GAZA - Sebuah jet tempur Zionis Israel yang sedang dalam perjalanan untuk mengebom Gaza secara tidak sengaja menjatuhkan bomnya di area permukiman Israel yang berbatasan dengan daerah kantong Palestina tersebut.

Militer Israel pada Rabu mengakui insiden blunder itu terjadi pada Selasa lalu.

Menurut militer Israel, insiden itu terjadi karena "kerusakan teknis". Mereka mengatakan tidak ada korban cedera, korban jiwa atau kerusakan atas jatuhnya bom tersebut, sembari membuka penyelidikan.

"Beberapa saat yang lalu, amunisi yang dijatuhkan dari jet tempur selama serangan di Jalur Gaza jatuh di area terbuka di daerah Kibbutz Nir Yitzhak sebagai akibat dari kerusakan teknis," kata seorang juru bicara militer Israel, seperti dikutip dari The New Arab, Kamis (17/4/2025).

Bom, yang meledak saat terjadi benturan, jatuh di sisi barat kibbutz.

Warga permukiman Zionis mengatakan kepada harian Yedioth Ahronoth bahwa mereka mendengar ledakan, tetapi tidak melihat sesuatu yang berbeda, mengira itu dari peluncuran misil pencegat Iron Dome, karena terbiasa mendengar ledakan saat Israel melanjutkan operasinya di Jalur Gaza.

Otoritas Kibbutz Nir Yitzhak mengatakan bahwa mereka berhubungan terus-menerus dengan pejabat militer dan mengharapkan penyelidikan menyeluruh atas keadaan insiden tersebut.

Pasukan Israel juga secara tidak sengaja menjatuhkan bom seberat setengah ton di dekat permukiman perbatasan Moshav Yated pada bulan Mei, yang pada saat itu digambarkan sebagai peristiwa yang "luar biasa, langka, dan berbahaya".

Pada bulan Juni, sebuah peluru tank, yang bertujuan untuk menghantam Gaza, melenceng dari jalurnya dan mendarat di wilayah Israel di dekat pagar perbatasan.

Tentara Israel telah dituduh menerapkan "perintah Hannibal" di masa lalu, sebuah protokol militer di mana tentara Israel akan membunuh sandera dan penculiknya untuk mencegah musuh dapat menggunakan mereka sebagai alat tawar-menawar.

Dokumen yang diperoleh surat kabar Haaretz menemukan bahwa perintah tersebut digunakan selama serangan 7 Oktober 2023 untuk mencegah tentara Israel ditawan.

Ini termasuk penargetan Kibbutz Be'eri, di mana 13 dari 14 tawanan Israel yang ditawan oleh milisi Hamas tewas selama operasi militer Israel.

Meskipun militer telah mengakui melaksanakan "perintah Hannibal" di masa lalu, mereka menolak mengatakan apakah perintah itu diperintahkan selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

GAZA - Sebuah jet tempur Zionis Israel yang sedang dalam perjalanan untuk mengebom Gaza secara tidak sengaja menjatuhkan bomnya di area permukiman Israel yang berbatasan dengan daerah kantong Palestina tersebut.

Militer Israel pada Rabu mengakui insiden blunder itu terjadi pada Selasa lalu.

Menurut militer Israel, insiden itu terjadi karena "kerusakan teknis". Mereka mengatakan tidak ada korban cedera, korban jiwa atau kerusakan atas jatuhnya bom tersebut, sembari membuka penyelidikan.

"Beberapa saat yang lalu, amunisi yang dijatuhkan dari jet tempur selama serangan di Jalur Gaza jatuh di area terbuka di daerah Kibbutz Nir Yitzhak sebagai akibat dari kerusakan teknis," kata seorang juru bicara militer Israel, seperti dikutip dari The New Arab, Kamis (17/4/2025).

Bom, yang meledak saat terjadi benturan, jatuh di sisi barat kibbutz.

Warga permukiman Zionis mengatakan kepada harian Yedioth Ahronoth bahwa mereka mendengar ledakan, tetapi tidak melihat sesuatu yang berbeda, mengira itu dari peluncuran misil pencegat Iron Dome, karena terbiasa mendengar ledakan saat Israel melanjutkan operasinya di Jalur Gaza.

Otoritas Kibbutz Nir Yitzhak mengatakan bahwa mereka berhubungan terus-menerus dengan pejabat militer dan mengharapkan penyelidikan menyeluruh atas keadaan insiden tersebut.

Pasukan Israel juga secara tidak sengaja menjatuhkan bom seberat setengah ton di dekat permukiman perbatasan Moshav Yated pada bulan Mei, yang pada saat itu digambarkan sebagai peristiwa yang "luar biasa, langka, dan berbahaya".

Pada bulan Juni, sebuah peluru tank, yang bertujuan untuk menghantam Gaza, melenceng dari jalurnya dan mendarat di wilayah Israel di dekat pagar perbatasan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara angkat suara soal kisruh pagar pembatas di kawasan PIK hingga menghambat aktivitas warga.

Ara meyakini masalah akses jalan itu dapat terselesaikan dalam dua minggu. Ia mengaku sudah berkomunikasi secara langsung dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

"Lihat dua minggu lagi, tentu kita menghormati. Saya percaya (selesai). Saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Pram. Kita sudah teleponan," kata Ara usai meninjau lokasi tembok pembatas di PIK, Sabtu (1/3) sore.

Ara juga menyarankan agar Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim meminimalisasi penggusuran terhadap warga dalam rencana pembukaan jalan. Ia berharap ada solusi terbaik bagi semua pihak.

"Sedapat mungkin tidak ada yang digusur dari lokasi. Tapi mungkin perlu agak belok (jalan) di sini. Kadang kalau kita jalan lurus, kita bisa menabrak, kadang kita perlu agak belok dikit. Tapi demi kebaikan," tuturnya.

Pagar pembatas perumahan PIK 1 mematikan akses jalan bagi warga Kapuk Muara. Pada pertengahan Februari lalu, warga Kapuk Muara berdemonstrasi menuntut pembukaan akses jalan ke PIK.

Ara pun sebelumnya telah memerintahkan pembongkaran pagar yang memisahkan kawasan perumahan PIK 1 dengan permukiman warga di Kapuk Muara. Ia menegaskan tidak boleh ada permukiman yang eksklusif.

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengunjungi Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Perumahan ini viral karena akan digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang.

Nusron sampai di lokasi pukul 09.00 WIB dengan mengenakan pakaian putih. Ia langsung menemui warga yang tempat usahanya digusur. Warga yang propertinya telah digusur PN Cikarang adalah Asmawati (69) pemilik Alfamart, Yaldi pemilik bengkel mobil (56), Siti Mulhijah (44) pemilik rumah, dan Mursiti (60) pemilik warteg, dan masih ada satu warga yang belum datang. Mereka membeli sertifikat hak miliki (SHM) nomor 706 dari anak Kayat dan Unan.

Nusron kemudian mengecek SHM warga dan pergi menuju lokasi ruko tempat usaha warga yang jaraknya 500 meter dari perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2. Di depan lokasi lahan yang sudah digusur tersebut, Nusron menyatakan lahan warga tidak termasuk yang dieksekusi.

"Ini di mata BPN masih sah, meskipun ada keputusan MA karena di dalam keputusan MA dan pengadilan tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Harusnya Mimi Jamilah kalau menang, langkah pertama datang kepada pengadilan minta keputusan ini supaya BPN dari pengadilan untuk membatalkan," jelas Nusron kepada awak media di Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2 seluas 3.290 meter persegi. Tanah tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Penghuni perumahan dan pemilik ruko yang tinggal di sana dianggap bukan pemilik yang sah.

Dari luas 3.290 meter persegi, terdapat terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Saksikan Live DetikSore:

(aqi/zlf)

Jakarta -

TNI-Polri menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) 2025 hari ini. Dalam rapim kali ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta seluruh jajaran Kodam menghidupkan lahan-lahan yang tidur untuk dimanfaatkan dalam mendukung program makan bergizi gratis.

"Kita TNI punya program ketahanan pangan itu untuk mendukung program program makan bergizi juga. Saya di Kodam-Kodam memerintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur, yang mana seperti kangkung, ikan lele, dan ayam petelur, nanti hasilnya untuk mendukung program makanan bergizi," kata Panglima TNI Jenderal Agus kepada wartawan seusai Rapim TNI-Polri di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Selain itu, Jenderal Agus menyoroti dampak negara luar yang berperang terhadap ekonomi Indonesia. Jenderal Agus meminta TNI-Polri dapat mengantisipasi dampak ekonomi dari adanya konflik antarnegara di luar negeri.

"Dalam rapim saya menjelaskan perkembangan lingkungan strategis dunia saat ini, di mana masih ada beberapa negara yang berperang, sehingga akan berpengaruh ke beberapa komponen yang ada di Indonesia. Jadi kita harus menyiapkan, di bidang ekonomi pasti berdampak," terang Jenderal Agus.

Dalam rapim kali ini, salah satu yang menjadi fokus pembahasan yakni mengenai program prioritas pemerintah terkait ketahanan pangan. Dia mengatakan TNI melakukan penanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan.

"Nah di sini, program pemerintah, Asta Cita, di mana TNI dan Polri membantu program pemerintah di bidang ketahanan pangan, di mana TNI sudah melaksanakan dan menanam padi di beberapa wilayah di Indonesia ini," ungkap Jenderal Agus.

Sebagaimana diketahui, Rapim TNI-Polri 2025 digelar hari ini dengan mengangkat tema 'Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita'. Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan menyampaikan amanatnya dalam acara ini.

Rapim ini diikuti oleh 631 perwira tinggi dan menengah TNI-Polri yang terdiri atas 49 orang pejabat Mabes TNI, 148 orang pejabat Mabes Polri, 183 orang pejabat utama dan komandan satuan TNI Angkatan Darat, 66 orang pejabat utama dan komandan satuan TNI Angkatan Laut, 63 orang pejabat utama dan Angkatan Udara, 36 orang kapolda dan seluruh jajaran, 75 orang pati TNI-Polri di luar struktur, dan 11 tepiksus TNI-Polri.

Lihat juga Video Survei Indikator: Mayoritas Warga Puas dengan Program Makan Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(taa/taa)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.

(ada/rrd)

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id – Jalan utama keluar masuk Perumahan Kota Modern Sriwijaya di Kecamatan Gandus, Palembang, kembali dibongkar pemilik tanah, Jalaludin.

Setelah membongkar fasilitas umum (fasum) pos perumahan di Jalan Kadir TKR, pemilik tanah kembali melakukan pengerukan persis di depan akses keluar masuk perumahan dengan menggunakan excavator, Senin (6/1/2025) pagi.

Pantauan di lapangan, excavator menggali jalan dengan kedalaman kurang lebih 2 meter dan lebar 2 meter lebih, hingga jalan ini tidak bisa dilalui kendaraan.

Peristiwa itu disaksikan langsung pemilik tanah Jalaludin dan warga perumahan. Sontak saja, warga setempat sangat terkejut dengan apa yang telah di lakukan oleh si pemilik tanah.

Salah satu warga perumahan, Umar mengatakan, sebenarnya hal ini tidak ada urusan dengan warga, tapi pihak pengembang perumahan dengan pemilik tanah, Jalaludin.

“Harusnya jangan seperti ini, bagaimana bila warga yang hendak pergi mengantarkan anak sekolah hari pertama masuk, melahirkan, sakit atau ada yang meninggal," ujar dia di lokasi, Senin (6/1/2025).

Warga lainnya, Armando Perdana mengatakan, bahwa penggalian jalan ini pagi ini warga tidak diberikan info. Warga sangat terkejut, karena selama ini mereka hanya sedikit tahu persoalan antara pemilik tanah dan pengembang perumahan

“Tiba-tiba pagi ini jalan perumahan kami dirusak dan kami tidak tahu siapa yang benar. Intinya kami akan melakukan gugatan kepada developer, karena kami dibohongi. Kami membeli rumah disini punya akses jalan, tetapi ternyata dari salah satu versi jalan itu jalan milik pribadi,” keluh dia.

Armando mengungkapkan, ada sekitar 200 rumah dengan lebih dari 200 KK di perumahan ini. kemudian, sertifikat yang diberikan Jalaludin kepada mereka fotocopy-an no 37/R. Legal atau tidak masih belum tahu, karena kami mendapat informasi bahwa serifikat ini adalah sertifikat induk sebesar 2,7 hektare.

Sementara, Juru Bicara Jalaludin, Eko menjelaskan, sebelumnya sudah diberi kesempatan dan sesuai dengan yang dijanjikan, namun tidak ada konfirmasi atau itikad baik makanya dilakukan hal tersebut.

Untuk informasi, sambung dia, di perumahan ini ada 11 unit rumah yang sudah dijual developer, kemudian diberi waktu untuk 11 unit rumah tersebut, bila hingga Sabtu-Minggu tidak ada konfirmasi dan itikad baik juga terpaksa rumahnya akan diratakan.

“Karena, 11 unit rumah ini yang dijual developer itu adalah tanah milik pribadi,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

Tanggamus -

Kawanan gajah liar masuk ke permukiman dan menyerang rumah-rumah warga hingga rusak parah di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Dilansir dari detikSumbagsel, peristiwa tersebut diketahui terjadi di Blok 4 Reg 39 Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus, pukul 00.15 WIB dini hari tadi. Dari video yang beredar, terlihat sejumlah rumah milik warga yang terbuat dari kayu mengalami kerusakan.

Kapolres Tanggamus, AKBP Rivanda mengatakan bahwa kejadian itu terjadi tadi malam. Dia menyebut ada 7 rumah warga yang mengalami rusak berat.

"Tadi malam kawanan gajah liar kembali masuk ke wilayah pemukiman warga. Ada 7 rumah semi permanen milik warga yang mengalami rusak berat," katanya, Kamis (2/1/2025).

Rivanda menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi konflik hewan ini.

"Tadi saya habis rapat bersama beberapa pihak, ada TNI, TNBBS, BKSDA dan pemerintah daerah tentunya. Kami rapat membahas penanganan gajah ini," ucapnya.

Rivanda mengaku tidak ada korban jiwa saat kejadian tersebut karena beberapa warga menyelamatkan diri saat kawanan gajah mendekat.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, mereka langsung menyelamatkan diri saat gajah-gajah itu mulai mendekati pemukiman," pungkasnya.

(dhm/dhm)

Jakarta -

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai dukungan Anies Baswedan ke paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno malah menguntungkan Ridwan Kamil-Suswono. Sekretaris Fraksi PDIP DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menganggap pernyataan itu sebagai respons panik.

"Panik! Itu respons yang ditangkap masyarakat Jakarta atas statement Maruarar Sirait menanggapi merapatnya Anies Baswedan dan para pendukungnya Ke paslon 3 Mas Pram-Bang Doel," ujar Rio kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).

"Sikap panik Maruarar Sirait ini bukan tanpa alasan, maklum. Anies Baswedan memiliki loyalis yang jumlahnya cukup dominan di DKI Jakarta. Terbukti Maruarar Sirait bukanlah nasionalis sejati terbukti membawa-bawa isu dan sentimen sektarian (SARA) demi mendeskreditkan dukungan Anies Baswedan kepada Mas Pram Dan Bang Doel," tambahnya.

Rio menuding Maruarar mencoba memecahkan pendukung Anies dengan kelompok nasionalis. Dia juga menuding Maruarar sosok pengkhianat karena telah hengkang dari PDIP dan bergabung Gerindra.

"Membangun opini bahwa masih adanya konflik Anies Baswedan dan pendukungnya dengan Kelompok Nasionalis tampaknya tidak berhasil, layaknya menepuk angin. Ditambah opini tersebut keluar dari seorang Maruarar Sirait yang dalam persepsi publik dinilai sebagai sosok yang haus kekuasaan, demi menjadi seorang menteri rela menghianati rumah yang telah melahirkan dan membesarkannya," ujarnya.

Kemudian, Rio menyebut bahwa dukungan Anies justru memiliki keselarasan lantaran berada di pihak yang sama-sama terkhianati. Dia yakin endorse Anies bakal mendekatkan kemenangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 2024.

"Justru Bergabungnya Pendukung Anies Baswedan dan Mas Pram-Bang Doel sangat related. Karena memiliki benang merah yang sama karena merasa sebagai kelompok yang sama-sama dikhianati dan sama-sama menjadi korban politik transaksional," ujarnya.

"Mas Pram dan Bang Doel adalah representasi warga Jakarta yang majemuk dan multikultural sehingga merapatnya Anies Baswedan dan para pendukungnya adalah sinyal bagus sebagai pondasi membangun Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan dan berkelanjutan di masa yang akan datang," sambingnya.

Sebelumnya, Maruarar berterima kasih kepada eks gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel). Maruarar menilai pendukung Anies dan akar rumput PDI Perjuangan tak akan pernah bertemu.

"Waktu Ridwan Kamil itu mendapat wakilnya Suswono, itu basis-basis non-muslim itu ke Pramono. Tapi begitu Ridwan Kamil, Pramono mendapat dukungan dari Anies, ini pasti swing," kata Ara di acara Survei Indikator Politik, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

Ara menyebut saat Ridwan Kamil dipasangkan dengan Suswono dari PKS, pemilih non-muslim Ridwan Kamil berkurang. Ia menilai hal itu juga akan terjadi pada pasangan Pramono-Rano yang mendapat dukungan dari Anies Baswedan.

"Pada saat Suswono ini, menjadi wakilnya, ini basis-basis non-muslim di Jakarta, itu turun karena wakilnya PKS. Tetapi begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-muslim, itu akan berkurang yang mendukung," ujar Ara.

(azh/idh)

Lampung Barat -

Dandim 0422 Lampung Barat Letkol Inf Rinto Wijaya meminta sikap Kementerian Kehutanan terhadap konflik manusia dan hewan di Suoh, Lampung Barat. Dia menyarankan pemerintah tegas terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Lindung (HL).

Menurut Rinto, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang seharusnya menjadi teritori hewan-hewan kini banyak ditinggali oleh manusia. Hal ini mengganggu ekosistem satwa liar.

"Sudah terlalu banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung ini. Hewan tidak bisa disalahkan karena kawasan itu teritori mereka, itu jalur mereka," katanya, Jumat (15/11/2024).

"Jangan sampai dicampuradukkan kepentingan-kepentingan golongan atau perorangan sehingga satwa liar kita terganggu," lanjutnya.

Rinto berharap adanya ketegasan dari pemerintah kabupaten dan Kementerian Kehutanan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jika tidak, maka konflik antara manusia dan hewan akan terus berulang.

"Ini nggak ada ketegasan dari Kementerian Kehutanan, ini bakal terus berulang kalau mereka ini nggak tegas. Ada bahasa kemitraan, oke nggak apa-apa, semua pihak harus duduk bersama. Tapi tolong tegas, kasihan satwa-satwa kita ini," tutur Rinto.

Dia menegaskan pihaknya bersama Polri bersedia mengawal pemerintah untuk menertibkan warga yang berada kawasan hutan.

"Saya siap, kami siap bersama Polri untuk mengawal penertiban kawasan ini, nggak apa-apa. Asalkan tanahnya satwa-satwa ini bebas, artinya tidak ditanami kopi, lada, dan sebagainya. Terutama tidak dijadikan permukiman warga," tandasnya.

Sebelumnya, kawanan gajah liar memasuki pemukiman warga di perbatasan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Akibatnya, 15 rumah warga rusak.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat (15/11/2024) dini hari pukul 01.00 WIB di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Dalam peristiwa tersebut, lima rumah di antaranya mengalami rusak berat.

(des/des)