Makan Bergizi Gratis dan Kapasitas Keuangan Negara
Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. [1,074] url asal
#makan-bergizi-gratis #anggaran-pendidikan #apbn-2025 #keuangan-negara #un-wfp #indonesia-emas #umkm #kesehatan #sdm #kualitas-gizi #kapasitas-keuangan-negara #brunei-darussalam #world-bank #thailand #bergizi #bruto
(detikFinance) 10/02/25 15:30
v/27862/
Jakarta - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang terus meningkat signifikan. Belanja negara yang hanya Rp 1.800 triliun pada 2015, melesat naik dua kali lipat menjadi Rp 3.621 triliun pada 2025. Begitu juga pendapatan yang terus merangkak naik dari Rp 1.500 triliun padan 2015, menjadi diproyeksikan sebesar Rp 3.005 triliun pada 2025.
Satu dasawarsa dengan perkembangan signifikan menjadikan APBN mempunyai peran yang bertambah krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terlebih pada 2025, program pemerintahan yang baru juga membutuhkan kapasitas fiskal yang lebih besar. Peran APBN mengalami perkembangan yang signifikan tidak hanya menjadi tumpuan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi saja, namun juga menjadi semakin strategis dalam menyentuh area pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan melalui program baru MBG.
Lalu, mampukah APBN terus bergerak kuat menjalankan program baru yang cukup ekspansif ini?
Langkah yang Seharusnya
Membangun kualitas sumber daya manusia ke depan merupakan langkah yang seharusnya dilaksanakan dengan tepat dalam rangka meraih Indonesia Emas. Mengingat beberapa contoh kondisi pendidikan di Indonesia yang viral di media online, seperti ketidakmampuan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) berhitung angka-angka dasar hingga pengetahuan geografi yang buruk, tentu menimbulkan pertanyaan besar bagaimana nasib sumber daya manusia kita pada masa yang akan datang.
Sinyal kurangnya kualitas sumber daya manusia Indonesia juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). HDI adalah representasi dari kualitas pembangunan manusia yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. HDI Indonesia masih berada di peringkat 112 dunia dengan nilai 0,713 dan masih di bawah rata-rata dunia yaitu 0,73 dalam pengukuran terakhir pada 2022 oleh United Nations.
Indonesia mempunyai kelemahan di tingkat harapan hidup (68,3 tahun) dan rata-rata lama sekolah (8,6 tahun). Posisi HDI Indonesia masih lemah di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (9), Brunei Darussalam (55), Malaysia (63), Thailand (66), dan Vietnam (107). Berangkat dari berbagai kondisi tersebut, tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang wajib dipenuhi untuk meraup bonus demografi.
Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan gizi anak-anak melalui program MBG. Menurut studi World Bank (2024), pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/stunting. Di beberapa negara maju, pemberian makan bergizi juga dapat mengendalikan pola makan sehingga mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.
Sementara itu di kawasan Afrika, program ini juga mampu memperluas kesempatan petani lokal, mendorong ekonomi pedesaan/kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi rantai pasok dan emisi karbon (UN WFP, 2021).
Tidak kecil memang anggaran yang perlu disediakan dalam program ini, yaitu diperkirakan membutuhkan Rp 71 triliun dan semakin bertambah untuk menjaga kualitas gizi nasional serta menjangkau anak-anak di pelosok negeri. Namun, langkah strategis ini memberikan harapan sekaligus prospek cerah ke depan terhadap peningkatan sumber daya manusia.
Gizi yang terjamin dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak sekaligus mampu meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakatnya. Artinya apabila berjalan dengan sukses dan tepat sasaran, gizi yang terpenuhi akan mampu menjawab tantangan dalam tiga dimensi pembangunan sumber daya manusia secara bersama-sama, yaitu meningkatkan kualitas kebugaran dalam dimensi kesehatan, mendorong kemampuan berpikir dalam dimensi pendidikan, sekaligus mengurangi kelaparan dalam dimensi kesejahteraan ekonomi.
Menaikkan Belanja Negara
Arah kebijakan dalam pembangunan pendidikan salah satunya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi. Dalam APBN 2025, dapat diketahui bahwa anggaran pendidikan mencapai Rp 722 triliun atau naik 8% dari 2024 yang mempunyai anggaran Rp 665,1 triliun. Kenaikan ini salah satu penyebabnya adalah adanya program baru MBG.
Defisit anggaran memang sempat dua tahun berturut-turut di atas 3% akibat pandemi yang terjadi pada 2020 dan 2021. Namun seiring dengan kembalinya perekonomian negara dari kelesuan pandemi, APBN kembali berada di jalurnya sejak 2022 dan diperkirakan tetap terjaga pada 2025.
Dari kondisi struktur di atas, dapat dijelaskan bahwa meskipun tambahan program MBG menaikkan belanja negara, namun batasan defisit anggaran masih dalam koridor yang masih terjaga. Artinya langkah strategis pemerintah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap dapat diakomodasi oleh postur APBN melalui pembiayaan yang terjaga, pendapatan yang meningkat dan kualitas belanja yang efisien.
Program MBG selain merupakan upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM. Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 0,82 juta pekerja. Program MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada 2025 (Nota APBN, 2025).
Program MBG tidak secara instan mampu meningkatkan kualitas SDM, namun bersifat jangka panjang dalam menyiapkan SDM berkualitas Indonesia pada masa depan. Tidak kecil memang kebutuhan anggaran MBG, namun anggaran yang cukup besar tersebut merupakan langkah besar dalam membangun SDM manusia dari tingkat paling potensial untuk tumbuh dan berkembang, yaitu anak-anak.
Peningkatan belanja negara sebagai bagian dari tuntutan program MBG ini memang tidak dapat terelakkan. Namun peningkatan tersebut masih dalam batas postur APBN karena diproyeksi defisit APBN masih di bawah 3% dan sesuai dengan koridor Undang-Undang. APBN bahkan pernah mengalami defisit yang lebih lebar ketika terjadi pandemi, namun ternyata mampu menjaga keuangan negara dengan baik hingga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Sehingga tantangan meningkatnya belanja negara melalui program MBG seharusnya dapat diakomodasi dengan baik oleh APBN.
Keberhasilan program MBG juga tidak hanya bertumpu kepada pemerintah. Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar-elemen yang terlibat baik itu pemerintah, masyarakat, UMKM hingga sekolah-sekolah penerima program. Apabila mampu dilaksanakan dengan baik, MBG akan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia serta mampu menyentuh tiga dimensi pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi dalam HDI. Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Pribadi Prabowo, Ekonom: Penyimpangan Pengelolaan APBN
Penggunaan uang pribadi Presiden Prabowo dalam program makan siang gratis rentan mengaburkan transparansi dana dan membuka potensi penyalahgunaan wewenang. [530] url asal
#makan-bergizi-gratis-pakai-uang-prabowo #simulasi-makan-bergizi-gratis-pakai-uang-prabowo #makan-bergizi-gratis #pengelolaan-keuangan-negara #penyimpangan-pengelolaan-keuangan-negara #anggaran-makan-b
(Bisnis.Com) 07/01/25 15:00
v/14504/
Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies atau Celios, Muhamad Saleh, menilai terjadi penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara karena pemerintah menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai program makan bergizi gratis di sejumlah daerah.
Saleh menekankan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17/2003 (UU Keuangan Negara) mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar akuntabilitas publik terhadap penggunaan keuangan negara," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
Dia mengingatkan pengelolaan keuangan negara yang baik menuntut transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara. Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, sambungnya, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena tidak dapat diaudit secara resmi.
Oleh sebab itu, Saleh menekankan program pemerintah yang dibiayai uang pribadi akan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan garis tegas antara kepentingan pribadi dan publik.
"Tindakan ini mengabaikan mekanisme formal yang telah diatur dan mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran terhadap aturan administratif dapat ditoleransi demi alasan pragmatis," jelasnya.
Saleh menambahkan keputusan dan tindakan pejabat harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintaan.
Apabila pejabat negara melanggar asas itu mencederai kepercayaan publik sekaligus merusak legitimasi institusi pemerintahan itu sendiri. Apalagi, penggunaan dana pribadi untuk program negara juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan.
"Tindakan menggunakan dana pribadi untuk membiayai program pemerintah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan," lanjut Saleh.
Jika memang terdapat hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi maka seharusnya pemerintah harus mencari solusi legal seperti revisi anggaran atau percepatan birokrasi—bukan dengan mengandalkan dana pribadi pejabat.
Saleh pun menyarankan jika Prabowo ingin menyumbangkan dana pribadi untuk program pemerintahan maka dana tersebut harus diserahkan ke kas negara melalui mekanisme penerimaan negara dan didaftarkan sebagai sumbangan atau hibah sehingga tercatat dalam administrasi keuangan negara.
Program Makan Bergizi Gratis Resmi Berjalan
Program MBG resmi diterapkan pada Senin (6/1/2025). Dalam peluncuran perdananya, program unggulan presiden Prabowo Subianto itu diselenggarakan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan ada beberapa wilayah yang masih menggunakan uang pribadi Prabowo untuk kebutuhan program MBG.
Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana APBN terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
"[Pelaksanaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu," katanya kepada wartawan, Senin (5/1/2025).
Dia menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu.
Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.
"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional]," ucapnya.
View this post on Instagram