JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan lahan sawah yang dibeli pengembang masuk dalam wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak dapat diubah permukiman.

Ossy mengutarakan hal ini usai menghadiri acara Indonesia International Valuation Conference 2025 di Tangerang, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

“Tapi, kalau bentuknya sudah LP2B atau lahan pangan pertanian berkelanjutan, yaitu sudah haram hukum untuk diubah (permukiman), itu tidak boleh diubah,” tegas Ossy.

Namun, apabila lahan tersebut berada di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) itu masih memungkinkan untuk diubah.

“Jadi, artinya tidak ada satu permasalahan yang kemudian tidak bisa diselesaikan kalau memang ada satu kawasan masuk ke dalam LSD, lalu setelah ditinjau bisa dikeluarkan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara terkait lahan sawah yang sudah telanjur dibeli oleh pengembang perumahan.

Nusron mengatakan, pengembang bisa memanfaatkan LSD tersebut untuk menanam jagung atau padi.

"Kalau dia sudah kadung (terlanjur) beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi, enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," kata Nusron usai Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Dia juga mengatakan, keluhan pengembang disinyalir karena merasa sulit mendapatkan lahan dengan harga murah, seperti lahan sawah.

"Sebetulnya ngeluhnya itu bukan ngeluh enggak dapat lahan. Dapat lahan, ada, tapi karena bukan sawah, harganya tinggi. Kalau sawah kan dia bisa murah, kemudian disulap jadi tinggi, sebetulnya itu saja," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan tidak akan menyalurkan kredit kepada pengembang yang membangun proyek perumahan di atas lahan persawahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Sealsa (21/1/2025).

"Nah, kalau Perizinan Bagungan Gedung (PBG) induknya enggak ada, sertifikat induknya enggak ada, kita enggak akan PKS (penandatanganan kerja sama)," tegas Nixon.

Nixon mengungkapkan, Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sejak tiga tahun lalu.

Memang, penerapan LSD tersebut menimbulkan konflik dengan banyak pengembang pada awalnya.

Sehingga, PBG pun tidak bisa diurus oleh pengembang apabila proyek mereka memasuki kategori LSD.

"Tapi, by rule, by regulation (berdasarkan aturan, regulasi), itu sudah dilindungi sawah-sawah yang aktif, produktif, misalnya dekat dengan sumber air dan sebagainya, itu masuk kategori lahan sawah dilindungi, sehingga PBG-nya tidak akan keluar," tandas Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

“Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (18/1/2025).

Dia menuturkan selama ini kualitas rumah subsidi sudah sesuai dengan kriteria persetujuan bangunan gedung yang diajukan. Selain itu, kualitas rumah subsidi sudah memenuhi kewajiban layak huni, layak fungsi dan tahan gempa.

Dia berharap dalam program 3 juta rumah, pemerintah dapat melibatkan pengembang untuk turut serta berkontribusi. Terlebih, pemerintah juga membuka keran investor asing untuk turut serta dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Adapun salah satunya Qatar mendapatkan fasilitas tanah dari Indonesia untuk proses pembangunan rumah. Tanah tersebut berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan lahan sitaan dari koruptor.

Junaidi meminta pemerintah dapat memberikan fasilitas tanah yang sama seperti Qatar, dalam rangka mendirikan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kita juga kepingin ikut partisipasi terkait pembangunan 3 juta rumah MBR, ya seperti Qatar, apakah bisa kita berlakukan sama terhadap tanah itu,” katanya.

Saat ini permasalahan yang pengembang perumahan dalam membangun perumahan MBR adalah perbankan. Terlebih, modal kerja pengembang yang dijaminkan kepada perbankan berupa lahan tanah. Jika didapat dari asal hibah, maka tanah yang digunakan milik negara dan tidak bisa dijaminkan.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan skema khusus baik investor asing maupun pengembang nasional bisa mendapatkan fasilitas bisnis yang sama terutama terkait penyediaan lahan dalam rangka program 3 juta rumah.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri. Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, dia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat,” tuturnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Dia juga berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama, berkelanjutan, dan ramah lingkungan

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian. Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

Berdasarkan catatan Satgas terdapat 75.000 desa di Indonesia dimana untuk dapat memenuhi program 3 juta rumah maka 1 desa akan dibangun 25 unit rumah per tahun.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung keberlangsungan food estate sehingga tidak akan menggunakan lahan sawah sebagai lokasi pembangunan perumahan.

“Jadi memang tidak akan menggunakan lahan sawah pembangunan 3 juta ini. Lahan kosong yang bukan sawah tersedia kok di setiap desa karena tiap desa hanya butuh 3.000 meter persegi,” katanya.

Adapun nantinya hunian di perdesaan akan dibangun dengan desain memperlihatkan kearifan lokal dan juga ramah lingkungan. Nantinya, tiap rumah di desa akan berukuran luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi dengan harga Rp100 juta. Rumah ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin.

“Nanti ada yang jual tanah 3.000 meter persegi di desa, dibangunkan rumah 25 unit dengan harga Rp100 juta dan ada diberikan sertifikat hak milik (SHM). Yang bangun bukan pengembang tapi UMKM dengan mungkin ada coaching atau pendampingan dari pengembang agar standarnya sama semua. Ini upaya Pak Prabowo mengatasi kemiskinan di desa,” ucapnya.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini merupakan upaya Presiden Prabowo mengentaskan kemiskinan di Indonesia sehingga nantinya akan ditujukan kepada masyarakat miskin. Adapun kriteria masyarakat miskin ini masih dalam pembahasan dengan Badan Pengentasan Kemiskinan. Salah satunya kriterianya yakni engguna listrik 450 kwh yang menurut data PLN terdapat 24,9 juta jiwa. Selain itu, kelompok masyarakat tersebut selama ini dikenal dengan kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi masyarakat yang nantinya masuk dalam kategori miskin akan mendapatkan rumah gratis dimana pembayaran cicilan per bulan senilai Rp600.000 itu akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Cicilan Rp600.000 ini akan berasal dari pengalihan subsidi BBM yang selama ini belum tepat sasaran penerimanya,” tuturnya.

Selain membangun rumah gratis untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan 1 juta unit hunian vertikal di perkotaan dan juga program rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Qatar sudah mau bangun 1 juta unit hunian vertikal dengan menggunakan kontraktor China dan subkontraktornya Indonesia. Pihak Qatar juga akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun dengan harga nanti sekitar Rp300 juta hingga Rp500 jutaan. Ini tidak hanya untuk asing, pengembang nasional juga bisa ikut bangun jadi memang tidak ada persangan,” terang Bonny.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan perumahan yang sangat masif memang berdampak pada lahan pertanian.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi area perumahan per tahun.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di 2024 diproyeksikan mencapai 10,04 juta hektare. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10,2 juta.

Di sisi lain, pemerintah tengah memiliki program 3 juta unit rumah dan juga program ketahanan pangan mencetak 3 juta hektare lahan sawah setiap tahunnya.

Pemerintah tengah mengkaji regulasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (PP RTRW) Nasional tahun 2025 – 2045. Beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Rencananya, beleid tersebut memungkinkan lahan sawah dilindungi di Pulau Jawa yang beralih fungsi program 3 juta rumah dan penghiliran, dapat diganti lahan tersebut di luar pulau Jawa dengan produktivitas sawah yang sama.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan terdapat 2 kategori lahan sawah dilindungi (LSD) yakni pertama sebelum penetapan LSD oleh Kementerian ATR/BPN, lahan tersebut sudah terbit izin baik persetujuan teknis (pertek), izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung (IMB/PBG), dan lainnya. Lalu kategori kedua, penetapan LSD sebelum ada proses perizinan perumahan.

Namun demikian, terkait dengan penggantian lahan sawah dilindungi dengan kategori kedua yang akan digunakan untuk membangun perumahan, perlu memiliki kepastian perizinan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis dan petunjuk laksana aturan tersebut.

“Sebaiknya konsolidasi peruntukan lahan harus terkoordinir lebih baik seperti penyusunan RTRW, RDTR antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kementerian Dalam Negeri harus duduk membahas terkait lahan sawah ini. Pasalnya, Kementerian ATR /BPN memiliki tugas mempertahankan ketahanan pangan melalui LSD, sedangkan Kementerian PKP bertugas mewujudkan 3 juta rumah.

“Kementrian Dalam Negeri bertugas bagaimana perijinan sesuai peruntukan contoh ini yang perlu antar lembaga duduk bareng. Artinya kepentingan yang berbeda bisa terkonsolidasi dengan baik sehingga masyarakat dan para pengusaha mendapat kepastian mendapatkan rumah sementara pengusaha dapat jaminan berinvestasi,” katanya.

Di sisi lain, dia berharap pengembang yang akan melakukan pembebasan lahan wajib mengecek peruntukan lahan tersebut.

Terkait penggantian lahan sawah yang digunakan untuk program 3 juta rumah, menurut Junaidi, tidak harus developer yang mengganti. Namun, RTRW secara nasional bisa diberlakukan.

“Ini bagaimana Kementerian ATR/BPN menukar ke daerah lain dengan menambah prosentase di daerah yang masih potensi untuk perluasan lahan sawah produktif sehingga secara nasional lahan sawah tidak berkurang,” tutur Junaidi.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai persyaratan penggunaan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk perumahan dengan mengganti lahan sawah di luar Jawatersebut tidak realistis dan membebani pengembang rumah bersubsidi.

Menurutnya, pengembang yang memanfaatkan lahan LP2B akan kesulitan untuk membayar penggantian lahan sawah dan menimbulkan biaya berlipat ganda.

Dia berharap penetapan LSD dapat dibenahi dan dilakukan sikronitsasi kebijakan RTRW dan RDTR daerah sehingga tidak saling tumpang tindih penetapan kasus laha.

“Selama ini tidak sinkron sehingga banyak lahan perumahan yang sudah terbangun rumah malah ditetapkan sebagai LSD. Masak pengembang diminta ganti sawah di luar Pulau Jawa, biaya double,” ucap Syawali.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menuturkan program prioritas seperti ketahanan pangan membutuhkan dukungan lahan.

Tugas pemerintah memproteksi lahan sawah agar jangan beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan industri lain. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki program prioritas pembangunan 3 juta rumah per tahun yang juga membutuhkan lahan.

Menurutnya, dalam beleid PP RTRW nantinya akan dirumuskan KP2B nasional dimana lahan di luar pulau Jawa yang masih luas dapat digunakan untuk ketahanan, sedangkan lahan di Pulau Jawa digunakan untuk perumahan dan kepentingan penghiliran.

Jika pengembang yang tidak mematuhi regulasi dan kewajiban pengalihan dan pengganti lahan, maka akan tidak mendapatkan izin pemanfaatan lahan.

“Kalau ada pengembang yang bangun rumah program 3 juta di lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah, bisa mengganti lahan sawah tersebut di luar Pulau Jawa seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya, dengan catatan punya tingkat produktivitas panen yang sama,” terangnya.