Tasikmalaya -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat menggelar pengawasan program makan bergizi gratis di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (15/5/2025). Komisioner KPAI Pusat bersama Pokja kesehatan KPAI mendatangi SD Negeri Cikunir dan SMA Negeri 2 Singaparna.

Hal ini dilakukan menyusul banyak temuan keracunan yang diduga akibat program makan bergizi gratis.

"Ya, KPAI menjalankan pengawasan sesuai Undang-undang (Nomor) 35 Tahun 2014 kaitan Pengawasan Efektifitas Pemenuhan dan Perlindungan Anak Indonesia. Salah satunya program makan bergizi gratis yang jadi program strategis nasional dan bisa menjawab isu stanting," kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jastra Putra kepada detikJabar.

Jastra sempat berdialog dengan pelajar yang akan makan bergizi gratis. Pelajar mengeluh porsi makanan yang sedikit dan menu yang kurang variatif. Jastra sendiri ingin memastikan kerja satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah agar program makan bergizi gratis berpihak kepada anak.

"Kita ingin tau bagaimana satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah. Bagaimana SOP-nya, bagaimana kordinasinya dengan berbagai pihak supaya menjaga program ini dengan baik utamanya untuk pemenuhan gizi anak anak," kata Jastra.

Berdasarkan data yang diterima KPAI Pusat, Jastra Putra menyebut terdapat sekitar 1.300 anak jadi korban dugaan keracunan makan bergizi gratis di Indonesia.

"Data yang kami terima dan termasuk laporan media dari seluruh Indonesia ada 1300 anak korban yang diduga keracunan MBG. Meski angkanya kecil, tapi tentu kami tidak ingin kasus ini terulang, yang dirugikan anak-anak Indonesia," kata Jastra.

Sementara itu, banyak siswa yang mengeluh porsi makanan minim. Mereka terpaksa memakan dua porsi makan bergizi gratis milik temanya karena belum kenyang.

Ada juga siswa yang tetap membeli makanan dari kantin sekolah yang dianggap kurang bernilai gizi. Para siswa juga mengeluhkan menu makanan yang kurang variatif.

"Saya kurang kenyang, dikit pisan (sedikit banget) porsinya. Saya makan yang ada lagi. Kan teman nggak sekolah. Saya makan aja, sayang daripada dibuang. Tuh temen saya mah beli lagi seblak dari kantin. Kan nggak kenyang," kata siswa SMA Negeri 2 Singaparna, Aria Angga Kusuma.

Penyedia layanan makan bergizi gratis mengatakan porsi makanan sudah sesuai standar. Makan bergizi gratis yang disediakan hanya memenuhi 30 persen porsi harian.

"Kalau porsi sudah sesuai karena pemenuhan 30 persen saja. 70 persenya kan dari keluarga san lingkungan. Kami memenuhi standar gizi kalaupun harus menyesuaikan keinginan siswa kaitan menu," ujar Kepala Dapur Yayasan Titisan Welas Asih, I Dewa Gede Kharisma Yudha.

(orb/orb)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri PKP Maruarar Sirait mendukung proyek percontohan ekosistem hijau dalam pembangunan perumahan. Maruarar mendorong perumahan ramah lingkungan dan ramah bagi penghuninya.

Hal itu disampaikan Maruarar saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada warga penghuni Perumahan Bumi Svarga Asri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun menggunakan teknologi bata interlock presisi oleh ekosistem perumahan dan ramah lingkungan serta proses pengerjaannya cepat serta tahan gempa.

"Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan wujud nyata semangat ekosistem perumahan yang bekerja secara superteam untuk membangun hunian layak berkualitas bagi rakyat," kata Maruarar dalam keterangan pers pada Selasa (29/4/2025).

Pembangunan perumahan itu berada di atas lahan Badan Bank Tanah dan mendapat dukungan penuh dari Semen Indonesia Gresik (SIG), Kementerian PKP, SMF, BTN, Pemkab Kendal dan BP Tapera. Berdasarkan data yang dihimpun, pengembang perumahan Bumi Svarga Asri dilaksanakan oleh PT. Asatu Realty di lokasi Margosari, Limbangan, Kabupaten Kendal. Sedangkan tipenya adalah 30/60 dan memiliki berbagai prasarana dan sarana serta utilitas pendukung yang baik.

Beberapa keunggulan pembangunan rumah menggunakan bata interlock presisi adalah prosesnya cepat dan hemat. Waktu penyelesaikan rumah tipe 36 hanya dalam waktu 21-30 hari dan dua kali lebih cepat dari cara biasa, lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas serta lolos uji sertifikasi dan SNI, kuat dan tahan gempa.

"Rumah ramah lingkungan seperti ini harus terus dikembangkan. Ini saatnya yang tepat bagi rakyat jika ingin memiliki rumah bersubsidi dan kami harap pengembang perumahan ini bertanggung jawab apabila ada keluhan dan aduan dari warga," ujar Maruarar.

Selain bangunan rumah subsidi yang memiliki tipe 27/72, pihak pengembang membangun jalan lingkungan cor beton yang cukup lebar, saluran drainase yang memadai dan setiap rumah juga telah memiliki biopori.

Maruarar juga meminta pemerintah daerah untuk tidak sekedar mengeluarkan izin prinsip pembangunan rumah, tapi juga harus melihat track record pengembang. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak tertipu oleh pengembang yang hanya mengumbar janji dan menjual leaflet namun tidak membangun rumah bersubsidi berkualitas.

"Untuk mewujudkan rumah bersubsidi berkualitas kuncinya adalah Pemda jangan hanya melihat syarat lahan, mengeluarkan izin prinsip pembangun perumahan tapi juga harus cek kualitas reputasi pengembang. Rakyat jangan membeli rumah dengan iming-iming harga murah dan leaflet saja dan kita sebagai pemerintah harus bisa melindungi rakyat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujar Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang membangun kawasan perumahan yang ramah lingkungan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya mendukung proyek percontohan ekosistem hijau dalam pembangunan perumahan. Dia mendorong perumahan ramah lingkungan dan ramah bagi penghuninya.

Hal itu disampaikan Maruarar saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada warga penghuni Perumahan Bumi Svarga Asri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun menggunakan teknologi bata interlock presisi oleh ekosistem perumahan dan ramah lingkungan serta proses pengerjaannya cepat serta tahan gempa.

"Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan wujud nyata semangat ekosistem perumahan yang bekerja secara superteam untuk membangun hunian layak berkualitas bagi rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendiri namun harus bekerja sebagai tim bersama mitra kerja. Pembangunannya berada di atas lahan Badan Bank Tanah dan mendapat dukungan penuh dari Semen Indonesia Gresik (SIG), Kementerian PKP, SMF, BTN, Pemkab Kendal dan BP Tapera.

Adapun pembangunan kawasan perumahan Bumi Svarga Asri dilaksanakan oleh PT. Asatu Realty di lokasi Margosari, Limbangan, Kabupaten Kendal. Sedangkan tipenya adalah 30/60 dan memiliki berbagai prasarana dan sarana serta utilitas pendukung yang baik.

Beberapa keunggulan pembangunan rumah menggunakan bata interlock presisi adalah prosesnya cepat dan hemat. Waktu penyelesaikan rumah tipe 36 hanya dalam waktu 21 - 30 hari dan lebih cepat 2x dari cara biasa, lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas serta lolos uji sertifikasi dan SNI, kuat dan tahan gempa.

"Rumah ramah lingkungan seperti ini harus terus dikembangkan termasuk memiliki biopori. Ini saatnya yang tepat bagi rakyat jika ingin memiliki rumah bersubsidi dan kami harap pengembang perumahan ini bertanggung jawab apabila ada keluhan dan aduan dari warga," katanya.

Adanya hunian yang berkualitas serta dukungan pengembang dengan reputasi yang baik serta peraturan dari pemerintah daerah setempat diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi untuk rumah pertamanya.

Maruarar juga meminta pemerintah daerah untuk tidak sekedar mengeluarkan ijin prinsip pembangunan rumah. Namun juga harus melihat track record pengembang sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak tertipu oleh pengembang yang hanya mengumbar janji dan menjual leaflet tetapitidak membangun rumah bersubsidi berkualitas.

"Untuk mewujudkan rumah bersubsidi berkualitas kuncinya adalah Pemda jangan hanya melihat syarat lahan, mengeluarkan ijin prinsip pembangun perumahan tapi juga harus cek kualitas track record atau reputasi pengembang. Jangan sampai rakyat hanya membeli rumah dengan iming-iming harga murah dan leaflet saja dan kita sebagai pemerintah harus bisa melindungi rakyat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

JAKARTA - PT Elnusa Petrofin menyelesaikan proses pembersihan dan penataan ulang area kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga, khususnya di RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara .

Dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus. Langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

?Pembersihan dan pemindahan ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,? ujar Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya, Elnusa juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang. Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini. Pagar dibangun setinggi 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan. ?Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,? ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan, Elnusa menyalurkan 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

Kegiatan ini berlangsung di area perusahaan dan dihadiri Lurah Rawa Badak Selatan serta perwakilan RW dan RT setempat.

?Kami berkomitmen menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,? kata Putiarsa.

Warga menyambut baik langkah-langkah yang diambil Elnusa. ?Syukurlah sekarang tidak ada lagi bau. Kami mengapresiasi langkah cepat dari Elnusa Petrofin dalam merespons aspirasi warga,? ujar Ketua RW 09 Rawa Badak Selatan Abdus Syakur.

Karawang -

Jarum suntik, bekas infusan, kemasan obat, glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter masih bernoda darah berserakan bersama di salah satu sudut permukiman warga. Sampah-sampah dalam katergori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) itu berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Temuan itu membuat geger warga Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Limbah medis yang semestinya dikelola secara khusus justru berceceran di lingkungan padat penduduk.

"Kami temukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha, namun di dalamnya memang terdapat limbah medis ya yang tercampur dengan sampah limbah domestik," ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang, Meli Rahmawati, saat ditemui di lokasi, Kamis (10/4/2025).

Pihaknya langsung mengambil sampel dari lokasi. Di antara temuan yang diamankan bekas jarum suntik, infusan, kemasan obat-obatan. Sampel itu kini tengah diperiksa untuk kebutuhan penindakan lebih lanjut.

"Kami temukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan. Kami sudah bawa sampelnya untuk penindakan selanjutnya," ucap Meli.

Diduga, sampah medis itu dibakar bersama kantong plastik hitam, meninggalkan jejak karbon dan pecahan benda medis di atas tanah. Petugas belum bisa memastikan apakah kejadian ini bentuk kelalaian atau justru kesengajaan.

"Ini memang kita baru dapat keterangan terbatas, nanti kita konfirmasi lagi pihak rumah sakitnya. Kita harus pastikan dulu apakah ini kelalaian dari rumah sakit atau kesengajaan," katanya.

Menurut Meli, pengelolaan limbah medis tidak bisa sembarangan. Sudah ada regulasi yang mengatur prosedur pengelolaannya, termasuk kewajiban melibatkan pihak ketiga yang berizin.

"Untuk limbah medis sudah jelas di aturan bahwa dia harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis," tegasnya.

Sayangnya, saat tim DLHK tiba di lokasi, tak ada pengelola limbah yang bisa dimintai keterangan. Hanya pekerja yang mengaku baru lima bulan bekerja di situ.

"Di sini hanya ada pekerja yah, untuk kegiatan usaha pengelolaan limbah barang bekas ini katanya sudah 5 bulan, tapi baru kita ketahui kemarin terkait dengan adanya limbah medis ini," pungkasnya.

Kejadian ini tak hanya menyulut kekhawatiran publik, tapi juga perhatian anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana. Mantan Bupati Karawang dua periode ini mengecam keras peristiwa tersebut.

"Iya kejadian ini sangat memprihatinkan, dan kami mengecam keras perbuatan dari oknum yang melakukan hal tersebut. Pastinya banyak regulasi yang dilanggar dengan adanya peristiwa hari ini," kata Cellica saat dihubungi detikJabar.

Ia menekankan bahwa limbah medis termasuk kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), yang berpotensi besar menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan jika dibuang sembarangan.

"Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 harus dikelola penanganannya juga harus secara khusus karena menyebabkan resiko kontaminasi, penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Karena itu seharusnya pengelolaan limbah media B3 sesuai dengan standardisasi dan regulasi yang berlaku," jelasnya.

Pembuangan sembarangan juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Teknis pengelolaan diatur dalam Permen LHK Nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dari fasilitas kesehatan, selain limbah medis juga ada pembalut yang dibuang sembarangan di lingkungan yang padat penduduk. Besar harapan saya agar segera ditelusuri oknum pengelola limbah medis B3 yang melakukan hal tersebut, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ucap Cellica.

Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan. "Saya harapkan agar dinas terkait, seperti DLHK, Dinkes, agar memperketat pengawasan terkait pengelolaan limbah medis dan B3. Semoga persoalan ini segera ditindaklanjuti, dan dikomunikasikan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi lagi hal seperti ini," pungkasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pun bersuara. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Karawang, Yayuk Sri Rahayu, mengingatkan bahaya limbah medis yang tidak dikelola sesuai prosedur.

"Limbah medis kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan berdampak terhadap kesehatan di lingkungan, bisa trauma, kemudian terhadap yang sehat bisa menimbulkan penyakit jika di situ ada sumber penularan," kata Yayuk, Jumat (11/4/2025).

Termasuk juga limbah non-medis yang dibuang sembarangan, bisa jadi ladang berkembang biak bagi hewan penular penyakit.

"Penyakit yang ditularkan misalnya bisa diare, bisa, bisa depoid, dan limbah yang tidak dikelola memang bisa mencemari lingkungan," lanjutnya.

Menurutnya, rumah sakit yang terbukti lalai bisa dikenai sanksi hingga pencabutan izin. "Iya sudah ada aturannya yang jelas yah, pemerintah pusat sudah menyampaikan dan semua rumah sakit sudah tahu, karena kita juga sudah melakukan pembinaan. Jika ini kelalaian ya bisa dicabut perizinan operasionalnya," pungkasnya.

(sya/mso)

Karawang -

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang ancam cabut izin rumah sakit swasta imbas ditemukannya limbah medis bececeran di pemukiman warga Karangligar.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Yayuk Sri Rahayu menjelaskan, dampak limbah medis tak terkelola dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan penyakit menular.

"Limbah medis kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan berdampak terhadap kesehatan di lingkungan, bisa trauma, kemudian tehadap yang sehat bisa menimbulkan penyakit jika di situ ada sumber penularan," kata Yayuk, saat dihubungi detikJabar, Jumat (11/4/2025).

Untuk limbah non medis yang tidak terkelola dengan baik, kata Yayuk, juga dapat menularkan penyakit karena menjadi sumber perkembangbiakan hewan penular penyakit.

"Penyakit yang ditularkan misalnya bisa diare, bisa, bisa depoid, dan limbah yang tidak dikelola memang bisa mencemari lingkungan," kata dia.

Diketahui sebelumnya, limbah medis ditemukan berceceran di pemukiman warga Karangligar, Kabupaten Karawang, bercampur dengan limbah domestik.

Berdasarkan pantauan detikJabar di lapangan pada, Kamis (10/4/2025), dalam limbah medis yang berceceran ditemukan bekas infus, jarum suntik, kemasan obat hingga glukometer, dan multiparameter tang di dalamnya masih terdapat noda darah.

Limbah medis tersebut diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, berdasarkan identitas yang ditemukan pada limbah medis tersebut

.

Mengenai sanksi pembuangan limbah medis sembarangan, kata Yayuk, Kementerian Kesehatan sudah mengatur, bahkan jika benar ditemukan kelalaian akan mendapat sanksi berat.

"Iya sudah ada aturannya yang jelas yah, pemerintah pusat sudah menyampaikan dan semua rumah sakit sudah tahu, karena kita juga sudah melakukan pembinaan. Jika ini kelalaian ya bisa dicabut perizinan operasionalnya," pungkasnya.

(mso/mso)

Karawang -

Miris, limbah medis di Karawang ditemukan bercampur limbah domestik di premukiman warga di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Limbah medis ini diduga berasal dari salah satu rumah sakit swasta.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang Meli Rahmawati menuturkan, pihaknya menemukan limbah medis tersebut bercampur dengan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha di Desa Karangligar. "Kami temukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha, namun di dalamnya memang terdapat limbah medis ya yang tercampur dengan sampah limbah domestik," kata Meli saat diwawancara detikJabar di lokasi temuan limbah medis, Kamis (10/4/2025).

Dalam temuan tersebut, pihaknya bersam tim Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wasdal LH) telah membawa beberapa sampel limbah medis tersebut untuk diteliti guna penindakan lebih lanjut. "Kami temukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan. Kami sudah bawa sampelnya untuk penindakan selanjutnya," kata dia.

Berdasarkan pantauan detikjabar di lapangan, selain bekas jarum suntik, alat infus serta bekas kemasan obat, juga ditemukan glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter yang di dalamnya juga terdapat noda darah, dengan kemasan berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Bahkan, limbah medis itu ditemukan telah berceceran di tanah setelah pembungkus sampah kantong plastik hitam tersebut dibakar. "Ini memang kita baru dapat keterangan terbatas, nanti kita konfirmasi lagi pihak rumah sakitnya. Kita harus pastikan dulu apakah ini kelalaian dari rumah sakit atau kesengajaan," imbuhnya.

Mengenai prosedur pengelolaan limbah medis, kata Meli, sudah dijelaskan secara aturan Kementerian Lingkungan Hidup, maupun Kementerian Kesehatan, "Untuk limbah medis sudah jelas di aturan bahwa dia harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis," ucap Meli.

Sementara, mengenai kronologi adanya limbah medis tersebut, Meli belum dapat menjelaskan lebih detail sebab di lokasi tak ada pengelola usaha limbah secara langsung.

"Di sini hanya ada pekerja yah, untuk kegiatan usaha pengelolaan limbah barang bekas ini katanya sudah 5 bulan, tapi baru kita ketahui kemarin terkait dengan adanya limbah medis ini," pungkasnya.

(sud/sud)

BOGOR - Perkembangan infrastruktur dibarengi aksesibilitas memberikan dampak luas terhadap suatu kawasan. Fasilitas jalan umum dan jalan tol menjadikan transportasi publik lebih mudah yang dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan.

Hal ini terjadi di kawasan Bogor yang mengalami dampak lanjutan dari kemudahan aksesibilitas dengan berkembangnya fasilitas perkotaan dan area permukiman yang berdampak positif terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat.

Di Bogor inilah PT Sentul City Tbk (BKSL), salah satu pengembang terkemuka di Indonesia mengembangkan kawasan seluas 3.150 hektare. Sejak tahun 1993, PT Sentul City Tbk telah menggarap 1.250 hektare yang hingga saat ini terus berprogres.

Pengembangan daerah ini membuat Sentul City semakin pesat berkembang menjadi kawasan utama hunian, bisnis maupun investasi. Kemudahan aksesibilitas juga terus mendorong peningkatan produk propertinya.

Memiliki keunggulan dari segi lokasi berada di kaki gunung dengan ketinggian 170-300 meter di atas permukaan laut (mdpl) membuat kawasannya lebih sejuk dibandingkan wilayah Jabodetabek lainnya.

CEO PT Sentul City Tbk Eddy Sindoro menuturkan kawasan permukiman ini dikembangkan dengan mengusung visi eco city yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan memastikan sustainability keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari setiap aktivitas pengembangan kotanya.

?Kami terus beradaptasi dengan dinamika lingkungan terutama masyarakat di sekitar kawasan. Kami percaya bahwa keberhasilan sejati dari suatu pengembangan daerah adalah mengusahakan kesejahteraan kota dan lingkungan sekitar. Sejalan dengan visi dan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas hidup selain pertumbuhan ekonomi, kami juga mengusahakan pengembangan hubungan interaksi antar manusianya,? ujar Eddy, Sabtu (29/3/2025).

Untuk itu sejak 5 tahun lalu, Sentul City konsisten telah menjalankan suatu gerakan nyata yang lahir dari ketulusan hati sebagai langkah awal dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Langkah-langkah kecil yang berkembang menjadi suatu aktivitas berkala yang dinamakan Ladang Pahala dengan menyediakan ruang berbagi kasih dan kebaikan sehingga menjadi keberkahan bersama.

Gerakan bersama ini meluas dengan melibatkan pihak pemerintah desa dan Kecamatan serta Polsek setempat juga tokoh masyarakat serta mitra usaha dengan menjalankan program ?Sentul City Peduli Sesama-Ladang Pahala.

Kegiatan sosial yang dilakukan seperti pelatihan pemberdayaan masyarakat, pengobatan gratis, gerakan penghijauan dengan penanaman pohon, pembersihan bantaran kali dan sungai dari sampah, serta pemberian sembako.

Program rutin yang dilaksanakan setiap bulan meliputi pelatihan bahasa Inggris, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan kegiatan donor darah. Bakti sosial Ladang Pahala telah berjalan hampir 5 tahun dengan mencapai kegiatan ke-114 bagi desa-desa sekitar di Kecamatan Babakan Madang.

Dalam satu bulan terakhir pada Maret 2025, kegiatan bantuan kepada masyarakat khususnya yang sedang terdampak bencana alam dengan pemberian sembako serta perlengkapan bayi dan makanan pendamping ASI. Bantuan diharapkan meringankan beban warga akibat bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah.

Direktur PT Sentul City Tbk Njoo Harun Permadi mengatakan, bantuan ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan apa yang hilang, namun pihaknya berharap dapat meringankan beban kesulitan yang sedang dialami korban bencana alam.

?Kami juga mengapresiasi peran pemerintah, relawan, dan semua pihak yang telah bekerja sama dalam upaya pemulihan dengan semangat gotong royong. Semoga sinergi ini terus terjalin agar kita dapat bangkit dan terus melangkah maju,? ujarnya.

Selama Maret 2025, kegiatan bakti sosial Sentul City telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada 7 Maret 2025 di Desa Cijayanti, dilanjutkan pada 11 Maret 2025 di Desa Bojong Koneng, dan 14 Maret 2025 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor.

Jakarta -

Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam 'punah' alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

"Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir 'punah'," kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir 'punah' di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

"Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.

(shc/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, mengaku tak mendapatkan sosialisasi saat Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, hendak dibangun.

"Tidak, jadi kalau lingkungan kami tidak (mendapat sosialisasi), yang disosialisasi itu 4 RW yang lokasinya berdekatan dengan RDF," ucap Ketua RT di Perumahan JGC Klaster Shinano, RT 18, RW 14 Wahyu Andre Maryono saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/3/2025) malam.

Padahal jarak Perumahan JGC dan RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter dan kini warga di sana merasakan dampaknya.

Wahyu menilai, proyek pembangunan RDF ini dikerjakan secara tergesa-gesa.

"Ini kan proyek Roro Jongrang yang hanya 6-8 bulan jadi, kenapa harus tergesa-gesa sih untuk bangun pabrik sebesar itu," sambung Wahyu.

Seharusnya, kata Wahyu, sebelum dibangun analisis dampak lingkungan (Amdal) dari RDF Rorotan harus diuji secara matang terlebih dahulu.

Jadi, bisa diperkirakan dampak dari pabrik pengelolaan sampah itu akan sejauh mana dan akan dirasakan oleh siapa saja.

Wahyu juga mengaku kaget saat tahu bahwa proyek pembangunan itu untuk dijadikan RDF Rorotan.

"Seharusnya, masyarakatnya ditanya dulu, diajak dialog, ini enggak. Tiba-tiba udah dibangun, kami juga kaget," pungkas dia.

Untuk diketahui, jarak Perumahan JGC dengan RDF Rorotan sekitar 800 meter.

Meski agak jauh, aroma bau busuk sampah di perumahan elite ini sangat menyengat dan mengganggu warga.

Selain bau busuk sampah, warga di Perumahan JGC kerap mencium aroma bau kotoran dari RDF Rorotan.

Kemudian, warga Perumahan JGC juga sering melihat asap hitam pekat dari cerobong asap RDF Rorotan.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang akan melakukan audit lingkungan terkait ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perumahan. Hal tersebut dilakukan untuk penanganan banjir yang kerap terjadi di daerah hilir.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pihaknya akan memeriksa presentase 40% RTH yang wajib disediakan oleh pengembang.

Pasalnya, Sumedang menjadi kawasan favorit pengembang dalam membangun hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terlebih, kawasan barat Kabupaten Sumedang menjadi area penyangga dan masuk dalam cekungan Bandung.

“Untuk perumahan akan Audit lingkungan, memang masyarakat butuh rumah, tapi mohon pengembang harus diperhatikan 40% RTH nya, akan kami cek sehingga air harus tertampung di sana, run off nya tidak langsung turun ke bawah,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan reboisasi di kawasan hulu hingga sistem drainase juga akan diperbaiki.

Sejak memimpin Sumedang tahun 2018 hingga 2023, Dony memastikan tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan perumahan di kawasan dengan kemiringan lahan di atas 9 derajat atau 20%.

Bahkan, pada 2021 mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang .

“Selama 5 tahun menjabat sampai saat ini, saya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan perumahan di lahan hijau dengan kemiringan di atas 9 derajat.Larangan pembangunan perumahan itu tertuang dalam Perbup No 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kab Sumedang. Tidak mengizinkan di lahan dengan kemiringan 9 derajat atau 20%,” katanya.

Beleid tersebut sebagai upaya pemerintah daerah meminimalisir risiko bencana alam.

“Jadi pembangunan perumahan yang ada di kawasan perbukitan dengan kemiringan diatas 9 derajat izinnya keluar sebelum tahun 2018,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan ruang di Sumedang sebelum Tahun 2018 mengacu kepada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031. Namun, mulai 29 November 2018 terbit dan diberlakukan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.

“Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang Kemal Idris menyebutkan, jika ada pengajuan perumahan di kawasan kemiringan di atas 9 derajat, maka akan ditolak oleh Dinas PUTR yang mengeluarkan rekomendasi.

“Kalau ada yang mengajukan perizinan perumahan yang kemiringan lereng di atas 9 derajat maka rekomendasi Dinas PUTR tak akan turun. Siteplan tidak diterbitkan dan pengajuan izin tidak masuk ke akun DPMPTSP untuk izin persetujuan bangunan gedung (PBG). Siteplan dari Dinas PUTR itu sebagai persyaratan dasar,” katanya.

Menurutnya, kemiringan lereng di atas 9 derajat atau 20% berdasarkan hasil pengukuran lapangan oleh tenaga ahli.

“Bagi pengembang yang sudah mengantongi izin karena diterbitkan sebelum 2018 maka pembangunan konstruksi yang dilaksanakan setelah diterbitkannya Perda 4 Tahun 2018 dan Perbup 22 Tahun 2021 harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi baru. Jadi tidak boleh dibangun perumahan,” kata Kemal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan yang bermasalah.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir ketika menjual unit rumahnya. Namun setelah ditempati, kondisi perumahan itu terendam banjir, bahkan ketinggian airnya hingga mencapai dua meter.

“Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu kesesuaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengendalian banjir.

Pihaknya akan mengevaluasi tata ruang di wilayah sebagai upaya menjaga keseimbangan daerah dan mencegah bencana alam semakin parah. Pasalnya, ruang terbuka hijau, kawasan hutan, hingga lahan sawah menjadi penyebab utama banjir di wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, kegiatan alih fungsi lahan di wilayah Jabar harus segera dihentikan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lebih lanjut.

Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan salah satu penyebab banjir besar di Bekasi ini yakni kesalahan pada perencanaan tata kota terutama pada saluran airnya sehingga perlu dilakukan pengerukan.

Kendati demikian, dia tak menampik banyak rumah yang dibangun di atas lahan bekas sawah karena harga yang murah dan lahan semakin terbatas. Pasalnya, lahan bekas sawah dan rawa seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

“Tanah sawah memang enggak bagus. Secara fisiknya enggak bagus, air tanahnya juga jelek kualitasnya. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun,” katanya.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat banjir yang terjadi pada awal Maret ini bukan sepenuhnya salah pengembang namun terdapat tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

Pasalnya, pengembang tidak akan bisa membangun rumah di lahan yang rawan banjir apabila pengajuan rancangannya tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Selain itu, banjir yang terjadi terutama di Jawa Barat akibat tata pembangunan saluran air yang tidak terhubung satu sama lain.

“Pemerintah daerah, pusat, kementerian terkait, ini harus sama-sama selesaikan masalah banjir,” ucapnya.

Ketua Umum Yayasan Synergi Bangun Indonesia (YSBI) Ishak Chandra menuturkan pihaknya tak menampik masih banyak pengembang nakal yang membangun rumah di atas lahan bekas sawah dan rawa. Selain itu, juga banyak pengembang yang masih mengklaim bebas banjir padahal berada di dataran rendah dari sungai.

“Iya ada pengembang yang masih menggunakan lahan bekas sawah dan rawa bangun perumahan karena lahan terbatas. Saya kira banjir juga karena sungai dan infrastruktur air yang enggak memadai,” ujarnya kepada Bisnis.