Jakarta -

Beberapa waktu lalu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut angka backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu tidak dibenarkan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

"Oh nggak. Belum, nanti kita lihat datanya setelah Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2025 ya," ujar Amalia kepada awak media di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (24/4/2025).

Ia juga mengatakan dirinya akan menjelaskan terkait angka backlog perumahan dan populasi penduduk Indonesia. Hal itu disampaikan usai kegiatan pengumuman kriteria masyarakat berpenghasilan rendah bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dalam kegiatan itu, ia menyatakan data backlog perumahan terbaru bakal dikeluarkan pada Juli 2025 mendatang.

"Nah tentunya nanti pada bulan Juli kami akan mengeluarkan hasil Susenas 2025. Nanti akan kita lihat tentunya progres perkembangannya terkait dengan backlog ini," katanya.

Amalia menjelaskan angka backlog 9,9 juta unit (yang diketahui masyarakat saat ini) menunjukkan jumlah orang yang belum memiliki rumah. Kebijakan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa beli rumah subsidi dinilai bisa membantu menurunkan backlog perumahan.

"Ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta (unit backlog perumahan) ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri sempat mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pesan itu dikatakan Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025. Salah satu hal yang tertuang dalam peraturan itu adalah kenaikan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi.

Adapun batas maksimal penghasilan MBR saat ini Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lainnya berkisar Rp 8,5-12 juta per bulan. Angka tersebut naik dari sebelumnya berkisar Rp 8-10 juta per bulan.

Lantas, apa sebenarnya kriteria masyarakat yang tergolong MBR?

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengertian MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Dengan begitu, MBR dalam pengertiannya di industri perumahan mempunyai penghasilan yang terbatas untuk membeli rumah.

Kriteria MBR dalam Permen PKP No. 5 Tahun 2025 didasarkan pada besaran penghasilan. Batas maksimal penghasilan MBR dibedakan berdasarkan status perkawinan dan zona.

Zona 1 mencakup Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat batas penghasilannya sebesar Rp 8,5 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 10 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 10 juta untuk peserta Tapera.

Zona 2 meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali batas penghasilnya sebesar Rp 9 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 11 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 11 Juta untuk peserta Tapera.

Zona 3 mencakup Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya batas penghasilannya sebesar Rp 10,5 Juta bagi yang tidak kawin dan Rp12 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp12 Juta untuk peserta Tapera.

Zona 4 meliputi wilayah Jabodetabek sebesar Rp 12 Juta untuk yang tidak kawin dan Rp 14 Juta untuk yang sudah Kawin, serta Rp 14 Juta untuk peserta Tapera.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan keputusan untuk menaikkan batas atas penghasilan MBR telah melalui kajian oleh Badan Pusat Statistik.

"Ada pertimbangan inflasi, ada soal daya beli, dan itu ada kewilayahan kan wilayahnya dibagi, tentu tidak sama (batas penghasilannya). Kalau dulu itu dibaginya (berdasarkan wilayah) Papua dan Non Papua, sekarang ada empat (zona)," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2025).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perubahan batas atas penghasilan akan membantu menurunkan backlog. Langkah ini memperluas kesempatan untuk MBR dapatkan akses fasilitas rumah subsidi.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah baru saja menetapkan daftar terbaru batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia untuk pembelian rumah subsidi. Batas maksimal penghasilan MBR tertinggi ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodatek).

Batas penghasilan MBR yang bisa membeli rumah subsidi ini tertuang pada aturan yang baru saja diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada 17 April 2025. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah

Kenaikan batas maksimal penghasilan MBR yang bisa beli rumah subsidi cukup signifikan. Jika dilihat dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya, batas gaji MBR yang bisa rumah subsidi yang belum menikah yaitu Rp 7-7,5 juta/bulan dan yang sudah menikah Rp 8-10 juta/bulan. Sementara itu, untuk peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) Rp 8-10 juta per bulan.

Batasan penghasilan tersebut dibagi berdasarkan wilayah Berikut ini rinciannya.

Penghasilan Per Bulan Paling Banyak Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023

Batas maksimal gaji MBR yang bisa beli rumah subsidi berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023. Foto: Tangkapan layar

Sementara itu, pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, batas maksimal gaji MBR yang bisa beli rumah subsidi mulai dari Rp 8,5-12 juta/bulan untuk yang belum menikah dan Rp 10-14 juta untuk yang sudah menikah. Sementara itu, untuk peserta Tapera Rp 10-14 juta/bulan.

Penghasilan maksimal MBR yang bisa beli rumah subsidi dibedakan menjadi 4 wilayah. Berikut ini rinciannya.

Penghasilan Per Bulan Paling Banyak Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025

Batas maksimal gaji MBR yang bisa beli rumah subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Foto: Tangkapan layar

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Siriat (Ara) sempat mengatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar hari Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia pun mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya dalam Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

(abr/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menaikkan batas gaji dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta. Hal ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar pada Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya.

Ara sempat menaikkan batas maksimal penghasilan untuk MBR yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di daerah tersebut maksimal penghasilannya Rp 12 juta.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

(das/das)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun perubahan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi. Kriteria itu akan disahkan pada 21 April 2025 atau bertepatan pada Hari Kartini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, perubahan kriteria MBR ini dilakukan agar sebaran penerima manfaat rumah subsidi bisa lebih luas. Disamping itu, perubahan kriteria MBR juga ditujukan agar masyarakat bisa mengambil hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang punya harga lebih mahal ketimbang rumah tapak.

“Kabar baiknya pada 21 April akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri yang menyangkut kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Kepala BPS yang terus bekerja keras,” kata Ara, Jumat (11/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu merinci, perubahan kriteria MBR ini nanti akan menjelaskan masyarakat yang belum menikah, termasuk kriteria MBR punya penghasilan maksimal Rp 12 juta. Sedangkan untuk yang berpasangan atau sudah menikah kriteria MBR, punya penghasilan maksimal Rp 14 juta.

“Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu kalau dia single (belum menikah) Rp 12 juta, kalau menikah Rp 14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat,” ujar Ara.

Dia berharap dengan adanya revisi kriteria MBR ini penerima manfaat rumah subsidi akan semakin luas dan masif penyalurannya. Akhirnya, angka backlog yang saat ini diperkirakan sebanyak 9,9 juta bisa semakin ditekan.

“Ini sedang dibahas bersama BPS dan di internal PKP juga menggunakan beberapa kajian, dan saat ini sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Targetnya ditetapkan paling lambat 21 April,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun perubahan kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang berhak menerima rumah subsidi. Lewat aturan baru itu, penghasilan di bawah Rp14 juta boleh mengambil rumah subsidi .

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan, perubahan kriteria MBR ini dilakukan agar penerima manfaat rumah subsidi bisa lebih luas. Disamping itu, perubahan kriteria MBR ini juga ditujukan agar masyarakat bisa mengambil hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang punya harga lebih mahal ketimbang rumah tapak.

Maruarar merinci perubahan kriteria MBR ini nanti akan diatur dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagi masyarakat yang belum menikah, kriteria MBR punya penghasilan maksimal Rp12 juta. Sedangkan untuk yang berpasangan atau sudah menikah kriteria MBR, punya penghasilan maksimal Rp14 juta.

"Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu kalau dia single (belum menikah) Rp12 juta, kalau menikah Rp14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," ujar Maruarar Sirait di Kantor PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu menargetkan Regulasi yang akan mengubah kriteria MBR itu akan terbit pada 21 April 2025. Saat ini Kepmen tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum sebelum diumumkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi tanggal 21 April kita umumkan sama-sama jam 4 sore bersama-sama dengan BPS," tambahnya.

Maruarar Sirait berharap dengan adanya revisi kriteria MBR ini penerima manfaat rumah subsidi akan semakin luas dan masif penyaluran. Akhirnya, angka backlog yang saat ini diperkirakan sebanyak 9,9 juta bisa semakin ditekan.

"Ini sedang dibahas bersama BPS dan di internal PKP juga menggunakan beberapa kajian, dan saat ini sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Targetnya ditetapkan paling lambat 21 April," tutup Ara.

Jakarta -

Pemerintah kembali menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Padahal dua hari yang lalu baru saja diumumkan, batas maksimal penghasilan MBR yang sudah menikah untuk membeli rumah di area Jabodetabek Rp 13 juta/bulan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025). Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di Jabodetabek tetap Rp 12 juta.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Keputusan Menteri PKP.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan saat ini sedang menggodok aturan tersebut. Aturan itu ditargetkan rampung paling lambat 21 April 2025.

"Targetnya akan ditetapkan paling lambat 21 April pas Hari Kartini," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek. Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk guru yang bisa masuk," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi. Agar hal itu bisa terlaksana, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok untuk membahasnya lebih lanjut.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan sudah berdiskusi terkait kerja sama dengan BPKN untuk melindungi hak-hak masyarakat di sektor perumahan.

"Sore ini saya menerima Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok, kita sedang mendiskusikan kerja sama supaya bisa melindungi konsumen perumahan, saya mendukung rakyat untuk dilindungi secara konstitusi," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara menambahkan, untuk memperkuat rencana kerja sama dalam menjamin hak konsumen di sektor perumahan diperlukan ada dasar hukum yang kuat untuk tindak lanjut berbagai aduan.

"Kita dukung penuh sesuai arahan Presiden Prabowo, doakan tidak hanya jumlah penanganannya juga kualitas penanganannya. Yang penting disiapkan dasar hukum untuk penegakan aturannya dari aduan-aduan konsumen di sektor perumahan," paparnya.

Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, masyarakat berharap tindak lanjut pengajuan semakin cepat ditangani dengan adanya kerja sama dengan Kementerian PKP.

"Terutama intuk mengatasi hal-hal yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli perumahan dan masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat," ujar Mufti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan rumah subsidi untuk pekerja ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner hingga kader lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji bisa punya rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan siap untuk membantu para pelaku pekerja ekonomi kreatif melalui alokasi bantuan rumah subsidi yang difasilitasi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Ara menambahkan, hal yang dilakukannya ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki gaji agar bisa membeli rumah.

"Hari ini kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi untuk pegawai terutama Kader Lapangan BKKBN dan juga untuk pelaku ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner di berbagai daerah yang tidak mempunyai slip gaji. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk membantu memudahkan pekerja informal membeli rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara pun berpesan agar dalam pelaksanaannya nanti harus bisa memilih pengembang yang berkualitas. Hal itu agar rumah yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang baik.

"Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat supaya bisa diedukasi untuk mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas. Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar jangan ada lagi di luar yang berhak mendapatkan bantuan rumah subsidi," tutur Ara.

Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Wamenekraf menyambut baik dukungan Kementerian PKP untuk membantu pekerja ekonomi kreatif dan kader lapangan BKKBN mendapatkan alokasi rumah subsidi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

JAKARTA - Grup Adaro mulai membangun secara bertahap 500 rumah gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebar di sekitar wilayah operasional Adaro. Peletakan batu pertama (grounbreaking) di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi mengatakan ketersediaan tempat tinggal layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan lebih baik bagi setiap orang.

"Realitas masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat," ujar Priyadi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

Dia mengatakan, pembangunan rumah gratis ini untuk mendukung program pemerintah 'Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat' dan mempercepat target program 3 juta rumah bagi MBR guna memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau. Pembangunan rumah MBR dilaksanakan melalui perogram tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Program rumah gratis ini rencananya akan diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m� dan dengan luas bangunan sebesar 36 m� yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional. Rumah-rumah ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Pembangunan 500 rumah tersebut sejalan dengan komitmen yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Program Strategis Nasional (PSN) pada bidang perumahan dengan membangun tiga juta rumah bagi MBR.

"Kebijakan Kementerian PKP merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas kementerian/lembaga maupun dukungan sektor swasta," tutur Priyadi.

...Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas, kata Maruarar Sirait

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

...Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas, kata Maruarar Sirait

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025