Dalam dinamika demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik adalah sesuatu yang sehat dan perlu. Namun, ketika kritik berubah menjadi kampanye pembatalan terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang disampaikan majalah TEMPO minggu ini, maka yang dirugikan bukanlah pemerintah, melainkan anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada dukungan negara untuk bertahan hidup dan berkembang.

MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal.

April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun.

Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah - tetapi investasi masa depan bangsa.

Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa.

Dunia Justru Bergerak Mendukung MBG

Kita perlu melihat ke panggung dunia. Sejak 2021, inisiatif global School Meals Coalition telah mengajak seluruh negara untuk memastikan setiap anak di dunia mendapat satu kali makan sehat di sekolah pada tahun 2030.

Koalisi ini dipimpin oleh negara-negara dengan pengalaman panjang dan keberhasilan dalam program serupa - Prancis, Finlandia, dan Brasil. Indonesia sendiri baru bergabung pada 2025 dan mendapat sambutan positif.

Menolak MBG sama saja dengan menolak membaca fakta dan menutup mata terhadap arah kebijakan global. Sementara dunia bergerak maju menjadikan makan bergizi gratis sebagai hak dasar setiap anak, mengapa sebagian dari kita seperti justru mundur dan mengampanyekan pembatalan?

Yang Dibutuhkan: Perbaiki, Bukan Batalkan

Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan.

Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat.

Saat bangsa lain berlomba-lomba memastikan anak-anak mereka tidak belajar dalam keadaan lapar, majalah TEMPO justru membangun narasi agar program MBG dihentikan. Ini bukan sekadar kekeliruan strategi - ini adalah kelalaian moral.

Menolak MBG berarti menolak masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita waras: Kebaikan yang belum sempurna bukan untuk dihentikan, tapi untuk disempurnakan.

Sejarah akan mencatat - di tengah berbagai perdebatan, apakah kita berdiri di sisi yang membela hak anak-anak untuk makan, atau justru menjadi bagian dari suara yang mengosongkan piring-piring mereka.

Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menjalankan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikannya saat mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, Senin (31/3/2025).

Luhut menyayangkan adanya kritik terhadap program MBG yang sudah mulai berjalan. Ia meminta masyarakat bersikap kompak dan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang baru.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut, dikutip dari detikFinance.

Selain itu, Luhut juga menyoroti pentingnya menjaga budaya sopan santun dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan. Ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berdasarkan data dan fakta yang jelas.

Sebagai orang yang pernah bekerja dekat dengan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya, Luhut menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujarnya.

Luhut juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus berada dalam koridor yang sesuai, tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengamat yang mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyentil pengkritik program prioritas Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Luhut mengatakan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut selepas mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Antara Senin (31/3/2025).

Luhut juga menegaskan, kebebasan demokrasi jangan sampai merusak budaya sopan santun bangsa. Termasuk ketika mengkritik Jokowi, ia bilang jangan mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujar Luhut.

Kata Luhut, sebagai saksi hidup masa kepemimpinan Jokowi, ia tidak meliha pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden.

Ia juga berharap masyarakat memberikan ruang pada pemerintah untuk dapat bekerja demi kesejahteraan rakyat. Maka, Luhut meminta masyarakat bisa kompak memberikan dukungan kepada pemerintah.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah menuai kritik dari asosiasi pengembang.

Kendati demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berjalan lancar.

"Kita berdoa lah, kita berdoa, berusaha, berkolaborasi," ujar Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Bank Tanah (BBT) di Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Optimisme tersebut menyusul target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen pada tahun 2025.

"Kalau kita kan punya Presiden yang optimistis, dia pertumbuhannya (target pertumbuhan ekonomi) 8 persen. Kita sebagai anak buahnya ya bekerja keras," katanya melanjutkan.

Ara juga mengatakan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 menjadi yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kita enggak kira-kira, kita justru bagaimana mendapatkan dana tambahan, dapat kerja sama, supaya bisa lebih lagi dari itu. Kita enggak bisa berpikir pesimistis, kita harus optimistis," ucap Ara.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Prabowo tak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Joko juga pesimistis, program 3 juta rumah akan membuahkan hasil seperti target yang dibuat.

Sementara Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, penyaluran FLPP tahun 2025 masih ditalangi oleh bank.

"Jalan tapi dengan dana talangan dari bank," ujar Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Salah satu penyebabnya adalah dokumen pencairan dana FLPP yang belum ditandatangani oleh Ara.

"Semua sudah ditandatangani, dia belum tanda tangan. Ya enggak jalan," katanya.

Untuk diketahui, selain menjadi Menteri PKP, Ara juga menjabat sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sebagai informasi, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) pukul 16.03 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pukul 16.03 WIB, sejumlah mahasiswa mengekspresikan keresahan melalui berbagai poster bernada kritik.

"Mau APBN sehat, kurangi korupsi, bukan efisiensi, apalagi makan bergizi," tulis salah satu poster.

"Yang berkuasa, buka mata, mati rasa, gila harta. Rakyatnya nelangsa," tulis poster lainnya.

Selain itu, demonstran juga memegang poster bergambar sosok yang mirip dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Indonesia terang, karena kami dibuat kenyang dari pajak mereka," pesan poster yang bergambar sosok mirip Luhut itu.

Dalam aksi ini, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan sembilan tuntutan yang telah diperbarui, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran untuk program makan bergizi gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
9. Tolak campur tangan Jokowi dalam pemerintahan saat ini.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak terkendala. Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya kritikan terhadap program tersebut.

Awalnya, Prabowo memuji kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang bisa cepat melaksanakan program unggulannya tersebut. hal itu kata dia di luar perkiraan banyak orang. Kemudian Prabowo menyinggung banyaknya sindiran terhadap program tersebut terkait anggaran.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 dilansir detikFinance, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo lalu menjelaskan bahwa Badan Gizi telah dibentuk di era pemerintahan Joko Widodo. Sehingga persiapan program MBG sudah berjalan bahkan sebelum dirinya dilantik.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Ia juga menyebut sudah 770 ribu anak menerima MBG di sekolah. Prabowo menambahkan, pada akhir Februari, penerima program tersebut akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia juga berharap nantinya pada akhir Juli, 6 juta anak sudah menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

Video BGN: Prabowo Gelisah Banyak Anak Belum Dapat Makan Gratis

Video BGN: Prabowo Gelisah Banyak Anak Belum Dapat Makan Gratis

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran program Makan Bergizi Gratis yang hanya Rp 10 ribu per porsi. Dia pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

Mulanya Presiden ke-5 Indonesia ini menyebut anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup. Apalagi banyak harga kebutuhan pokok yang sudah mengalami lonjakan.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Megawati mengaku kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itulah, Megawati berpesan agar Prabowo menghitung ulang anggaran program tersebut.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua. Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah