Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie buka suara soal rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa masuk dalam sektor perumahan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," kata Fahri dikutip dari detikProperti.

Terkait hal itu, Budi Arie mengatakan Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

"Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa," kaga Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi.

"Sudah, secara informal kita sudah bicara," jelas dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait peranan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan, Budi Arie menerangkan tergantung pada skemanya nanti. Saat ini, pihaknya tengah fokus pada pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih selama satu bulan ke depan.

"Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kita fokus dulu ke pembentukan ini sampai akhir Juni, awal Juni," imbuh Budi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih nantinya akan menjadi pemasok dalam program Makan bergizi Gratis (MBG). Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan sebanyak 80.000 kopdes.

Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

Dalam Inpres tersebut, disebutkan lewat poin ketujuh angka 15 tentang penugasan untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dijelaskan, Kepala BGN melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis melalui Kopdes Merah Putih.

"Kalau di Inpres itu, pemasok MBG adalah Kopdes Merah Putih," kata Budi ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Budi mengatakan, proses administrasi untuk pembentukan kelembagaan badan Kopdes Merah Putih terus digeber. Kementerian Koperasi juga tengah dalam proses melakukan simulasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk realisasi kopdes.

Di samping itu, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Kajian tengah dilakukan untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

Budi mengatakan, ditargetkan segala proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes akan rampung akhir Juni 2025, sehingga pembangunannya di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai. Diperkirakan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per kopdes.

"Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud," ujar Budi.

"Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia," sambungnya.

Kementerian Koperasi berharap agar para petani susu sapi bisa mandiri dan bisa membuat produk turunan di kampung. Mereka juga diharapkan bisa menyuplai kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkap Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop RI, Panel Barus saat berkunjung ke peternak sapi perah KTSP Bojong 3 di Cisurupan, Garut pada Jumat, (14/3/2025).

"Mimpinya, suatu saat melalui koperasi, penginnya punya teknologi pasteurisasi. Sehingga bisa proses dulu dan dibuat produk turunannya di sini," kata Barus kepada wartawan.

Barus menjelaskan, selain bisa mandiri dengan bisa melakukan pengolahan langsung di peternakan, para petani susu sapi yang bernaung di bawah Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan bisa menyuplai stok untuk program MBG.

"Tapi memang di sini kapasitas produksinya masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan. Masih di angka 6,5 ribu liter per hari," kata Barus.

"Untuk satu kecamatan juga tidak akan cukup. Bayangkan kalau ada 10 ribu penerima manfaat, dikali 200 Ml, sudah berapa yang dibutuhkan," ucap Barus menambahkan.

Saat ini para peternak sapi perah di Kabupaten Garut sendiri kebanyakan masih menjual susu sapi mereka ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta.

Barus menambahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya akan melancarkan sejumlah strategi. Pertama, mendampingi para peternak sapi untuk merapikan koperasi yang menaunginya.

"Artinya, regulasi, peraturan kita lakukan pendampingan hingga pembentukan ke notaris. Harus beres secara kelembagaannya," kata Barus.

Kemudian, kata Barus, pihaknya akan mendorong koperasi untuk bisa representatif dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta permodalan yang menunjang.

"Habis itu, kita dampingi, supaya usahanya bisa berjalan sustain, dan menguntungkan masyarakat di desa," pungkas Barus.

Harapan Berjaya Lewat Kopdes Merah Putih

Di hadapan para pengurus koperasi dan tokoh masyarakat setempat, Panel berbicara mengenai program Koperasi Desa Merah Putih, yang disebutnya memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

"Koperasi tidak hanya sebagai sarana ekonomi. Tetapi juga, sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dan keberlanjutan di tingkat desa," katanya.

Panel mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi banyak dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan pelaku koperasi di Desa, hingga Pemkab Garut. Mereka berharap banyak agar perekonomian desa bisa melesat dan berkembang.

Menurut Panel sendiri, Kabupaten Garut punya segudang potensi yang bisa menyejahterakan masyarakat. Sebab, Garut memiliki potensi alam yang dianggap luar biasa.

"Potensi ekonominya besar. Ada pariwisata, kentang, alpukat, dan kopi Arabica khas dan enak," katanya.

Dalam kunjungannya ini, Panel mengunjungi sejumlah tempat di Cisurupan. Mulai dari Kedai Kopi Aceng yang legendaris, objek wisata alam Nangklak Jaya, hingga peternakan sapi kerah di Desa Balewangi.

Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, Panel berharap agar gerakan ini bisa mendorong pemberdayaan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, hingga memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan ekonomi desa maju dan mandiri.

"Kami sekarang berkonsentrasi untuk mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi topik perbincangan di level masyarakat desa, agar partisipasi dan ownership warga desa terbangun terhadap Kopdes ini," pungkas Panel.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Indonesia siap menggelar "karpet merah" (simbol penghormatan atau eksklusivitas) kepada rakyat dan investor di sektor perumahan.

“Negara ini bisa membuat karpet merah untuk rakyat kecil. Sama seperti yang dikatakan Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rakyat harus diberikan karpet merah, bukan karpet hitam. Kami memastikan bahwa regulasi yang ada berpihak kepada kepentingan rakyat dan memberikan kepastian bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan perumahan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dia juga mengajak para investor untuk berperan aktif dalam pengembangan perumahan berkelanjutan. Ara menegaskan bahwa kepercayaan publik dan stabilitas politik adalah faktor utama dalam menarik investasi.

“Investor itu pintar. Mereka tidak hanya melihat potensi, tetapi juga bagaimana pemerintah bekerja dan seberapa besar kepercayaan publik terhadapnya. Saat ini, kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sangat tinggi, mencapai 80 persen menurut survei Litbang Kompas. Itu berarti mayoritas masyarakat percaya pada kepemimpinan beliau,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya menyoroti pentingnya stabilitas politik dan kepastian hukum dalam mendorong investasi.

“Tidak ada orang yang mau berinvestasi di negara yang tidak aman dan tidak stabil. Indonesia memiliki Presiden Prabowo, pemimpin yang telah bertemu dengan para pemimpin dunia dan mendapatkan kepercayaan internasional. Dalam dua bulan terakhir, dua investor besar dari Timur Tengah, Qatar dan Uni Emirat Arab, karena mereka percaya pada Presiden Prabowo,” kata Ara.

Di sektor perumahan dan permukiman, Menteri Ara menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada rakyat kecil.

“Saya tidak mungkin hanya bicara investasi tanpa terlebih dahulu memastikan rakyat kecil mendapatkan perhatian utama. Oleh karena itu, kebijakan kami sangat pro-rakyat,” ujarnya.

Selama tiga bulan terakhir, sebagai Menteri PKP, Ara mengatakan prioritas utama adalah memberikan Karpet Merah untuk rakyat, sesuai komitmen Presiden Prabowo, "Saatnya Rakyat Punya Rumah".

Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah antara lain menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya sebesar 5 persen, menghapus biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 0 persen.

“Mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang, tapi saya sudah bicara dengan kepala daerah agar mencari solusi yang kreatif. Karena tujuan kita bernegara adalah menyejahterakan rakyat kecil,” kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Bengawan Solo meluap di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro hingga menyebabkan banjir di beberapa lokasi.

Pantauan detikJatim, genangan banjir terjadi di Lorong II Kelurahan Ledok Kulon, dengan ketinggian air luapan Bengawan mencapai 30 hingga 40 sentimeter. Beberapa rumah warga juga terlihat kebanjiran, namun penghuni masih bertahan di rumah masing-masing.

Banjir langganan di pemukiman warga Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro, menjadi tempat bermain anak-anak selepas pulang sekolah.

"Air mulai masuk tadi sekitar jam 4 pagi. Tapi masih stagnan kondisi tinggi airnya," jelas Budi, warga Ledok Kulon, Rabu (22/1/2025).

Genangan banjir juga terlihat di jalan lingkungan RT 2 dan 3 Desa Ngablak serta di lapangan Ngulanan, Kecamatan Dander, dengan kedalaman 20 hingga 30 sentimeter. Sementara itu, di Kecamatan Baureno, banjir menggenangi lahan pertanian di Desa Kalisari seluas 174 hektare.

Lalu, di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, terdapat 6 rumah terdampak banjir dengan ketinggian air sekitar 40 sentimeter.

"Hingga siang ini, tinggi muka air Bengawan Solo masih siaga 3 atau siaga merah. Ada beberapa lokasi sawah dan permukiman yang mulai terdampak banjir," jelas Kalaksa BPBD Bojonegoro, Laela Noer Ainy.

Laela juga mengingatkan warga Bojonegoro di seluruh bantaran sungai untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar Bengawan Solo.

"Mohon untuk selalu waspada. Dan dilarang bermain atau berenang di sungai Bengawan Solo. Segera laporkan jika terjadi keadaan darurat kebencanaan," pungkas Laela.

Akhir Pelarian Pasien RSJ Solo Yang Hanyut di Bengawan Solo

Akhir Pelarian Pasien RSJ Solo Yang Hanyut di Bengawan Solo

PDIP DKI Jakarta menyoroti soal pemberian susu pada makan bergizi gratis (MBG) yang diberikan hanya dua kali dalam sepekan. Menurutnya, susu adalah hal penting dalam program MBG dengan membagi-bagikan susu.

"Masalah penyediaan susu setiap dua minggu sekali ini juga agak membingungkan karenakan wacana pertamanya makan bergizi ini akan disempurnakan juga dengan susu. Agak disayangkan mengingat susu juga merupakan komponen penting dalam pemenuhan gizi anak," ucap Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, Selasa (7/1/2024).

Dia pun menyinggung kampanye program makan siang gratis oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dalam kampanyenya, Gibran membagi-bagikan susu kepada anak siswa.

"Apalagi Wakil Presiden Gibran juga sempat berkampanye dengan membagi-bagikan susu gratis sebagai simbol dari program kampanye makan gratis yang sekarang berubah menjadi program makan bergizi gratis. Harusnya nyambung dengan program yang direalisasikan saat ini," katanya.

Rio berharap, makanan yang dibagikan benar-benar bersandar dengan gizi yang dibutuhkan siswa. Makanan tersebut pun bukan hanya bergizi tapi bisa dinikmati dan layak disantap.

"Supaya tidak terjadi kasus keracunan seperti yang terjadi pada uji coba makan gratis di beberapa daerah di Indonesia. Karena kita tidak menginginkan timbul kasus baru dalam kebijakan yang diambil," ujarnya.

PDIP berjanji untuk mengawal program tersebut. Dia ingin setiap anggaran yang dikeluarkan bisa dimanfaatkan.

"Kami akan kawal terus program ini. Karena setiap sen yang dikeluarkan oleh rakyat itu sangat berharga," katanya.

Susu 2 Kali sepekan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), tak menyediakan susu di menu makan bergizi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan pemberian susu dilakukan dua kali dalam sepekan.

"Akan disampaikan kurang lebih seminggu adalah 2 kali susu itu. Dan memang tidak harus susu, nanti ada variasi lainnya," kata Teguh kepada wartawan di SMPN 61, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025).

Selain itu, beberapa daerah juga akan menyesuaikan makanan yang akan diberikan kepada siswa. Seperti contohnya di Papua, tak memakai nasi melainkan sagu.

Meski begitu, Teguh tetap berharap kualitas dan gizi dari makanan tersebut tetap terjaga untuk siswa.

"Variasi menu ini akan selalu berganti dan nanti kami harapkan dari sisi pengawasan kualitasnya juga akan tetap terjaga dan dari pemprov kita mendukung dari aspek sosialisasi, edukasi dan juga dari penunjukan lokasi sekolah," ujarnya.

Program makan bergizi gratis (MBG) nasional dimulai hari ini. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah mulai mendistribusikan makanan ke sejumlah TK dan SD.

detikcom mengunjungi salah satu dapur MBG di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, terlihat para petugas SPPG tengah bersiap megantarkan MBG. Petugas tersebut menggunakan penutup kepala berwarna hijau atau nurse cap serta masker penutup hidung dan mulut untuk menjaga kebersihan makanan.

Petugas itu terlihat tengah memasukan tempat makan dari bahan stainless steel kedalam sebuah mobil boks tertutup. Terdapat dua mobil boks tertutup yang bersiap mengantarkan makanan.

Dari SPGG Palmerah, petugas mengirimkan dua gelombang makanan bergizi gratis. Dalam satu gelombang petugas SPPG mengirimkan menggunakan dua mobil boks.

Pada gelombang pertama dikirimkan 817 box makanan bergizi gratis utuk siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) kelas 1, 2, dan 3 pada satu mobil boks. Kemudian untuk mobil boks kedua dikirimkan 888 porsi makanan untuk kelas 4, 5, dan 6 SD.

Makanan itu dikirimkan ke TK Aisyah 51, TK Nurul Huda, TK Bhayangkara, SD 15 Slipi, SDLB 5 Slipi, SD 07 Pagi, SD 11 Slipi, dan SDS Barunawati.

Untuk gelombang kedua, pada mobil boks tertutup yang pertama, petugas SPPG mengantarkan 553 porsi makanan. Kemudian pada mobil boks tertutup yang kedua petugas mengantarkan 719 porsi makanan.

Pada Gelombang kedua, petugas SPPG mengirimkan ke MTS Al Ukhuwwah, SMPLB 5 Slipi, SMALB 5 Slipi, SMPS Barunawati, SDN 07 Slipi, dan SMPN 61. Jadi total seluruh makanan yang dibuat dan diantarkan dari SPPG Palmerah adalah 2.977 ke 11 sekolah.

Menu makan pada gelombang pertama adalah Nasi, Ayam Goreng Kremes, Tahu Goreng Tepung, Tumis Kacang Panjang, dan Jeruk. Menu makanan gelombang kedua sama, hanya saja menu Ayam Goreng Kremes diganti Ayam Teriyaki.

Untuk diketahui, Program makan bergizi gratis (MBG) mulai dilakukan hari ini. Pelaksanaan digelar di seluruh Indonesia.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video, Minggu (5/1).

Simak Video 'Situasi Dapur SPPG Saat Siapkan Hidangan Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, minyak makan merah akan yang merupakan produk dari koperasi petani akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang segera dimulai.

Namun, berapa kapasitas minyak makan merah yang akan diberikan untuk MBG masih akan dihitung secara mendetail.

"Kita kan ada 16 program prioritas, salah satunya soal minyak makan merah. Karena minyak makan merah itu kan adalah produk dari koperasi petani yang bisa menjadi bagian dari MBG," ujar Budi Arie dalam keterangan resminya yang dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Itu (soal kapasitas) nanti detail. Karena kita udah ada prototip (produsen minyak makan merah) ada empat. Ada di Deli Serdang, di Riau, Banyuasin, dan sebagainya. Beberapa tempat," jelasnya.

Untuk diketahui, minyak makan merah merupakan produk dari CPO yang fungsinya sama dengan minyak goreng.

Mengutip laman Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), minyak makan merah memiliki warna merah terang mencolok dan aroma yang kuat.

Warna mencolok dari minyak ini berasal dari biji kelapa sawit yang sejatinya berwarna merah tua, terutama kandungan beta karoten.

Kelebihan minyak makan merah adalah kaya akan vitamin E, pro-vitamin A, dan zat yang disebut squalene.

Di mana semua nutrisi itu nyaris hilang total dalam proses bleaching dari CPO menjadi minyak goreng, terutama akibat proses pemanasan dengan suhu tinggi.

Selain itu, kandungan asam oleat dan asam linoleat dalam minyak makan merah berfungsi untuk pembentukan dan perkembangan otak, transportasi, dan metabolisme pada anak.

Diketahui, minyak makan merah sempat menjadi perbincangan pada 2024 lalu setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo meresmikan pabrik minyak makan merah yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Saat peresmian pabrik pada 14 Maret 2024, Jokowi mengeklaim minyak makan merah lebih murah dari sisi harga, serta kandungan nutrisinya yang lebih bagus dibandingkan minyak goreng biasa.

Elon Musk telah berencana membangun koloni di Planet Mars. Namun, rencana Elon Musk itu disebut-sebut bakal berakhir dengan bencana.

Mengutip dari detikINET, Minggu (8/12/2024) CEO SpaceX itu ingin membangun permukiman permanen di Mars yang akan dihuni satu juta orang pada tahun 2050, tujuannya untuk melanjutkan peradaban manusia jika kondisi di Bumi semakin memburuk. Saat ini SpaceX terus menguji coba roket Starship yang nantinya akan membawa manusia ke Planet Merah.

Menurut Kelly dan Zach Weinersmith, penulis buku 'A City in Mars: Can We Settle Space, Should We Settle Space, and Have We Really Thought This Through', Mars bukan planet yang tetap untuk dihuni manusia dalam jangka panjang.

"Tidak mungkin kita bisa menampung hingga satu juta orang di Mars tanpa terjadi sesuatu yang sangat buruk, baik dalam hal ternyata kita tidak bisa punya bayi di sana, serta ibu dan bayi meninggal atau terkena kanker," kata Kelly dalam wawancara dengan CNN, seperti dikutip dari Futurism, Senin (2/12/2024).

"Jika Anda ingin melakukan ini, itu harus dalam bentuk kerja keras untuk membangun yang perlahan dari generasi ke generasi hingga ke titik di mana kita bisa mandiri di Mars," sambungnya.

Kelly, seorang pakar biologi dan asisten profesor di Rice University di Houston, Amerika Serikat, mengatakan reproduksi mungkin akan menjadi tantangan paling besar di Mars karena paparan radiasi yang sangat tinggi.

Permukaan Mars juga memiliki gravitasi yang sangat rendah - hanya 38% dari gravitasi yang ada di permukaan Bumi - akan memiliki dampak signifikan terhadap kepadatan tulang manusia yang hidup lama di luar angkasa.

"Anda bisa bayangkan betapa sulitnya, misalnya, saat persalinan dimulai dan Anda harus berharap pinggul Anda cukup kuat untuk melakukannya," kata Kelly.

"Kami terkejut dengan banyaknya masalah yang kami pikir dapat kami tangani. Tapi ternyata kami hanya memiliki sedikit data yang relevan tentang bagaimana orang dewasa akan menghadapinya, apalagi tentang bagaimana memiliki bayi (di luar angkasa)," sambungnya.

Meski begitu, Kelly tetap menyambut positif upaya SpaceX dan NASA untuk mendaratkan manusia pertama di Mars. Menurutnya planet tetangga Bumi itu akan menjadi tempat yang cocok untuk melakukan banyak penelitian.

"Mungkin di kehidupan kita, kita akan melihat orang mendarat di Mars, melakukan eksplorasi dan pulang (ke Bumi), itu bisa saja terjadi, tapi saya rasa kita tidak akan punya bayi di Mars," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di detikINET.

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk politisi senior Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih miliknya. Dia akan bertanggung jawab menangani seputar perumahan di Indonesia bersama wakilnya Fahri Hamzah.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar mengemban tugas penting yakni mengentaskan angka backlog di Indonesia dan realisasi salah satu program besar yang dicetus oleh Prabowo yakni program 3 juta rumah.

Membahas soal Menteri Perumahan, sudah ada sederet nama tokoh penting yang pernah menjabat di posisi ini sejak Indonesia merdeka. Namun pada beberapa periode, Kementerian Perumahan sempat digabung dengan Kementerian lain seperti pada era Joko Widodo lalu, bersatu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lantas, siapa saja yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan di Indonesia? Berikut detikcom rangkum daftar Menteri Perumahan RI dari masa ke masa.

Presiden Soekarno

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024), pada masa pemerintahan Presiden Soekarno permasalahan seputar perumahan dipegang oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada 1958, bidang perumahan kembali dipindahkan ke Kementerian Sosial setelah keluarnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Presiden Soeharto

Bidang perumahan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum pada 1969 lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Kementerian Perumahan baru dibentuk pada 1978 pada Kabinet Pembangunan III. Berikut daftar Menteri Perumahan yang pernah menjabat di pemerintahan Presiden Soeharto

1. Cosmas Batubara pada Kabinet Pembangunan III (periode 1978-1983 dan 1983-1988).

2. Siswono Yudohusodo pada Kabinet V (periode 1988-1993).

3. Akbar Tanjung pada Kabinet VI dan VII (periode 1993-1998 dan Maret-Mei 1998).

Presiden BJ Habibie

Setelah Presiden Soeharto diturunkan, pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie. Kementerian Perumahan tetap berjalan dengan Menteri baru yakni Theo L Sambuaga pada Kabinet Reformasi Pembangunan untuk periode yang singkat yakni 1998-1999.

Presiden Megawati

Pada masa pemerintahan Megawati, bidang Perumahan dipegang oleh Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Menteri yang menjabat pada era ini adalah Soenarno pada Kabinet Gotong Royoung untuk periode 2001-2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kementerian Perumahan kembali dijalankan pada masa pemerintahan SBY dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat. Berikut daftar menterinya.

1. Yusuf Asy'ari pada Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009).

2. Suharso Monoarfa pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2009-2011).

3. Djan Faridz pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2011-2014).

Presiden Joko Widodo

Jokowi sejak dilantik pada 2015 lalu, memilih untuk menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Pekerjaan Umum dengan sebutan Kementerian PUPR. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri PUPR dipimpin oleh Basuki Hadimuljono (periode 2014-2019 dan 2019-2024).

Presiden Prabowo Subianto

Kementerian Perumahan di masa Presiden Prabowo kembali dipisah dari Pekerjaan Umum dengan nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri yang ditunjuk untuk mengemban amanah ini adalah Maruarar Sirait untuk periode 2024-2029.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik