Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari sebelumnya 220.000 menjadi 350.000. Kapan hal itu akan dilakukan?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Oh kalau itu nanti keputusan dari Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi fiskalnya, yang itu akan kita eksekusi. Jadi kita berkoordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Video: Menkes Ungkap Syarat Penerima Rumah Subsidi Nakes

Video: Menkes Ungkap Syarat Penerima Rumah Subsidi Nakes

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah. Ia menyebutkan kuota yang berlaku saat ini ada 220 ribu unit.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Ara mengatakan sudah serah terima rumah subsidi untuk beberapa profesi, yakni bidan, perawat, dan tenaga kesehatan. Terakhir, ia baru menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis untuk buruh.

Selanjutnya, ia akan menyerahkan kunci rumah untuk wartawan pada 6 Mei 2025 dan tenaga migran pada 8 Mei 2025. Semuanya dilakukan bekerja sama dengan kementerian terkait.

"Untuk selanjutnya ke depan masih banyak PR (pekerjaan rumah) kami dengan nelayan, dengan petani, dengan sopir, dengan masih banyak lagi profesi yang kami akan dukung. Jadi ini bukti nyata bahwa negara hadir," ucapnya.

"Saya sama Pak Heru (Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) lagi persiapkan, mohon doanya. Apa yang kita lagi pikirkan? ART, Asisten Rumah Tangga," tambahnya.

Soal investasi untuk Program 3 Juta Rumah, Ara menjelaskan dirinya sudah membagi tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Ia menyebut Fahri fokus untuk memperoleh investasi dari luar negeri. Adapun kerja sama dibantu oleh Satuan Tugas (satgas) Perumahan.

"Jadi kita itu udah bagi tugas. Nah, investasi juga, kita sudah buka datanya, Pak. Dari Pak Erick (Thohir Menteri) BUMN. Data-data dari Kereta Api (PT KAI). Dari PTP, mana yang bagus-bagus. Bank Tanah, sudah buka datanya," katanya.

Ia juga menyebutkan sudah melakukan survei tanah yang merupakan bekas kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan sitaan Kejaksaan Agung. Menurutnya, investor bisa berasal dari luar maupun dalam negeri.

"Besok hari Jumat (2/5/2025) saya makan bersama Dirut BCA (Bank Central Asia) dan teman-teman pengembang dengan skala besar. Saya akan kasih pendahuluan nih visinya begini. Nanti kita akan undang untuk melihat lahan-lahannya. Dan saya ingin ada kolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusaha menengah dan lokal," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Hingga saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengumumkan 13 profesi yang bisa mendapatkan kuota rumah subsidi.

Pemetaan alokasi berdasarkan profesi ini dinilai dapat membantu penyalurannya lebih tepat sasaran dan memudahkan pemerintah untuk mengawasi.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan ke depannya ia akan menambah lebih banyak profesi yang bisa mendapat kuota rumah subsidi. Ia bersedia menerima masukan dan saran dari masyarakat.

Salah satu segmen pekerja yang hendak ia sasar adalah profesi di sektor informal yang tak memiliki slip gaji atau bukti penghasilan. Sektor ini memang cukup sulit untuk mengajukan KPR ke bank karena tidak ada bukti penghasilan per bulan. Ara saat ini tengah menggodok gambaran bantuan yang dapat mempermudah pekerja di sektor informal tersebut.

"Nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan (profesi) lain, untuk wong cilik. Ya tapi saya lagi matangkan, intinya Informal karena mereka harus diberikan keadilan. Tukang bakso, ayam, tukang ayam, tukang sayur, mereka adalah rakyat kita. Mereka juga harus diberikan akses kepada perbankan, walaupun lebih sulit karena tidak punya gaji (slip gaji)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Ara menegaskan tidak ada pembatasan pada profesi lain yang belum disebutkan dalam Program 3 Juta Rumah untuk memiliki rumah subsidi. Sebab, rumah subsidi tetap diperuntukkan untuk MBR. Adanya pembagian berdasarkan profesi hanya untuk mempermudah pengawasan dalam penyalurannya dan memastikan dimanfaatkan oleh orang yang tepat.

"Kayak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tadi itu anggaran negara 38 ribu (rumah), yang minta mungkin berjutaan sekarang. Permintaan dan kemampuan negara pasti nggak sama, nggak sebanding. Makanya skala prioritas menjadi penting, kriteria menjadi penting, makanya MBR ada kriterianya," jelas Ara.

Terpisah, Komisaris BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan kuota rumah subsidi yang disiapkan untuk 13 profesi yang telah diumumkan pemerintah hanya 164 ribu dan masih ada sisa kuota yang bisa disalurkan untuk MBR lainnya.

"Kan saat ini kalau yang 13 profesi cuma 164 ribu. (Sisa kuota) siapa aja. Masing-masing kementerian yang sudah MoU kita jaga komitmennya, bantu kami, bank penyalur, untuk me-drive demand di masing-masing segmen tadi sampai 1 Juli," jelasnya.

Pemerintah akan melihat penyalurannya hingga 1 Juli 2025, apabila kuota untuk masing-masing profesi ada yang lebih, kuota tersebut akan diberikan kepada profesi lain yang permintaannya tinggi atau untuk MBR lain yang tidak dalam golongan profesi tersebut.

"Kalau 1 Juli tidak tercapai (kuota) misalkan tenaga kesehatan ada 30 ribu yang tidak tercapai, guru 20 ribu yang tidak tercapai, nanti kita tawarkan ke segmen lain. Tidak ada batasan masyarakat dalam realisasinya," lanjutnya.

Ia menegaskan pemetaan penyaluran kuota ini tidak kaku. Pembagian seperti ini untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.

"Kita terbuka lah yang penting tadi kriteria MBR-nya masuk, karena memang itu program untuk MBR. Pembagian per segmen itu adalah untuk memastikan dari sisi demand-ya lebih tepat sasaran, itu aja sebenarnya. Itu nggak ada lagi kanibalisme seperti yang terjadi dari sebelumnya," tegasnya.

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberi sinyal akan ada tambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Penambahan kuota ini akan dilakukan setelah seluruh kuota FLPP habis.

Direktur Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengungkapkan, pihaknya berencana untuk meminta tambahan kuota FLPP setelah habis. Untuk waktu penambahan kuota, ia masih belum bisa memastikan.

"Kan nanti akan ada penambahan kuota rencananya, dari 220.000 tambah berapa. (Kapan penambahannya?) ya sampai habis dulu. (Tapi sudah pasti ditambah?) pasti akan datang," ujarnya ketika ditemui wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Untuk jumlah kuota tambahan, ia juga belum tahu pasti berapa. "(Berapa penambahan kuota?) belum ada (pembahasan). (Penjajakannya sudah dimulai?) sudah," tambahnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP berjumlah 220.000 unit. Dari total kuota tersebut, sudah terbagi ke 13 segmen pekerjaan yang mencapai 164.260 unit.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan data penyaluran rumah subsidi dalam program FLPP mulai dari pembangunan rumah hingga akad. Sejak 1 Januari 2025 hingga 8 April 2025 total realisasi mencapai 100.021 unit rumah.

"Jadi untuk total pembangunan dari mulai 20 Oktober (2024), Presiden Prabowo dilantik hingga saat ini sudah ada mulai proses pembangunan, yang sudah terbangun, siap akad, sudah akad sampai dengan realisasi itu sudah 142.226 unit," ungkapnya di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Rumah subsidi tersebut didapatkan pekerja, terutama bagi 13 segmen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sampai saat ini sudah mengalokasikan rumah subsidi. Adapun penerima rumah subsidi harus sesuai kriteria, yakni tergolong sebagai MBR.

"Arahan Presiden Prabowo (Subianto) kepada saya sebagai menteri, bagaimana perumahan atau rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria. Kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikan usai kegiatan diskusi bersama CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (Goto) Patrick Walujo tentang penyediaan rumah subsidi untuk pengemudi mitra Gojek.

Senada dengan itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan kebijakan alokasi target MBR tahun ini adalah harus tepat sasaran. Kuota rumah subsidi sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerja.

"Dari total kuota existing yang saat ini kita alokasi 220 ribu unit itu sudah terbagi ke 13 segmen tadi 164.260 unit," kata Heru.

Kemudian, Heru mengungkap data penyaluran rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mulai dari pembangunan rumah hingga akad. Sejak 1 Januari 2025 hingga 8 April 2025 total realisasi mencapai 100.021 unit rumah.

"Jadi untuk total pembangunan dari mulai 20 Oktober (2024), Presiden Prabowo dilantik hingga saat ini sudah ada mulai proses pembangunan, yang sudah terbangun, siap akad, sudah akad sampai dengan realisasi itu sudah 142.226 unit," imbuhnya.

Selanjutnya, Heru merincikan data alokasi rumah subsidi untuk 13 segmen pekerja sebagai berikut.

13 Segmen Pekerja yang Dapat Kuota Rumah Subsidi

1. Guru (20 ribu unit)
2. Tenaga Migran (20 ribu unit)
3. Sektor Kesehatan
   • Perawat (15 ribu unit)
   • Bidan (10 ribu unit)
   • Tenaga Kesehatan Masyarakat (5.000 unit)
4. Pegawai Kementerian
   • Kementerian Dalam Negeri (2.000 unit)
   • Kementerian Keuangan (2.000 unit)
   • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.000 unit)
   • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2.000 unit)
5. Pegawai Badan Pusat Statistik (1.000 unit)
6. Petani (20 ribu unit)
7. Buruh (20 ribu unit)
8. Polri (14.500 unit)
9. TNI AD (5.760 unit)
10. Nelayan (20 ribu unit)
11. Pengemudi Ojek-Taksi Online (2.000 unit)
12. Asisten Rumah Tangga (1.000 unit)
13. Wartawan (1.000 unit)

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

3. Buruh (20.000 Unit)

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi disediakan untuk para buruh, khususnya yang bekerja di sektor industri dan manufaktur.

Langkah ini bertujuan mendukung tenaga kerja yang menjadi penggerak roda ekonomi, namun sering kali kesulitan memiliki rumah karena pendapatan terbatas.

4. Tenaga Kerja Migran (20.000 Unit)

Pekerja migran Indonesia (PMI), yang telah menyumbang devisa besar bagi negara, juga tak luput dari perhatian.

Alokasi 20.000 unit rumah subsidi ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras mereka di luar negeri, sekaligus memudahkan kepulangan mereka dengan jaminan hunian.

5. Tenaga Kesehatan (30.000 Unit)

Tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, mendapatkan kuota terbesar yakni 30.000 unit.

Setelah perjuangan mereka selama pandemi dan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari, alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan mereka.

6. Guru (20.000 Unit)

Guru, sebagai pendidik generasi bangsa, juga masuk dalam daftar prioritas dengan alokasi 20.000 unit.

Program ini telah mulai direalisasikan, salah satunya di Bogor sejak Maret 2025, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi mereka di bidang pendidikan.

7. Prajurit TNI Angkatan Darat (5.000 Unit)

Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk prajurit TNI AD. Selain itu, rencana perluasan bantuan juga mencakup Angkatan Laut dan Angkatan Udara, meski jumlah pastinya belum dirinci.

8. Personel Kepolisian (14.500 Unit)

Personel Polri mendapatkan kuota 14.500 unit rumah subsidi. Alokasi ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Menurut Ara, alokasi kuota ini bertujuan memberikan kepastian bagi berbagai pihak, termasuk bank penyalur, pengembang, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan konsumen.

“Dari kuota 420.000, kami pastikan setiap profesi strategis mendapat bagian, supaya ada kepastian bagi siapa saja yang berhak,” ujar Ara dalam salah satu pernyataannya pada awal April 2025.

Program ini juga merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dengan fokus pada MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, program ini menghadapi tantangan seperti ketersediaan lahan dan kualitas bangunan.

Ara menegaskan akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kualitas rumah subsidi, serta memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tepat sasaran.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegasnya.

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) disebut akan ditambah 200.000 unit. Dengan demikian, total kuota FLPP tahun 2025 menjadi 420.000 unit dari yang sebelumnya 220.000 unit.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara tersebut.

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Bonny menuturkan, pihak pemerintah harus merangkul para pengembang untuk bertanya mengenai kemampuan pembangunan rumah untuk FLPP. Hal itu supaya program FLPP bisa dilaksanakan dengan baik.

Ia kemudian mengatakan untuk tidak cepat kecewa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena merupakan kementerian baru. Ditambah lagi, menteri dan wakil menterinya juga butuh penyesuaian karena sudah lama tidak ada kementerian yang khusus menangani persoalan perumahan.

"Jadi memang ada yang kurang, saya rasa. Tapi sabarlah. Be tough. Setiap satu permasalahan itu membuat kita lebih kuat. Mungkin ada benefit-nya di belakang ini yang kita nggak tahu. Paling nggak sudah ada kenaikan (kuota FLPP) 420.000 (unit)," ujarnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Ia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk penyaluran 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang membocorkan ada penambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.

Stok KPR FLPP tahun 2025 dari awalnya 220.000 unit rumah subsidi bertambah menjadi 420.000 unit rumah subsidi.

"Saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit rumah subsidi), penambahan 200.000 (unit rumah subsidi)," ujar Bonny dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Anggaran tahap pertama yang bakal dikucurkan untuk penyaluran 420.000 unit rumah subsidi tersebut adalah Rp 6 triliun.

"Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan," ungkapnya.

Namun Bonny menyoroti waktu pembangunan rumah subsidi oleh pengembang yang dikhawatirkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit rumah subsidi)? Tidak mungkin, benar enggak? Waktu tinggal mepet," ucapnya.

Bonny memperkirakan pengembang hanya bisa memenuhi kebutuhan FLPP tahun 2025 sebanyak 300.000 unit rumah subsidi.

Sebelumnya, dialokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk penyaluran 220.000 unit rumah subsidi dengan skema KPR FLPP.

Pemerintah juga berencana mengubah skema FLPP, dari awalnya 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Penerbitan SBN ini merupakan bagian dari skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dengan adanya SBN ini diharapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat bertambah sehingga semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.

Ia mengungkapkan adanya SBN dapat membantu pertambahan kuota FLPP sampai dengan 100 persen.

"Mungkin ya bisa 100% mungkin ya. Ya sampai dengan ya. Tapi itu masih ancang-ancang karena menyesuaikan kemampuan MBR juga pastinya," kata Heru saat ditemui di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Melihat dari catatan detikcom, jumlah kuota FLPP yang tersalurkan sepanjang 2024 tercatat sekitar 200 ribuan unit. Pasokan ini tengah diusahakan dapat bertambah pada 2025 mengingat target rumah yang harus terbangun lebih tinggi dari sebelumnya yakni 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, kuota rumah subsidi di 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut data yang dihimpun BP Tapera, sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (13/2/2025) lalu, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 40.669 unit. Jumlah tersebut merupakan total penyaluran dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

Dilihat dari Data Rumah Subsidi KPR FLPP dan Pembiayaan Tapera 20 Oktober 2024 hingga 13 Februari 2025, realisasi FLPP mencapai 39.285 unit. Lalu dari program Tapera sebanyak 1.384 unit yang dikhususkan untuk rumah aparatur sipil negara (ASN).

Dalam data tersebut juga disebutkan ada 13.915 unit rumah yang sudah melakukan akad dan terdapat 24.871 unit rumah yang masih dalam persetujuan akad kredit tetapi belum terjadi akad. Lalu, 12.242 unit rumah telah ready stock tetapi belum diakadkan dan ada 9.888 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Sementara itu, penerbitan SBN menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," jelas Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry.

Kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun depan. Hal ini berdasarkan dana eksisting yang tersedia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru berharap, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi flpp untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya.

Dalam acara ini hadir juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi; para pengembang perumahan; dan 39 bank penyalur.

Jokowi Bakal Bebaskan Biaya PPN Properti hingga Administrasi Rumah Murah

Jokowi Bakal Bebaskan Biaya PPN Properti hingga Administrasi Rumah Murah

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ke depan, skema komposisi pendanaan akan menjadi 50:50 dari APBN dan perbankan, berubah dari yang sebelumnya 75:25.

"Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Imam menyebutkan, pada Senin (23/12) mendatang, BP Tapera dengan seluruh bank penyalur akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait skema baru pendanaan tersebut. Tak hanya itu, pada waktu yang sama rencananya juga akan diumumkan kuota FLPP untuk tahun depan.

"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

"Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25," tutur Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering atau berjenjang.

"Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%," ucapnya.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M