Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri open house Lebaran di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di kawasan Jakarta Selatan.

Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Sebagai informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, Senin, di kediamannya yang beralamat di Jl. Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Terpantau dari sejumlah Menteri dan Wakil Menteri hingga petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian bersilaturahmi ke rumah dinas Bahlil.

Beberapa pejabat negara itu, di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Kemudian dari BUMN ada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid.

Bisnis.com, JAKARTA — Makan Bergizi Gratis alias MBG yang telah dirasakan lebih dari 2 juta masyarakat penerima manfaat ternyata bukanlah program Presiden Prabowo Subianto yang paling berdampak terhadap ekonomi.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam hasil survei terbarunya menunjukkan bahwa dari 10 kebijakan selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, pemberian diskon tarif listrik 50% menjadi hal yang dinilai paling berdampak positif terhadap ekonomi.

“Diskon tarif listrik dianggap sebagai agenda pemerintah yang paling berdampak [40,5%], diikuti oleh penghapusan kredit macet UMKM [31,0%] dan kenaikan upah minimum serta kebijakan PPN [26,2%],” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

Dari 42 pakar yang disurvei, hanya 19% yang memilih program MBG sebagai program yang paling berdampak terhadap ekonomi. Sementara 11,9% lainnya memilih program 3 juta rumah.

Adapun langkah Prabowo yang membawa Indonesia menuju keanggotaan BRICS hanya dinilai berdampak oleh 9,5% responden, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis 7,1%, efisiensi anggaran 2,4%, dan diskon tiket liburan (2,4%) dianggap kurang berdampak.

Tercatat, 23,8% responden percaya bahwa tidak ada satupun dari program-program ini yang akan memberikan dampak positif.

Melihat realisasi pemberian diskon tarif listrik selama Januari dan Februari, program tersebut telah berhasil memoderasi inflasi pada dua bulan pertama 2025.

Badan Pusat Statsitik (BPS) mencatat diskon tarif listrik ini menyebabkan deflasi 32,03% secara bulanan dengan andil terhadap indeks harga konsumen (IHK) sebesar 1,47% pada Januari 2025.

Sementara pada Februari 2025, diskon tarif listrik memberikan andil deflasi bulanan sebesar 0,67%.

Di samping diskon listrik yang bersifat sementara, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA David E. Sumual yang menjadi salah satu responden survei meyakini perluasan penerima program MBG dan 3 juta rumah bakal memberikan efek lebih positif terhadap ekonomi.

“[Dengan catatan] untuk 3 juta rumah harus diikuti peningkatan kapasitas produksi ekosistem properti domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025).

Sebagai informasi, survei LPEM UI ini digelar pada 14 Februari 2024 melalui platform daring. Responden terdiri dari 42 pakar ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Perinciannya, 38% pakar berasal dari universitas di Indonesia, 26% dari universitas luar negeri, 17% dari lembaga penelitian, 10% dari lembaga internasional, 7% pakar independen, dan 2% tak memberi keterangan.

Khusus untuk survei program yang berdampak, responden diminta untuk memilih tiga program pemerintah yang dipercaya akan memberikan efek positif terhadap sosial dan ekonomi.

Banjarbaru (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) meresmikan tiga unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Komplek Perumahan Citra Land Banjarmasin, berkapasitas 22 kilo watt (kW), merupakan yang pertama dibangun di kawasan perumahan.

SPKLU ini menjadi bukti nyata dukungan PLN UID Kalselteng dalam percepatan transisi energi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Banjarmasin, sejalan dengan program Green Environment Provinsi Kalimantan Selatan.

General Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syauki di Banjarbaru, Selasa, mengapresiasi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pembangunan SPKLU ini.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama manajemen Perumahan Citra Land Banjarmasin, yang telah menyediakan lokasi SPKLU ini. Keberadaannya diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa semakin banyak pengguna kendaraan listrik akan berdampak positif bagi lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Pemanfaatan energi listrik sebagai bahan bakar utama kendaraan sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada energi,” tambahnya.

Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Kalselteng Agus Tri Suardi menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam mendorong transisi energi.

“PLN akan memperluas pembangunan SPKLU agar semakin banyak masyarakat yang yakin beralih ke kendaraan listrik,” katanya.

Saat ini, PLN UID Kalselteng telah mengoperasikan 67 SPKLU, dengan 44 unit di Kalimantan Selatan dan 23 unit di Kalimantan Tengah. Tahun ini, PLN menargetkan pembangunan tambahan 42 unit SPKLU sesuai dengan timeline yang telah direncanakan.

Sementara itu, Project Manager Ciputra Kalsel Sigit Amin Andryan mengungkapkan rasa bangga atas kolaborasi ini.

“Kehadiran SPKLU ini menjadi nilai tambah bagi Citra Land Banjarmasin serta mempermudah pengisian daya kendaraan listrik, sebagai bagian dari kontribusi kami dalam mendukung transisi energi,” ujarnya.

PLN optimis bahwa melalui kolaborasi berbagai pihak, transisi energi menuju Net Zero Emission 2060 dapat terwujud, memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Kebakaran hebat melanda pemukiman padat di Jalan Barito Hulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Jumat (27/12/2024) dini hari.

Sebanyak 20 rumah dilaporkan terbakar dalam insiden tersebut.

Komandan Pleton Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banjarmasin, Adi Chandra, mengatakan bahwa api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga.

"Tapi untuk penyebab pastinya masih dalam penyelidikan pihak berwajib," ujar Adi saat dikonfirmasi, Jumat.

67 jiwa kehilangan tempat tinggal

Api dengan cepat menyebar karena hampir seluruh rumah yang terbakar terbuat dari bahan kayu.

Petugas kebakaran yang dikerahkan segera melokalisir lokasi kebakaran agar api tidak meluas.

"Setelah proses pemadaman yang hampir berlangsung selama 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan," jelas Adi.

Usai kebakaran, DPKP Banjarmasin melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak.

"Kebakaran ini menghanguskan 20 rumah, dengan kerusakan bervariasi, tetapi kebanyakan rusak total. Sebanyak 67 jiwa kehilangan tempat tinggal," pungkas Adi.

Warga yang terdampak saat ini masih bertahan di lokasi kebakaran, sementara sebagian terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka sambil menunggu bantuan dari pemerintah dan dermawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) menyebut, Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bakal menambah kebutuhan kelistrikan sebesar 6,3 Terawatt hour (TWh) per tahun.

Sementara itu, kebutuhan kapasitas daya untuk melayani program 3 juta rumah ini akan meningkat 1 Gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan hal itu dalam Dialog Bersama Asosiasi Pengembang bertajuk “Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah” Jumat (29/11/2024).

"Program rumah 3 juta per tahun akan meningkatkan demand sekitar 6,3 TWh per tahun, dan ini kalau kami konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 Gigawatt per tahun," ujar Darmawan.

Berdasarkan data penjualan listrik tahun 2023, jumlah pelanggan rumah tangga PLN mencapai 83 juta rumah.

Dengan banyaknya sambungan tersebut, total demand pelanggan listrik dari PLN sudah mencapai 122 TWh.

Sementara itu, besar backlog perumahan di Indonesia mencapai 13 juta rumah. Jika bisa teratasi secara bertahap, maka konsumsi listrik akan meningkat secara drastis.

Kebutuhan akan listrik yang meningkat tentu juga akan berdampak positif bagi perusahaan BUMN tersebut karena ada tambahan pendapatan.

Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menuturkan adanya program 3 juta rumah akan menambah konsumsi listrik tahunan 6,3 TWh (terawatt hour) per tahun. Besar konsumsi listrik ini setara dengan pembangkit listrik sebesar 1 gigawatt per tahun.

Hal ini ia sampaikan saat hadir di acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

"Tentu saja tambahan program rumah 3 juta per tahun itu akan meningkatkan konsumsi demand sekitar 6,3 TWh per tahun. Dan ini kalau kita konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 gigawatt per tahun," kata Darmawan.

Peningkatan ini dikarenakan program 3 juta rumah pasti menambah jumlah pengguna listrik. Sebab, listrik dan air merupakan syarat wajib sebuah rumah dapat diserahterimakan.

Menurut data PLN, saat ini jumlah pelanggan rumah tangga merupakan yang tertinggi yakni 91% dari total pengguna dengan total demand mencapai 122 TWh. Sementara sisanya yakni 9% digunakan oleh sektor non-rumah tangga.

"Ada 50-83 juta pelanggan rumah tangga. Kalau ada penambahan pelanggan 3 juta pelanggan dengan adanya 3 juta rumah, kami melihat dan rata-rata penambahan pelanggan per tahun itu sekitar 3 juta pelanggan," ujarnya.

Dibanding dengan negara-negara tetangga, konsumsi per kapita Indonesia hanya sekitar 1.263 kWh per tahun. Tingkat konsumsi ini akan meningkat sampai 3x lipat pada 2045 dengan adanya Indonesia Emas, yakni mencapai 4.000 kWh per tahun.

"Adanya data center sehingga industrialisasi ini akan meningkatkan intensitas penggunaan listrik. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana dengan adanya meningkatnya jumlah rumah, backlog rumah yang bisa diselesaikan, ini juga akan meningkatkan intensitas penggunaan konsumsi listrik di masyarakat," jelasnya.

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) memperkirakan program 3 juta rumah per tahun akan menambah permintaan kelistrikan sebesar 6,3 terawatt hour (TWh) per tahun dengan kebutuhan kapasitas daya +1 gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan total permintaan atau konsumsi listrik saat ini dari pelanggan rumah tangga sebanyak 83 juta yaitu sebesar 122 TWh per tahun.

“Tentu saja tambahan program rumah 3 juta per tahun itu akan meningkatkan konsumsi sekitar 6,3 TWh per tahun dan ini kalau kita konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 gigawatt per tahun,” kata Darmawan di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Darmawan menerangkan, untuk menambah kebutuhan kapasitas daya 1 GW untuk melayani program 3 juta rumah per tahun ada sejumlah pertimbangan karena tidak dalam satu lokasi.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas daya listrik, PLN membeberkan reformasi kunci dari partner perusahaan di China yang dinilai berhasil menyediakan listrik di tengah pertumbuhan rumah tangga yang tinggi.

“Mereka menyampaikan ini ada reform yang mereka lakukan. Pertama adalah establishment Ministry of Housing and Urban Rural Development, ini sudah ada. Kemudian juga ada fundingnya, kemudian ada PPPs atau Public Private Partnerships,” tuturnya.

Darmawan juga menyoroti pengelolaan yang dilakukan China dalam hal kepemilikan lahan. Dalam hal ini, China melakukan reformasi perumahan dengan mempertahankan tanah milik negara dan menyewakan hak penggunaan, sehingga memungkinkan pertumbuhan perkotaan dan pengembangan pendanaan.

“Ini adalah salah satunya tata kelola yang harus dibangun secara correct, sehingga secara bisnis nanti akan bisa dilakukan adanya financial closing. Untuk financial closing ini tentu saja adanya suatu de-risking sehingga bankable project nya,” jelasnya.

Lebih lanjut, permintaan listrik yang tumbuh seiring dengan bertambahnya kebutuhan kapasitas daya. Dalam hal ini, PLN tengah berencana membangun tambahan kapasitas pembangkit listrik 100 GW hingga 2040.

“75 gigawattnya adalah berbasis pada energi baru terbarukan, 5 GW-nya itu berbasis pada nuklir, dan hanya 20 GW-nya itu pun berbasis pada gas,” pungkasnya.

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana membentuk Kementerian Perumahan. Kementerian baru tersebut merupakan pemisahan dari Kementerian PUPR.

Sejarah Singkat

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, pada tahun 1945 di awal kemerdekaan Indonesia, fungsi perumahan diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum yang tanggung jawabnya adalah mengawasi pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung.

Fungsi dan tanggung jawab bidang perumahan sempat dialihkan ke Kementerian Sosial pada tahun 1958 lewat terbitnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Masalah perumahan semakin mendapat perhatian serius pemerintah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Perumahan Nomor 6 tahun Tahun 1962. Tetapi karena tidak berjalan dengan baik diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun Tahun 1963. Terbit Undang-Undang Pokok Perumahan No. 1 tahun Tahun 1964.

Fungsi dan tanggungjawabnya kemudian dikembalikan ke Kementerian PU lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Baru pada tahun 1978, urusan perumahan rakyat ditangani oleh departemen sendiri, dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat dengan Cosmas Batubara sebagai Menteri pertamanya. Selanjutnya, kementerian ini sempat beberapa kali mengalami pergantian pucuk pimpinan dari mulai Akbar Tanjung pada 1993-1998, Theo L Sambuaga pada 1998-2000, Soenarno pada 2001-2004, Yusuf Asy'ari pada periode 2004-2009, Suharso Monoarfa pada 2009-2011, Djan Faridz pada 2011-2014.

Setelah itu, Kementerian Perumahan melebur dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono pada 2014-2024.

Presiden terpilih Prabowo Subianto rencananya akan kembali membentuk Kementerian Perumahan Rakyat, terpisah dari kementerian PUPR yang digabung oleh Jokowi tersebut.

Pandangan Pengamat soal Pembentukan Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR

Menanggapi rencana tersebut, Konsultan Properti Anton Sitorus memandang positif pemisahan kementerian. Menurutnya, sudah seharusnya Kementerian Perumahan terpisah, sebab Kementerian PUPR lebih dominan menangani pekerjaan umum.

Mulai dari jumlah direktorat dan persentase anggaran untuk perumahan di PUPR kurang menjadi fokus pemerintah. Oleh karena itu, ia menyambut gembira pemisahan kembali Kementerian Perumahan.

"Kita menyambut gembira kalau memang akan dikembalikan lagi seperti semula," ucapnya.

Selain itu, Anton menyebut perumahan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah, sehingga perlu ditangani oleh kementerian khusus.

"Untuk hal-hal basic itu yang menyangkut masalah ekonomi dasar harusnya memang ditangani oleh kementerian khusus. Makanya dari dulu dari pertama kali Indonesia merdeka, di zaman orde baru itu selalu ada Kementerian Perumahan," jelasnya.

Senada dengan itu, Pengamat Properti dan Direktur Investasi Global Asset Management Steve Sudijanto setuju dengan pemisahan kementerian dan dibentuknya Kementerian Perumahan. Ia menilai langkah tersebut dapat mendorong kinerja pemerintah dalam membangun perumahan.

"Kalau dengan dipisah itu akan lebih terkonsentrasi. Bapak Presiden Terpilih Prabowo akan mempunyai rencana yang lebih detail tentang hal-hal perumahan rakyat ini, makanya dipisah. Dengan dipisah akan lebih terkonsentrasi daripada digabung dengan PUPR," kata Steve.

Kriteria Sosok yang Cocok Jadi Menteri Perumahan

Menurut Anton sosok menteri yang cocok memimpin kementerian tersebut harus yang memahami masalah perumahan. Kemudian, Menteri Perumahan harus mempunyai visi dan pengalaman.

"Siapapun itu yang ngerti soal masalah perumahan. Mau itu dari pemerintah, swasta yang benar-benar mengerti dan memang punya isi untuk merencanakan masalah perumahan ke depan," katanya.

Ia juga menyebut Kementerian Perumahan merupakan kementerian teknis, sehingga perlu dipimpin oleh seseorang yang profesional di bidangnya.

"Harapan kita bukan birokrat ya, maksudnya baik itu orang pemerintah atau swasta bisa aja berpikirnya birokrasi. Kalau saya pikir bukan zamannya lagi pemerintah kementerian-kementerian seperti perumahan yang istilahnya kementerian teknis itu dipimpin oleh seorang birokrat, harusnya yang benar-benar profesional," ungkapnya.

Sosok tersebut baik dari pemerintahan maupun swasta, yang utama adalah memiliki pengalaman dan pemahaman tentang masalah perumahan. Sebab hanya mengandalkan latar belakang belum tentu menjamin seseorang memahami kondisi perumahan yang ada.

Di sisi lain, Steve berpendapat Menteri Perumahan sebaiknya sosok yang pernah menjadi pemimpin pengembang besar. Kemudian, jajarannya pun harus merupakan tenaga yang ahli di bidangnya.

"Menurut saya yang cocok menjadi Menteri Perumahan Rakyat adalah sosok yang pernah menjadi pengembang. Saya setuju pelaku pasar yang skala nasional. Kan banyak dirut (direktur utama) dulu perusahaan pengembang yang besar, terbuka, public listed, atau bahkan yang pernah kerja di perumahan di Singapura, kan banyak," imbuhnya.

Steve mengatakan sosok yang berpengalaman di bidang perumahan akan lebih mudah menyelaraskan dalam menjalankan tugasnya. Sebab, mereka sudah mengalami dinamika di dalam dunia properti, khususnya perumahan.

"Kalau kita mencari seorang sosok yang menjadi pemimpin perumahan ini, sebaiknya pernah menjadi dirut atau CEO di pengembang besar. Jadi mereka sudah mengalami strength, weakness, opportunity, dan threat-nya," jelas Steve.

Terpisah, Ketum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Menteri Perumahan perlu mempunyai kapasitas hingga kemampuan menjalin komunikasi agar tugas kementerian berjalan lancar. Namun, Joko tetap menyerahkan keputusan kepada presiden soal sosok yang cocok menjadi Menteri Perumahan.

"Ini semuanya tergantung presiden, tapi kalau kita ditanya, (kriteria Menteri Perumahan) yang pertama mempunyai kapasitas, kedua mempunyai experience, yang ketiga punya passion, punya keberpihakan dan mampu mengorganisasi, mampu menjadi leader, mampu menjalin komunikasi dengan banyak kementerian, sehingga ini bisa berjalan terus, terjaga, dan bisa bertumbuh," tutur pria yang juga CEO Buana Kassiti itu.

Deretan PR yang Harus Jadi Perhatian Kementerian Perumahan

Anton mengatakan kementerian baru itu perlu mencari cara mengurangi backlog perumahan. Mulai dari pemberian subsidi hingga peningkatan stok perumahan perlu digencarkan Kementerian Perumahan.

"Intinya bagaimana mengurangi backlog dengan cara penyediaan rumah yang makin tahun makin bertambah, bukan berkurang. Artinya menyediakan sarana dan prasarananya, dukungan, kayak masalah subsidi, lalu juga memperbanyak stock perumahan yang terjangkau," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pengembang-pengembang baik dari swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan perumahan. Namun, peran pemerintah tetap harus lebih besar agar dapat menyediakan perumahan terjangkau.

"Boleh pemerintah menggandeng swasta tapi tetap yang paling di depan pemerintah melalui badan-badan yang ada BUMN, Perumnas karena kalau mengandalkan swasta untuk pembangunan rumah rakyat ya susah karena swasta memikirkan profit," tuturnya.

Dengan begitu, masyarakat umum termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah bisa membeli rumah terjangkau. Hal ini juga mengurangi jumlah masyarakat yang mengontrak atau menumpang di rumah orang tua.

Anton pun berharap pemerintah melalui Kementerian Perumahan nantinya bisa membuat perencanaan yang matang dan merealisasikan target perumahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Sementara itu, Steve menyebut pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan agar pembangunan perumahan lebih detail, cepat, dan efektif. Namun, ia mengingatkan harus ada Key Performance Index (KPI) untuk memastikan hasil dan prestasi kementerian.

Adapun KPI tersebut antara lain penyediaan pendanaan KPR dengan bunga rendah, lokasi rumah yang strategis dekat transportasi massal, kualitas bangunan yang kokoh, dan harga rumah yang diselaraskan dengan kondisi daya beli.

"Ini tujuannya dipisahkan kan supaya lebih detail, lebih gercep (gerak cepat), lebih efektif, tapi harus ada KPI. Hasil dari pemisahan ini Kementerian Perumahan adalah ini. Dan kalau ini bisa diolah, maka masyarakat dan market dengan pendapatan kelas UMR ini bisa membeli," tuturnya.

Sedangkan Joko mengatakan Kementerian Perumahan perlu membangun perumahan dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan profiling untuk mengetahui siapa yang membutuhkan rumah.

"Kementerian harus merencanakan, menganggarkan, mengeksekusi, dan memonitoring. Ketika kita pertama menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) backlog seperti apa, ada profiling terkait siapa saja yang belum memiliki rumah," ujar pria yang juga CEO Buana Kassiti itu.

"Upaya kedua bagaimana mereka bisa menjadi marketnya secara kapasitas. Yang ketiga bagaimana stimulus ataupun intervensi pemerintah, sehingga mereka yang disiapkan itu bisa mengakses langsung rumah-rumah yang dibangun itu, sehingga begitu dibagun, maka secara market mereka sudah klop, akan menjadi efektif, efisien, dan bisa secara bergulir," pungkasnya.

Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.

Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah