Permukiman di Kabupaten Pasuruan ini kembali terendam banjir setelah sempat beberapa jam surut. Warga pun kembali bergelut dengan banjir di tengah Lebaran.

Banjir kembali masuk permukiman di Dusun Gambiran, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (1/4/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Ketinggian air di dalam rumah mencapai 10 - 20 cm, sedangkan di luar rumah sekitar 40 - 50 cm.

"Banjir kemarin baru surut pukul 00.00 WIB, sore ini datang lagi. Air mulai masuk ke rumah saya sekitar pukul 15.30 WIB," kata Satuhar, salah satu warga, Selasa (1/4/2025).

Menurut Satuhar, banjir merupakan kiriman dari Sungai Kalipang, Kecamatan Grati, yang meluap setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu.

Warga yang baru saja membersihkan rumah dari sisa genangan sebelumnya kini kembali harus menghadapi banjir lagi.

"Air datang sangat cepat, kami baru saja membersihkan rumah dari sisa genangan kemarin," tambahnya.

Di Kecamatan Grati, banjir kembali merendam jalan penghubung antar kecamatan di Desa Kedawung Kulon dan Desa Kedawung Wetan, yang secara otomatis juga merendam permukiman.

Sebelumnya, banjir melanda 11 desa/kelurahan di 5 kecamatan Kabupaten Pasuruan disebabkan hujan dengan intensitas tinggi, Minggu (30/3/2025) pukul 14.30 WIB. Hal itu berdampak pada meluapnya DAS Kedunglarangan, dan DAS Rejoso.

Video Kaki Bocah Nyangkut di Antara Dua Tiang, BPBD Turun Tangan

Video Kaki Bocah Nyangkut di Antara Dua Tiang, BPBD Turun Tangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan syarat kredit pemilikan rumah (KPR) untuk warga miskin, demi program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Salah satunya adalah kualitas KPR yang cukup dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran alias satu pilar saja.

"Lebih longgar dibandingkan kredit lainnya, di mana bank menilai dengan tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar," tegasnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Kelonggaran ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Di lain sisi, wasit industri jasa keuangan itu menyiapkan kanal pengaduan khusus bagi pejuang KPR. Pengaduan dapat dilakukan melalui kontak 157.

"Untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ucap bos OJK itu.

"OJK bersama stakeholder terkait membahas dukungan likuiditas bagi pembiayaan bagi program 3 juta rumah untuk lebih besar lagi, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu," tambahnya.

Kebijakan OJK lain yang mendukung program 3 juta rumah, yakni pencabutan larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah. Aturan tersebut dicabut sejak 1 Januari 2023 lalu untuk mendukung pendanaan pengembang perumahan.

Kredit pemilikan rumah kini juga dapat dikenakan bobot risiko yang rendah.

"Dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko," tutup Mahendra.

Pemerintah pastikan lahan persawahan di daerah tidak bisa dijadikan kawasan perumahan. Sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia bisa terus terjaga dan bisa terus memproduksi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, telah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ara mengatakan, dalam rapat tersebut telah diputuskan terkait penggunaan area persawahan.

"Tidak ada alih fungsi lahan. Lahan persawahan tidak boleh dijadikan perumahan. Saksinya ada pak Mendagri. Hari Selasa lalu kita telah ketemu dengan pak Presiden di Istana. Sudah diputuskan tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya menginginkan bisa segera membuat surat terkait larangan tersebut. Sehingga aturan tersebut bisa dilakukan secepatnya.

"Tolong Mendagri, pak Mendes kita buat suratnya, kalau perlu hari ini. Jangan lama-lama," katanya.

Ara menegaskan semua elemen pemerintah jangan sampai melakukan pembangunan dengan mengorbankan persawahan. Menurutnya hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama.

"Jangan kita membangun infrastruktur lain, tapi lahan pertanian terabaikan," ucapnya.

Dia menambahkan dari level pemerintah pusat, Gubernur, hingga bupati dan walikota bisa menjalankan larangan tersebut. Kata dia, larangan tersebut jangan hanya sekedar dalam aturan semata.

"Semua yang berkewenangan di sini buatlah keputusan di level masing-masing dan dijalankan. Jangan hanya buat keputusan saja. Perlu keberanian, kecepatan. Pastikan presiden setuju. Karena sebelumnya sudah ketemu Presiden dan setuju," pungkasnya.