Bisnis.com, PALEMBANG — Sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan kerjasama ini perlu dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumsel.

Menurutnya SPPG akan dibangun sebanyak 3 bangunan di setiap daerah dengan menggunakan lahan sistem pinjam pakai.

“Kerjasama ini berupa pembangunan SPPG dari biaya APBN, di daerah terpencil dan BGN tidak bisa masuk,” ujarnya usai MoU di Kantor DPRD Sumsel, Kamis (15/5/2025).

Dadan menuturkan bahwa saat ini jumlah siswa di Sumsel mencapai 2 juta jiwa, sedangkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita berkisar 2,3 juta sampai 2,5 juta. Sehingga jumlah SPPG yang dibutuhkan di wilayah itu sekitar 965 titik.

Sementara itu, dia memperkirakan jika satu SPPG nantinya dikucurkan anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun untuk operasional, maka uang BGN yang akan masuk ke Sumsel sekitar Rp10 triliun per tahun.

“Dan 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli bahan baku yang mana 95% dari bahan baku itu berasal dari sektor pertanian,” kata Dadan.

Dia juga memandang pelaksanaan MBG dapat menguntungkan sejumlah sektor di masing-masing wilayah.

Oleh karena itu diharapkan sumber daya lokal yang memasok semua kebutuhan SPPG seperti pemasok ayam, daging, telur dan sebagainya dapat mendapatkan dampak positif.

“Bisa membantu juga para pemilik usaha maupun petani di Sumsel yang selama ini kesulitan mendapatkan pasar, bisa terserap di SPPG,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan adanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang membuka 90.000 lapangan kerja.

Tigor memerinci 90.000 tenaga kerja ini dibutuhkan untuk penempatan di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh provinsi di Indonesia.

"Jadi tadi kepala unit [SPPG] ada 30.000 yang bekerja. Otomatis sudah kita rekrut 30.000 sarjana [SPPI] di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90.000 lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate," katanya melalui pesan teks, Selasa (13/5/2025).

Dalam struktural SPPG, kata dia, ada tiga lulusan sarjana yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.

Selain itu, dia mengatakan rentang usia karyawan yang dibidik oleh BGN untuk mengisi tiga posisi tersebut, yaitu 20-30 tahun.

"Jadi ini satu Ahli Gizi per satu satuan pelayanan (SPPG), berarti 30.000 Ahli Gizi nanti. Plus satu lagi nanti itu Akuntan lulusan Akuntansi per satu satuan pelayanan. Itulah yang nanti ada di seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak 30.000," lanjutnya.

Dia memerinci hingga saat ini sudah terbentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 ini.

Selain membuka lapangan kerja, program pemerintah berfokus terhadap makanan bergizi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga bakal menggerakkan perekonomian nasional.

"MBG membuat perputaran ekonomi di setiap tempat dimana satuan pelayanan itu ada. Karena yang tadi, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa. Kemudian juga membuat para pelaku pertanian itu jadi semangat," pungkas Tigor.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan keberatan terhadap wacana penerapan asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Menurut Bhima, pendekatan asuransi tersebut tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadinya kasus keracunan makanan di kalangan siswa penerima manfaat.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG.

Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

“Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa, dan Asosiasi Asuransi Umum untuk merancang paket asuransi yang akan melindungi penerima manfaat MBG dan keluarganya dari risiko kesehatan, termasuk dalam kasus makanan bermasalah.

BGN menyebut bahwa skema pembiayaan asuransi akan diambil dari dana operasional Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), dan tidak akan mengurangi hak para pekerja atau relawan yang terlibat.

“Kalau penerima manfaat kita sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kita akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum. Dan sedang dirancang special untuk penerima manfaat dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” pungkas Dadan saat dihubungi Bisnis.

JAKARTA - Kunjungan Bill Gates ke Indonesia membawa angin segar bagi program strategis pemerintah di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Pendiri Microsoft sekaligus filantropis dunia ini bahkan menyatakan kekagumannya terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gates terkesan karena program berskala nasional ini berhasil diimplementasikan meski membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan kesiapan anggaran untuk program ini. Dalam kunjungannya ke SDN Jati 03, Pulo Asem, Jakarta, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan segala kebutuhan pendanaan.

"Program ini memang memerlukan komitmen anggaran besar, tapi Pak Presiden telah memastikan kesiapannya sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa," ujar Dadan.

Bill Gates Disebut Akan Memberi Dukungan

Bill Gates sendiri sangat menekankan pentingnya intervensi gizi pada masa emas pertumbuhan, yaitu 1000 hari pertama kehidupan yang mencakup ibu hamil, balita, dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian global tentang dampak positif gizi terhadap perkembangan kognitif dan fisik anak.

Dalam pertemuan tersebut, Gates juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap program MBG, meski bentuk bantuannya belum dirinci secara spesifik.

Kunjungan Gates ke Istana Merdeka pada Rabu, 7 Mei 2025 bukan sekadar kunjungan protokoler biasa. Menurut penjelasan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, pertemuan ini membahas berbagai inisiatif strategis pembangunan berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan kerjasama antara Indonesia dengan yayasan filantropi milik Gates.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kunjungan Gates merupakan realisasi dari undangan yang telah dikirim sejak November 2024. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Prabowo menegaskan bahwa kedatangan Gates menunjukkan pengakuan dan dukungan internasional terhadap program prioritas pemerintah.

"Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan," jelas Prabowo.

"Saya tegaskan, bantuan atau tidak, penghargaan atau tidak, program ini adalah investasi untuk anak-anak bangsa," tegas mantan Menteri Pertahanan ini.

Program MBG Akan Mengalami Perluasan Cakupan

Program MBG sendiri mengalami perluasan cakupan yang signifikan. Dari awalnya menyasar 17,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, serta balita, kini ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima. Ekspansi besar-besaran ini tentu memerlukan penambahan anggaran yang tidak kecil.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025, dengan rencana penambahan dana sebesar Rp100 triliun lagi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 29 April 2025, realisasi penyaluran dana untuk MBG telah mencapai Rp2,3 triliun. Angka ini menunjukkan percepatan penyaluran dibandingkan dengan realisasi akhir Februari 2025.

Kunjungan Bill Gates membuka peluang kerjasama teknis dan pendampingan program dari Bill & Melinda Gates Foundation yang memiliki pengalaman luas dalam program gizi global. Yayasan ini dikenal memiliki berbagai program sukses di berbagai negara berkembang. Dukungan dari lembaga sekaliber ini tentu akan memberikan nilai tambah bagi implementasi MBG di Indonesia.

Dampak jangka panjang program MBG diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan gizi akut, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi yang tumbuh dengan gizi baik akan menjadi modal dasar bagi peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

Meski mendapat apresiasi internasional, program sebesar ini tetap menghadapi berbagai tantangan implementasi. Mulai dari masalah distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pengawasan kualitas makanan yang disajikan, hingga sistem pemantauan dampak yang efektif. Semua ini memerlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Jumlah siswa diduga keracunan sajian makanan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) bertambah.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Deddy Irawan mengatakan dari data pagi ini siswa yang diduga keracunan jumlahnya menjadi 174 siswa, dari sebelumnya 121 siswa.

“Iya ada yang dari PAUD, SD, SMP hingga SMA. Tapi yang terbanyak itu dari siswa SD,” kata dia, Selasa (6/5/2025).

Kendati jumlahnya bertambah, sebanyak 166 siswa yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas telah dipulangkan. Sedangkan 8 siswa masih menerima perawatan.

“Kita sudah ke lokasi tadi dan kondisi (delapan siswa) sudah stabil tinggal pemulihan saja,” ungkap Deddy.

Setelah insiden itu pihaknya juga menyebut pelaksanaan MBG di Kabupaten Pali telah dihentikan mulai hari ini.

“Iya sudah disetop (MBG) dari hasil kesepakatan Pemkab Pali. Namun untuk waktunya belum tahu sampai kapan,” imbuhnya.

Ke depan, Deddy juga mengharapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat agar pengelolaan makanan program MBG dapat dipantau kelayakannya.

“Mulai dari bahan mentah kemudian dikelola dan disajikan bisa dipantau, sehingga diharapkan kejadian serupa ini tidak terjadi lagi,” tutupnya.

JAKARTA - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pejaten, Jakarta Selatan dikunjungi perwakilan organisasi nirlaba Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. SPPG Pejaten beroperasi di bawah pengawasan Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.

"SPPG Polri khususnya di Pejaten, kita mendapat kunjungan tim dari BGN didampingi tim dari Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank, yaitu negara-negara donor yang nantinya akan memberikan bantuan, khususnya program pemerintah Makan Bergizi," kata Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang dalam keterangan tertulis Itwasum Polri, Rabu (30/4/2025).

Kunjungan itu berlangsung pagi tadi. Danang menyambut hangat kehadiran tim dari BGN, Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. Danang mendampingi rombongan berkeliling SPPG untuk melihat fasilitas dan operasional.

Bahkan rombongan juga sempat mencicip menu MBG yang dimasak hari ini oleh SPPG Pejaten. Danang menerangkan SPPG Pejaten menjadi salah satu percontohan karena dinilai modern. Danang menyampaikan Polri merasa berterima kasih atas penilaian tersebut.

"SPPG Pejaten dijadikan salah satu role model untuk SPPG pengelolaan secara modern. Tentunya itu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polri, yang mendukung program pemerintah, khususnya program MBG," ucap Danang.

Danang mengatakan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Juga, tambah dia, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Maka Polri ikut serta menyukseskan MBG dalam rangka pencegahan gangguan kamtibmas, dengan pendekatan pemenuhan gizi generasi muda.

"Polri mendukung penuh Ketahanan Pangan maupun program MBG. Ini bagian dari tanggung jawab Polri, dan juga menjadi tugas utama Polri karena Polri sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tugas Polri salah satunya adalah melakukan prevensif, pencegahan dengan adanya Makan Bergizi Gratis ini," ungkap Danang.

"Juga upaya Polri bersama sama melaksanakan upaya pencegahan dari hulu, dengan mulai dari program ketahanan Pangan dan MBG, diharapkannya menciptakan generasi-generasi muda yang unggul dengan pemenuhan gizi yang cukup di samping itu juga dampaknya akan memberi meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri," lanjut dia.

Tim Teknis Badan Gizi Nasional (BGN), Alfatehan Septianta, menjelaskan pihaknya menerapkan skema kemitraan dengan Lembaga lain dalam mewujudkan MBG. Alfatehan menyebut keterlibatan Polri mempercepat tercapainya skala penuh implementasi MBG.

"Dengan skema dari BGN yang membuka pola kemitraan untuk lembaga lainnya, seperti Kementerian dan Polri, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam implementasi Makan Bergizi. Ini menjadi bukti nyata yang konkret akan pentingnya kolaborasi antar-lembaga" tutur Alfatehan.

Dia menyebut target capaian BGN adalah jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82 juta jiwa. Khususnya balita, anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui.

"Harapannya dalam keterlibatan Polri dalam program MBG ini dapat mempercepat tercapainya skala penuh implementasi program, yang di mana direncanakan mencapai 82 juta penerima manfaat. Ini bisa melayani seluruh masyarakat, terutama balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Dan harapannya secara maksimal meningkatkan gizi, pendidikan, dan sosial ekonomi di masyarakat," ujar Alfatehan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan makanan sebagai penyebab utama insiden keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan akan terus meninjau situasi di lapangan. Sementara saat ini dugaan kelalaian menjadi faktor utama

"Dugaan sementara kelalaian dalam processing [makanan]," katanya kepada Bisnis melalui pesan teks, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengolahan bahan makanan dilakukan terlalu awal sebelum waktu konsumsi, sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi.

"Terlalu awal mengolah," ujar Dadan ketika ditanya soal titik kritis dari proses pengolahan makanan yang diduga menjadi penyebab.

Saat ini, pihak BGN belum menetapkan sanksi tegas, melainkan lebih mengedepankan langkah preventif. Dadan menyebut pihaknya akan segera menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengolahan makanan di wilayah terdampak.

"Kami akan selenggarakan pelatihan peningkatan kualitas kemampuan," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan soal sanksi hukum, Dadan menekankan bahwa fokus BGN adalah pada pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Kami akan terus tingkatkan kualitas," tegas Dadan.

CIANJUR - Puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan massal seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Para pelajar tersebut dirawat di dua rumah sakit yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare.

"Para pelajar tersebut mengeluhkan keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Namun berbeda-beda ada yang mengalami gejalanya disekolah dan ada juga yang merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di Puskesmas," terang Frida.

Dia mengimbau kepada Puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.



Guna memastikan kejadian tersebut langkah selanjutnya Dinkes mengambil sampel muntahan serta makanan sisa untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyebab keracunannya.

"Iya kita ambil sampel muntahan dan makanan sisa untuk diuji dilaboratorium cari untuk memastikan penyebab keracunannya, apakah dari makanan MBG atau ada dari penyebab yang lain," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah MAN l Cianjur Erma menuturkan, sekolahnya memang mendapatkan MBG mulai dari kelas 10 hingga 11. Tercatat ada 800 siswa hampir mengkonsumsi makanan dari MBG.

"Para siswa makan MBG setelah istirahat. Namun setelah mengkonsumsi MBG banyak siswa yang mengeluhkan sakit seperti gejala keracunan. Ada sebagian siswa yang dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan sebagian lagi dibawa ke Puskesmas. Karena terus bertambah yang mengalami gejala keracunan kami intruksikan para guru untuk memantau siswanya guna memastikan jumlah siswa yang keracuna," jelasnya.

Sedangkan menurut salah seorang pelajar yang mengalami gejala keracunan, Muhammad Abdul Malik Kelas 11C mengatakan dirinya dan teman-temannya makan MBG setelah jam istirahat.

MBG dibagikan kepada siswa dari tempat makan bahan plastik. Lauknya teridiri dari ayam suwir, mi goreng dan satu potong tempe goreng ditambah sepotong buah semangka.

"Iya saya langsung menyantap makanan tersebut. Namun saat makan tempe terasa asem. Namun tiga jam setelah pulang sekolah dan di rumah tiba-tiba perut terasa mual-mual dan muntah, disertai kepala pusing," tutur Malik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor peternakan rakyat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menilai keberhasilan program MBG sebagai wujud nyata dari ekonomi sirkuler yang memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Uki menyebutkan dari total anggaran Program MBG sebesar Rp71 triliun, sekitar 85% dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang mayoritas diproduksi oleh UMKM lokal.

Hal ini membuat ekosistem produksi pangan lokal kembali bergeliat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi akibat tidak adanya off taker hasil pertanian atau peternakan.

“Di sini koperasi berfungsi sebagai off taker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025).

Melalui model ini, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal.

Dia mencontohkan bahwa salah satu peternakan yang merasakan dampaknya adalah Nusa Dairy Indonesia. Peternakan ini bekerja sama dengan Koperasi Jagri dalam menyuplai susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cimahi - Cimahi Utara / SPPG Yayasan Arara Visi Hijau.

Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG di kisaran Rp7.000 per liter, setelah ada program MBG harga penerimaan susu jadi Rp10.000 per liter.

Saat ini, SPPG Kota Cimahi melayani sekitar 3.500 siswa penerima manfaat dengan distribusi susu sebanyak tiga kali dalam sepekan. Setiap kali distribusi, kebutuhan susu mencapai 370 liter.

Namun, produksi susu dari peternakan sapi perah yang tergabung dalam koperasi baru mampu mencukupi sekitar 150 liter per hari.

Bisnis.com, BATAM - Selama kurang lebih dua bulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung di Batam, sebanyak 16.844 siswa di 22 sekolah telah menerima program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Rubianto mengatakan sebelumnya baru 13 sekolah yang mendapatkan MBG, baik sekolah tingkat TK hingga SMP.

"Untuk melayani 22 sekolh itu, sudah ada enam dapur MBG yang beroperasi, yakni di Bengkong, Anggrek Mas, Greenland, Sekupang, Batubesar dan Sei Beduk," katanya di Batam, Minggu (23/3/2025).

Sementara itu untuk pelayanan MBG di sekolah yang berada di hinterland menggunakan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan dapur-dapur yang dibangun oleh TNI, polisi hingga pemerintah daerah.

Menurut Tri, untuk sekolah yang berada di hinterland tidak bisa menggunakan dapur, karena akan menggunakan anggaran yang besar.

"Karena jumlah siswanya (di pulau) tidak banyak, hanya 30-100 siswa. Kalau pakai dapur kayaknya lebih besar biayanya, " pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa banyak pemimpin dunia tertarik mempelajari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan Indonesia.

Menurut Prabowo, para pemimpin dunia menilai Indonesia sebagai salah satu negara yang paling serius dalam menjalankan program ini, meskipun baru berjalan tiga bulan.

"Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin pelajari dari kita adalah makan bergizi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/3/2025).

"Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," tambahnya.

Sudah Menjangkau 38 Provinsi

Prabowo menyebut, program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Namun, ia masih merasa belum puas dengan capaian tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menanyakan kapan mereka akan mendapatkan manfaat program MBG.

"Hal ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat," ujarnya.

Meski begitu, banyak warga yang belum mendapatkan MBG dan mempertanyakan kapan giliran mereka.

"Kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua nanya, 'Pak, kami di sini belum terima makan bergizi.' Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya," kata Prabowo.

Ia juga menerima laporan bahwa sekolah atau desa di sekitar mereka sudah mendapat MBG, sehingga masyarakat berharap program ini bisa lebih cepat diperluas.

"Saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika. Negara kita sangat besar. Mohon sabar,’" katanya.

Perluas dengan Inovasi

Presiden meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya untuk mencari solusi agar perluasan program MBG bisa lebih cepat.

Prabowo menekankan bahwa masyarakat kecil sangat membutuhkan program ini, sehingga inovasi dan strategi yang lebih kreatif diperlukan.

"Saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat? Apakah pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasihan, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," ujarnya.

Meskipun begitu, Prabowo tetap mengapresiasi capaian yang sudah diraih dalam waktu singkat.

"Tapi terima kasih, apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah masih belum maksimal diterima oleh seluruh masyarakat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan dana makan bergizi gratis sebesar Rp171 triliun untuk dibagikan kepada 82,9 juta warga di Indonesia.

Namun sayangnya, kata Dadan, penerima manfaat makan bergizi gratis tersebut baru terealisasi 3% dari target 82,9 juta penerima manfaat.

"Ya, sekarang baru 3 persen ya, sementara target kami kan 82,9 juta, tetapi yang baru menerima belum lebih dari 3 juta," tuturnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (20/3).

Untuk mengejar target 82,9 juta penerima manfaat tersebut, menurut Dadan, BGN juga akan membangun Gedung Satuan Pelayanan Gizi di setiap daerah yang sulit untuk diakses oleh pemerintah.

"Untuk daerah yang sulit masuk, kami akan membangun gedung satuan pelayanan gizi. Ini baru akan kami lakukan karena masih dalam tahap perencanaan karena anggaran baru dibuka blokirnya," katanya.

Selain itu, Dadan membeberkan bahwa BGN juga akan menggelar tender untuk proses pembangunan gedung satuan pelayanan gizi, pengadaan barang, pengisian barang dan pelaksanaan makan bergizi gratis ke masyarakat.

"Itu paling cepat kami bisa lakukan di akhir Agustus, jadi September bisa melaksanakan program makan bergizi di daerah-daerah di mana para mitra sulit masuk, di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal," ujarnya.