Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil laporannya menunjukkan Ara mempunyai koleksi properti dengan total nilai mencapai Rp 393,2 miliar.

Dengan jabatan menteri, Ara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk periode 2024 pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan LHKPN, diketahui Ara mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp 1,55 triliun. Sebagian kekayaannya berupa properti dengan total nilai Rp 393.261.530.000 atau Rp 393,2 miliar.

Ara memiliki 40 properti berbentuk tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat hingga Toba Samosir. Berikut ini daftar properti milik Ara.

1. Tanah Seluas 590 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 66.847.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.237.500.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.468.550.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/85 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.193.621.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/48 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA, Rp 106.216.000

6. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 291.491.000

7. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 209.766.000

8. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 292.545.000

9. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, WARISAN Rp 468.072.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 2.528.007.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 832.304.000

12. Tanah Seluas 9395 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.064.454.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.798.466.000

14. Tanah Seluas 372 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.700.226.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 425 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp 2.012.739.000

16. Tanah Seluas 21354 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 625.132.000

17. Tanah Seluas 2980 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 307.043.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/59 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 409.497.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/235 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 1.188.572.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 906.631.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/203 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 3.181.309.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/544 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 4.515.152.000

23. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

24. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

25. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

26. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

27. Tanah dan Bangunan Seluas 493 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR, HASIL SENDIRI Rp 137.368.000

28. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/68 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 378.421.000

29. Tanah Seluas 5520 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 85.008.000

30. Tanah Seluas 93 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 284.292.000

31. Tanah dan Bangunan Seluas 909 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 45.000.000.000

32. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/88 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 813.684.000

33. Tanah dan Bangunan Seluas 1991 m2/1137 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.000

34. Tanah Seluas 5323 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 81.974.000

35. Tanah Seluas 2125 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 32.725.000

36. Tanah Seluas 7620 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 18.348.000

37. Tanah dan Bangunan Seluas 923 m2/425 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 28.385.297.000

38. Tanah Seluas 1002 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 9.782.025.000

39. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m2/361 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 28.000.000.000

40. Tanah Seluas 7575 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 858.248.000

Selain aset properti, kekayaan Ara juga terdiri dari kendaraan bermotor mewah. Total nilai kendaraannya Rp 7.652.701.000, ini rinciannya.

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 641.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 325.000.000

3. MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000

4. MOBIL, MERCEDEZ MAYBACH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 3.500.000.000

5. MOBIL, MERCEDEZ BENZ E 240 AT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp 110.000.000

6. MOBIL, LEXUS LEXUS Tahun 2018, WARISAN Rp 500.000.000

7. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 1.050.000.000

8. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp 326.701.000

Selain itu, Ara juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 33.919.457.123, surat berharga senilai Rp 900.223.551.910, kas dan setara kas senilai Rp 65.555.580.924, dan harta lainnya dengan nilai mencapai Rp 163.211.238.714.

Di sisi lain, ia tercatat mempunyai utang sebesar Rp 9.792.150.015. Dengan begitu, total harta kekayaan Ara sebesar Rp 1.554.031.909.656 atau Rp 1,55 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah sedang menyediakan perumahan untuk masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah penjara menjadi perumahan.

Ara menjelaskan rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategis di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Pesan itu disampaikan Ara dalam acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat.

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Di samping itu, Komisaris BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho melaporkan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam kegiatan yang sama.

Selama pemerintahan Prabowo hingga Senin (21/4) rumah dari proses bangun, sudah akad sampai dengan realisasi, totalnya 149.631 unit. Sementara itu, mulai 1 Januari 2025 sampai 21 April 2025 total rumah subsidi yang sudah proses bangun sampai realisasi ada 107.838 unit rumah.

"Total penyaluran FLPP dari 1 Januari sampai dengan 21 April sudah di angka 68.548 unit rumah, Pak (Menteri PKP). Ini kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kurang lebih naiknya 1.000 persen lebih," kata Heru.

Heru mengatakan tahun lalu realisasi FLPP pada periode yang sama sekitar 5 ribu unit. Ia memperkirakan kenaikannya pada tahun ini mencapai 1.100 persen.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Mereka mau mendiskusikan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pantauan detikcom di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025), Ara lebih dulu datang pada pukul 14.03 WIB. Gus Ipul menyusul pada pukul 14.22 WIB.

Gus Ipul mengatakan datang untuk mendiskusikan DTSEN dengan pihak KPK. Dia mengatakan Kemensos ingin menggunakan data itu.

"Sama Pak Ara (Maruarar), lagi diskusi aja soal data-data DTSEN yang baru. Soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu. Ya kan di DTSEN data tunggal sosial ekonomi yang baru," kata Gus Ipul di gedung KPK.

Dia mengatakan pihaknya sedang melakukan uji lapangan terkait DTSEN. Diskusi dengan KPK dilakukan agar data yang ada dapat digunakan untuk membuat program tepat sasaran.

"Nah, sekarang sedang kita uji petik di lapangan atau cross-check, nah ini kita mau konsultasi, untuk bagi pakainya, untuk macam-nya supaya nanti pensasaran kita tepat," ucapnya.

Anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pertemuan itu juga membahas pencegahan korupsi di beberapa program pemerintah.

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Sosial, Komisioner BP Tapera, dan Kepala BPS. Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," ujar Budi.

Simak jugaVideo: Rencana Sinkronisasi Data Tunggal Kesejahteraan Sosial

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi menjadi ketua komite tabungan perumahan rakyat (Tapera). Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

Keputusan tersebut dibuat untuk menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Berikut ini merupakan informasi mengenai keanggotaan komite Tapera terbaru.

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua dan anggota
• Menteri Keuangan sebagai anggota
• Menteri Ketenagakerjaan sebagai anggota
• Dr. Frederica Widyasari Dewi S.E., M.B.A., Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota
• Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai anggota.

Melalui keputusan ini juga disebutkan bahwa Vincentius Sonny Loho, MPM., diberhentikan dengan hormat dari anggota komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, terhitung mulai 14 Juni 2023. Masa jabatan anggota komite Tapera dari unsur profesional akan melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023, Komite Tapera adalah pejabat yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tabungan perumahan rakyat. Komite Tapera terdiri dari ketua, anggota, dan profesional.

Dilansir dari situs resmi Badan Pengelola Tapera, komite Tapera berfungsi sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tapera. Berikut ini tugas dari komite Tapera.

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
• Melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.
• Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden.
• Sebelumnya, ketua komite Tapera dipegang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki Hadimuljono.

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Pria yang akrab disapa Ara itu mengingatkan agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. "Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," ujarnya dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia menjelaskan program rumah subsidi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas.

"Minggu depan saya rapat dengan komisi V. Tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Ara mengatakan pemerintah harus membuat skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Kementerian PKP, dia berujar, tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program FLPP.

Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," imbuhnya.

Larang Pembangunan di Lahan Pertanian

Kementerian PKP, Ara berujar, memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan sehingga pembangunan perumahan di atas lahan pertanian produktif dilarang.

"Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," pungkasnya.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Rusunawa Griya Cipta Kedaung, Kota Tangerang, Banten. Rusun itu dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Tangerang.

Rusun tersebut dibangun dengan anggaran Rp 45,3 miliar. Isinya ada 70 unit hunian dengan kapasitas 230 orang.

"Tadi di sini kita tanya, luar biasa ya ketemu dengan ibu pemulung satu orang, kamarnya tiga. Ada bapak tadi juga kamarnya tiga kerjanya pemulung. Dia bekerja untuk nyekolahkan anaknya bapak itu. Saya rasa luar biasa ya. Pemulung bisa dapat rumah susun," kata Maurar Sirait saat meresmikan rusun di Kedaung, Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menteri yang dipanggil Ara itu menceritakan bahwa pemulung itu bahagia bisa mendapatkan hunian yang layak di Rusun Kedaung. Semua fasilitas utamanya dapat digunakan dengan baik.

"Hari ini saya bahagia bersama Pak Mendagri, karena lihat pemulung ngomong sendiri ada tiga tadi, bisa dapat kesempatan rumah susun yang sangat baik. Airnya bagus, kemudian juga fasilitasnya baik. Tinggal tadi, izin Pak Wali Kota, mohon keamanan warga disini supaya warganya aman," ungkap Ara.

Menurutnya program rusun untuk MBR ini adalah kebijakan yang pro rakyat. Dia berharap semakin banyak program pro rakyat yang dicanangkan pemerintah.

"Saya pikir inilah kerakyatan dan pro rakyat yang dimaksud oleh Presiden Prabowo dan kami pembantunya Pak Mendagri dan saya dan semua teman-teman Kabinet Merah Putih harus menjalankan program yang pro rakyat, yang nyata di lapangan," ucap dia.

Ara melanjutkan, beberapa waktu lalu dia melaksanakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Serang, Banten. Katanya, di sana banyak MBR yang mendapat manfaat dari program-program yang sudah dijalankannya.

"Saya pikir kalau dua minggu lalu saya di Serang ngasih tukang jual ayam, mi bakso sama tukang jual sayur, pegawai Alfamart bisa nyicil rumah di serang. Ya kurang lebih tiga minggu lalu saya di sana," katanya.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja (kunker) perdana ke Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketum DPP Gelora itu tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Minggu (22/12/2024) sore.

"Kedatangan Wamen PKP dalam rangka meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Muhktar Landa, kepada detikBali, Minggu malam.

Muhktar mengungkapkan Fahri Hamzah akan meresmikan rumah layak huni di Kelurahan Rabadompu Barat dan Kelurahan Paruga Senin (23/12/2024) besok. Selain itu, Fahri juga dijadwalkan akan meninjau perumahan khusus Apernas di Kelurahan Sambinae.

"Ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Bima," imbuh Muhktar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk, menyebutkan ada 13 unit rumah layak huni yang akan diresmikan Fahri di Kelurahan Rabadompu Barat. Sementara, di Kelurahan Sambinae sebanyak 23 unit.

"Kami berharap Wamen dapat memperjuangkan penambahan unit rumah layak huni di Kota Bima," harap Faruk.

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mendukung penuh program penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan dukungan tersebut dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah pertahun. Khususnya selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami mendukung penuh program penghapusan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendukung program 3 juta rumah pertahun pemerintah pusat," kata Risnandar, Rabu (27/11/2024).

Risnandar mengungkap penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil. Kebijakan ini dapat membuat harga rumah menjadi turun dan terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

Tak hanya itu saja, sebelumnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perwako Nomor 16 Tahun 2022 telah memberikan stimulus sebesar 25% dari BPHTB terutang khusus untuk objek Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Selain itu dalam mendukung program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) Pemerintah Kota Pekanbaru telah ikut memberikan stimulus berupa pengurangan BPHTB 100% bagi nilai jual objek pajak (NJOP) sampai Rp 250 juta.

Diskon 50% untuk NJOP diatas Rp 250 juta sampai Rp 500 Juta. Termasuk diskon 25% untuk NJOP diatas Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar.

Khusus menindaklanjuti SKB 3 menteri ini, Risnandar memastikan akan mengawal dengan ekstra agar penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat ditunaikan secepatnya. Sehingga SKB dapat dilaksanakan serta disosialisasikan tidak lewat akhir tahun ini.

"Sebagai bentuk keseriusan, kami akan kawal penerbitan regulasi turunannya berupa Peraturan Wali Kota, agar manfaat ini dapat dirasakan secepatnya oleh masayarakat kota Pekanbaru," tegasnya.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Pengembang tengah berbahagia mendengar kabar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah resmi dihapus. Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut sudah dilakukan hari ini.

Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang sudah mengesahkan SKB terkait penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

"Dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo melalui Menteri PKP memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan BPHTB dan ini sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah," ujar Junaidi kepada detikProperti, Senin (25/11/2024).

Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan program 3 juta rumah dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung program pemerintah untuk memenuhi rumah bagi masyarakat menengah bawah.

"Selanjutnya kami menunggu blueprint 3 juta rumah, sehingga kami bisa seiring, seirama, dan sejalan apa yg dimau pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya di bidang perumahan untuk masyarakat MBR," ucapnya.

Sebagai informasi, penghapusan retribusi PBG dan BPHTB sudah ditetapkan hari ini melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB). Surat tersebut disahkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Adapun peraturan tersebut akan mulai berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Tito mengatakan pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito.

Tito menambahkan jika aturan ini sudah berlaku, maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Maruarar Sirait, politisi Gerindra yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Berada dalam kabinet baru Presiden Prabowo, harta kekayaan Maruarar Sirait menjadi perhatian publik.

Pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 tersebut memiliki perjalanan karir politik yang cukup panjang, bahkan ia merupakan salah satu eks politikus senior partai PDI-P.

Selama empat periode, Maruarar Sirait aktif dalam parlemen pemerintahan yakni menduduki bangku anggota DPR RI di Komisi XI yang bertanggungjawab dalam bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Tidak hanya berada di dunia politik, Maruarar Sirait terpilih menjadi Manager Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Unpar Bandung dan Komisaris Utama PT Potenza Sinergi.

Sebagai Mantan Ketua Streering Committee Piala Presiden tahun 2015-2019, Maruarar pernah diberi kepercayaan oleh Erick Thohir menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola pada tahun 2023.

Harta kekayaan Maruarar Sirait

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Maruarar Sirair melaporkan data total harta kekayaannya sebesar Rp85.803.512.722 atau sekitar Rp85 miliar. Aset terbesar yang dimiliki Maruarar terdiri dari 31 tanah dan bangunan yang mencapai Rp74 miliar.

Selengkapnya, berikut ini adalah rincian dari total harta kekayaan Maruarar Sirait sesuai data LHKPN pada tanggal penyampaian 29 April 2020 periodik 2019.

1. Tanah dan bangunan: Rp74.478.386.200

• Tanah seluas 590 m2 di Kab/Kota Tangerang, hibah tanpa akta Rp142.500.000
• Tanah seluas 200 m2 di Kab/Kota Bandung, hasil sendiri Rp1.125.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 205 m2/90 m2 di Kab/Kota Bandung, hasil sendiri Rp1.289.565.000
• Tanah dan bangunan seluas 167 m2/85 m2 di Kab/Kota Bandung, hibah tanpa akta Rp1.068.235.000
• Tanah dan bangunan seluas 328 m2/48 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp62.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 569 m2/596 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp4.524.695.000
• Tanah dan bangunan seluas 525 m2/207 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp2.724.750.000
• Tanah seluas 208 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp84.272.000
• Tanah seluas 484 m2 di Kab/Kota Toba Samosir, warisan Rp190.696.000
• Tanah seluas 675 m2 di Kab/Kota Toba Samosir, warisan Rp265.950.000
• Tanah seluas 1080 m2 di Kab/Kota Toba Samosir, warisan Rp425.520.000
• Tanah dan bangunan seluas 180 m2/68 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1.874.828.000
• Tanah dan bangunan seluas 560 m2/36 m2 di Kab / Kota Bogor, hasil sendiri Rp436.320.000.

• Tanah seluas 9395 m2 di Kab/Kota Tangerang, hibah tanpa akta Rp354.755.200
• Tanah dan bangunan seluas 502 m2/250 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan , hibah tanpa akta Rp2.152.500.000
• Tanah seluas 372 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1.259.500.000
• Tanah dan bangunan seluas 425 m2/66 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1.297.443.000
• Tanah seluas 9027 m2 di Kab/Kota Humbang Hasundutan, hasil sendiri Rp2.360.000.000
• Tanah seluas 2980 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang, hasil sendiri Rp521.500.000
• Tanah dan bangunan seluas 75 m2/59 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp362.375.000
• Tanah dan bangunan seluas 91 m2/235 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang, hasil sendiri Rp4.073.654.000
• Tanah dan bangunan seluas 68 m2/182 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang , hasil sendiri Rp5.397.122.000
• Tanah dan bangunan seluas 448 m2/203 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang , hasil sendiri Rp5.500.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 136 m2/544 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Pusat , hasil sendiri Rp6.109.626.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp6.800.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp7.550.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp6.800.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp6.800.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 557 m2/80 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp2.460.975.000
• Tanah dan bangunan seluas 493 m2/72 m2 di Kab/Kota Kota Pematang Siantar, hasil sendiri Rp124.880.000
• Tanah dan bangunan seluas 65 m2/68 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp339.725.000

• Mobil, Fotton Ambulance tahun 2012, hasil sendiri Rp94.500.000
• Mobil, Toyota Alphard tahun 2017, hasil sendiri Rp713.775.000
• Mobil, Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri Rp344.000.000

Total harta kekayaan (harta-hutang) Rp85.803.512.722

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI

Jakarta (ANTARA) - Maruarar Sirait terpilih menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Maruarar Sirait, S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

Berdasarkan pengumuman tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI. Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Pemilihan Maruarar Sirait oleh Presiden Prabowo untuk mengisi pos Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kemungkinan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama menteri yang berada dalam kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah nama menteri didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan kabinet merah putih 2024," kata Presiden Prabowo.

Adapun jumlah menteri dan kepala badan yang diumumkan mencapai 53 orang, sedangkan wakil menteri yang diumumkan berjumlah 56 orang. Pengumuman tersebut dilakukan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024