MAGETAN, KOMPAS.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, masih belum menjangkau semua sekolah. Dari 68.000 siswa SD dan SMP di Magetan, baru 2.913 siswa yang mendapat jatah makan bergizi gratis.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Magetan Suwata mengatakan, program makan bergizi gratis saat ini menjangkau 2.913 siswa di 19 sekolah yang berada di Kecamatan Magetan.

"Data kita jumlah siswa SD dan SMP se-Kabupaten Magetan ada 68.000 siswa. Ini belum termasuk siswa yang berada di bawah naungan Kemenag maupun sekolah di bawah kewenangan provinsi," ujarnya saat ditemui di SDN Tambran, Selasa (7/2024).

Pj Bupati Magetan Nizhamul yang memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis mengatakan, pemerintah daerah telah mempersiapkan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.

Dia mengaku masih menunggu regulasi terkait peran pemerintah daerah dalam program itu.

"Kalau Magetan sudah ready kita anggarkan, tapi kita masih menunggu masih kita cadangkan," katanya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0804 Kabupaten Magetan Letkol Inf Hasan Dasuki mengatakan, program makan bergizi gratis saat ini baru menjangkau sekolah yang berjarak 2 kilometer dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini untuk menjaga kualitas menu yang disajikan serta menyesuaikan waktu distribusi ke sekolah.

"Ke depannya kita masih menunggu arahan dari pusat terkait untuk penambahan dapur SPPG karena saat ini SPPG juga masih melakukan evaluasi," ucapnya.

MAGETAN, KOMPAS.com – Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat, ada 3.000 rumah dalam kondisi tidak layak huni di wilayah ini.

Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Kabupaten Magetan Sudiro mengatakan, ribuan rumah tidak layak huni tersebut karena termakan usia, dan tidak pernah diperbaiki.

"Datanya bergerak dinamis, dari 3.000 bisa berkurang atau bertambah," ucap Sudiro, di Pendopo Surya Graha, Magetan, Kamis (22/8/2024).

Sudiro menambahkan, untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, tahun ini Pemerintah Kabupaten Magetan menganggarkan dana Rp 8 miliar untuk merehabilitasi 350 rumah tidak layak huni.

Sebanyak 150 RTLH direhabilitasi dari anggaran APBD, sementara 200 RTLH akan direhabilitasi dengan anggaran dari pemerintah pusat.

"Yang dari APBD ada 150 unit, yang dari anggaran pusat 200 unit. Pelaksanaan yang APBD hampir selesai sementara yang dari anggaran pusat masih proses berjalan,” sambung dia.

Pemerintah Kabupaten Magetan, menurut Sudiro, masih mengupayakan adanya penambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui anggaran perubahan untuk menambah jumlah RTLH yang bisa direhabilitasi.

“Kami berharap masih ada lagi yang dari APBN, kita usahakan semoga kita dapat lagi yang dari APBN sehingga tahun ini bisa lebih dari 350 RTLH," cetus Sudiro.