Jakarta -

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarangan kepada para kader terkait program food estate yang berada di Merauke, Papua Selatan. Megawati berharap program itu berjalan baik dengan tetap memperhatikan ekosistem.

Megawati menyampaikan hal itu dalam bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan untuk semua anggota DPRD PDIP tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota. Deddy menyebutkan Megawati cukup lama menyinggung masalah food estate itu.

"Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek food estate di Merauke," kata Deddy Sitorus kepada wartawan di lokasi bimtek, Grand Ballroom Theatre JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Deddy mengatakan Megawati berharap program food estate itu berjalan dengan baik. Akan tetapi Megawati juga menekankan soal ekosistem di wilayah sekitar.

"Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," tuturnya.

Tak hanya food estate, Deddy menjelaskan bahwa Megawati juga sempat membahas perihal program makan bergizi gratis milik pemerintah. Megawati berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Oh, iya sangat (dibahas). Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," kata Deddy.

(lir/lir)

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM – PT Makmur Elok Graha (MEG) melalui Artha Graha Peduli (AGP) menggelar program makan bergizi gratis di Posyandu Sijantung sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan gizi bagi anak-anak. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan anak yang optimal demi menciptakan generasi unggul penerus masa depan bangsa.

Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dari Posyandu dan PAUD setempat yang menerima makanan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak tetapi juga memperbaiki asupan energi harian mereka.

Selain pemberian makanan bergizi, tim medis dari Arthakes turut memberikan edukasi tentang pola makan sehat bagi anak-anak. Dalam sesi ini, orang tua diberikan pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak. Setelah itu, dilakukan pengukuran berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) guna memantau status gizi anak secara langsung.

Perwakilan PT MEG, Fuad Hidayatullah, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung kesehatan anak-anak.

"Anak-anak adalah generasi penerus yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal kesehatan. Melalui program ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi tumbuh kembang anak-anak di wilayah ini. Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan cerdas adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik," ujar Fuad, Senin (20/1/2024).

Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta, baik anak-anak maupun orang tua. Salah satu orang tua peserta, Ibu Yana, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.

"Kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga belajar tentang pentingnya pola makan sehat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut," kata Yana.

Program makan bergizi gratis ini merupakan komitmen PT Makmur Elok Graha dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Rempang. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat di masa depan.

Jakarta -

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan kritik keras pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah untuk masyarakat di Indonesia. Menurutnya, program ini kurang realistis.

Dia menilai kritik bukan berarti bertentangan dengan pemerintah. Megawati menyebutkan sejauh ini kritik yang disampaikannya juga logis dan objektif.

Nah, soal target 3 juta rumah, Megawati mempertanyakan tanah siapa yang mau digunakan untuk membangun jutaan rumah. Cicilan rumahnya juga jadi pertanyaan bagi Megawati, apakah cicilannya bisa sesuai dengan kantong masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah saya ingin tahu cara bangunnya gimana? Tanahe, tanahe sopo? Cicilane piro? Dengan korelasinya apa, perekonomian kita bagaimana sekarang? Kan gitu," sebut Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDI Perjuangan yang disiarkan virtual, Jumat (10/1/2025).

Dia juga mengungkit perannya sebagai Presiden ke-5, saat itu dia berhasil menyelesaikan banyak masalah juga di Indonesia. Artinya, bila dia mengrkitik kebijakan bukan tanpa alasan.

"Jangan lupa saya kan pernah Presiden, semua urusannya selesai kok. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF," sebut Megawati.

Dalam catatan detikcom, Prabowo Subianto memiliki rencana membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah. Program ini dilakukan untuk menekan backlog perumahan di Indonesia.

Pemerintah juga telah menggandeng pemerintah Qatar untuk membantu realisasi target tersebut. Beberapa hari lalu, komitmen investasi Qatar untuk membiayai dan membangun 1 juta rumah di Indonesia baru saja diteken di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

(hal/ara)

sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Depok -

PT Megapolitan Developments Tbk melalui pengacaranya menjelaskan awal mula meminta akses ke warga salah satu perumahan di Cinere, Depok, Jawa Barat, hingga berujung gugatan ke pengadilan. Pihak Megapolitan Developments menegaskan tidak ngotot meminta akses tersebut.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari kantor hukum HPS Lawyers, Maju Posko Simbolon, dalam dokumen hak jawabnya. Maju mengatakan permasalahan hukum yang terjadi awalnya terkait rencana pembangunan perumahan Cinere Golf Residence (CGR) pada tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare). Namun, lahan itu terpisahkan oleh Kali Grogol sehingga menjadi lahan terbagi 2 bidang, yakni 20% di Cinere dan 80% di Pangkalan Jati.

"Sehingga sejak awal perencanaan membangun perumahan CGR tersebut diharuskan adanya pembangunan jembatan yang menghubungkan dua bidang lahan milik klien kami tersebut," ujar Maju, Rabu (18/12/2024).

Dia mengatakan Megapolitan Developments telah mempertimbangkan kondisi jalan di Pangkalan Jati yang hanya 3 meter serta padat penduduk. Menurutnya, jalan di Perumahan Blok A CE jauh lebih lebar, yakni 10 meter, sehingga mudah akses ke jalan raya.

"Sehingga hanya jalan melalui Blok A Cinere Estate (CE) yang aman dan memungkinkan untuk digunakan sebagai akses jalan dalam pembangunan perumahan CGR," ujarnya.

Maju mengatakan kliennya telah berkomunikasi dengan para tergugat yang disebutnya sebagai pengurus perumahan tersebut. Dia menyebutkan kliennya berupaya agar mendapat izin penggunaan jalan untuk proses pembangunan perumahan CGR.

"Dalam upaya-upaya tersebut, klien kami juga menyampaikan berbagai penawaran yang telah diubah beberapa kali mengikuti permintaan para tergugat yang pada pokoknya klien kami bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial atau penawaran bantuan uang tunai untuk digunakan sebagai pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, bahkan klien kami bersedia untuk bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah dipergunakannya jalan Blok A Cinere Estate hingga pembangunan perumahan CGR selesai, selain itu, klien kami juga bersedia untuk menyediakan tim pengamanan selama pekerjaan pembangunan perumahan CGR berlangsung," ujarnya.

Dia mengatakan pembahasan berlangsung Oktober 2021. Pada Oktober 2023, menurut dia, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan di dalam area lahan perumahan CGR.

"Para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan di dalam area lahan perumahan CGR dengan 'alasan keamanan' dan memaksa klien kami untuk berjanji 'tidak membangun jembatan' sebagai suatu 'prasyarat' atau 'harta mati' bagi para tergugat untuk memberikan izin penggunaan jalan dimaksud," ucapnya.

Maju mengatakan, pada 1 Desember 2023, para tergugat menolak karyawan kliennya yang hendak masuk ke CGR. Padahal, menurut dia, kliennya telah memberikan informasi soal jadwal kegiatan para karyawannya.

"Tindakan-tindakan para tergugat di atas, dipandang sebagai suatu tindakan yang menghalang-halangi klien kami untuk melakukan pembangunan perumahan CGR," ucapnya.

Dia mengatakan kliennya sudah bergerak di bidang pembangunan real estate sejak 1976 dan mayoritas lokasi proyeknya berada di Depok. Menurut dia, kliennya telah menjual unit-unit perumahan CGR kepada konsumen.

"Namun akibat tindakan-tindakan para tergugat yang menghalang-halangi klien kami sehingga perumahan CGR sampai saat ini belum terbangun dan klien kami mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat pembatalan yang dilakukan oleh para konsumen," ucapnya.

Dia mengatakan tindakan para tergugat itu yang kemudian membuat kliennya mengambil langkah hukum. Gugatan pun diajukan ke Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2024/PN Dpk.

Kini, gugatan pengembang perumahan CGR telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung setelah melalui proses banding. Para tergugat juga dihukum membayar Rp 40,8 miliar.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," ujarnya.

Alasan Warga Menolak

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh para Tergugat karena penolakan pembangunan perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A perumahan CE dengan alasan keamanan," demikian dikutip dari putusan.

(haf/dhn)

Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran Rp 10 ribu per porsi makan bergizi gratis. Calon gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik Megawati.

Pramono mengatakan dirinya punya program sarapan gratis jika sudah resmi menjabat sebagai gubernur Jakarta.

"Saya akan punya program sarapan pagi gratis," kata Pramono usai bertemu dengan Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2024).

Pramono menegaskan program yang akan dilakukan Pemprov Jakarta jika dirinya sudah dilantik menjadi gubernur ialah memberi makan pagi gratis.

"Iya, sarapan pagi gratis," kata politikus senior PDIP ini.

Pramono sempat menyampaikan gagasannya itu dalam debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu (27/10) lalu. Dia mengatakan program sarapan gratis itu untuk menunjang program makan bergizi gratis yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan anggaran sarapan gratis akan berasal dari APBD Jakarta. Pramono memastikan jika sudah menjabat sebagai Gubernur Jakarta, program yang dijalankan akan selaras dengan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana, untuk itu, kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis, maka kami akan berikan sarapan gratis di pagi hari," kata Pramono dalam debat.

Megawati Minta Anggaran Makan Bergizi Dikaji

Sebelumnya, Megawati buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

(jbr/dhn)

Jakarta -

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi tidak mempermasalahkan harga satuan porsi program makan bergizi gratis. Ia mengatakan baik harga Rp 10 ribu atau Rp 15 ribu tidak jadi masalah selama diberikan sesuai porsinya.

"Memang Rp 10 ribu, Rp 15 ribu, itu semua cukup kalau misalnya kita berikan sesuai porsi," ujar Arief saat ditemui wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Arief memperkirakan pada kisaran harga setiap porsi makan bergizi gratis tersebut cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah. Arief mengatakan dengan biaya itu kebutuhan karbohidrat hingga protein bisa terpenuhi.

"Misalnya, kalau kebutuhan 50 gram beras, kalori, itu nanti bisa jadi 100 gram nasi. Kemudian telur ayam harganya 24 ribu, kalau di supermarket mungkin 30 ribu. Tapi kalau di peternak bisa 22 sampai 24 ribu per kilo, isinya 16. Tinggal dibagi aja satu butir, kadang-kadang bisa 2 ribu. Jadi kalau dihitung masih cukup," tutur Arief menjelaskan.

Menurut Arief, biaya perporsi makan bergizi gratis tidak perlu menjadi polemik. Hal tersebut ia katakan karena biaya itu adalah biaya pangannya saja, tidak termasuk biaya layanan, fasilitas dapur atau transportasi.

"Jadi jangan menjadi polemik, karena niatnya semua baik," ujar Arief.

"Setelah dipelajari juga, memang angka itu hanya angka untuk dalam bentuk makanannya. Kan biaya lain kan ada, biaya lain itu maksudnya membuat fasilitas dapur-dapurnya, satuan pelayanannya, kemudian transportasinya itu kan terpisah, nggak dihitung gitu ya. Jadi satu porsi itu hanya memang makanannya aja," tambah Arief.

Menurur Arief permasalah biaya perporsi makan gizi gratis juga bergantung pada harga pangan dimasing-masing daerah serta darimana bahan pangan dipasok. Menurutnya banyak variabel yang harus dihitung untuk menentukan harga perporsi makan bergizi gratis.

"Hari ini juga tentunya Rp 15 ribu, Rp 10 ribu itu memang kan beda-beda tempat. Jadi pada saat, kalau kami di bidang pangan terlepas dari ini semua, di bidang pangan itu misalnya belinya di supermarket, sama belinya di pasar tradisional akan berbeda," ujar Arief.

"Kemudian kalau langsung bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, pasti harganya bisa lebih baik. Kemudian volumenya kecil dengan volumenya besar akan lebih murah, lebih baik kalau volumenya besar," tambahnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggarkan perporsi makan bergizi gratis Rp 15 ribu. Namun pada awal Desember lalu, Presiden Prabowo menurunkan harganya menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Megawati Kritik Harga Makan Bergizi Gratis

Penurunan harga tersebut sempat menjadi polemik. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik harga perporsi program Makan Bergizi Gratis itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkap Megawati.

(maa/maa)

Jakarta -

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Hero), menjawab usulan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait anggaran program makan bergizi gratis untuk dikaji kembali. Herman Khaeron menilai anggaran terkait program tersebut sudah pas.

"Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini," kata Hero usai menghadiri HUT Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/12/2024).

Hero mengatakan Demokrat akan terus mendukung program yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Ia berharap dengan didorongnya program itu, ekonomi di daerah bisa semakin maju.

"Demokrat mendukung apa yang telah disampaikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI," ujar Hero.

"Dan kita akan sukseskan program makan bergizi gratis betul-betul mencerdaskan bangsa bergulirnya ekomoni di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar," tambahnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

Lihat Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(dwr/taa)

Jakarta -

Waketum Partai NasDem, Saan Mustopa, merespons usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu. NasDem menilai pemerintah pasti memiliki pertimbangan matang dalam menentukan anggaran itu.

"Ya tentu kan gini pemerintah punya banyak pertimbangan lah ya untuk program makan bergizi," kata Saan usai menghadiri Puncak HUT Golkar ke-60 SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Saan menyebut NasDem memberikan dukungan terhadap program yang diusung oleh pemerintah. Ia menilai program makan bergizi gratis sangat baik.

"Tentu NasDem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya, untuk generasi yang akan datang," ucapnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran ,akan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

(dwr/taa)

Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Simak juga Video 'PDIP soal Program Makan Gratis Rp 10 Ribu: Harus Dikaji':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(aik/aik)

JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megwati Soekarnoputri mengkritik anggaran makan bergizi gratis yang hanya dipatok Rp10.000 per anak. Megawati meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung kembali anggaran untuk makan bergizi gratis tersebut.

Hal itu diungkapkan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Mulanya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan setuju dengan program andalan Prabowo itu yakni, makan bergizi gratis. Namun, Megawati menilai, anggaran untuk program itu terbilang rendah.

"Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Bener loh. Tetapi apa? Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung, Rp10.000 toh," tutur Megawati.

Menurut Megawati, anggaran itu kurang, apalagi bahan pangan saat ini sedang alami kenaikan. Untuk itu, Megawati meminta Prabowo, agar bisa meninjau kembali besaran anggaran makan bergizi gratis.

"Apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ujar Megawati yang langsung disambut tepuk tangan dari para peserta.

Lantas, Megawati pun meminta maaf bila harus mengkritik Prabowo. Megawati menjelaskan, kritik itu dilakukan lantaran anggaran makan bergizi gratis tak cukup.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapat apa toh? Lho opo yo Bu yo, paling tempe. Iya lha, karena saya bisa masak," tandasnya

Jakarta -

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengklaim memiliki pemahaman yang sama dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri soal soal Anies Baswedan. Pemahaman yang sama tersebut, kata Ara, menjadi alasan PDIP urung mengusung Anies di Pilgub Jakarta 2024.

"Saya yakin Ibu Mega pada akhirnya tidak memilih Anies karena pandangannya sama kayak saya. Kan Anies sempat digadang-gadang mau jadi calon gubernur dari PDI. Betul ya? Karena Ibu Mega memahami apa yang saya pahami," kata Ara dalam acara Survei Indikator Politik di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Eks kader PDIP ini menilai akar rumput partai berlambang banteng itu tak akan memilih Anies. Ia menyebut hal itu menjadi alasan Megawati tak jadi mengusung Anies meski elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu tinggi.

"Pemahamannya sama, bahwa grassroot-nya PDI Perjuangan itu tidak memilih Pak Anies, karena secara ideologi berbeda. Dan itu saya memahami pandangan Ibu Mega itu. Makanya walaupun elektabilitasnya Anies tinggi, tetapi tidak (diusung), makanya waktu itu tidak hanya mencalonkan karena soal elektabilitas," ujarnya.

Menurut Ara, Pramono juga harus memiliki pemahaman yang sama. Menurutnya Megawati sudah mempertimbangkan panjang hal ini.

"Soal elektabilitas, Anies waktu itu jauh di atas Ridwan Kamil, apalagi Pramono. Jadi pertimbangan waktu itu karena Ibu Mega memahami itu, memahami bahwa grassroot dari PDI, akar rumput PDI itu tidak memilih Anies. Karena itu proses sudah panjang," tutur Ara.

Dia menilai Pramono lupa akan pemahaman tersebut. Ara pun hendak mengingatkan Pramono.

"Nah yang saya mau sampaikan ini sebenarnya pandangan saya sama Ibu Mega sama. Makanya Ibu Mega walaupun elektabilitas Anies tinggi, tetapi tidak mencalonkan. Tidak mencalonkan Anies. Kalau semata-mata pertimbangannya elektabilitas, harusnya sudah dicalonkan. Nah, sekarang mungkin Pramono lupa itu, baru saya ingetin sekarang tapi nggak apa," tambahnya.

Ara sebelumnya menyampaikan terima kasih lantaran Anies sudah mendukung Pramono dan Rano Karno (Si Doel). Ia yakin kaum non-muslim akan beralih dari Pramono dan Doel, usai Anies mendeklarasikan dukungan.

"Saya terima kasih. Kalau Anies mendukung Pram, itu dari segi kompetitor politik saya mengerti ini bagus. Karena soal ideologi dan soal itu itu sudah berbedanya sudah berbeda. Sudah terlalu jauh. Ridwan Kamil sudah mengalami itu dengan PKS. Saya juga fair pemilih Ridwan Kamil itu yang non-muslim juga agak sulit menerima wakil daripada PKS. Itu faktanya juga. Saya pun non-muslim. Jadi saya tahu itu," kata Ara.

Ia menyebut ketidaksukaan atas Suswono sebagai pendamping RK sudah terjadi berbulan-bulan lalu dan bisa dinetralisir kan. Namun, hal ini berbeda dengan dukungan Anies ke Pramono-Doel yang berlangsung baru-baru ini.

"Karena ridwan Kamil sama Suswono itu sudah 3-4 bulan lalu. Tetapi Anies mendukung Rano Karno dan Pramono, mungkin 2 minggu ini jadi itu, terjadinya baru sekarang. Makanya trennya turun karena menurut saya, sekarang itu kan analisa ya, kalau nggak saya nggak bisa bikin hari ini 5 acara di basis-basis non-muslim," imbuhnya.

(dwr/aud)