidak dialihfungsikan menjadi berbagai macam bangunan, seperti untuk industri dan permukiman. Dia mencontohkan alih fungsi lahan sawah di 8 provinsi sebelumnya, saat perlindungan lahan sawah belum diberlakukan.

"Data dari 8 provinsi saja sebagai contoh, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, sebelum ada LSD, karena LSD baru diperlakukan tahun 2021, alih fungsi lahan pertanian ke dalam pemukiman maupun ke dalam industri selama 2 tahun itu 136.000 hektare. Berarti 1 tahun rata-rata 66.000 ha," terangnya.

Nusron menegaskan, jika LSD dijadikan LP2B, maka tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.

"87% total LBS lahan baku sawah atau total sawah harus ditetapkan menjadi LP2B. Kalau sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apapun selama-lamanya," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan lahan sawah di 8 provinsi masuk kategori dilindungi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteru ATR/BPN yang dimaksud Nomor : 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peta LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria meninjau pemberian makan Bergizi Gratis di Pulau Bangka. Riza menyebut penerima manfaat program ini paling banyak berada di desa.

"Kami dari Kementerian Desa hadir bersama dengan Pemerintah Provinsi, Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda, tentu yang paling penting adalah kepala desa, perangkat desa hadir disini untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung," katanya di Bangka Tengah (Bateng), Rabu (11/12/2024).

Diketahui, Wamendes datang ke Pulau Bangka dalam rangka program pemberian Makan Bergizi Gratis, Penyuluhan Gizi dan Kesehatan Anak. Peninjauan itu dilaksanakan di SDN 10 Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah.

Riza meminta desa dapat memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Kata dia, selain untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi, program ini nanti dapat meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Bangka Belitung termasuk provinsi yang siap mendukung dan melaksanakan program bapak Presiden yaitu program makan siang bergizi gratis di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, insyaallah ini menjadi contoh yang baik," tutur Wamendes.

"Hal ini menjadi bagian yang penting karena tidak kurang dari 73% penduduk Indonesia ada di desa. Itu artinya penerima manfaat dari program makan bergizi gratis tentu yang paling banyak justru ada di desa," timpalnya.

Riza berharap seluruh pihak dapat berperan aktif, terutama perangkat desa dan Bumdes agar dapat menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis, tanpa membeli dari provinsi lain. Tujuannya adalah agar program berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa dan menyejahterakan seluruh masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh program-program Kementerian Desa termasuk pemanfaatan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat diterima dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan Permendes/aturan yang ada, kebutuhan yang ada, yang diterapkan sehingga akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pembangunan desa-desa di Bangka Belitung," tambahnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Sugito menyatakan dukungannya terhadap program pemberian makan siang bergizi gratis itu. Ia meminta Bupati/Wali Kota melalukan simulasi program tersebut sebelum dimulai 2025.

"Sesuai arahan Bapak Presiden di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai di tahun 2025. Namun untuk menyiapkan itu, Saya minta Bupati dan Wali Kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November-Desember," kata Sugito singkat kepada wartawan.

Video Momen Riza Patria-Pramono Berpelukan Sambil Bisik-bisik Seusai Acara Debat

Video Momen Riza Patria-Pramono Berpelukan Sambil Bisik-bisik Seusai Acara Debat