Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) resmi berjalan hari ini, 6 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, ternyata susu tidak dimuat dalam menu MBG. Pemerintah menyatakan susu sapi akan masuk dalam menu di wilayah yang terdapat produsen susu sapi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan masuknya susu sapi dalam komponen menu MBG untuk memberdayakan industri susu sapi dalam negeri. Dengan begitu diharapkan tidak menambah angka impor susu sapi.

"Susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong setiap daerah agar punya sapi perah. Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," beber Dadan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan menjelaskan lebih lanjut anggaran program MBG akan tetap Rp 10 ribu per anak, walau nantinya akan memuat susu di dalam menunya.

"Kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan, ketika masak apa. Karena indeksnya sudah diletakkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk, kami akan melakukan kombinasi-kombinasi. Sehingga, di daerah-daerah yang ada sapinya, susu diberikan minimal 3 kali dalam seminggu," tambah Dadan.

Terkait dengan daerah yang tidak memiliki produsen susu sapi, Dadan bilang, sumber proteinnya sementara bisa digantikan dengan protein lain seperti dari ikan atau telur. Sumber kalsium lainnya, kata Dadan, salah satunya bisa dari daun kelor.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, dengan telur, dan lain-lain, dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan, kelor, ya," katanya.

Berdasarkan pantauan detikcom pada pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menu MBG yang didistribusikan ke SD Angkasa 5 memuat nasi putih, ayam teriyaki, sayur buncis dan wortel, dan buah pisang. Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdrino, bilang bahwa susu baru akan disediakan pada pelaksanaan MBG selanjutnya.

"Jadi susu ini kita lihat di Halim Perdana Kusuma hari ini belum ada, tapi saya terima informasi dari dapur tadi bahwa besok atau lusa akan diberikan susu," kata Valdrino kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim.

Meski begitu, ia menekankan bahwa menu MBG hari ini telah disesuaikan dengan kandungan gizi yang dibutuhkan. Valdrino menekankan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiagakan tiga perwakilannya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kandungan gizi pada menu MBG.

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]