Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapipi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi komisaris Bank BUMN yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) menyusul hasil Rapat Umum Pemegang Saham BBTN di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025). Kariernya memasuki babak baru setelah sebelumnya sangat aktif di dunia politik. Namun, seperti apa latar belakang pendidikan Fahri Hamzah?

Namanya tak asing dalam dunia politik Tanah Air. Fahri pernah menjadi Wakil Ketua DPR pada periode 2014-2019. Kemudian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, ia didapuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Profil Pendidikan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Ia tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa bernama Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan, demikian dilansir detikBali.

Ia menghabiskan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa. Selepas itu, pada masa kuliah, ia melanjutkan pendidikannya hingga Universitas Indonesia (UI).

Berikut profil pendidikannya.

1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah-Sekolah Menengah di Sumbawa

2. SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar

3. Program studi Pertanian Universitas Mataram (1990 hingga 1992, lalu pindah UI)

4. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992)

Selama di UI, Fahri dikenal aktif dalam kegiatan organisasi. Beberapa posisi yang pernah ia jabat antara lain:

- Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya

- Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

- Turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang

- Terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim pada masa orde baru bersama KAMMI.

Karier Politik Fahri Hamzah

- Staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002

- Terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- Berada di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, hingga terpilih kembali pada Pemilu 2009.

- Anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR

- Wakil Ketua DPR RI (2014-2019)

- Pada 2016, dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro

- Pada 28 Oktober 2019, mendirikan Partai Gelora

- Pada 2020, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan

- Pada 2024, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pada 2025 diangkat menjadi komisaris Bank BUMN

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data