Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengungkap alasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung efisiensi anggaran. Dia menyebut langkah ini dilakukan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Koalisi Indonesia Maju plus, bahwa kita harus berjuang buat rakyat, efisiensi untuk kepentingan rakyat. Hal-hal yang bisa dikurangi seperti perjalanan dinas, hal-hal yang tidak perlu buat kepentingan rakyat langsung," ujar Ara kepada wartawan ditemui dalam Puncak Acara HUT Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Ara menyampaikan KIM Plus juga saat ini mendominasi di DPR RI dengan dikoordinasikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengakomodir program efisiensi anggaran ini. Dia mengatakan selesai Pemilu, seluruh elemen pun diharapkan dapat bersatu untuk membangun masyarakat.

"Di DPR kita punya 80 persen KIM Plus, dikoordinir sama Pak Dasco dengan sangat baik, sangat demokratis, sangat efektif, saya rasa itu, dan ini waktunya membangun bangsa, setelah kontestasi politik Pilpres, Pilkada, Pileg selesai, ini waktunya membangun masyarakat," ujar Ara.

Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

Simak juga Video: Puan Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran: Untuk Kesejahteraan Rakyat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dua belas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan dukungannya untuk Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub Jakarta. Suswono berjanji akan mensukseskan program pusat di wilayah Jakarta.

Hal itu disampaikan Suswono dalam sambutannya pada deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Suswono sambutan usai pasangannya bacagubnya Ridwan Kamil.

"Persoalan Jakarta sudah diungkap oleh para Sekjen tadi sungguh sangat banyak sekali, oleh karena itu kami siap bersama Kang Emil akan menyukseskan program-program pusat yang tadi sudah diwasiatkan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa harus in line," kata Suswono.

Suswono mengatakan Ridwan-Suswono akan melanjutkan program gubernur sebelumnya yang menjadi warisan baik. Baik dari Pj Gubernur Heru Budi Hartono hingga eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu bahwa kami alan in line melanjutkan pembangunan yang juga telah dirintis oleh para gubernur-gubernur DKI sebelumnya, warisan yang baik tentu akan kami teruskan bahkan kami akan tingkatkan, baik dari Pak Heru Budi, baik warisan dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama dan juta warisan Bapak Joko Widodo, atau mungkin dari gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin masih ada, semuanya yang peninggalan-peninggalan beliau yang baik akan kami teruskan," tuturnya.

Suswono pun meminta dukungan dari semua pihak untuk dirinya dan Ridwan Kamil. Dia mengatakan membangun Jakarta butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

"Kami tentu juga mohon dukungan dan juga dari para tokoh yang ada di Jakarta ini, baik tokoh kebangsaan, tokoh keumatan, tokoh lintas elemen lainnya, dan juga dari berbagai ormas dan elemen masyarakat. Karena sekali lagi membangun Jakarta perlu dukungan bersama," sebut dia.

Pernyataan Fahri Hamzah

Sebelumnya dalam deklarasi ini, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan gubernur adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya. Dia menyinggung gubernur yang berkompetisi dengan pemerintah pusat.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.

PKS tengah santer diisukan bakal menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang disebut sebagai KIM 'plus' di Pilgub Jakarta. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebut potensi bergabung PKS ke dalam KIM menjelang Pilkada 2024 perlu direfleksikan.

"Ya itu perlu refleksi yang agak serius, karena pada akhirnya kan mengideologisasi massa yang agak menciptakan suasana pemilu yang terlalu keras dan tajam seolah-olah tidak ada kompromi akhirnya," ujar Fahri Hamzah di media center Partai Gelora, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Mantan kader PKS itu mengatakan munculnya wacana ini seolah membantah segala pernyataan yang dikeluarkan PKS pada saat pilpres. Fahri mengklaim Gelora menjadi salah satu partai yang menjadi korban dari kerasnya klaim keumatan dari PKS.

"Terutama dan wabil khusus ketika klaim keumatan itu secara berlebihan dipakai untuk menyerang lawan. Nah sehingga saya kira ini perlu refleksi lah ya, karena kita di Gelora seperti jadi korban juga," kata Fahri.

"Karena terlalu kerasnya dan derasnya klaim keumatan selama ini yang menyebabkan kita sendiri jadi agak berkurang keumatan kita gitu loh. Nah saya bilang ini perlu introspeksi lah, perlu refleksi," imbuhnya.

Seperti diketahui, PKS belum mengumumkan terkait keputusan akhir sikapnya dalam Pilgub Jakarta 2024. PKS kini berbicara soal dua opsi yang masih dipertimbangkan perihal posisinya pada kontestasi tersebut.

Hal itu disampaikan jubir PKS Muhammad Kholid dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Dia menyatakan masa pikir-pikir untuk duet mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan kader PKS Sohibul Iman (AMAN) sudah melewati tenggat waktu.

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," kata Kholid kepada wartawan Sabtu (10/8).

"Karena sampai 4 agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki itjtihad opsi-opsi lainnya," tambah dia.

Kholid menyebut PKS mulai mengambil ancang-ancang opsi kedua untuk bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Komunikasi dengan KIM, kata dia, pun tengah didalami.

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan, mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar, karena kekurangan kursi. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ucapnya.

Simak juga Video 'PKS: Duet AMAN Lewat Tenggat Waktu, Kini Bahas Opsi dengan KIM':

[Gambas:Video 20detik]

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora resmi mendukung duet Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah disebut bakal bergerak untuk memenangkan Iqbal-Dinda di Pilgub NTB 2024.

Dukungan untuk Iqbal-Dinda diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gelora Mahfuz Sidik di Jakarta pada Jumat (9/8/2024). Penyerahan dukungan tersebut juga disaksikan oleh Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi.

"Secara resmi, Partai Gelora dengan predikat sebagai partai pendukung bergabung dalam barisan pemenangan Bapak Iqbal dan Ibu Dinda di Pilgub NTB 2024," kata Pahrurrozi.

Pahrurrozi mengungkapkan Partai Gelora merupakan representasi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub NTB. Ia mengeklaaim Iqbal-Dinda dapat membawa NTB menjadi lebih maju.

"Kami pandang pasangan ini dapat lebih cepat mengakselerasi pembangunan di NTB," ujarnya.

Menurut dia, Iqbal juga telah berkomunikasi dengan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. "Bang Fahri akan siap bergerak untuk pemenangan Iqbal-Dinda, serta seluruh kader Partai Gelora di NTB," imbuhnya.

Sebagai informasi, Partai Gelora berstatus sebagai partai pendukung di Pilgub NTB 2024. Pasalnya, Gelora tak memperoleh satu pun kursi di DPRD NTB berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Dari 8 daerah pemilihan (dapil) di NTB, Partai Gelora hanya meraup 84.747 suara.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi