Kapolda Kaltim Groundbreaking SPPG di Balikpapan Dukung Program Gizi Nasional
Kapolda Kaltim Irjen Nanang Avianto melakukan groundbreaking SPPG untuk mendukung program gizi gratis. Fasilitas ini akan melayani 3.287 anak di Balikpapan. [405] url asal
#kapolda-kaltim #groundbreaking-sppg #program-gizi-nasional #makanan-bergizi #kualitas-gizi-anak #satuan-pelayanan-pemenuhan-gizi #irjen-nanang-avianto #kapolda-kalimantan #sppg-balikpapan #polda-kaltim #pendidi
(detikFinance) 18/02/25 17:00
v/31014/
Balikpapan - Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Nanang Avianto melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kaltim. Langkah ini sebagai dukungan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI.
"Dengan adanya SPPG ini, diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Kaltim dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas," ucap Irjen Nanang, Selasa (18/2/2025).
Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kawasan Stal Kuda, Balikpapan, Selasa (18/2/2025). Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen M Sabilul Alif, Pejabat Utama Polda Kaltim, serta pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Kaltim dan para tamu undangan lainnya.
Pembangunan SPPG ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi 3.287 anak dari berbagai jenjang pendidikan yang berada di Kota Balikpapan. Fasilitas ini dibangun di lahan seluas 400 meter persegi dan ditargetkan selesai dalam 2-3 bulan.
"Data-data ini sudah kami kompulir dari awal yang ada dalam jangkauan SPPG ini. Direncanakan, tidak lebih dari 15 menit dari sekolah untuk menjaga kualitas makanan," tuturnya.
"Dengan kecepatan kita dalam membangun akan menghasilkan bangunan yang berkualitas karena akan digunakan untuk jangka panjang," ujar Irjen Nanang.
Dengan anggaran sekitar Rp 3,1 miliar dari Badan Gizi Nasional (BGN), proyek ini juga menjadi percontohan di Kaltim. Rencananya, fasilitas serupa akan dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Barat.
"SPPG Balikpapan ini akan menjadi proyek percontohan untuk wilayah Provinsi Kaltim, dengan rencana pembangunan SPPG di tiga lokasi lainnya, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat," pungkasnya.
(sar/asm)
Makan Bergizi Gratis dan Kapasitas Keuangan Negara
Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. [1,074] url asal
#makan-bergizi-gratis #anggaran-pendidikan #apbn-2025 #keuangan-negara #un-wfp #indonesia-emas #umkm #kesehatan #sdm #kualitas-gizi #kapasitas-keuangan-negara #brunei-darussalam #world-bank #thailand #bergizi #bruto
(detikFinance) 10/02/25 15:30
v/27862/
Jakarta - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang terus meningkat signifikan. Belanja negara yang hanya Rp 1.800 triliun pada 2015, melesat naik dua kali lipat menjadi Rp 3.621 triliun pada 2025. Begitu juga pendapatan yang terus merangkak naik dari Rp 1.500 triliun padan 2015, menjadi diproyeksikan sebesar Rp 3.005 triliun pada 2025.
Satu dasawarsa dengan perkembangan signifikan menjadikan APBN mempunyai peran yang bertambah krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terlebih pada 2025, program pemerintahan yang baru juga membutuhkan kapasitas fiskal yang lebih besar. Peran APBN mengalami perkembangan yang signifikan tidak hanya menjadi tumpuan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi saja, namun juga menjadi semakin strategis dalam menyentuh area pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan melalui program baru MBG.
Lalu, mampukah APBN terus bergerak kuat menjalankan program baru yang cukup ekspansif ini?
Langkah yang Seharusnya
Membangun kualitas sumber daya manusia ke depan merupakan langkah yang seharusnya dilaksanakan dengan tepat dalam rangka meraih Indonesia Emas. Mengingat beberapa contoh kondisi pendidikan di Indonesia yang viral di media online, seperti ketidakmampuan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) berhitung angka-angka dasar hingga pengetahuan geografi yang buruk, tentu menimbulkan pertanyaan besar bagaimana nasib sumber daya manusia kita pada masa yang akan datang.
Sinyal kurangnya kualitas sumber daya manusia Indonesia juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). HDI adalah representasi dari kualitas pembangunan manusia yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. HDI Indonesia masih berada di peringkat 112 dunia dengan nilai 0,713 dan masih di bawah rata-rata dunia yaitu 0,73 dalam pengukuran terakhir pada 2022 oleh United Nations.
Indonesia mempunyai kelemahan di tingkat harapan hidup (68,3 tahun) dan rata-rata lama sekolah (8,6 tahun). Posisi HDI Indonesia masih lemah di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (9), Brunei Darussalam (55), Malaysia (63), Thailand (66), dan Vietnam (107). Berangkat dari berbagai kondisi tersebut, tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang wajib dipenuhi untuk meraup bonus demografi.
Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan gizi anak-anak melalui program MBG. Menurut studi World Bank (2024), pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/stunting. Di beberapa negara maju, pemberian makan bergizi juga dapat mengendalikan pola makan sehingga mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.
Sementara itu di kawasan Afrika, program ini juga mampu memperluas kesempatan petani lokal, mendorong ekonomi pedesaan/kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi rantai pasok dan emisi karbon (UN WFP, 2021).
Tidak kecil memang anggaran yang perlu disediakan dalam program ini, yaitu diperkirakan membutuhkan Rp 71 triliun dan semakin bertambah untuk menjaga kualitas gizi nasional serta menjangkau anak-anak di pelosok negeri. Namun, langkah strategis ini memberikan harapan sekaligus prospek cerah ke depan terhadap peningkatan sumber daya manusia.
Gizi yang terjamin dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak sekaligus mampu meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakatnya. Artinya apabila berjalan dengan sukses dan tepat sasaran, gizi yang terpenuhi akan mampu menjawab tantangan dalam tiga dimensi pembangunan sumber daya manusia secara bersama-sama, yaitu meningkatkan kualitas kebugaran dalam dimensi kesehatan, mendorong kemampuan berpikir dalam dimensi pendidikan, sekaligus mengurangi kelaparan dalam dimensi kesejahteraan ekonomi.
Menaikkan Belanja Negara
Arah kebijakan dalam pembangunan pendidikan salah satunya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi. Dalam APBN 2025, dapat diketahui bahwa anggaran pendidikan mencapai Rp 722 triliun atau naik 8% dari 2024 yang mempunyai anggaran Rp 665,1 triliun. Kenaikan ini salah satu penyebabnya adalah adanya program baru MBG.
Defisit anggaran memang sempat dua tahun berturut-turut di atas 3% akibat pandemi yang terjadi pada 2020 dan 2021. Namun seiring dengan kembalinya perekonomian negara dari kelesuan pandemi, APBN kembali berada di jalurnya sejak 2022 dan diperkirakan tetap terjaga pada 2025.
Dari kondisi struktur di atas, dapat dijelaskan bahwa meskipun tambahan program MBG menaikkan belanja negara, namun batasan defisit anggaran masih dalam koridor yang masih terjaga. Artinya langkah strategis pemerintah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap dapat diakomodasi oleh postur APBN melalui pembiayaan yang terjaga, pendapatan yang meningkat dan kualitas belanja yang efisien.
Program MBG selain merupakan upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM. Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 0,82 juta pekerja. Program MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada 2025 (Nota APBN, 2025).
Program MBG tidak secara instan mampu meningkatkan kualitas SDM, namun bersifat jangka panjang dalam menyiapkan SDM berkualitas Indonesia pada masa depan. Tidak kecil memang kebutuhan anggaran MBG, namun anggaran yang cukup besar tersebut merupakan langkah besar dalam membangun SDM manusia dari tingkat paling potensial untuk tumbuh dan berkembang, yaitu anak-anak.
Peningkatan belanja negara sebagai bagian dari tuntutan program MBG ini memang tidak dapat terelakkan. Namun peningkatan tersebut masih dalam batas postur APBN karena diproyeksi defisit APBN masih di bawah 3% dan sesuai dengan koridor Undang-Undang. APBN bahkan pernah mengalami defisit yang lebih lebar ketika terjadi pandemi, namun ternyata mampu menjaga keuangan negara dengan baik hingga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Sehingga tantangan meningkatnya belanja negara melalui program MBG seharusnya dapat diakomodasi dengan baik oleh APBN.
Keberhasilan program MBG juga tidak hanya bertumpu kepada pemerintah. Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar-elemen yang terlibat baik itu pemerintah, masyarakat, UMKM hingga sekolah-sekolah penerima program. Apabila mampu dilaksanakan dengan baik, MBG akan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia serta mampu menyentuh tiga dimensi pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi dalam HDI. Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari Ini, 190 Dapur Siap Beroperasi di 26 Provinsi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan dengan 190 dapur di 26 provinsi. Targetkan 15 juta penerima manfaat hingga 2025. [421] url asal
#makan-bergizi #program-mbg #dapur-gratis #gizi-seimbang #kesehatan-masyarakat #distribusi-makanan #apbn-2025 #makan-bergizi-gratis #hasan-nasbi #pelaksanaan #bergizi #bgn #kualitas-gizi #kesiapan-dapur-mbg #sumater
(detikFinance) 06/01/25 07:11
v/14123/
Denpasar - Program makan bergizi gratis (MBG) resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025). Sebanyak 190 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) siap beroperasi di 26 provinsi.
Dilansir dari detikHealth, dapur-dapur tersebut tersebar di Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.
Pelaksanaan dapur program MBG diawasi langsung oleh kepala yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala SPPG telah bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan distribusi makanan.
"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi.
Program MBG ini menyasar balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui.
"Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan awal kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal," lanjut Hasan.
Meski pada tahap awal baru 190 dapur yang beroperasi, jumlah ini ditargetkan bertambah hingga mencapai 937 dapur pada akhir Januari 2025. Pemerintah memperkirakan sasaran penerima MBG hingga akhir 2025 mencapai 15 juta orang.
Angka ini akan terus bertambah secara bertahap hingga target 82,9 juta penerima manfaat terpenuhi pada tahun 2029. Adapun program MBG ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.
Artikel ini telah tayang di detikHealth. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/gsp)