BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan karena temuan limbah ribuan sandal sekali pakai di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani, Senin (19/5/2025).

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

Peringatan berikutnya disampaikan kembali pada awal tahun 2024, namun lagi-lagi Hotel Ketapang Indah mengatakan bahwa mereka merasa kasihan apabila tidak menggunakan jasa pasukan kuning lagi.

DLH juga sudah mengingatkan kembali untuk mengecek ulang alur pembuangan sampah dan memastikan limbah hotel dikelola dengan baik.

"Kami juga ingatkan bahwa ada sanksi juga bagi pihak yang menyuruh, sudah saya sosialisasikan. Ternyata sekarang (ketahuan) dibuang di lahan pribadi orang dan tidak dikelola dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga.

Pihak Hotel Ketapang Indah Banyuwangi tidak menampik temuan limbah sandal itu dan sedang melakukan penyelidikan internal.

Miris, limbah medis di Karawang ditemukan bercampur limbah domestik di premukiman warga di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Limbah medis ini diduga berasal dari salah satu rumah sakit swasta.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang Meli Rahmawati menuturkan, pihaknya menemukan limbah medis tersebut bercampur dengan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha di Desa Karangligar. "Kami temukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha, namun di dalamnya memang terdapat limbah medis ya yang tercampur dengan sampah limbah domestik," kata Meli saat diwawancara detikJabar di lokasi temuan limbah medis, Kamis (10/4/2025).

Dalam temuan tersebut, pihaknya bersam tim Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wasdal LH) telah membawa beberapa sampel limbah medis tersebut untuk diteliti guna penindakan lebih lanjut. "Kami temukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan. Kami sudah bawa sampelnya untuk penindakan selanjutnya," kata dia.

Berdasarkan pantauan detikjabar di lapangan, selain bekas jarum suntik, alat infus serta bekas kemasan obat, juga ditemukan glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter yang di dalamnya juga terdapat noda darah, dengan kemasan berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Bahkan, limbah medis itu ditemukan telah berceceran di tanah setelah pembungkus sampah kantong plastik hitam tersebut dibakar. "Ini memang kita baru dapat keterangan terbatas, nanti kita konfirmasi lagi pihak rumah sakitnya. Kita harus pastikan dulu apakah ini kelalaian dari rumah sakit atau kesengajaan," imbuhnya.

Mengenai prosedur pengelolaan limbah medis, kata Meli, sudah dijelaskan secara aturan Kementerian Lingkungan Hidup, maupun Kementerian Kesehatan, "Untuk limbah medis sudah jelas di aturan bahwa dia harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis," ucap Meli.

Sementara, mengenai kronologi adanya limbah medis tersebut, Meli belum dapat menjelaskan lebih detail sebab di lokasi tak ada pengelola usaha limbah secara langsung.

"Di sini hanya ada pekerja yah, untuk kegiatan usaha pengelolaan limbah barang bekas ini katanya sudah 5 bulan, tapi baru kita ketahui kemarin terkait dengan adanya limbah medis ini," pungkasnya.

Limbah medis ditemukan dibuang bertumpuk di permukiman warga Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Mengutip dari detikcom, tumpukan limbah medis itu diduga berasal dari salah satu rumah sakit swasta. DLHK Karawang menduga tumpukan limbah medis itu dikelola pengusaha yang juga mengelola limbah domestik.

"Kami temukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha, namun di dalamnya memang terdapat limbah medis ya yang tercampur dengan sampah limbah domestik," kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang Meli Rahmawati di lokasi temuan limbah medis, Kamis (10/4).

Di antara tumpukan medis itu ada banyak bekas infus, jarum suntik, dan lainnya. Meli mengatakan pihaknya bersama tim Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wasdal LH) telah membawa beberapa sampel limbah medis tersebut untuk diteliti guna penindakan lebih lanjut.

"Kami temukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan. Kami sudah bawa sampelnya untuk penindakan selanjutnya," kata dia.

Selain jarum suntik dan alat infus, juga di lokasi terpantau ada alat tes darah hingga multiparameter yang di dalammya terdapat noda darah. Ada pula kemasan berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Banyak pula dari sampah-sampah medis itu yang berceceran di tanah setelah kantong plastik hitam yang membungkusnya dibakar.

"Ini memang kita baru dapat keterangan terbatas, nanti kita konfirmasi lagi pihak rumah sakitnya. Kita harus pastikan dulu apakah ini kelalaian dari rumah sakit atau kesengajaan," ujar Meli.

Mengenai prosedur pengelolaan limbah medis, kata Meli, sudah dijelaskan secara aturan Kementerian Lingkungan Hidup, maupun Kementerian Kesehatan.

"Untuk limbah medis sudah jelas di aturan bahwa dia harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis," ucap Meli.

Sementara, mengenai kronologi limbah medis tersebut, Meli belum dapat menjelaskan lebih detail karena harus meminta keterangan bos pengelola tumpukan sampah tersebut. Sementara itu, di lokasi tak ada pengelola usaha limbah secara langsung.

"Di sini hanya ada pekerja, untuk kegiatan usaha pengelolaan limbah barang bekas ini katanya sudah 5 bulan, tapi baru kita ketahui kemarin terkait dengan adanya limbah medis ini," kata dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana meminta pelaku pembuangan limbah medis yang berceceran di Karawang diusut tuntas. Pasalnya, hal itu membuat dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.

"Iya kejadian ini sangat memprihatinkan, dan kami mengecam keras perbuatan dari oknum yang melakukan hal tersebut. Pastinya banyak regulasi yang dilanggar dengan adanya peristiwa hari ini," kata Cellica saat dihubungi detikJabar, Kamis (10/4/2025).

Ia menuturkan bahwa, limbah medis tergolong dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), karena mengandung potensi bahaya yang signifikan bagi kesehatan manusia secara fisik maupun lingkungan.

"Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 harus dikelola penanganannya juga harus secara khusus karena menyebabkan resiko kontaminasi, penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Karena itu seharusnya pengelolaan limbah media B3 sesuai dengan standardisasi dan regulasi yang berlaku," kata dia.

Selain itu, kata Cellica, pembuangan limbah B3 sembarangan juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Teknis pengelolaan diatur dalam Permen LHK Nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan imbah bahan berbahaya dari fasilitas kesehatan, selain limbah medis juga ada pembalut yang dibuang sembarangan di lingkungan yang padat penduduk. Besar harapan saya agar segera ditelusuri oknum pengelola limbah medis B3 yang melakukan hal tersebut, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Cellica Berbagi Pengalaman Capaian Kesehatan di Karawang Foto: Andhika Prasetia

Mantan Bupati Karawang dua periode itu, juga meminta agar dinas terkait baik DLHK maupun Dinkes, dapat memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pengelola limbah medis dan B3, agar berjalan baik dan benar.

"Saya harapkan agar dinas terkait, seperti DLHK, Dinkes, agar memperketat pengawasan terkait pengelolaan limbah medis dan B3. Semoga persoalan ini segera ditindaklanjuti, dan dikomunikasikan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi lagi hal seperti ini," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, limbah medis di Karawang ditemukan bercampur limbah domestik di pemukiman warga, di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang diduga berasal dari salah satu rumah sakit swasta.

Berdasarkan pantauan detikjabar di lapangan, pada Kamis (10/4/2025), selain bekas jarum suntik, alat infus serta bekas kemasan obat, juga ditemukan glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter yang di dalamnya juga terdapat noda darah, dengan kemasan berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Koordinator Pangan melakukan penyegelan terhadap beberapa titik penginapan dan permukiman di kawasan Puncak, Bogor.

Penyegelan ini dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang tidak mematuhi peraturan perizinan.

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - DPC Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, mendatangi Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanyakan kelanjutan program bantuan 3 juta rumah yang saat ini masih dalam tahap validasi pendataan oleh enumerator.

"Pendataan sudah berjalan, tapi teknis terkait alternatif maupun solusi yang ditawarkan belum jelas," ungkap Pembina DPC Posnu Kota Banjar, Muhlison, Kamis (27/2/2025).

Muhlison, yang juga mantan ketua PMII Kota Banjar, menekankan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak boleh terburu-buru mengambil skema subsidi perbaikan.

"Di lapangan, kami masih menemukan banyak masyarakat yang status tempat tinggalnya masih tumpang karang. Bagaimana dengan warga yang belum memiliki kepemilikan tanah?" tuturnya.

Selain itu, Muhlison juga mempertanyakan metode pendataan yang dilakukan oleh enumerator serta hasil korespondensi dari pendataan yang telah dilakukan.

"Bagaimana kemudian muncul kesimpulan bahwa warga Kota Banjar tidak berminat terhadap bantuan alternatif rumah susun? Kami mempertanyakan metode yang digunakan karena sangat mempengaruhi hasil dan keputusan atas alternatif solusi yang ditawarkan," kata dia.

Muhlison berharap pemerintah melakukan verifikasi lebih detail terhadap penerima manfaat, khususnya yang masih tumpang karang, karena mereka juga memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Alternatif rumah susun akan menjadi pilihan yang diminati, tinggal bagaimana pemerintah memberikan edukasi tentang kebutuhan rumah layak huni, meskipun jauh dari tempat kerja," paparnya.

Rumah susun akan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni tanpa biaya sewa yang ditanggung oleh pemerintah.

"Peluang ini jangan sampai terlewatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal yang layak," kata dia.

Adapun pertemuan dengan Dinas LH, Muhlison menyimpulkan bahwa Dinas belum bisa memberikan kejelasan terkait program bantuan 3 juta rumah ini.

"Ini masih dalam tahap perencanaan sehingga Posnu Kota Banjar mendorong untuk ikut serta dalam mensukseskan program agar tepat guna dan tepat sasaran," imbuhnya.

Posnu Kota Banjar juga berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Banjar agar penerima manfaat adalah benar-benar masyarakat yang layak menerima bantuan program 3 juta rumah tersebut.

Editor : Asep Juhariyono

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah limbah makan bergizi gratis, seperti memisahkan sampah hingga mengolahnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto, mengatakan pihaknya sudah memprediksi program makan bergizi gratis akan menambah sampah di Kota Pahlawan.

"Iya pasti ada penambahan sisa sampah seluruh kota yang melaksanakan makan bergizi gratis. Untuk Surabaya, itu akan di-treatment," kata Dedik saat dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025).

Diketahui, makan bergizi gratis di Surabaya menggunakan wadah plastik sebagai tempatnya.

Selain itu, ada tempat susu yang terbuat dari karton dengan lapisan aluminium foil.

Mengenai hal itu, kata Dedik, pihaknya menyiapkan tempat sampah dengan masing-masing kategori. Nantinya, limbah makan bergizi gratis harus dibuang berdasarkan klasifikasinya.

"Sementara (wadah) pakai plastik, setelah makan sudah disiapkan tempat sampahnya sendiri-sendiri. Sisa makanan ditaruh di tempat A, tetra pak kotak susu sendiri, tempat sisa makan ada sendiri," jelasnya.

Selain itu, DLH Surabaya juga telah mengkomunikasikan sampah tersebut dengan bank sampah. Mereka sudah siap untuk menerima limbah plastik yang masih bisa dijual lagi.

"Ada 12 TPS (tempat pembuangan sampah) 3R (reuse, reduce, recycle) tempat pemilahan, total ada 600 bank sampah yang bisa memfasilitasi sampah itu. Sudah terkoordinasi," ucapnya.

Kemudian, Dedik mengungkapkan bahwa mereka sudah menghubungi sekitar 60 rumah maggot yang ada di Surabaya.

DLH akan menyerahkan sampah sisa makanan agar diolah menjadi pupuk kompos.

"Volume sisa makanan tidak selalu sama. Adik-adik itu seleranya hampir sama; kalau satu menu kesukaan adik-adik hampir semua bisa habis, karena seleranya hampir sama semua," ujarnya.

"Cuman kadang ada yang tidak doyan bagian tertentu, misal sayur. Sementara kalau dijadikan ke maggot, maggot harus stabil berapa sampah organik; kalau ambil di TPS3R lebih bagus," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan Some, menyoroti potensi masalah pengelolaan limbah yang bakal membebani Kota Surabaya.

"Sampah ini akan menjadi beban kota," ujar Wawan di Surabaya, Selasa (14/1/2024).

Wawan menjelaskan, untuk memasukkan limbah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemerintah Kota Surabaya harus membayar Rp185.000 per ton.

Dia menyebutkan, sisa makanan MBG yang masih berada di tempat makan akan dikembalikan ke dapur, kemudian diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Nah, kerjasama ini aman, terus kami pantau, kami awasi," imbuh dia.

Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, sektor perumahan dapat turut serta berkontribusi menurunkan emisi gas lewat pemanfaatan material bangunan berbasis sampah plastik.

"Dan khususnya juga terkait plastic pollution. Terkait emisi misalnya bagaimana mungkin sektor perumahan ini juga bisa memproduksi perumahan nantinya yang rendah emisi," ujar Diaz di Jakarta, Jumat.

Dirinya juga menyerukan kepada berbagai perusahaan termasuk perusahaan rintisan untuk memanfaatkan sampah plastik menjadi material bangunan seperti batu bata hingga semen. Dengan demikian mampu menghadirkan rumah yang lebih ramah lingkungan.

"Misalnya sektor perumahan, ada startup-startup yang membuat misalnya batu bata," ujarnya.

Sejumlah upaya menurutnya perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghabiskan atau memanfaatkan sampah-sampah plastik yang menumpuk di Indonesia.

Menurutnya, tak hanya sektor transportasi yang sudah harus bertransformasi menuju nol emisi tetapi juga sektor perumahan. Lewat pemanfaatan sampah, katanya, diharapkan mampu membantu menyelesaikan persoalan sampah.

Kedua, katanya, Indonesia aktif dalam berbagai kegiatan yang peduli pada lingkungan skala internasional, sehingga peran berbagai dalam pemanfaatan sampah sektor diharapkan mampu mendukung target pencapaian Indonesia karbon netral.

Adapun Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia optimis mencapai target karbon netral (net zero) sebelum 2050 sebagai kontribusi untuk menurunkan suhu global.

Dalam forum APEC CEO Summit Peru 2024, kata Diaz, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi hijau dalam beberapa tahun ke depan dan 100 persen listrik yang dipasok dari energi terbarukan dalam waktu sepuluh tahun.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024