Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG berinisial MBN. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal itu sebagai masalah internal mitra dan tidak ada kaitan dengan BGN.

"Jadi gini, sebetulnya apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata itu murni masalah internal mitra," kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan mengatakan BGN juga baru mengetahui yayasan dan mitra tersebut partner program MBG. BGN hanya mengetahui pihak yayasan sebagai satu-satunya kesatuan mitra BGN.

"Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional," jelasnya.

"Jadi apa pun yang terjadi di Kalibata, itu murni urusan internal. Tidak ada hubungannya dengan Badan Gizi," tegasnya.

Dadan menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman. Dia meminta mitra tersebut tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," tuturnya.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," tutupnya.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah baru saja dimulai. Namun, seperti kita tahu sebentar lagi akan datang bulan Ramadan yang artinya muslim di Indonesia akan melaksanakan puasa.

Maka timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan MBG di sekolah saat bulan Ramadan?

Program MBG dipastikan tetap berlangsung selama Ramadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dadan Hindayana mengatakan program MBG akan dilakukan penuh dalam satu tahun. Sehingga, anak pulang sekolah akan membawa makanan untuk dimakan ketika berbuka. Ketika bulan Ramadan, menu MBG akan berbeda dari biasanya.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar. Yang kita siapkan makanan bergizi yang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu kemudian kurma, buah, tidak dimasak, tapi makan-makanan yang ready to eat, tapi langsung dimakan," jelas Kepala BGN melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengawasan keamanan program MBG antara Badan POM dengan BGN di Jakarta (23/1/2025), dikutip dari 20detik.

"Jadi program makan bergizi akan berlangsung selama puasa bagi mereka yang di pesantren. Itu kan satuan pelayanannya ada di pesantren, jadi saat buka makanannya akan disajikan saat buka. Tapi yang pergi ke sekolah makanannya dibawa saat pulang sekolah," lanjutnya.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan MBG telah melayani 650 ribu anak di 31 provinsi. Ke depannya MBG ditargetkan mencapai 3 juta anak pada Januari-April 2025. Selanjutnya pada April-Agustus 2025 program ini ditargetkan dapat melayani 6 juta anak.

Kemudian pada September 2025 ditargetkan 15 juta anak memperoleh MBG. Presiden Prabowo menargetkan semua anak sudah bisa menerima manfaat MBG pada akhir 2025.

"September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025) yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

"Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

"Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga," lanjutnya.

Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

"Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang," katanya.

"Dan apresiasi itu kan juga dilakukan bukan karena saya berasal dari partai pemerintah, tetapi kan pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi," lanjut dia.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

Peluncuran program makan bergizi gratis akan melibatkan 5.437 siswa yang tersebar di 10 sekolah yang tersebar di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/1) besok.

Sekolah yang terlibat dalam peluncuran program makan bergizi gratis tersebut yakni, KB-TK IT Wihdatul Umma, SD Negeri Cendrawasih, SD Inpres Sambung Jawa, SD Inpres Tamajene, SD Inpres Tamamaung, SMP Negeri 17 Makassar, SMP Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 3 Makassar.

"Kalau di Makassar ada lima ribu siswa kita libatkan yang berasal dari beberapa sekolah di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Manggala, Mamajang dan Panakkukang," kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Guntur, Minggu (5/1).

Guntur menerangkan bahwa seluruh anggaran pada program makan bergizi gratis ini, sepenuhnya ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami tidak terlibat dalam soal anggaran, kita hanya menyiapkan tempat dan pesertanya," ujarnya.

Terpisah, Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan bahwa harga per porsi setiap anak pada indeks Rp 10 ribu dan Rp 15 ribu.

"Memang dengan harga indeks Rp 10 ribu itu masih perlu ditingkatkan lagi indeksnya. Ada yang terlihat kurang, telurnya, sayurnya juga lauk pauknya," kata Pj Gubernur Sulsel.