Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam H.E To Lam hari ini. Sultan mengapresiasi capaian diplomatik Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai cakupan bidang dengan Vietnam.

"Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki jalan sejarah yang nyaris sama. Kita sama-sama negara yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme", kata Sultan di Gedung DPD RI, Selasa (11/3/2025).

Sultan mengatakan kerja sama kedua negara dapat mendukung program prioritas pemerintah seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis hingga hilirisasi. Sultan mengaku juga ingin adanya peningkatan di bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan hingga pertukaran kunjungan pada cakupan pendidikan dan sains.

"Harapan kami tentunya agar kerja sama strategis kedua negara dapat mendukung setiap program prioritas utama pemerintah, terutama program swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis hingga program hilirisasi," katanya.

To Lam, kata Sultan, memiliki pandangan diplomatik yang cukup terbuka dan progresif. Ia menilai To Lam mampu memahami hambatan-hambatan kenegaraan dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Beliau adalah tokoh penting di balik pencapaian ekonomi Vietnam yang mengesankan saat ini. Insyallah Presiden Prabowo akan segera melakukan kunjungan balasan ke Hanoi," ungkapnya.

DPD bersama DPR dan MPR RI, kata Sultan, berkomitmen menjalin dan memperkuat kohesivitas politik dengan Majelis Nasional Republik Sosialis Vietnam. Sultan berharap pertemuan ini menciptakan dampak positif ke masyarakat di dua negara.

"Kami berkomitmen mendukung setiap langkah diplomatik dan kebijakan pemerintahan kedua negara. Tentunya yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dan Vietnam", imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku kerap ditagih program makan bergizi gratis (MBG). Gibran mengatakan program prioritas itu tengah diusahakan oleh pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran dalam sambutannya di acara Perayaan Imlek Nasional, TMII, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (9/2/2025). Gibran awalnya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) yang terus mendukung program pemerintahan saat ini

"Dan inilah yang harus terus kita jaga dan rawat bersama. Untuk itu saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Matakin yang selama ini telah ikut berperan aktif dalam menjaga nilai toleransi, keharmonisan, dan persatuan bangsa," kata Gibran.

"Saya juga ingin mengapresiasi, tadi sudah dipaparkan Pak Ketua, bahwa MATAKIN selalu bersinergi dengan visi-visi Bapak Presiden, terutama tadi makan bergizi gratis," sambungnya.

Gibran kemudian curhat kerap ditagih-ditagih terkait realisasi makan bergizi gratis oleh masyarakat. Bahkan, kata dia, sebelum dirinya resmi menjabat sebagai wapres.

"Ini adalah program yang ditunggu-tunggu, bahkan saya selalu ditagih-tagih tentang program itu, bahkan sebelum dilantik, tiap hari orang nanya, kapan makan siang gratis, kapan makan siang gratis," ujarnya.

Gibran berharap program makan bergizi gratis bisa mencakup ke seluruh wilayah di RI. Ia mendoakan perayaan Imlek tahun ini bisa menjadi harapan baru bagi setiap pihak.

"Ini bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada aparat yang bertugas, seluruh masyarakat Indonesia sehingga perayaan Imlek tahun 2025 ini dapat berjalan dengan damai dan lancar," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya untuk suatu kondisi itu tidak tepat.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar merespons usulan tersebut seperti dikutip, Kamis (16/1/2025).

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," sambungnya.

Menurut Buya Anwar, sapaannya, dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk membiayai program MBG dari keluarga berada karena penyaluran dana tersebut tidak seketat penyaluran zakat. Dalam Islam, hanya delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Saat ditanya terkait penggunaan dana wakaf, Buya Anwar menyebut itu akan menghilangkan zat atau pokoknya. Mengingat, wakaf terdiri dari benda atau zat dan manfaat atau hasilnya.

"Kalau kita mewakafkan uang maka pokoknya tidak boleh hilang dan tetap menjadi milik yang mewakafkan sementara manfaatnya bisa diambil oleh pihak yang menerima wakaf. Oleh karena itu istilah wakaf makanan bergizi tidak bisa karena dzat atau pokoknya menjadi hilang," ujarnya.

Akan tetapi, jika yang diambil dalam hal ini adalah hasil pengelolaan harta wakaf, kata dia, itu boleh asal ada persetujuan dari pihak yang mewakafkan atau penggunaan hasilnya oleh si pengelola wakaf tidak bertentangan dengan niat dari pihak yang mewakafkan.

Menurutnya, hal yang memungkinkan dalam hal ini adalah penggunaan hadiah dan hibah atau infak dan sedekah. Namun, ini juga akan menimbulkan perbedaan pendapat.

Buya Anwar memberi alternatif program makan bergizi gratis dilakukan bertahap, sesuai ketersediaan anggaran.

"Menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada. Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," urainya.

Meski begitu, ia merasa aneh jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan program tersebut. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

"Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut bagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat," jelas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pihaknya berharap pemerintah tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pemerintah dan pengusaha sehingga dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat dan bisa digunakan untuk membiayai berbagai program, salah satunya makan bergizi gratis.

Sebelumnya dilansirdetikNews, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis diimbangi dengan peningkatan pemahaman orang tua. Hal ini penting agar pemenuhan asupan gizi yang berimbang bagi setiap anggota keluarga berdampak luas bagi masyarakat.

"Selain untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman pentingnya asupan gizi yang baik bagi anggota keluarga," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu (8/1/2024).

Menurut Lestari, program ini tidak semata tentang peningkatan asupan gizi bagi para peserta didik di sekolah, tetapi juga harus mampu memberi pemahaman yang lebih luas terkait asupan gizi berimbang dan sumber pangan lokal bergizi yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berpendapat, edukasi kepada masyarakat terkait peningkatan asupan gizi berimbang bagi keluarga merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

"Perbaikan gizi masyarakat dapat diwujudkan dengan upaya berkesinambungan, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, berbagai langkah mendukung sejumlah program untuk meningkatkan gizi masyarakat itu harus konsisten, sehingga perlu pemahaman yang sama dari masyarakat terkait pentingnya asupan gizi berimbang bagi setiap anak bangsa.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi merealisasikan berbagai program untuk memperbaiki gizi masyarakat, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimulai hari ini, Senin (6/1), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menginformasikan bahwa 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG juga siap beroperasi pada Senin (6/1).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi antara lain mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Simak Video 'Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fahri Hamzah mendampingi Maruarar Sirait yang diangkat sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Fahri Hamzah menjadi salah satu tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berhasil menduduki posisi penting sebagai wakil menteri. Berikut profil Fahri Hamzah yang dirangkum dari berbagai sumber.

Profil Singkat

Fahri Hamzah Foto: Lamhot Aritonang

Fahri Hamzah adalah politikus dari Partai Gelora. Dia lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Fahri tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa, yaitu Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan.

Fahri lahir dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Hamzah dan ibunya bernama Nurjannah. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa.

Setelah dewasa, Fahri melanjutkan pendidikannya di Universitas Mataram dengan mengambil program studi Pertanian pada 1990 hingga 1992. Namun, Fahri memutuskan untuk pindah ke Universitas Indonesia pada 1992, di mana ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi.

Selama di Universitas Indonesia, Fahri semakin aktif dalam kegiatan organisasi. Ia menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya, serta pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

Selain itu, ia juga turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang. Pada masa akhir Orde Baru, Fahri aktif berorganisasi dan terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim tersebut bersama KAMMI.

Karier Politik

Fahri Hamzah (dok. YouTube Setpres)

Pascareformasi, karier politik Fahri mulai menanjak. Ia terpilih menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002 dan ikut serta dalam diskusi-diskusi terkait amandemen UUD 1945.

Pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2004, Fahri terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, posisi yang terus ia emban setelah terpilih kembali pada Pemilu 2009.

Selama menjadi anggota DPR, Fahri juga pernah menduduki posisi penting lainnya, seperti anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR. Puncak karirnya adalah ketika ia menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Pada 4 April 2016, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. Namun, Fahri menolak keputusan tersebut dan terlibat dalam sengketa hukum.

Pada 28 Oktober 2019, Fahri bersama Anis Matta, yang juga merupakan mantan pentolan PKS, mendirikan Partai Gelora. Setahun setelah mendirikan Partai Gelora pada 2020, Fahri dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan.

Pada 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini ditulis oleh Firga Raditya Pamungkas, Peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi