Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

"Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN," kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

"Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat," sambungnya.

Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

"Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu," ujar dia.

Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

"Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan," kata Mahendra.

Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

"Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ," jelasnya.

Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

(shc/ara)

Jakarta -

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah menghadiri diskusi bersama Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terkait dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Said menyebut ada temuan indikasi penyalahgunaan terkait bantuan rumah tersebut mencapai Rp 109 miliar.

"Terhadap temuan 5.490 unit rumah nilainya hampir Rp 109 miliar. Dan ada indikasi penyalahgunaan. Katakanlah 'korupsi'. Memang saya setuju 100 persen untuk dibawa ke ranah hukum," kata Said di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Said menegaskan dirinya bersama Bupati Sumenep sepakat akan menyerahkan permasalahan ini melalui jalur hukum. "Saya juga sebagai warga Madura, sebagai anggota DPR, sebagai Ketua Banggar, dan Bupati Semenep bersepakat kita serahkan sepenuhnya proses hukum," ucapnya.

Said pun mengapresiasi undangan dan temuan yang telah disampaikan oleh Kementerian PKP. Sebab, kata Said, Sumenep termasuk daerah pemilihan (dapil) dirinya sebagai anggota Dewan.

"Tidak semua hal, program, yang turun ke Madura itu saya selaku anggota DPR tahu. Biasanya, mitranya, pasangannya yang lebih tahu. Saya kan Ketua Badan Anggaran dan anggota Komisi XI DPR. Itu tidak ada BSPS," tuturnya.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi juga menyampaikan apresiasi atas undangan diskusi oleh Menteri Ara. Achmad berharap program BSPS ini juga melibatkan pemerintah daerah ke depannya.

"Kami juga ingin menyampaikan aspirasi. Bahwa keberlangsungan program BSPS ini agar ke depannya itu melibatkan pemerintah daerah," sebutnya.

Sebelumnya, Said dan Achmad bersama Ara berdiskusi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

(ial/fca)

Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun heran program makan bergizi gratis (MGB) masih dikritik oleh banyak pihak sampai saat ini. Padahal, dia menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG disebut menganggu APBN. Dia menyebut banyak pihak yang selalu menyuarakan hal tersebut.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ucap Misbakhun.

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

"Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucapnya.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," lanjut dia.

Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. "Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang," imbuh dia.

Prabowo Bangga Penerima MBG Capai 3 Juta

Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepat yang bisa kita laksanakan," kata Prabowo dalam sambutannya di Sidang Kabinet, Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3).

Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

"Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi," ujarnya.

"Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar'," lanjut Prabowo.

Simak juga Video: Kebijakan Program Makan Gratis Saat Libur Lebaran

(maa/dhn)

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus RI.

Berbicara pada Capital Market Forum 2025 bertema "Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II" di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (21/3/2025), Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

?Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,? ujar Misbakhun.

Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan.



?Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,? kata Misbakhun.

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi.

Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

?Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,? ucapnya.

Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

?MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,? ujarnya.

Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu menyatakan upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.

?Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,? katanya.

Oleh karena itu, Misbakhun menganggap MBG bukanlah beban bagi APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Namun, Misbakhun mengyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanya tetap Rp3.621,3 triliun.

?Pak Presiden ingin itu (APBN, red) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp100 triliun ditambahkan ke belanja Makan Bergizi Gratis,? imbuh Misbakhun.

Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran?

Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.

?Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,? ujarnya.

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas pembiayaan menjadi Rp 80 triliun, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun.

Penambahan ini merupakan hasil dari adanya pertemuan antara pihaknya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," katanya.

Selain insentif tersebut, Perry menambahkan akan ada inisiatif lainnya demi mendukung program 3 juta rumah. Ia menyampaikan inisiatif tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Perry menambahkan dengan adanya dukungan ini terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kalau perumahannya maju tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain. Bangun perumahan jelas butuh, semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi dan menciptakan lapangan kerja," tutur Perry.

(hns/hns)

Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk fokus bersinergi dengan industri yang menyangkut perumahan.

“Saya pesan saja Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu), besarkan BTN juga bagaimana bisa bersinergi dengan misalnya industri semen, pasir, kayu, lampu kaca, ubin, yang itu jumlahnya ratusan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Jika BTN dapat fokus di sektor-sektor yang terkait dengan perumahan, lanjutnya, maka perusahaan ini dinilai bisa melompat dalam dua hingga tiga tahun ke depan menjadi bank yang sangat besar.

Maruarar menilai apabila BTN bisa membiayai seluruh ekosistem terkait perumahan, termasuk para pegawai di setiap industri bisa menabung di bank tersebut, maka strategi itu dianggap bagus.

“Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,” kata Menteri PKP

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menganggap pula bahwa BTN perlu melakukan pembiayaan di sektor-sektor pendukung perumahan.

“(Pembiayaan di industri) pabrik semen, kemudian tambang pasir, tambang silika atau baja ringan, pabrik split, dan sebagainya, akan memberikan dorongan kepada pembangunan di sektor perumahan,” ujar Misbakhun.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.313 unit dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.529 unit. Artinya, total penyaluran BTN secara keseluruhan sebesar 28.842 unit atau 75,89 persen dari total realisasi penyaluran subsidi perumahan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Apabila likuiditas dapat dikhususkan di sektor perumahan, pertumbuhan delapan persen itu bukan sebuah utopia, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah cita-cita Presiden yang bisa diwujudkan dalam kerja-kerja riil dan secara sektoral,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mewacanakan likuiditas yang hanya bergulir secara khusus di sektor perumahan dan klaster.

“Kalau kita bisa membangun klaster secara khusus yang menyediakan likuiditas secara khusus untuk sektor perumahan, sehingga likuiditas itu bergulir hanya di sektor perumahan saja dan di klaster secara khusus, saya yakin ini akan menjadi sebuah dorongan mesin pertumbuhan, dimana Pak Presiden ingin pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen,” ungkapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Menurut dia, salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi sektor perumahan adalah persoalan likuiditas.

Saat ini, likuiditas di makroprudensial ada di Bank Indonesia (BI) yang diberikan peran pertumbuhan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Peran pertumbuhan dari BI bisa diimplementasikan untuk memberikan daya dukung terhadap program pemerintah terkait prioritas pembangunan saat ini, yaitu sektor perumahan yang sedang sangat serius digarap, lalu hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), sektor pertanian, dan sektor perikanan.

Nantinya, lanjut dia, BI akan diminta untuk mewujudkan dukungan secara konkret dan riil dalam bentuk insentif likuiditas di sektor perumahan.

Misbakhun menganggap sektor perumahan dan hilirisasi akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen yang memberikan dorongan terhadap sektor fiskal lima persen dan sektor moneter di kisaran 2-3 persen.

“Apabila likuiditas dapat dikhususkan di sektor perumahan, pertumbuhan delapan persen itu bukan sebuah utopia, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah cita-cita Presiden yang bisa diwujudkan dalam kerja-kerja riil dan secara sektoral," katanya.

Itu bisa diterjemahkan dalam sebuah program yang riil dan konkrit, tinggal bagaimana mengkonsolidasikan sebuah kebijakan itu dalam sebuah orkestrasi yang besar, tambahnya

"Tugas saya di DPR adalah memastikan bahwa apa yang menjadi keinginan Presiden itu diwujudkan oleh para lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian negara yang memberikan daya dukung terhadap program ini,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah. Misbakhun berpendapat para pelaku UMKM berpeluang menjadi pendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini program Presiden Prabowo adalah makan siang gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa," kata Misbakhun di hadapan ratusan peserta optimalisasi yang sebagian besar pelaku UMKM tersebut, seperti dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Misbakhun pun mendorong para pelaku UMKM di Kota Pasuruan mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program andalan pemerintah tersebut. Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program makan siang gratis.

"Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Misbakhun juga mengingatkan para pelaku UMKM yang berminat menjadi mitra pemerintah segera mempelajari prosedurnya. Politikus asal Pasuruan itu menegaskan prosedur ataupun seluk-beluk untuk menjadi pemasok barang dan jasa bagi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari LKPP.

"Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting," katanya.

"Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa," sambung dia.

(maa/maa)