Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mengingatkan semua pihak bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh gagal dilaksanakan di provinsi itu.

“Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD di Sumbar serius untuk ini,” katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar terkait program MBG di Padang.

Hadir dalam kegiatan itu Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; jajaran Forkopimda Sumbar, jajaran asisten Setdaprov dan kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, dan dimoderatori oleh Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar memiliki pengalaman untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar. Hal itu bisa disinkronkan dengan pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG, sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.

“Kita coba jajaki juga untuk melibatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” katanya.

Sementara itu dalam paparannya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN. Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.

“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini. Sementara itu kepada daerah, kita minta fokus pada ketersediaan bahan baku, dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar. Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.

Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian terkait masing-masing di pusat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh kementerian sudah "dikondisikan" untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.

“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui. Ia pun berharap, agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan.

“Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak. Perlu diingat juga, banyak unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng,” kata Irjen Gatot.

Komitmen senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat belum bisa dilaksanakan hari ini, Senin (6/1), karena peralatan dapur umum yang belum ada.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi belum bisa memastikan kapan waktu direalisasikan. Dia bilang waktunya tergantung Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana.

"Sebenarnya kita berencana pada 6 Januari 2025 ini, sesuai dengan jadwal nasional. Dilaksanakan di Kota Padang. Namun, ada beberapa perlengkapan yang kurang sehingga kita undur dulu," kata Gubernur Mahyeldi kepada wartawan, Senin (6/1).

Mahyeldi mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan informasi detail terkait program tersebut. Dia kembali menekankan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional dan sudah ada penanggung jawabnya di Sumatra Barat.

Mahyeldi mengungkapkan untuk daftar siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis di Sumatra Barat sudah diserahkan kepada Badan Gizi Nasional.

"Untuk jumlah siswa di Sumatra Barat yang mendapatkan program makan bergizi gratis ini sebanyak 2 juta siswa," katanya.

Nantinya, jika semua perlengkapan sudah siap maka program tersebut akan dilaksanakan secara menyeluruh di 19 kabupaten dan kota. Khusus di Kota Padang, Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti akan menjadi pusat dapur umum.

Secara terpisah, Pj.Wali Kota Padang, Andree Algamar mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk menyukseskan program tersebut, terutama dapur untuk memasak makanan.

"Dapur sudah kami siapkan, hanya saja peralatannya belum ada dan kami masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi," katanya.