Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran Makan Bergizi Gratis dipatok Rp 10 ribu per porsi untuk setiap penerima. Nominal itu sedikit berkurang dari kabar awal yang menyebutkan Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan menjadi Rp 15 ribu per porsi.

Istana buka suara perihal hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengklaim uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom, Senin (2/12/2024).

Nah untuk di luar Jawa, Hasan bilang mungkin nominalnya bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Yang terpenting adalah patokan ketercukupan gizi seperti yang disampaikan sebelumnya bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan. Yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Soal menu apa saja yang ada di dalam satu porsi Makan Bergizi Gratis, sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan rinciannya memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi.

Tapi, pihaknya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah dengan memperhatikan komposisi nutrisi yang ditetapkan.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin.

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.