Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan apresiasinya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan warga binaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin sebagai juru masak. Ia menyebut hal ini dapat sekaligus menjadi bekal keterampilan yang bisa digunakan para warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Erwin saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Pemkot Bandung, kata Erwin, saat ini juga telah memastikan agar kualitas MBG yang didistribusikan kepada para siswa lolos uji kualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan insiden keracunan massal seperti yang terjadi di SMPN 35 tak lagi terulang.

Adapun pengawasan kini diperketat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan puskesmas.

"Ini akan dikontrol. Dinas Kesehatan termasuk puskesmas, akan mengontrol semua bahan, jadi dipastikan untuk diperiksa dulu. Insya Allah saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa pelaksana MBG akan diseleksi dengan ketat, terutama yang melibatkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dar pihak ketiga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses belanja bahan makanan hingga masa kedaluwarsa.

"Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kedaluwarsa dan lain-lain. Seluruh dinas terintegrasi untuk memantau MBG," jelanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan bahwa ke-47 warga binaan Lapas Sukamiskin yang berkontribusi dalam program MBG terlibat dalam seluruh proses produksi makanan. Mulai dari mencuci bahan, memasak, hingga pengemasan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap pengalaman memasak ini bisa menjadi bekal berharga bagi para napi setelah selesai menjalani masa hukuman. Hal ini juga memperkuat tujuan reintegrasi sosial.

"Setelah nanti mereka selesai di lapas bisa jadi ini menjadi bekal untuk pekerjaan selanjutnya," katanya.

Ia memaparkan, Lapas Sukamiskin saat ini telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah sekolah serta beberapa posyandu bagi ibu hamil dan menyusui.

"Lapas sendiri sudah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah, termasuk juga di posyandu untuk ibu hamil dan menyusui, sampai saat ini semua berjalan lancar sejak Februari sudah melayani," ucapnya.

Program MBG di Sukamiskin telah diuji coba sejak Juli 2024. Adita menilai skema serupa bisa diterapkan di daerah lain dengan pengawasan ketat.

"Uji coba MBG ini sudah dilakukan di Lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa di-copy di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal," imbuhnya.

Ia juga menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutus sejumlah mitra SPPG yang melanggar prosedur.

"Pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," katanya.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, sebanyak 21 siswa dan guru masih dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Jenal memastikan biaya perawatan korban keracunan MBG ditanggung Pemkot Bogor.

"Sekarang yang masih dirawat (di rumah sakit) ada 21 orang, dari (total) 171 orang yang diduga keracunan akibat (konsumsi) MBG," kata Jenal usai menjenguk korban keracunan di rumah sakit Bogor, Jumat (9/5/2025).

"Soal biaya, bagi yang tidak memiliki asuransi atau BPJS, insyaallah Pemkot yang cover, bisa melalui Jamkesda, UAC atau BPJS juga bisa kita daftarkan. Jangan khawatir, biaya (perawatan) Pemkot yang cover," sambungnya.

Jenal mengatakan Pemkot akan terus memantau siswa dan guru yang kini sedang rawat jalan. Ia meminta para orangtua siswa melapor jika keluhan siswa berlanjut.

"Yang di rumah, yang sekarang rawat jalan pun berarti secara bahasa medis pun sudah sehat. Jadi bukan asumsi kita, tetapi berdasarkan asumsi medis. Kita terus terbuka, kalau ada keluhan, saya harap ortu tetap bawa korban ke rumah sakit," kata Jenal.

Jenal menambahkan, dari total 171 orang yang diduga keracunan MBG merupakan siswa dan guru. Jenal menyebut, para guru terdampak keracunan karena punya kewajiban ikut mencicipi menu MBG yang disajikan ke siswa.

"Jadi total yang terdampak diduga mengalami keracunan itu ada 171 orang, itu termasuk siswa dan guru. Kalau guru itu karena sebelum makanan itu dikonsumsi oleh murid, guru wajib mencoba dulu. Itu wajib dan SOP yang diberikan BGN, ya akhirnya memang kena (keracunan) juga," kata Jenal.

"Tetapi sekali lagi kita butuh proses lebih lanjut untuk identifikasi kejadian sebenarnya dan di depan dipastikan, diharapkan tidak terjadi lagi di Kota Bogor," lanjutnya.

Sebelumnya, Siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Data terbaru, dilaporkan ada 171 siswa mengalami keracunan.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan resminya, Kamis (8/5).

Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, melakukan pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak dua liter, mengambil sampel usap tray sebanyak satu buah, sampel usap wadah makanan sebanyak satu buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak dua orang," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen...,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat, penyaluran pembiayaan sektor perumahan melalui produk BSI Griya tumbuh 8,63 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp58,03 triliun pada kuartal I 2025.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan bisnis griya yang masuk segmen konsumer ini didominasi pembiayaan rumah baru, indent, maupun renovasi rumah.

“Pada kuartal I 2025, terlihat tren positif pembiayaan BSI Griya melalui berbagai skema. Mulai dari pilihan jangka waktu pembiayaan hingga angsuran menyesuaikan pendapatan nasabah,” kata Anton dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Perseroan mencatat, pertumbuhan bisnis griya BSI pada kuartal I 2025 turut berkontribusi pada kenaikan pembiayaan perseroan secara keseluruhan. Pada posisi Maret 2025, total pembiayaan BSI sebesar Rp287,20 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.

Anton menjelaskan, BSI Griya dirancang dengan berbagai pilihan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun. Hal ini memberikan alternatif pilihan bagi nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial.

Produk BSI Griya juga menyediakan program qurban dan wakaf produktif yang merupakan kerja sama BSI dan BSI Maslahat. Melalui berbagai keunggulan layanan tersebut, Anton optimistis pertumbuhan BSI Griya tak hanya terkatrol pasar potensial gen Z dan milenial, namun seluruh segmen.

“Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen. Baik pembiayaan griya komersial maupun pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata dia.

Selain mengincar pertumbuhan, perseroan pun ketat dalam menjaga pembiayaan yang solid di mana BSI tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat. Hal ini tecermin dari rasio non-performing financing (NPF) pembiayaan griya BSI yang berada di bawah 2,2 persen.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, saat ini BSI telah bekerja sama dengan lebih dari 2.900 proyek developer yang menyediakan KPR FLPP. Adapun informasi terkait hal tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIKASEP.

BSI juga akan memperkuat penetrasi pasar potensial gen Z dan milenial dengan kisaran pembiayaan antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Produk unggulan untuk menyasar segmen tersebut yakni Griya Simuda.

Sebagai informasi, layanan pembiayaan melalui Griya Simuda memiliki fitur khusus bagi kaum muda dengan kemudahan angsuran dan disesuaikan proyeksi pendapatan nasabah. Selain itu juga diberikan kemudahan dalam hal dokumen, proses serta angsuran tetap hingga lunas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap respons pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia Bill Gates saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur. Bill Gates, kata Dadan, mengapresiasi dan terkesan pada program tersebut.

"Alhamdulillah hari ini Presiden menerima kunjungan Bill Gates yang kelihatannya ada beberapa agenda yang dilakukan, terutama terkait dengan kesehatan, dan sekalian meninjau program pelaksanaan MBG di SDN Jati 03 ini. Dan tadi Pak Bill Gates sangat apresiasi dan impress dengan apa yang dilakukan," kata Dadan kepada wartawan di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

Bill Gates menilai program MBG sangat penting. Dadan memberikan sedikit catatan agar program tersebut diprioritaskan untuk ibu hamil dan anak balita serta anak dalam masa pertumbuhan.

"Iya, menurut beliau, ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada 1.000 hari pertama, yaitu ibu hamil, anak balita, serta juga anak anak yang masih butuh pertumbuhan," ujarnya.

Dadan menyebut peninjauan ini hanya dilakukan ke satu sekolah. Seusai peninjauan, Prabowo langsung mengantar Bill Gates ke bandara.

"Hari ini cukup karena beliau akan mengantar langsung ke Bandara Halim," ujarnya.

Dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/5/2025) siang, kedatangan Prabowo dan Bill Gates di SD Jati 03 disambut para siswa di lokasi. Mereka sangat antusias hingga meneriaki Prabowo dan Bill Gates.

"Presiden Prabowo," teriak mereka.

Tiba di lokasi, Prabowo dan Bill Gates meninjau ruangan katering tempat pembagian MBG. Setelah itu, keduanya masuk ke ruangan kelas untuk meninjau langsung program MBG.

"Selamat datang, Presiden Prabowo dan Mr Bill Gates," sambut siswa di ruang kelas.

Tidak hanya meninjau program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau program cek kesehatan gratis di ruang kelas lain. Prabowo tampak berinteraksi sedikit dengan murid di ruangan tersebut.

Prabowo selalu berbincang dengan Bill Gates selama peninjauan berlangsung seraya menjelaskan teknis program tersebut. Dalam peninjauan ini, hadir juga Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan seluruh pegawai struktural di lembaganya hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin). Pasalnya, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan mereka belum terbit.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan dari total pagu anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, serapan anggaran hingga awal Mei baru mencapai Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk belanja pegawai, serapan masih sangat rendah di angka 0,01 persen atau sebesar Rp386,8 juta.

Menurutnya, hal ini terjadi karena pembayaran gaji baru diberikan kepada tenaga non struktural seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Sementara, untuk pegawai struktural, pembayaran belum dapat dilakukan karena belum ada dasar hukum resmi dari pemerintah.

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan proses pencairan gaji pegawai struktural BGN masih menunggu perpres yang saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara.

"Oh, struktural menunggu perpres. Yang perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu perpres selesai," katanya.

Dadan menyebut dirinya dilantik sejak Agustus 2024 dan sampai saat ini perpres yang menjadi dasar pencairan hak keuangan belum selesai.

Ia menegaskan kembali bahwa yang belum dibayarkan adalah tukin (tunjangan kinerja), yang juga termasuk dalam komponen hak keuangan pegawai struktural.

"Hak keuangan dan tukin itu kan dikeluarkan lewat perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf. Enggak apa-apa, itu kan dirapel," imbuhnya.

Dadan kemudian menerangkan sebagian pegawai BGN yang merupakan pindahan dari instansi lain seperti Kementerian Keuangan atau IPB tetap menerima gaji pokok. Namun, hak keuangan tambahan seperti tukin belum bisa diberikan karena masih menunggu regulasi resmi.

Dengan perpres yang kini disebutnya sudah masuk tahap paraf dan berada di meja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dadan berharap proses pencairan gaji dan tukin pegawai struktural dapat segera terealisasi.

"Masing-masing kan ada yang pindah dari (Kementerian) Keuangan, dari IPB (Institut Pertanian Bogor) kan terima gaji. Tapi tukinnya kan hak keuangannya harus dirumuskan dalam perpres," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tunjangan kinerja (tukin) belum diterima oleh pegawai struktural, termasuk dirinya. Dadan menyebut pembayaran tukin menunggu peraturan presiden.

"Gaji sudah lengkap semuanya. Oh struktural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara, jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengaku tak masalah lantaran tukin yang belum dibayarkan itu akan dirapel. Ia menyebut penandatanganan Perpres akan segera dilakukan.

"Saya dilantik kapan? Agustus kan, sekarang bulan apa? Itu Perpresnya baru akan diselesaikan," ujar Dadan.

"Hak keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf, nggak apa-apa kan itu dirapel," ujarnya.

Ia mengatakan BGN adalah badan baru yang hak keuangannya perlu didapatkan dalam bentuk Perpres. Dadan mengungkap Perpres terkait tukin ada di meja Mensesneg.

"Gini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya itu harus dalam bentuk Perpres. Nah Perpresnya sekarang sudah di meja Mensesneg karena sudah diparaf" ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma Aguan, melalui Yayasan Buddha Tzu Chi akan merenovasi 500 rumah di Bandung minggu depan.

Sebelum renovasi dimulai, Ara dan Aguan ditemani Gubernur Dedi Mulyadi serta Walikota Bandung Muhammad Farhan mengunjungi salah satu kecamatan yang akan direnovasi yakni Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.

Di depan rumah salah satu penerima bantuan, yakni Ikin (55), pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melakukan upacara simbolis dimulainya proyek ini dengan mengenakan topi proyek.

Ikin yang hadir di tempat mengungkapkan rumah yang akan direnovasi tersebut, telah ia tempati selama 30 tahun, meskipun fondasinya sudah tak layak. Dirinya yang bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentu tidak pernah bermimpi rumahnya akan dibangun menjadi lebih baik.

"Atap genteng rumah saya udah pada rusak. Selama 30 tahun tinggal di sini belum ada bantuan pemerintah untuk rumah saya dan saya bersyukur akhirnya ada bantuan Program Bebenah Kampung ini semoga rumah saya bisa jadi lebih bagus lagi," katanya di Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Rumah Pak Ikin di Bandung Foto: Dok Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Saat detikcom datang ke lokasi, rumah Ikin terbuat dari kayu pada bagian dinding hingga atap. Lantai rumahnya hanya tertutupi coran, tanpa diberi keramik. Lalu, kondisi atap dan plafonnya sudah rusak parah, bahkan kerangka kayu pada bagian fasad ada yang patah.

Luas bangunannya tersebut 36 meter persegi dengan luas lahan 27,5 meter persegi. Rumah Ikin dihuni oleh 2 KK yang terdiri dari 3 orang. Sehari-hari Ikin bekerja sebagai buruh lepas harian dengan pendapatan Rp 300 ribu per bulan.

Rumah Bu Iis di Bandung. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Kemudian, tetangga Ikin, Iis Qomariah mengaku sudah tinggal di rumahnya sejak lahir. Saat ini usianya sudah 56 tahun. Ia mengaku senang dengan adanya Program Bebenah Kampung ini. Rumahnya yang hanya berukuran 20 meter persegi ini dapat diperbaiki.

Rumah Bu Iis di Bandung. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Saat detikcom datang ke rumah tersebut, rumahnya berada di ujung gang sempit yang hanya muat kendaraan roda dua. Rumah tersebut terdiri dari 2 lantai. Dari luar, rumah di lantai bawah memiliki fondasi dari bata. Namun, dindingnya sudah kusam dan pinggirannya sudah mengalami retak panjang.

Lantai dua, terlihat dari bawah, terbuat dari kayu dan tripleks. Tangga menuju lantai atas berada di luar, terbuat dari kayu. Selain itu, atap rumahnya pun tidak memakai genteng, melainkan asbes.

Kondisi rumah yang tidak layak itu membuatnya was-was karena kadang saat hujan deras aliran air kadang masuk ke dalam rumah.

"Saya cuma takut rumah saya roboh soalnya kan kayunya pada rapuh. Saya cuma berharap proses pembangunannya bisa cepat selesai dan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang punya program perumahan dan dari Yayasan Budha Tzu Chi dan Menteri PKP yang membantu renovasi rumah saya," terangnya.

Ketua RT 01/ RW 03 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung, Novianti mengaku masih banyak warganya yang membutuhkan bantuan bedah rumah tersebut. Namun demikian, dirinya bersyukur warga yang mendapatkan bantuan Program Bebenah Kampung tidak perlu mengeluarkan dana karena semua proses pembangunan di tanggung oleh Yayasan Budha Tzu Chi.

"Kami harap Program Bebenah Kampung ini bisa terus dilanjutkan dan dilaksanakan dengan baik. Sebab hasilnya sangat baik dan bermanfaat bagi warga kami yang rumahnya tidak layak huni," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Aguan membeberkan biaya renovasi yang akan ia keluarkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun lima ratus rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan.

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemas barangnya mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka sati kita kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Ada pun rincian lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara itu, delapan kelurahan di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Pria tanpa identitas ditemukan tewas di Jalan Perumahan Grand Lovina, Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Bali, Sabtu (3/5/2025). Terdapat darah yang keluar dari hidung dan mulut pria tersebut.

"Keluar darah pada saluran hidung, mulut," kata Kasi Humas Polres Buleleng AKP Gede Darma Diatmika, dikonfirmasi Sabtu malam.

Darma mengatakan mayat tersebut ditemukan tergeletak di jalanan sekitar pukul 01.00 Wita oleh warga setempat. Saksi yang saat itu sedang tertidur dibangunkan oleh istrinya karena mendengar suara gonggongan anjing.

Saksi kemudian keluar rumah dan melihat ada seseorang yang tergeletak di jalanan dengan posisi menghadap ke utara dan kepala mengarah barat. Saksi lantas memberitahu warga yang melintas di jalan tersebut serta kepala dusun (kadus) setempat.

"Selanjutnya saksi lain menghubungi Babinsa Desa Kalibukbuk serta menghubungi kepolisian," jelasnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui ciri-ciri mayat tersebut yakni memakai baju kaus berwarna biru dongker bertuliskan 'Kind of That Est MMXX', pendek warna abu-abu, serta celana dalam warna biru. Selain itu mulut dan hidung mengalami pendarahan. Namun tidak ditemukan identitas pada pria tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan tim medis RSUD Buleleng (di TKP) denyut nadi korban sudah tidak teraba dan reaksi pupil mata tidak ada menguatkan tanda-tanda kematian awal," katanya.

Selanjutnya, mayat tersebut dievakuasi ke RSUD Buleleng dengan menggunakan ambulans. Polisi melakukan penyelidikan terkait kasus ini.

Video: Kronologi Pembunuhan Pria Dalam Karung di Tangerang

Video: Kronologi Pembunuhan Pria Dalam Karung di Tangerang

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, menyatakan bahwa dari 93,1 juta keluarga di Indonesia 1 persen atau kurang lebih 1 juta keluarga di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem, di mana pengeluarannya kurang lebih Rp 400 ribu per bulan.

Pemerintah mau membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya dari hunian yang layak. Lantas, dengan jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem tersebut, bisakah dibantu melalui Program 3 Juta Rumah?

Menanggapi hal ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah bisa membantu kurang lebih 3 juta keluarga, maka untuk memenuhi 1 juta keluarga tergolong miskin ekstrem tentu memungkinkan.

"Dalam program kita setahun 3 juta keluarga dapat 3 juta rumah. Artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Untuk biaya pembangunannya, Fahri menekankan anggarannya cukup besar berada di pusat, tetapi anggaran tersebut baru bisa dimanfaatkan apabila terdapat program perumahan di desa.

"Kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, didistribusikan secara baik, itu efeknya akan masif," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika APBN saat ini merupakan dana yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, APBN untuk program-program yang dijalankan masa Presiden Prabowo akan ditetapkan dalam proposal APBN 2026 pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat kebijakan untuk sektor perumahan beserta mekanismenya.

"Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana menyerap anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," terangnya.

Ada pun bentuk bantuan yang akan disiapkan oleh pemerintah di pedesaan berfokus pada renovasi rumah. Renovasi tersebut akan menggandeng 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai 1 triliun," sebutnya.

Selain di pedesaan, pemerintah juga akan membangun rumah di perkotaan yang bentuknya bukan lagi rumah tapak melainkan rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemerintah akan memakai lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda). Untuk anggaran, pemkot bisa menarik dana dari investasi termasuk investasi luar negeri.

"Saya udah bilang tadi tantangan perkotaan adalah rumah susun karena tanah sudah gak ada. Di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silahkan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta