Bisnis.com, CIBITUNG — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk menambah unit rumah subsidi bagi pekerja industri media atau jurnalis.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan akan ada 2.000 rumah tambahan dari program awal hanya berjumlah 1.000 unit. Sehingga, total ada 3.000 rumah subsidi bagi jurnalis.

“Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau. Harapannya tentu wartawan itu juga mengawasi di perumahan masing-masing,” kata Meutya dalam penyerahan kunci rumah kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Selasa (6/5/2025).

Meutya menyampaikan bahwa saat ini tercatat sekitar 70.000 wartawan belum memiliki rumah yang layak.Dengan adanya program ini, sambungnya, pemerintah ingin memastikan kehidupan para jurnalis lebih sejahtera.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan Program rumah subsidi untuk pekerja media bukan hanya tentang tempat tinggal, melainkan juga penguatan peran media dalam demokrasi.

“Dengan hidup yang lebih sejahtera, insan pers diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, menjaga independensi, dan terus menjadi pilar penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,” ujarnya.

Selain di Cibitung, penyerahan kunci dan proses pemberkasan kredit pemilikan rumah juga berlangsung di Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.

Bagian dalam rumah subsidi bagi jurnalis di di Perumahan Gran Harmoni Cibitung / BISNIS - Lukman Nur Hakim

Program itu merupakan realisasi dari komitmen pemerintah untuk mencapai target tiga juta rumah sebagai program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, karyawan industri media yang memenuhi syarat akan mendapatkan kesempatan memiliki rumah dengan skema pembiayaan terjangkau, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberpihakan negara tidak boleh hanya menjadi slogan.

Dirinya menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan 350.000 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terus berupaya memberikan keringanan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Hari ini kita buktikan, negara bukan hanya hadir, tapi benar-benar berpihak,” ucap Sirait.

Menilik spesifikasinya, rumah bersubsidi bagi wartawan bertipe 27 dan luas tanah sebesar 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan halaman atau carport.

Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung kesejahteraan wartawan melalui program rumah bersubsidi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan masih banyak wartawan di Indonesia belum memiliki rumah layak.

"Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak," kata Meutya saat peluncuran program rumah untuk karyawan industri media, di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Menurut Meutya yang juga pernah menjadi jurnalis memahami perjuangan insan media dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi, namun kerap kali melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

Ia mengapresiasi atas inisiasi program Kementerian PKP dan juga kolaborasi lintas sektor mencakup BP Tapera, BTN, BPS, Dewan Pers dan pengembang yang bertujuan memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para jurnalis. Program ini juga dirasa sebagai bukti nyata bahwa negara hadir sebagai mitra, yang juga peduli kebutuhan insan media.

"Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden Prabowo tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri PKP) didetailkan dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki rumah yang layak," ucapnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota program ini menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

"Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) menjadi 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga mengawasi, jadi perumahan masing-masing kalau memang ada masukan untuk pemerintah khususnya Kementerian PKP terbuka sangat lebar untuk diberikan kritikan konsultif masukkan untuk kita perbaiki terus program ini," jelasnya.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan apresiasi kepada Grab Indonesia dan OVO atas dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Kedua platform digital ini berkomitmen untuk memastikan kesuksesan program yang bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya dalam siaran pers yang dikutip dari laman komdigi.go.id, Selasa (24/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam pertemuannya dengan perwakilan Grab Indonesia dan OVO, Senin (23/12/2024).

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk memperluas akses kepada makanan bergizi, dengan fokus utama pada anak-anak sekolah di daerah-daerah yang membutuhkan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem digital yang dapat memberikan dampak sosial yang positif.

Pada kesempatan yang sama, Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menjelaskan bahwa Grab telah menguji coba program tersebut di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan (Kabupaten Minahasa).

Program tersebut mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah yang terlibat.

"Program ini kami jalankan sesuai dengan arahan Menkomdigi, dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," kata Neneng.

Sementara itu, President Director OVO Karaniya Dharmasaputra menjelaskan bahwa teknologi digital memegang peran kunci dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.

"Kami berkomitmen untuk mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan dengan cara yang transparan dan efisien," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Meutya Hafid juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomdigi) siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak daerah yang membutuhkan," tuturnya.

Grab Indonesia dan OVO mendukung arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.
Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial.

Dalam pertemuannya dengan Grab Indonesia dan OVO, Meutya menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi kedua platform dalam program ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah.

"Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Meutya.

Sementara itu Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan pihaknya telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

"Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," ungkap Neneng.

Di sisi lain, President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra mengatakan teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

"Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien," jelas Karaniya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng perusahaan platform digital untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial

Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menteri Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah dan Kemkomdigi menyatakan kesiapannya menjadi penghubung dalam upaya ini.

“Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan,” tegas Meutya.

Perwakilan dari perusahaan platform digital Neneng Goenadi menjelaskan bahwa pihaknya telah menguji coba program ini di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

“Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi,” ungkap Neneng.

Sementara itu perwakilan dari perusahaan platform digital lainnya Karaniya Dharmasaputra menambahkan bahwa teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

“Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien,” ucap Karaniya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025 dan merupakan bagian dari agenda prioritas.

Program tersebut menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Tujuannya untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024