JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengatakan, jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis (MBG) menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut Ashabul, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengatakan, jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis (MBG) menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut Ashabul, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Kasus pelajar keracunan makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) mulai bermunculan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyarankan makan bergizi gratis disediakan oleh kantin sekolah.

"Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah penguatan dan pemberdayaan kantin sekolah sebagai pusat penyedia makanan, sebagaimana yang dilakukan di negara-negara seperti Jepang. Dalam model ini, makanan disiapkan langsung oleh pihak sekolah dengan standar ketat dan pengawasan rutin," ujar Charles lewat pesan singkat, Minggu (4/5/2025).

Melalui pemberdayaan kantin sekolah, terangnya, warga bisa lebih mudah memastikan kualitas bahan makanan, kebersihan proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi. Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat juga dapat dilibatkan secara aktif untuk melakukan pemantauan rutin terhadap operasional kantin, termasuk uji laboratorium dan audit sanitasi secara berkala.

"Jika makanan disiapkan langsung di kantin sekolah, maka pengawasan secara alami akan melibatkan orang tua murid sebagai pihak yang ikut melakukan kontrol. Dengan pola ini, keterlibatan orang tua bisa ditingkatkan, dan setiap kekurangan dalam penyediaan makanan, baik dari segi gizi maupun kebersihan, akan lebih cepat terdeteksi," imbuh Charles.

Dengan banyaknya kasus keracunan makanan dari makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional (BGN), terang Charles, tidak boleh lepas tangan. Charles menilai harus ada pertanggungjawaban moral dan administratif terhadap para korban dan keluarganya, termasuk transparansi hasil investigasi, pemulihan kesehatan para siswa, serta jaminan agar insiden serupa tidak terjadi kembali.

Bila di kemudian hari, ditemukan kelalaian atau kesalahan dalam proses pengadaan maupun distribusi, maka pihak-pihak terkait harus diberikan sanksi yang tegas."Kami juga mendorong agar pola-pola lama seperti kemitraan dengan yayasan atau pihak ketiga dalam penyediaan makanan sekolah segera ditinjau ulang atau bahkan dihapuskan, karena terbukti menimbulkan banyak persoalan di lapangan," ucap Charles.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengatakan Badan Gizi Nasional perlu memperkuat quality control. Terutama pada saat makanan disajikan kepada para siswa.

"Menurut saya memang perlu ada uji sampel dari makanan yang akan disajikan kepada siswa itu yaitu bagian dari protap quality control," jelas Zainul.

Zainul menilai kasus keracunan makan bergizi gratis bukan sepenuhnya salah Badan Gizi Nasional. "Kasus-kasus yang menimpa siswa penerima mampat MBG yang kasus keracunan ini saya kira itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dari pengelola dapur yang menjadi mitra dari BGN," lanjutnya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

BGN pun sudah merespons terkait bermunculannya kasus-kasus keracunan ini. BGN akan memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan kualitas dan keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi prioritas utama dari para pihak yang ikut menjalankan program tersebut.

"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama," kata Netty saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain itu ia mengingatkan pemerintah cq Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pentingnya pengawasan terhadap standar operasional pelaksanaan Program MBG.

Menurut Netty, hal-hal tersebut bernilai penting untuk dilakukan demi memastikan implementasi MBG benar-benar tepat sasaran, seperti menghadirkan generasi emas Indonesia.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya.

Netty juga menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur MBG yang tetap berkomitmen meneruskan kerja sama meskipun masih ada kendala dalam proses pembayaran dan operasional lainnya.

“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Terakhir, Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menghadirkan standar penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan, dan dukungan tulus, dari semua pihak dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata dia.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kudus (ANTARA) - Kodim 0722/Kudus, Jawa Tengah, langsung memanggil kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas temuan menu makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi.

"Selain memanggil SPPG BGN Mitra Jepangpakis, kami juga memanggil SPPG Dapur BGN Mitra Mandiri Yayasan Ponpes Al Chalimi untuk memastikan temuan menu makan di SMA 1 Kudus," kata Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0722/Kudus Mayor Inf Muhlisin ketika dimintai tanggapannya soal temuan menu makan MBG tidak layak konsumsi di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan kepala dapur yang bertanggung jawab penuh dievaluasi secara menyeluruh oleh Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi dengan harapan tidak ada lagi kasus serupa, karena dari sisi pendanaan maupun personel juga dipenuhi.

Bahkan, kata dia, sebelum ditugaskan di SPPG Dapur BGN Mitra Jepang Pakis juga mengikuti pelatihan kerja di SPPG Ponpes Nashrul Ummah Kudus yang bertugas di Kecamatan Mejobo selama satu bulan.

Untuk jumlah personel di SPPG tersebut, kata dia, sebanyak 50 orang, termasuk kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan selain petugas teknis lainnya. Seharusnya tidak ada permasalahan dan semakin sempurna karena sudah berjalan beberapa hari.

"Komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) juga jelas, baik teknis penyediaan bahan makanan, pengolahan dan penyajiannya. Sesuai standar operasional tidak boleh lebih dari 3 jam setelah diolah harus sudah sampai di sekolah tujuan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, ada sekolah yang meminta pukul 08.00 WIB untuk PAUD/TK, serta ada yang pukul 11.00 atau 11.30 WIB. Jarak juga sudah dipetakan, sehingga pengiriman juga sudah bisa diprediksi secara tepat.

Ia menganggap permasalahan di SMA 1 Kudus murni karena kepala dapur kurang teliti dalam pengolahan dan penyajian, sehingga kepala dapurnya diminta belajar di SPPG Nasrul Ummah yang dinilai selama ini sudah berjalan dengan baik.

"Kodim Kudus juga memerintahkan Danramil dan Babinsa setempat untuk menempel di SPPG BGN Mitra Jepangpakis, meskipun sebelumnya juga sudah ada perintah pengawasan hingga makanan yang disajikan sampai ke sekolah sasaran," ujarnya.

Wakil Kepala SMA 1 Kudus Sulistyani mengakui di sekolahnya memang terdapat puluhan paket MBG yang kurang layak konsumsi, sehingga siswa tidak mau memakannya.

Pihak sekolah juga sudah disampaikan kepada SPPG BGN Mitra Jepangpakis, baik terkait nasi yang belum matang sempurna, tumis kacang terdapat ulat, ayam hingga buah yang berbau kurang sedap.

Pelaksanaan MBG di SMA 1 Kudus berlangsung sejak 14 April 2025 dengan menyasar siswa kelas X dan XI dengan jumlah siswa 823 orang.

Musyaffa, salah satu siswa SMA 1 Kudus kelas XI mengakui pernah mendapatkan menu makan dengan bau yang tidak sedap, terutama ayamnya. Sedangkan sayurnya kurang matang dan tempe juga terasa asam.

"Untuk nasi tidak ada permasalahan. Sedangkan yang bermasalah hanya ayam dan tempe. Untuk hari ini (22/4) tidak ada permasalahan," ujarnya.

Terkait temuan ulat pada tumis kacang, kata dia, yang menemukan adik kelas, sedangkan dirinya tidak ada keluhan.*

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit setiap kuartal. Tujuannya untuk mengetahui segala macam hal yang kurang dari program tersebut, serta menjaga agar tata kelola tetap kuat dan akuntabel.

Luhut mengatakan usulan itu sudah disampaikan ke Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pihaknya sepakat untuk melakukan audit terhadap program MBG setiap kuartal.

"Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit, sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam karena butuh waktu untuk perbaikan," kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Luhut ingin agar program MBG berjalan lebih baik lagi dengan penyerapan yang lebih banyak. Dengan begitu dampaknya terhadap perekonomian akan terasa.

"Kita ingin mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," ucapnya.

Dalam unggahannya di Instagram, Luhut menyebut program MBG tidak hanya dapat meningkatkan gizi tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan dari program ini dinilai harus didukung bersama.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," tuturnya.

Selain dapat menciptakan lapangan kerja, program MBG diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6% dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Syaratnya program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Sampai akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

"Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden @prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Luhut.

MAGELANG, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan empat standar kemitraan untuk menjaga kualitas makanan.

Standar tersebut meliputi pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan.

Kemudian, yang kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Ketiga, higienis, dan terakhir keamanan.

"Nah, ini yang menjadi patokan kami," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ditemui di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

Dadan menyebut, masalah keracunan dan makanan yang belum matang sering terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum terbiasa memasak dalam jumlah besar.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ucap dia.

Dari berbagai uji coba yang dilakukan, SPPG yang baru dibuka biasanya menghadapi masalah kematangan makanan.

Dadan menegaskan bahwa BGN tidak memaklumi hal tersebut, namun pengalaman lebih dalam memasak untuk jumlah besar sangat diperlukan.

"Oleh sebab itu, kami evaluasi setiap hari, dan kami menyarankan untuk yang baru-baru, tidak mulai langsung banyak, tetapi harus mulai dari kecil. Jadi, kalau mereka menjadi mitra, kemudian ingin melakukan penyaluran makan bergizi, maka kami sarankan mulai dari 100-190," imbuh dia.

Jika SPPG sudah mampu memasak lebih dari 500 porsi, mereka akan diminta untuk meningkatkan jumlah masakan, sehingga makanan yang diproses bisa lebih sehat dan bergizi.

"Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa," ujar Dadan.

"Jadi, memang untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, kebiasaan pun penting," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa program inisiatif dalam pemerintahannya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) diakuinya sebagai program sederhana, namun menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo pada World Governments Summit 2025 dalam sebuah tayangan video karena Presiden berhalangan hadir dalam forum tersebut.

"Menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang ramai, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita," kata Prabowo, demikian dilansir dari Kantor Berita Antara, Jumat (14/2/2025).

Selaras akan hal tersebut, Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) turut serta dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintah dalam upaya pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan masyarakat dengan membantu peningkatan kualitas gizi balita di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawaterate, Jakarta. Upaya ini diwujudkan melalui aksi TJSL dalam program Intervensi Bersama Menanggulangi dan Mencegah Masalah Gizi (Inisiasi).

Berkolaborasi dengan Puskesmas Cakung, program Intervensi Bersama Menanggulangi dan Mencegah Masalah Gizi (Inisiasi) berjalan selama 50 hari yang berjalan mulai dari 8 November 2024 hingga 17 Januari 2025 dengan fokus Peningkatan Kualitas Gizi Balita dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara intensif kepada balita dengan masalah gizi.

“Aksi ini merupakan bentuk dukungan PT JIEP terhadap Asta Cita Pemerintah dan menjadi wujud komitmen PT JIEP dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam rangka mendukung pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan, balita dengan masalah gizi diintervensi setiap harinya dan dimonitoring kesehatannya," kata Corporate Secretary & TJSL JIEP Medik Endra Wahyudi, dikutip pada Kamis (14/1/2025).

Upaya peningkatan kualitas kesehatan diwujudkan melalui pemberian makanan tambahan (PMT), susu formula, susu UHT, vitamin, dan suplemen zinc kepada balita dengan masalah gizi setiap hari selama masa intervensi yang diberikan sesuai rekomendasi ahli gizi. Perkembangan kesehatan balita juga dimonitor melalui kegiatan penimbangan berat badan dan tinggi badan di Pos Gizi Captasi (Cakung Peduli Terhadap Masalah Gizi) Puskesmas Cakung rutin sepekan sekali.

“Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), upaya ini didukung dengan kegiatan peningkatan pengetahuan para ibu balita melalui sosialisasi mahir masak makanan tepat untuk balita (mama hebat) yang didukung Puskesmas Cakung” kata Medik

Menargetkan ibu balita, wanita hamil dan wanita dalam masa subur, sosialisasi mahir masak makanan tepat untuk balita (mama hebat) dilengkapi dengan edukasi masak makanan sehat dan bergizi seimbang, cara tepat mengatasi gerakan tutup mulut balita hingga pola perilaku hidup bersih dan sehat mendukung balita sehat rutin setiap minggunya.

“Selama masa intervensi, kesehatan balita dengan masalah gizi terus dimonitoring perkembangannya dan Alhamdulillah membuahkan hasil memuaskan dengan perkembangan peningkatan berat badan dan tinggi badan” kata Medik.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi

Puskesmas Kecamatan Cakung, Puskesmas Kelurahan Jatinegara, Puskesmas Kelurahan Rawaterate, ibu- ibu kader PKK serta seluruh pihak terkait yang mendukung berjalannya program ini. PT JIEP berharap, upaya ini dapat mendukung pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan masyarakat” ujar Medik.

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk mempersiapkan generasi unggul di Indonesia pada 2045. Eddy menyebut program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap janji kampanyenya.

"Melalui pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo membuktikan komitmen program unggulannya dalam kampanye, sekaligus membuka jalan lebar-lebar munculnya pemuda-pemudi generasi emas jelang tahun 2045," kata Eddy dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Eddy mengatakan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul mesti diawali dengan makanan bernutrisi sejak dini. Ia menyebut hal ini sebagai terobosan besar pemimpin Indonesia yang berorientasi pada generasi muda.

"Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan," tambahnya.

Waketum PAN ini mendukung penuh pelaksanaan MBG. Ia menyebut akan ikut serta memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah.

"Saya tentu mendukung penuh dan memastikan agar program MBG yang diluncurkan berhasil dan kelak menjangkau seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujar Eddy.

Ia mewanti-wanti anggaran makan bergizi gratis digunakan sebagaimana mestinya. Eddy mengingatkan jangan sampai ada pihak yang berani bermain anggaran di program ini.

"MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekuen," kata Eddy.

"Sebagai anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," imbuhnya.

Program makan bergizi gratis akan menyasar sebanyak 3 juta anak pada tiga bulan pertama 2025. Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Januari mungkin 3 juta anak untuk tiga bulan pertama, tiga bulan berikutnya kami tambah," kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024) dilansir dari detikNews.

Dadan mengatakan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 15 ribu per anak. Namun, anggaran tersebut fleksibel, tergantung nilai bahan pokok di tiap daerah.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal. Jadi ditentukan di APBN per anak segitu, tetapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing. Kami kan tidak beli paket makan, kami beli bahan baku yang akan dimasak," jelas Dadan.

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional tidak mengatur terkait menu makanan. Menu akan ditentukan para ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan di wilayah, tetapi Badan Gizi Nasional menentukan komposisi nutrisi gizi nasional.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan," ujar Dadan.

Badan Gizi Nasional akan mempekerjakan masyarakat lokal untuk memasak dalam program makan bergizi gratis. Dadan tidak menutup kesempatan bagi usaha katering yang siap bekerja sama, tetapi tetap di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional untuk menjamin kualitas makanannya.

"Sistemnya itu kami akan membangun satuan pelayanan yang seluruhnya dikelola Badan Gizi (Nasional), tetapi yang kerja adalah masyarakat lokal," ujar Dadan.

"Kalau ada katering yang bersedia dan siap hadir bagian Badan Gizi Nasional, kami gunakan catering itu, tetapi kami akan tempatkan personel Badan Gizi (Nasional) untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas," imbuh Dadan.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi