REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besok dimulai di Kota Cirebon, Senin (13/1/2025). Pemkot Cirebon pun telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk bahan makanan yang akan disajikan.

Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengatakan, sebagai langkah awal, pelaksanaan program MBG di Kota Cirebon akan dimulai di dua titik. Pertama, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Dapur Jalan Karangjalak, Sunyaragi. Titik berikutnya yakni Yayasan Miftahul Ulum di Jalan Sekar Kemuning.

“Kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan balita, yang sangat membutuhkan asupan gizi yang berkualitas,” ujar Agus, Ahad (12/1/2025).

Kepala SPPG Unit Dapur Jalan Karangjalak, Sunyaragi, Yoga Adijaya SGz, menjelaskan, pihaknya akan melayani 15 kelompok yang akan menerima manfaat dari program MBG.Kelompok penerima manfaat tersebut terdiri dari anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Adapun total penerimanya sebanyak 2.877 orang.

Sedangkan di SPPG Yayasan Miftahul Ulum, terdapat 23 kelompok penerima manfaat. Untuk total keseluruhan penerimanya, sebanyak 2.872 orang. Adapun menu yang disediakan dalam program MBG itu sangat beragam dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Yakni, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, serta buah-buahan.

“Bahan makanan yang digunakan telah disesuaikan dengan standar gizi yang diperlukan bagi kelompok sasaran,” katanya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon juga akan memberikan pendampingan dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Program itu ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi.

Bisnis.com, CIREBON — Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto terancam tidak bisa dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada 2025.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Cirebon mengaku belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait program tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan resmi mengenai bagaimana program tersebut akan dilaksanakan.

Juklak dan juknis sangat penting untuk memastikan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Sri, pemerintah daerah tidak bisa menyusun anggaran ataupun mengatur mekanisme pelaksanaan. Tanpa itu, mereka tidak berani mengambil langkah lebih jauh.

"Belum ada pedoman petunjuk teknisnya," kata Sri saat dihubungi, Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, juklak dan juknis diperlukan untuk memberikan panduan detail mengenai siapa yang akan menjadi sasaran program, bagaimana pendistribusian makanan akan dilakukan, dan dari mana sumber pembiayaan akan diambil.

Tanpa dokumen tersebut, pemerintah daerah akan kesulitan memastikan program berjalan sesuai rencana.

Selain kendala teknis, masalah pendanaan menjadi salah satu tantangan utama. Hingga kini, belum jelas apakah pembiayaan program ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat atau memerlukan kontribusi dari pemerintah daerah.

Menurutnya, BKAD tidak bisa sembarangan memasukkan anggaran untuk program ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tanpa kejelasan dari pusat.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti siswa PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menurunkan angka gizi buruk yang masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Melalui program ini, makanan bergizi akan disediakan dua kali sehari, pagi dan siang.

Pemerintah menargetkan cakupan awal sebesar 40% pada tahun pertama, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun kedua, hingga mencapai 100% pada 2029.

Untuk mendukung implementasi program ini, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi makanan bergizi. Sebanyak Rp71 triliun telah dialokasikan untuk program ini pada 2025.

Namun demikian, tantangan pelaksanaan tetap ada, terutama terkait anggaran per porsi makanan. Awalnya, anggaran ditetapkan Rp15.000 per porsi, tetapi kemudian disesuaikan menjadi Rp10.000 akibat keterbatasan anggaran negara.