Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyentil pengkritik program prioritas Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Luhut mengatakan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut selepas mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Antara Senin (31/3/2025).

Luhut juga menegaskan, kebebasan demokrasi jangan sampai merusak budaya sopan santun bangsa. Termasuk ketika mengkritik Jokowi, ia bilang jangan mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujar Luhut.

Kata Luhut, sebagai saksi hidup masa kepemimpinan Jokowi, ia tidak meliha pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden.

Ia juga berharap masyarakat memberikan ruang pada pemerintah untuk dapat bekerja demi kesejahteraan rakyat. Maka, Luhut meminta masyarakat bisa kompak memberikan dukungan kepada pemerintah.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

Pemerintah melalui lima kementerian-lembaga termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) wujudkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus serah terima kunci rumah bersubsidi.

Program Rumah untuk Guru Indonesia menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Nantinya rumah-rumah subsidi ini akan dibangun serentak di 8 provinsi Indonesia.

Provinsi tersebut dari Aceh, Medan, Bogor, Bengkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan apresiasi kepada mitra kerjanya dalam program ini yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Karena program ini bisa direalisasi dalam waktu dekat dan cepat. Sebagai kunci dalam membangun sumber daya manusia Indonesia dan sesuai Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, guru memang patut diperhatikan kesejahteraannya.

Dengan begitu ia berharap, program rumah subsidi bisa bermanfaat bagi para guru yang diiringi dengan memberikan layanan pendidikan lebih baik.

"Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik," kata Mu'ti dikutip dari rilis yang diterima detikEdu ditulis Rabu (26/3/2025).

20 Ribu Unit Rumah Subsidi Siap Dihuni Guru

Tidak sendiri, Kemendikdasmen dibantu empat kementerian-lembaga lain dalam program ini. Mereka adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik.

Menteri PKP, Maruarar Sirait membeberkan ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Namun, baru 250 unit rumah yang diserahkan kuncinya secara simbolis.

Penyediaan 20 ribu unit rumah subsidi ini dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kendati demikian, tujuan utamanya agar lokasi tempat tinggal guru tak jauh dari tempat mengajar atau sekolah.

Sehingga ke depannya, guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya tanpa harus menempuh jarak jauh.

"Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik," ujar menteri yang disapa Ara ini.

Keinginan agar guru bisa lebih berkonsentrasi mengajar karena telah punya rumah yang layak huni juga disampaikan Direktur Utama BTN, Nixon L P Napitupulu. Menurutnya program ini akan paling disukai masyarakat karena menjadi bagian dalam proses mengentaskan kemiskinan.

Untuk menetapkan siapa penerima bantuan program, pemerintah mengandalkan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bangga bisa ikut berperan dalam pembangunan bangsa.

Ia percaya data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif. Termasuk dalam program Rumah untuk Guru Indonesia dan Penghargaan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

"Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif," ucapnya.

Video JPPI Ingatkan Prabowo Tak Salah Alamat soal Kebijakan Kesejahteraan Guru

Video JPPI Ingatkan Prabowo Tak Salah Alamat soal Kebijakan Kesejahteraan Guru

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Babinsa yang telah berperan aktif dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan olehnya saat meninjau Program MBG di acara 'Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa' Kabupaten Ngawi, Sabtu (22/3).

"Saya seperti anak pulang ke rumah. Mengingat di masa-masa itu, saya juga sebagai anak tentara, tinggal di tangsi-tangsi militer. Ternyata, tidak berbeda, penerimaan, kehangatan, dan kekeluargaan dari tentara-tentara Republik Indonesia," kata Ibas dalam keterangan, Minggu (23/3/2025).

Ibas menyampaikan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang menjadi perhatian publik.

"Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di Tanah Air. Setuju?" ucapnya.

"Dan saya yakin, Presiden Prabowo, juga mengerti tentang hal itu. Untuk itulah, kami justru memberikan pembatasan, melakukan penyempurnaan, agar TNI yang hari ini, tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi," sambungnya.

Ibas juga mengapresiasi peran Kodim Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

"Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri," tuturnya.

"Mari kita semuanya, ikhtiar, mendukung program MBG ini karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut Tanah Air ini ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil, pastikan anak-anak kita dari Tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, merasakan, dengan kualitas yang baik dan sehat," tambahnya.

Edhie Baskoro juga menyoroti pentingnya menjawab kegelisahan masyarakat dengan aksi nyata.

"Kadang-kadang, berita yang tidak baik, menjadi berita besar. Tapi, bukan berarti kita tidak mendengar, harapan, dan aspirasi dan masukannya. Sehingga saya juga ingin bapak-bapak semua di sini tetap peka, terhadap keputusan dan aspirasi masyarakat. Apa yang mereka harapkan, sesuai dengan karakter kewilayahan, sesuai dengan kebutuhan, dan selera, anak-anak kita," ungkapnya.

"Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program Makan Bergizi Gratis, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran," sambungnya.

Ibas menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan TNI dan POLRI.

"Di DPR RI, kami semuanya memperjuangkan juga kesejahteraan untuk TNI dan POLRI kita. Itulah komitmen kami. Memastikan, tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk-pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu," ungkapnya.

Dia berharap kesejahteraan TNI tidak hanya kepada mereka yang bertugas tapi juga pada keluarganya, istri, dan anak-anak prajurit.

"Sehingga kami juga mohon saran dan kolaborasi jika anak-anak dari keluarga besar TNI dan POLRI yang ada di Kabupaten Ngawi yang memerlukan program-program terkait pendidikan, beasiswa, dan lain sebagainya, kami bisa terus mensinkronkan agar mereka mendapatkan manfaat. Termasuk ibu-ibu dari para Babinsa," tuturnya.

Edhie Baskoro pun mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi," jelasnya.

Sementara itu, ahli gizi dapur MBG, Werdiningtyas menyambut baik kehadiran Ibas saat meninjau program MBG di Ngawi. Dia berharap kehadiran Ibas mampu membuat dapur MBG menjadi lebih berkembang.

"Terima kasih Mas Ibas atas kedatangannya langsung menemui kami. Di sini, saya sebagai ahli gizi, dalam menentukan variasi menu memang ada panduan dari pusat, tapi tetap disesuaikan dengan bahan, komoditas, kekayaan alam dari Kabupaten Ngawi. Telur, ayam, dan lainnya bervariasi. Semoga dengan kedatangan Mas Ibas, dapur MBG ini bisa terus berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak lagi," tutup Werdiningtyas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan KADIN Indonesia siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). KADIN Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Program MBG tidak hanya menjadi wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

"Dengan komitmen yang kuat dari KADIN Indonesia dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, program MBG memiliki potensi untuk mencapai target yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, konsistensi dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan gizi rakyat Indonesia," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Pengukuhan Pengurus KADIN Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, hari ini.

Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dapat melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG, dibutuhkan 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Dari total 30.000 SPPG yang dibutuhkan, sebanyak 1.542 SPPG akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya, yaitu 28.458 SPPG, akan dibangun melalui kemitraan.

"BGN telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Semisal, TNI ditargetkan membangun 2.000 SPPG, Polri 500 SPPG, Badan Intelijen Negara 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama 1.000 SPPG, Muhammadiyah 500 SPPG, dan KADIN ditargetkan 1.000 SPPG. KADIN Indonesia tidak hanya akan terlibat dalam aspek anggaran dan infrastruktur, tetapi juga akan berfungsi sebagai penggerak dalam pengembangan SDM yang akan memastikan keberlanjutan program MBG," kata Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program MBG, setidaknya ada tiga kunci utama yang harus diperhatikan, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Presiden Prabowo telah meminta agar percepatan dalam implementasi program MBG dilakukan, sehingga perencanaan yang matang dalam ketiga aspek tersebut sangat penting.

Dari sisi anggaran, alokasi dana yang memadai harus disediakan untuk memastikan setiap SPPG dapat beroperasi dengan efisien. Dalam hal SDM, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja menjadi krusial. KADIN Indonesia sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha, dapat menyediakan pelatihan dan program pengembangan bagi para pengelola SPPG.

"Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi gizi dapat berjalan efektif. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk SPPG sangat vital agar layanan yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berjalan lancar dan berkelanjutan," pungkas Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang Banten. Groundbreaking dilakukan bersamaan dengan empat kota lainnya.

Lokasinya di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang, tepatnya Jl. Warung Jaud Kec. Serang, Banten. Jaraknya kurang lebih 15 menit dari pintu Tol Serang Timur dengan jarang sekitar 6 km.

"Kan ini ada di Serang, Bogor, Brebes, Bantul, Bekasi. Ada lima kota kan hari ini (groundbreaking)," ujar Ara di Serang, Banten, Minggu (9/3/2025).

Ara berpesan agar TNI segera mendata kuota rumah yang dibutuhkan. Lalu, memastikan memilih pengembang yang membangun rumah berkualitas. Ia juga mengingatkan agar TNI AD agar mencegah dan menindaktegas pungutan liar selama pembangunan.

Selain rumah, Ara menyebut di perumahan itu akan dibangun taman bermain anak-anak dan rumah ibadah berupa masjid. Rumah ibadah akan dibangun dari uang sumbangan sebesar Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Harum Energi Tbk. Lawrence Barki dan Rp 1 miliar dari Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

"Jadi ada Rp 2 miliar nanti dibangun rumah ibadah di sini," ucapnya.

"Saya sebagai menteri sumbang Rp 500 juta ya pribadi ini ya buat taman bermain anak-anak supaya bagus ya," tambah Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko mengatakan groundbreaking bangunan perumahan ini merupakan program dari TNI AD untuk mendukung program pemerintah.

"TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mendukung program pemerintah melalui pembangunan rumah TWP (Tabugan Wajib Perumahan) Angkatan Darat," ucapnya.

Ia mengungkapkan jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 5.760 unit yang tersebar di lima lokasi. Total luas tanah untuk perumahan di lima lokasi 70,6 hektare

Untuk Kabupaten Serang akan dibangun 2.023 unit rumah oleh PT Semangat Berkarya Bersama di atas tanah milik TNI AD. Angka tersebut termasuk 1.282 unit rumah subsidi, 290 rumah komersil, dan 451 unit rumah TNI AD.

Sementara luas tanah perumahan di Serang sebesar 23 hektare. Adapun spesifikasi rumahnya 30/72 untuk rumah subsodo dan 36/72 untuk rumah komersil dan rumah TNI AD.

Sebelumnya, Ara menyatakan groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk TNI AD akan segera dilakukan pada Minggu (9/3). Hal itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam.

Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

...Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Hasil survei LSI Denny JA soal 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat makan bergizi gratis (MBG) sebagai program yang paling mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Dari rentang penilaian 1 hingga 9, MBG mendapatkan skor 8,4. Survei dilakukan pada 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan ada tiga alasan positif responden atas program itu.

"Pertama mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang menjadi masalah kronis di Indonesia," kata Ardian dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Lalu kedua, MBG dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan permintaan produk pangan lokal.

Hal itu dinilai membuat banyak produk lokal pangan yang terserap dalam program ini.

"Kemudian, alasan positif ketiga, meningkatkan kualitas generasi mendatang dengan kesehatan yang lebih baik," ucapnya.

Setelah MBG, di urutan kedua program yang menerima respons positif ialah rehabilitasi dan renovasi sekolah (skor 8,0), swasembada pangan (skor 7,8), peningkatan kesejahteraan guru dengan skor 7,8.

Lalu, kenaikan upah minimum nasional (skor 7,8), keanggotaan Indonesia dalam BRICS (skor 7,8), program transisi energi hijau (skor 7,7), pemberantasan judi online (skor 7,3), hingga penurunan harga tiket transportasi publik di angka 7,2.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

Jajaran Pengurus Besar dan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) di Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan mengerahkan ibu-ibu.

Ketua PBNU Bidang Organisasi Kadeisasi dan Keanggotaan (OKK) Muhammad Faesal mengatakan jajaran PBNU telah Gerakan Keluarga Berseloroh NU untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

"Ini kami kembangkan dengan segala variabel dan instrumen di dalamnya. Itulah sebabnya PBNU mendukung program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi siswa dan santri," kata Faesal saat Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XIV PWNU NTB di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (18/1/2025).

Menurut Faesal, para kader NU akan mengisi dan membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG yang telah berlangsung saat ini.

"Insyaallah kami akan ada di dalamnya. Itu nanti pekerjaan ibu-ibu muslimah dan Fatayat. Biar tidak menyakiti suami menjadi pengurus. Karena kami pengurus NU gajinya pas-pasan," ujarnya.

Faesal menjelaskan ada empat hal yang harus dilakukan jajaran pengurus seluruh pengurus NU. Pertama, memperkokoh transformasi Ahlussunnah wa Jamaah (Aswaja), pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, serta penguatan organisasi kelembagaan dan jaringan.

"Seluruh kader NU dikirim ke Eropa, China dan berbagai belahan dunia untuk memastikan kualitas SDM bisa bersaing dan menjawab tantangan begitu besar," katanya.

Faesal menargetkan dalam lima tahun ke depan jajaran pengurus NTB yang telah dikirim ke luar negeri untuk pengembangan SDM memiliki doktor uranium, doktor perkapalan, dan doktor persenjataan.

"Meskipun jumlahnya sedikit jika kita bandingkan dengan doktor Pendidikan Agama Islam ya. Oleh karena itu saya mengingatkan selalu diskusi untuk peningkatan SDM," tegas Faesal.

Faesal mengeklaim 56,9 persen warga Indonesia mengaku sebagai warga NU. Menurut dia, jumlah warga NU di Indonesia mencapai 159 juta orang.

"Tapi jumlah dokter kita baru 1.900 orang. Artinya satu dokter harus melayani berapa juta orang. Maka terus kami lakukan pengembangan kualitas SDM. Termasuk pengembangan SDM struktur NU melalui kaderisasi," tandasnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Pegadaian turut mendukung pengurangan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program "Pegadaian Peduli". Kali ini, Pegadaian membagikan lebih dari 650 paket makanan bergizi tinggi kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Diketahui, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (2023), angka stunting di DKI Jakarta masih mencapai 17,6%, dengan wilayah Jakarta Pusat menjadi salah satu titik fokus penanganan dengan prevalensi mencapai 19.1%. Melihat kondisi ini, Pegadaian hadir menyalurkan makanan bergizi sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap SDGs nomor 2, yaitu tanpa kelaparan dan meningkatkan gizi masyarakat.

Adapun setiap paket yang dibagikan berisi nasi, buah, sayuran, ikan, dan bahan makanan lain yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi penerima.

"Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga tantangan bagi masa depan bangsa. Dengan memberikan akses makanan bergizi, kami berharap dapat memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan generasi yang sehat dan produktif," ujar Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Damar menyampaikan program ini merupakan langkah awal dari rangkaian inisiatif Pegadaian untuk mendukung penurunan angka stunting. Pegadaian mengajak masyarakat luas dan mitra strategis untuk berpartisipasi dalam program-program sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk partisipasi Pegadaian dalam menyemarakkan Hari Ikan Nasional pada 21 November 2024 dan Hari Nusantara pada 13 Desember 2024, yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, kegiatan ini mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis dengan memperkenalkan dan mempromosikan menu ikan melalui rangkaian Bulan Bakti Makan Bergizi Menu Ikan.

Sementara itu Camat Senen Prasetyo Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Pegadaian atas berjalannya kegiatan ini. "Makanan ini tentunya sangat bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya bagi tumbuh kembang anak balita agar lebih sehat tentunya untuk ibu hamil dan lansia agar terus terjaga gizinya, patut untuk selalu kita bantu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak," pungkasnya.

Tonton juga Video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Pegadaian Dinobatkan Sebagai Tokoh Pendukung Inklusivitas Keuangan di detikcom Awards 2024

Pegadaian Dinobatkan Sebagai Tokoh Pendukung Inklusivitas Keuangan di detikcom Awards 2024

Bank Mandiri terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan. Langkah ini sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang tengah digalakkan pemerintah, serta menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, pihaknya telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

"Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat," ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12/2024).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

"Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional," imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

"Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri," terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

Lihat juga Video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Biaya Makan Bergizi Gratis per porsi jadi sorotan. Anggaran satu porsi makanan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu turun, dari awalnya Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo sendiri yang mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 pada Jumat 29 November 2024 kemarin.

Prabowo bercerita memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil.

Nah pada momen itu Prabowo menyatakan biaya per porsi Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Istana Buka Suara

Sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan Rp 10 ribu dapat memenuhi kebutuhan makan bergizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom.

Meski alokasinya mengalami penurunan, Hasan Nasbi menegaskan anggaran total untuk program Makan Bergizi Gratis tak berkurang, tetap Rp 71 triliun untuk 2025.

Respons Bos Badan Gizi Nasional

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ikut buka suara. Dia bilang angka Rp 10 ribu per porsi merupakan hasil perhitungan rata-rata dari uji coba tahap awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini, lokasi dari pelaksanaan uji coba ini mayoritas baru dilakukan di Pulau Jawa.

"Jangan salah paham, kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan rata-rata, nanti di tempat yang lebih mahal pasti lebih dari itu," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Begitu pula di daerah yang harga rata-rata pangannya lebih murah, menurutnya anggaran per porsinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi lebih murah lagi. Dadan mengatakan, harganya pun akan mengalami penyesuaian kembali.

Dia juga menegaskan bahwa angka tersebut berasal dari pengalaman dalam 11 bulan di sejumlah daerah. Rata-rata tersebut juga bukan anggaran maksimum batas bawah maupun atas.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," jelas Dadan.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang daerah yang berpotensi tarifnya lebih dari Rp 10 ribu per porsi, Dadan tidak merincikannya. Namun ia memastikan saat ini timnya sudah turun ke berbagai daerah untuk persiapan pelaksanaan uji coba. Uji coba akan dilakukan di 150 titik di seluruh Indonesia.

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis tetap berada di angka Rp 71 triliun meski alokasi per porsinya turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi. Penurunan nilai tiap porsi ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran (Program) Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," kata Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, Senin (2/12/2024) dilansir dari detikFinance.

Hasan Nasbi menekankan uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600 hingga 700 kalori dalam satu porsi. Hal ini terbukti dari beberapa uji coba dilakukan selama hampir setahun di Pulau Jawa.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," jelas Hasan Nasbi.

Namun, untuk di luar Pulau Jawa, Hasan mengatakan nominal Program Makan Bergizi Gratis bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Asalkan patokan ketercukupan gizi, seperti yang disampaikan sebelumnya, bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan, yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 ribu per porsi, turun dari awalnya sekitar Rp 15 ribu per porsi.

Prabowo bercerita dirinya baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Program Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, tetapi anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kami ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kami ingin Rp 15 ribu, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kami hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Banggar DPR Tak Keberatan Anggaran Makan Bergizi Capai Rp 71 T

Banggar DPR Tak Keberatan Anggaran Makan Bergizi Capai Rp 71 T