Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan dua program pemerintah yakni Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa 6–7 kali lipat.

"Jadi, dua program ini saja akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang diperkirakan akan meningkat tidak kurang 6 sampai 7 kali lipat pertumbuhan di setiap desa," kata Ariza, sapaannya, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, kata dia, status desa pun dapat berubah menjadi desa mandiri.

Hal tersebut disampaikan Wamendes Ariza saat menghadiri Festival Bangun Desa dan Kirab 1.000 Tenong di Lapangan Gelora Suradiwangsa Desa Sirukun, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Rabu (14/5).

Secara khusus Wamendes Ariza menyampaikan Program MBG tidak hanya soal mampu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas desa.

Menurut Wamendes, kesuksesan pelaksanaan program-program tersebut bergantung pada partisipasi aktif beragam pihak terkait.

“Belum lagi program-program lain yang sedang dan terus dilaksanakan oleh pemerintah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Semua program ini sangat bergantung pada kita semua untuk terlibat aktif dan berpartisipasi,” katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan akan ada 1.300 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah akan menggunakan mayoritas bahan baku lokal untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemarin saya baru saja bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan bahwa akan ada 1.300 dapur di Provinsi Banten. Kemudian, 2,9 juta penerima manfaat, dan akan berputar Rp 15 triliun untuk urusan makan bergizi gratis," ujar Andra Soni di Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Andra menyebut pemerintah mengutamakan pasokan pangan lokal untuk program makan bergizi gratis, sehingga masyarakat desa harus memanfaatkan kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi.

"85 persen merupakan bahan baku lokal, sehingga potensial bagi kita di desa untuk bisa menjadi supplier dari dapur-dapur yang akan dilaksanakan," katanya.

Agar desa bisa menjadi supplier bahan pangan program MBG, maka perlu dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemprov memberikan dana kepada desa, yang salah satu peruntukannya bisa digunakan untuk membentuk badan hukum Kopdes Merah Putih.

"Untuk mempercepat proses terbentuknya Kopdes Merah Putih di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten akan segera mencairkan bantuan desa sebanyak Rp 100 juta per desa, dan salah satunya bisa dipergunakan untuk biaya pembentukan Koperasi Desa," katanya.

Ia menyebut terdapat 1.552 desa dan kelurahan di Banten. Karena itu, Pemprov Banten akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, seperti yang tercantum dalam program Asta Cita.

"80 persen wilayah Banten adalah pedesaan, sehingga kami sangat mendukung program Asta Cita ke-enam Bapak Prabowo. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, saya dan jajaran siap mendukung," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie buka suara soal rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa masuk dalam sektor perumahan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," kata Fahri dikutip dari detikProperti.

Terkait hal itu, Budi Arie mengatakan Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

"Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa," kaga Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi.

"Sudah, secara informal kita sudah bicara," jelas dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait peranan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan, Budi Arie menerangkan tergantung pada skemanya nanti. Saat ini, pihaknya tengah fokus pada pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih selama satu bulan ke depan.

"Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kita fokus dulu ke pembentukan ini sampai akhir Juni, awal Juni," imbuh Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah menyebut Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) turut berkontribusi mendukung program 3 Juta Rumah di wilayah pedesaan.

Fahri menjelaskan, pemerintah bakal melakukan renovasi sebanyak 1 juta rumah di pedesaan. Di mana, dukungan pendanaannya salah satunya bakal berasal dari Kopdes Merah Putih.

“Presiden meminta kita membentuk 80.000 koperasi. Salah satunya nanti menjadi koperasi perumahan. Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualismenya berkurang, kegotong royongannya bertambah,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (29/4/2025).

Sayangnya, Fahri tidak merinci secara pasti berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi 1 rumah.

Akan tetapi, dia memproyeksi bahwa untuk merealisasikan program renovasi 1 juta rumah di desa itu diperlukan biaya setara dengan anggaran FLPP tahun ini yakni sebesar Rp28,2 triliun.

“Jadi di desa itu aktivitasnya adalah Koperasi, Bumdes, dan UKM. Sementara di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal itu nanti silakan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini memang tengah mencanangkan pembentukan sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih.

Bahkan, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengklaim dirinya telah menghitung secara kasar terkait keuntungan yang bisa dikantongi 80.000 KopDes tersebut bakal mencapai Rp1 miliar per tahun.

Apabila berjalan mulus, menurut perhitungannya, nantinya setiap KopDes Merah Putih bisa meraup untung sekitar Rp1 miliar per tahun.

“Orang saya pernah hitung, sebenarnya hitungan kasar saya, satu KopDes itu bisa untung Rp1 miliar per tahun. Jadi setahun bisa Rp80 triliun seluruh KopDes. Orang bisnisnya monopoli dan captive market, masa enggak untung?” ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Tak hanya itu, Budi Arie juga optimistis keberadaan 80.000 KopDes ini akan menjadi investasi sosial di desa.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyuarakan kegelisahannya atas lambannya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menetapkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Bandung. Padahal, langkah ini sangat krusial untuk mendukung suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aspirasi itu disampaikannya secara langsung saat menghadiri acara Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung, sekaligus sosialisasi Program MBG yang digelar di Gedung Mochammad Toha, Soreang, Kamis (24/4).

"Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa," ungkap Bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Ia menegaskan masyarakat Kabupaten Bandung sangat antusias menyambut program MBG ini. Bahkan dukungan juga datang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pondok pesantren dan lembaga keagamaan.

"Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" tanya dia.

Kang DS menjelaskan, Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap mendukung pembiayaan melalui dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, Bahkan Bank Bjb juga siap membantu menyukseskan program ini.

"Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton," tutur Kang DS.

Kang DS mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar wacana, melainkan janji politik presiden yang harus terealisasi mulai 2025 hingga 2030. Bahkan targetnya akhir Desember 2025 ini program MBG sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa," ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menambahkan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menambahkan, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai tulang punggung program MBG. Koperasi ini merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

"Pak bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, pembentukan KMP di 280 desa/kelurahan sudah bisa terlaksana sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025.

"Secara bertahap sesuai arahan pak bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memberikan beberapa usul agar pasar modal Indonesia berdaya tahan dari dampak perang tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Wijayanto mengatakan banyak investor melihat beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini belum jelas arahnya. Untuk itu, program-program yang berpengaruh terhadap kinerja pasar modal dinilai perlu dikaji ulang.

"Jujur saja, banyak pihak, termasuk investor asing itu merasa pemerintahan Pak Prabowo ini punya banyak rencana, banyak program. Tapi mereka belum melihat adanya rencana konkret, realistis, rasional yang koheren. Jadi Indonesia ini akan dibawa ke mana," kata Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk 'Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia', Jumat (11/4/2025).

Wijayanto mengusulkan agar pemerintah segera melakukan kalibrasi terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Dengan kuatnya finansial, pemerintah bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Program yang harus dilakukan kalibrasi itu di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), program 3 juta rumah, hingga pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Program 3 juta rumah per tahun apa iya perlu kita paksakan? Program MBG melayani 83 juta siswa mulai tahun ini, apa iya kita akan melakukan itu? Apa betul yang butuh 83 juta?" kata Wijayanto.

"Kemudian program Koperasi Merah Putih, yang memerlukan dana Rp 5 miliar dikalikan 80.000, sekitar Rp 400 triliun, apa betul kita akan wujudkan itu. Kemudian BPI Danantara, alhamdulillah timnya saya mengapresiasi solid, tetapi yang perlu diadjust adalah agendanya jangan terlalu agresif," sambungnya.

Menurut Wijayanto, ada tiga hal yang perlu dilakukan para menteri di Kabinet Merah Putih. "Pertama perbaikan komunikasi, alhamdulillah sudah disadari. Yang kedua perbaikan teknokrasi, ini masih menantang. Program-program besar itu harus dikupas, harus dihitung betul, sehingga justified secara teknokratis. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan eksekusi," tegas dia.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih nantinya akan menjadi pemasok dalam program Makan bergizi Gratis (MBG). Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan sebanyak 80.000 kopdes.

Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

Dalam Inpres tersebut, disebutkan lewat poin ketujuh angka 15 tentang penugasan untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dijelaskan, Kepala BGN melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis melalui Kopdes Merah Putih.

"Kalau di Inpres itu, pemasok MBG adalah Kopdes Merah Putih," kata Budi ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Budi mengatakan, proses administrasi untuk pembentukan kelembagaan badan Kopdes Merah Putih terus digeber. Kementerian Koperasi juga tengah dalam proses melakukan simulasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk realisasi kopdes.

Di samping itu, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Kajian tengah dilakukan untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

Budi mengatakan, ditargetkan segala proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes akan rampung akhir Juni 2025, sehingga pembangunannya di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai. Diperkirakan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per kopdes.

"Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud," ujar Budi.

"Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat pasokan program makan bergizi gratis atau MBG.

Hal ini diketahui dalam instruksi presiden (Inpres) yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto tentang pembentukan Kopdes Merah Putih.

Inpres itu memiliki Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo tertanggal 27 Maret 2025.

KOMPAS.com/Rahel Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

“Kepala Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis Inpres tersebut.

Selain Kepala BGN, menteri dan kepala lembaga yang diberi tugas khusus antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kemudian, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Lalu diikuti instruksi khusus untuk para gubernur dan bupati/wali kota.

Adapun Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ditunjuk menjadi Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macem-macemnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Namun, ia tak menyampaikan secara spesifik program kerja tersebut.

Selain Maruarar dan Gus Ipul, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para menteri dan kepala lembaga tersebut tiba di Gedung KPK secara bersamaan kemudian langsung berjalan ke dalam Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Pimpinan KPK menerima audiensi para pejabat tersebut terkait pencegahan korupsi.

"Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi dalam keterangannya, Selasa.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyinggung isu perombakan (reshuffle) kabinet, saat ditanya mengenai kabar mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu).

"Wah saya nggak tahu (kabar Sri Mulyani mundur dari Menkeu),” ujar Ara di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Di sisi lain, Ara juga mengatakan bahwa sekalipun bongkar pasang dalam Kabinet Merah Putih adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, setiap menteri harus siap untuk direshuffle, termasuk dirinya.

“Siapapun harus siap di-reshuffle, termasuk saya, siapa pun,” ujar dia.

Menurut Ara, setiap pembantu kabinet harus menghormati hak prerogatif presiden. Ia mengaku hanya fokus menjalankan program-program prioritas Prabowo-Gibran yang sesuai dengan tupoksi di kementeriannya.

"Itu kewenangan presiden ya. Itu haknya presiden ya. Kita harus menghormati itu, sebagai pembantu presiden,” tegas Ara.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum akan melakukan reshuffle kabinet saat ini.

“Saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga, saya belum sempat," ujar Dasco saat ditemui selepas sidak minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Pertemuan Dua Jam

Dasco mengungkapkan, pertemuan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo yang berlangsung selama dua jam di Istana Kepresidenan, Rabu (12/3/2025), hanya untuk berbuka puasa bersama sambil membahas isu ekonomi. Menurut dia, pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana akrab.

“Kemarin yang saya tahu, pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini. Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban,” tutur Dasco.

Bagi Dasco, isu mundurnya Sri Mulyani sebagai menkeu hanya pepesan kosong. Ia bahkan menilai isu tersebut hanya membuat ibadah puasa semakin mengendur.

“Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” pungkas Dasco.

Sebelumnya, Sri Mulyani bungkam saat ditanya kabar dirinya akan mundur dari jabatan Menkeu di Kabinet Merah Putih. Momen itu terjadi ketika ia meninggalkan Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto, Rabu (12/3/2025).

Diketahui, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo sekitar dua jam. Dalam kesempatan itu, keduanya diketahui memanfaatkan waktu untuk buka puasa bersama.

Seusai bertemu Prabowo, Sri Mulyani sempat ditanya wartawan terkait isu dirinya yang akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Namun, Menkeu itu tak menjawab dan hanya memberikan senyuman lebar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Koperasi berharap agar para petani susu sapi bisa mandiri dan bisa membuat produk turunan di kampung. Mereka juga diharapkan bisa menyuplai kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkap Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop RI, Panel Barus saat berkunjung ke peternak sapi perah KTSP Bojong 3 di Cisurupan, Garut pada Jumat, (14/3/2025).

"Mimpinya, suatu saat melalui koperasi, penginnya punya teknologi pasteurisasi. Sehingga bisa proses dulu dan dibuat produk turunannya di sini," kata Barus kepada wartawan.

Barus menjelaskan, selain bisa mandiri dengan bisa melakukan pengolahan langsung di peternakan, para petani susu sapi yang bernaung di bawah Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan bisa menyuplai stok untuk program MBG.

"Tapi memang di sini kapasitas produksinya masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan. Masih di angka 6,5 ribu liter per hari," kata Barus.

"Untuk satu kecamatan juga tidak akan cukup. Bayangkan kalau ada 10 ribu penerima manfaat, dikali 200 Ml, sudah berapa yang dibutuhkan," ucap Barus menambahkan.

Saat ini para peternak sapi perah di Kabupaten Garut sendiri kebanyakan masih menjual susu sapi mereka ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta.

Barus menambahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya akan melancarkan sejumlah strategi. Pertama, mendampingi para peternak sapi untuk merapikan koperasi yang menaunginya.

"Artinya, regulasi, peraturan kita lakukan pendampingan hingga pembentukan ke notaris. Harus beres secara kelembagaannya," kata Barus.

Kemudian, kata Barus, pihaknya akan mendorong koperasi untuk bisa representatif dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta permodalan yang menunjang.

"Habis itu, kita dampingi, supaya usahanya bisa berjalan sustain, dan menguntungkan masyarakat di desa," pungkas Barus.

Harapan Berjaya Lewat Kopdes Merah Putih

Di hadapan para pengurus koperasi dan tokoh masyarakat setempat, Panel berbicara mengenai program Koperasi Desa Merah Putih, yang disebutnya memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

"Koperasi tidak hanya sebagai sarana ekonomi. Tetapi juga, sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dan keberlanjutan di tingkat desa," katanya.

Panel mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi banyak dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan pelaku koperasi di Desa, hingga Pemkab Garut. Mereka berharap banyak agar perekonomian desa bisa melesat dan berkembang.

Menurut Panel sendiri, Kabupaten Garut punya segudang potensi yang bisa menyejahterakan masyarakat. Sebab, Garut memiliki potensi alam yang dianggap luar biasa.

"Potensi ekonominya besar. Ada pariwisata, kentang, alpukat, dan kopi Arabica khas dan enak," katanya.

Dalam kunjungannya ini, Panel mengunjungi sejumlah tempat di Cisurupan. Mulai dari Kedai Kopi Aceng yang legendaris, objek wisata alam Nangklak Jaya, hingga peternakan sapi kerah di Desa Balewangi.

Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, Panel berharap agar gerakan ini bisa mendorong pemberdayaan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, hingga memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan ekonomi desa maju dan mandiri.

"Kami sekarang berkonsentrasi untuk mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi topik perbincangan di level masyarakat desa, agar partisipasi dan ownership warga desa terbangun terhadap Kopdes ini," pungkas Panel.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

“Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya.

Dilanjutkan dia, mengenai reshuffle ini seyogyanya merupakan kewenangan penuh alias hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.

“Dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.

Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.