Belakangan ini kerap terjadi penipuan di sejumlah daerah yakni dengan modus mencatut program Makan Bergizi Gratis. Anggota Komisi IX DPR F-NasDem Irma Suryani Chaniago menyarankan agar pendaftaran mitra dilakukan dengan sistem satu pintu.

Awalnya, Irma menyebut bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum memaparkan konsep sepenuhnya tentang pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Dia menyebut pihaknya masih menunggu jadwal masa sidang.

"Sebetulnya kami di Komisi IX belum terima secara utuh grand design dari BGN, kami masih menunggu awal masa sidang untuk mematangkan route mapnya, agar penipuan-penipuan seperti yang terjadi bisa disetop, dan BGN harus satu pintu di tiap kabupaten agar kontrolnya jadi lebih mudah," kata Irma kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

Irma menyebut program tersebut tentu harus tetap diawasi dengan ketat. Hal itu agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

"Lagi pula karena itu makanan, soal gizi dan kebersihan jadi sangat penting, oleh karena itu proses kerja sama dengan pihak pengelola catering harus betul-betul diawasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

Sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia, terdapat tanda tangan Dandim dan stempel kodim yang dipalsukan. Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan crosscheck. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Seperti diketahui, penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Baca selengkapnya di sini.

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri menjadi korban penipuan bermodus program makanan bergizi gratis. Mereka tergiur janji menjadi penyedia program tersebut, namun justru kehilangan uang hingga puluhan juta rupiah.

Berikut lima fakta terkait kasus ini:

1. 72 Pengusaha Katering Jadi Korban

Sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korban dalam kasus ini. Mereka awalnya tergiur tawaran dari kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para calon korban.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apa pun," kata salah satu korban, NM (45), Minggu (29/12/2024).

2. Korban Diminta Bayar Uang Muka Rp 1 Juta

Modus penipuan ini meminta para pengusaha katering membayar uang muka sebesar Rp 1 juta. Uang itu disebut sebagai jaminan keikutsertaan dalam program unggulan pemerintah pusat. Jumlah total uang yang terkumpul dari 72 korban mencapai Rp 72 juta.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

3. Dijanjikan Kontrak 5 Tahun

Para korban tergiur ikut program ini karena dijanjikan kontrak kerja selama 5 tahun sebagai penyedia seribu kotak makanan per hari. Janji tersebut menjadi daya tarik, terutama bagi mereka yang ekonominya terpuruk pasca-pandemi COVID-19.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," tambah NM.

4. Program Tak Kunjung Jelas

Setelah uang disetor, program makan bergizi yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Ketika para korban mencari kejelasan, mereka mendapati bahwa rumah oknum Pokmas kosong, memperkuat dugaan penipuan.

5. Korban Tuntut Pengembalian Uang

Para korban kemudian mendatangi Pokmas untuk menuntut pengembalian uang mereka. Salah satu korban, DH, mengaku telah menyetor Rp 2 juta dan berharap uangnya bisa segera dikembalikan sesuai janji.

"Saya sudah menyetor uang sebesar Rp 2 juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran program yang mengatasnamakan pemerintah, terutama yang meminta pembayaran uang muka.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban mengaku diiming-imingi kontrak 5 tahun.

Para korban mengaku mendapat iming-iming dari kelompok masyarakat (Pokmas). Tawaran itu membuat para korban tergiur karena juga mencatut nama perwira TNI di Kota Kediri.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering," kata salah satu pemilik ketering NM (45), Minggu (29/12/2024).

Karena hal ini, lanjut NM, dirinya juga ikut menawarkan kerjasama ke pengusaha katering lainnya. "Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," imbuhnya.

Menurutnya, para pemilik katering awalnya tak ditarik uang, namun seiring berjalannya waktu, ia dan pemilik katering disuruh membayar uang jaminan Rp 750 rib untuk per seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," tandas NM.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (Pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Tercatat sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korbannya. Sedangkan uang muka yang terkumpul mencapai Rp 72 juta. Sedangkan program tak kunjung ada kejelasan.

Karena hal ini, para korban kemudian menggeruduk pokmas yang menawarkan penyedia program makan bergizi gratis. Video asu mulut antara korban dan oknum Pokmas tersebut bahkan sempat viral di media sosial.

Salah satu korban, NM (45) mengaku tertarik karena dijanjikan akan diberi kontrak selama 5 tahun sebagai penyedia makanan.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," kata NM, Minggu (29/12/2024).

Menurutnya, awalnya dalam saat ajakan bergabung ini ia dan korban lainnya tak ditarik uang jaminan. Namun kemudian disuruh membayar uang jaminan Rp 750 ribu per orang sesuai suplier seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

Namun para korban mulai curiga karena tak ada tindaklanjut setelah pembayaran itu. Para korban kemudian berkumpul dan berupaya meminta kejelasan uang dan rencana kerjanya.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," jelas NM.

Senada, korban lainnya, DH juga mengalami hal sama. Ia bahkan mengaku telah setor uang sebesar Ro 2 juta. Karena merasa ditipu, ia lantas meminta uangnya dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban kemudian menggeruduk kelopok masyarakat (pokmas) yang menawari.

Aksi penggerudukan ini sempat viral di media sosial. Dalam video beredar, para korban sempat adu mulut meminta uang muka yang telah dibayarkan dikembalikan.

Para korban diketahui telah ditarik uang muka rata-rata sebesar Rp 1 juta. Uang tersebut ditarik sebagai jaminan untuk bergabung sebagai penyedia makanan bergizi gratis.

DH, salah saru korban mengaku dirinya bahkan telah menyetor uang hingga Rp 2 juta. Namun demikian, tak ada kejelasan terkait kerjasama sebagai penyedia jasa makanan bergizi gratis.

Karena hal ini lah, ia dan para korban lainnya kemudian menggeruduk rumaj salah satu pokmas. Para korban hanya menuntut uang yang telah dibayarkan agar segera dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyayangkan terkait adanya laporan dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan bahwa bakal mitra di salah satu kabupaten/kota mengaku didatangi oknum mengaku petugas BGN, untuk melakukan pengecekan administrasi dan kesiapan bakal mitra. Dia menegaskan jika BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah.

“Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan,” ujarnya lewat rilisnya, Rabu (25/12/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut kasus ini mencuat setelah sejumlah individu dan atau bakal mitra BGN, melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN.

Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan, yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat.

Dia melanjutkan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai klaim dari individu atau pihak yang tidak dikenal. Jika merasa ragu, segera hubungi kontak resmi BGN untuk verifikasi. Selain itu, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi.

Dengan klarifikasi ini, kata Iwan, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

“Kami memastikan setiap proses resmi BGN, selalu melalui koordinasi yang jelas dan diumumkan melalui kanal resmi. Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang,” pungkas Iwan.

JAKARTA, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, saat ini belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Hal ini merespons laporan adanya dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah. Oknum tersebut mendatangi bakal mitra BGN di salah satu kabupaten/kota untuk mengecek administrasi dan kesiapan jalankan tugas.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan, BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Dia mengingatkan agar masyarakat lebih waspada karena berpotensi menjadi modus penipuan. 

“Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan, BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Iwan mengatakan, kasus ini mencuat setelah sejumlah individu melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN. Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat. Pasalnya, BGN selalu melalui koordinasi yang jelas dan diumumkan melalui kanal resmi. 

“Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang,” tegas Iwan.

Selanjutnya, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi. Dengan klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News