Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengaku prihatin setelah 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami keracunan setelah santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nurhadi meminta agar vendor penyedia MBG diaudit secara menyeluruh.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Nurhadi menyebutkan peristiwa keracunan massal lantaran MBG menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia berharap ada evaluasi setelah kejadian ini.

"Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat. Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan," ujar Nurhadi.

Komisi IX DPR disebut akan meminta penjelasan resmi dari BGN yang merupakan mitra kerja pihaknya. Nurhadi ingin penyebab keracunan makanan itu diusut tuntas.

"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," ungkapnya.

DPR RI mendorong pemerintah daerah dan dinas kesehatan untuk aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah. Nurhadi berharap program MBG ke depan bisa berjalan dengan lancar.

"Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab," katanya.

Diketahui, keracunan massal menimpa siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 78 pelajar, termasuk beberapa guru, mengeluhkan gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (21/4).

Simak juga Video: Cak Imin Minta Kemenkes Usut Penyebab Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dinas Kesehatan (Dinkes) Karangasem membentuk tim pengawasan keamanan pangan (TPKP). Tim ini dibentuk untuk memastikan seluruh tahapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu berjalan dengan aman dan lancar.

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan bahwa pembentukan tim tersebut sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Tim tersebut bertugas di dapur sehat dan juga di masing-masing sekolah.

"Untuk di dapur sehat, tim ini bertugas mengecek secara menyeluruh terhadap bahan serta makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh para siswa," kata Pertama, Selasa (14/1/2025).

Dia menegaskan, seluruh bahan makanan yang digunakan diawasi secara teliti, mulai dari proses mencuci, pembersihnya, hingga proses memasak. Tim yang ditugaskan tersebut juga sudah terlatih.

Selain di dapur sehat, tim tersebut juga bertugas melakukan pengawasan di masing-masing sekolah yang menerima program makan bergizi gratis di Kabupaten Karangasem. Tugasnya juga hampir sama, yakni mengecek apakah makanan yang sampai masih segar atau tidak, hingga kelayakan konsumsi.

"Tim ini bergerak setiap hari, supaya program makan bergizi gratis benar-benar berjalan dengan baik dan lancar," ujar Pertama.

Adapun program MBG di Kabupaten Karangasem mulai dirilis pada Senin (13/1/2025) dengan menyasar 18 sekolah mulai dari tingkat PAUD-SMA/SMK dengan total 2.838 siswa.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin (9/1/2025). Tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan soal menu dalam MBG.

Apakah menu MBG sudah sesuai dengan kebutuhan gizi siswa? Menurut dosen gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh SK MKes beberapa di antaranya belum sesuai dengan pedoman Isi Piringku.

Isi Piringku adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkampanyekan konsumsi makanan yang sesuai gizi seimbang. Isi Piringku juga memuat ajakan konsumsi delapan gelas air sehari, aktivitas fisik hingga mencuci tangan dengan sabun.

"Kemarin saya dapat kiriman contoh menu Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo. Jika dilihat sekilas, nampak belum memenuhi Isi Piringku. Tidak ada sayuran, lauk meski dengan protein hewani pun, secara kuantitas terlalu sedikit, begitupun buahnya. Secara kuantitas belum memenuhi 40 persen total kalori sehari, dan secara kualitas pun masih belum sesuai," ujarnya dilansir dari laman Unair, Kamis (9/1/2025).

MBG Harusnya Beragam, Seimbang dan Aman

Lebih lanjut Lailatul mengatakan makan bergizi harus punya prinsip beragam, seimbang, aman dan sesuai kebutuhan. Isi menu MBG harus mencakup protein, lemak, vitamin, mineral hingga serat.

"Makan bergizi yang baik seharusnya memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang. Baik karbohidrat, protein, lemak, dan terpenuhinya kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan air," katanya.

Mengapa Tak Ada Susu dalam Menu MBG?

Selain soal keseimbangan gizi dalam makanan di menu MBG, masyarakat juga mempertanyakan ketidakhadiran susu. Padahal susu punya kandungan kalsium, vitamin D, vitamin A, zat besi, dan protein.

Namun, Lailatul menilai fungsi susu bisa digantikan oleh makanan lain. Misalnya yogurt, keju, telur, dan lain-lain.

"Sebagai alternatif lain, perlu disiapkan misalnya produk olahan susu seperti yogurt atau keju, sumber nabati yang kaya kalsium. Seperti tempe, sayuran hijau, ataupun sumber hewani seperti ikan teri, sarden, telur, dan daging ayam," tuturnya.

Program MBG Perlu Dievaluasi secara Berkelanjutan

Lailatul berpendapat perlu adanya evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap MBG. Evaluasi bisa melihat proses, input, output, dampak dan evaluasi keberlanjutan.

"Mulai dari jumlah siswa yang mendapatkan makanan apakah sudah sesuai dengan sasaran, kandungan gizi pada menu berdasarkan pedoman Isi Piringku. Kemudian tingkat penerimaan siswa terhadap rasa dan variasi makanan, kepuasaan guru, siswa, dan orang tua, dan tingkat keluhan terkait dengan distribusi makanan," urainya.

Lalu hal yang tak kalah penting adalah evaluasi mengenai kuantitas MBG. Perlu didata juga jumlah makanan termakan, terbuang, dan jumlah siswa yang makan.

Untuk melihat dampak MBG, menurut Lailatul ada tiga aspek yang bisa jadi komponen pengukuran yakni status gizi pada anak, prestasi akademik dan kesehatan serta kesadaran gizi.

Video: Susu Tak Wajib di Menu Makan Bergizi

Video: Susu Tak Wajib di Menu Makan Bergizi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna perluasan akses ke nutrisi yang baik bagi ibu-ibu serta para balita yang kekurangan gizi.

"Kalau bisa, makanannya juga standar dibuat oleh mereka. Karena mereka kan membuat makanan untuk yang sehat. Kita butuhnya makanan untuk yang sakit, kurang gizi. Itu juga sudah kita kerja sama," kata Budi usai acara pelepasan Peserta Fellowship Kardiointervensi ke China dan Jepang di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan terkait pertanyaan awak media tentang peran Kemenkes dalan Program Makan Bergizi Gratis. Dia menjelaskan, terkait program itu, pihaknya dan BGN bekerja sama dalam menentukan standar gizi yang diberikan.

"Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas," kata dia menambahkan.

Adapun terkait penjajakan kerja sama untuk perluasan akses gizi, katanya, dia berharap inisiatif tersebut dapat menyehatkan masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Ahad, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, sejumlah menteri antara lain Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Ada juga Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta dioperasikan, seperti SPPG Halim yang melayani 2.953 siswa, SPPG Susukan Ciracas, Jakarta Timur untuk 3.055 siswa, dan SPPG Pal Merah Jakarta Barat untuk 2.987 siswa.*

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025