Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap respons pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia Bill Gates saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur. Bill Gates, kata Dadan, mengapresiasi dan terkesan pada program tersebut.

"Alhamdulillah hari ini Presiden menerima kunjungan Bill Gates yang kelihatannya ada beberapa agenda yang dilakukan, terutama terkait dengan kesehatan, dan sekalian meninjau program pelaksanaan MBG di SDN Jati 03 ini. Dan tadi Pak Bill Gates sangat apresiasi dan impress dengan apa yang dilakukan," kata Dadan kepada wartawan di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

Bill Gates menilai program MBG sangat penting. Dadan memberikan sedikit catatan agar program tersebut diprioritaskan untuk ibu hamil dan anak balita serta anak dalam masa pertumbuhan.

"Iya, menurut beliau, ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada 1.000 hari pertama, yaitu ibu hamil, anak balita, serta juga anak anak yang masih butuh pertumbuhan," ujarnya.

Dadan menyebut peninjauan ini hanya dilakukan ke satu sekolah. Seusai peninjauan, Prabowo langsung mengantar Bill Gates ke bandara.

"Hari ini cukup karena beliau akan mengantar langsung ke Bandara Halim," ujarnya.

Dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/5/2025) siang, kedatangan Prabowo dan Bill Gates di SD Jati 03 disambut para siswa di lokasi. Mereka sangat antusias hingga meneriaki Prabowo dan Bill Gates.

"Presiden Prabowo," teriak mereka.

Tiba di lokasi, Prabowo dan Bill Gates meninjau ruangan katering tempat pembagian MBG. Setelah itu, keduanya masuk ke ruangan kelas untuk meninjau langsung program MBG.

"Selamat datang, Presiden Prabowo dan Mr Bill Gates," sambut siswa di ruang kelas.

Tidak hanya meninjau program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau program cek kesehatan gratis di ruang kelas lain. Prabowo tampak berinteraksi sedikit dengan murid di ruangan tersebut.

Prabowo selalu berbincang dengan Bill Gates selama peninjauan berlangsung seraya menjelaskan teknis program tersebut. Dalam peninjauan ini, hadir juga Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis tembakau sintetis yang beroperasi di perumahan Sukatani, Tapos, Kota Depok. Peracik hingga penjual narkoba diringkus polisi.

"Berhasil mengungkap jaringan peredaran dan peracik narkotika jenis tembakau sintetis yang beroperasi di sebuah rumah di kawasan Depok," kata Kanit 5 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Rian Fauzi kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Kasus terungkap pada Kamis (6/3), sekitar pukul 15.00 WIB. Kasus terungkap dari laporan masyarakat yang curiga atas adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Polisi lalu meringkus dua orang tersangka, yaitu tersangka MR, yang berperan meracik tembakau sintetis; serta EI, penjual barang haram tersebut.

"Menurut keterangan polisi, MR berperan sebagai peracik tembakau sintetis, sementara EI bertugas sebagai penjual," ujarnya.

Polisi turut menyita 722,52 gram tembakau sintetis dan bibit sinte di kamar tersangka MR. Berdasarkan pengakuan MR, bibit itu diperoleh dari Mr X melalui sistem tempel di daerah Pancoran Mas.

"Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan dua tersangka serta menyita barang bukti berupa 722,52 gram tembakau sintetis dan bibit diduga tembakau sintetis seberat 99,87 gram," ujarnya.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman. Termasuk memburu sosok Mr X sebagai pemasok narkotika tersebut.

"Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk menangkap DPO Mr X dan mengungkap jaringan yang lebih luas," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Setiap tanggal 25 Januari, terdapat peringatan Hari Gizi Nasional (HGN). Tujuan Hari Gizi Nasional ini untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi makanan bergizi.

Tahun ini merupakan peringatan ke-65 Hari Gizi Nasional. Berikut serba-serbi Hari Gizi Nasional ke-65 tahun 2025.

Sejarah Hari Gizi Nasional

Menurut situs Sehat Negeriku Kemkes, upaya perbaikan gizi masyarakat telah dimulai sejak tahun 1950, yaitu saat Menteri Kesehatan Dokter J Leimena Bapak Gizi Indonesia mengangkat Prof. Poorwo Soedarmo sebagai Kepala Lembaga Makanan Rakyat (LMR). Sejak saat itu, Prof. Poorwo Soedarmo dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.

Hari Gizi Nasional (HGN) diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan oleh LMR pada tanggal 25 Januari 1951. Sejak saat itu, pendidikan tenaga gizi terus mengalami perkembangan di banyak perguruan tinggi di Indonesia.

Lalu, disepakati bahwa tanggal 25 Januari menjadi Hari Gizi Nasional Indonesia. Hari Gizi Nasional pertama kali diadakan oleh Lembaga Makanan Rakyat (LMR) pada pertengahan tahun 1960-an, kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 1970-an hingga sekarang.

Tema Hari Gizi Nasional 2025

Berdasarkan 'Panduan Hari Gizi Nasional (HGN) 2025' resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Hari Gizi Nasional (HGN) 2025 mengangkat tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat" dengan slogan "Makan Bergizi, Keluarga Sehat".

Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini.

Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi
seimbang.

Gizi seimbang adalah kombinasi menu makanan sehari-hari yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Isi Piringku adalah panduan kebutuhan gizi harian seimbang, yang lahir dari perkembangan ilmu dan penyempurnaan para ahli gizi, dan disusun oleh Kementerian Kesehatan RI.

Merujuk pada Isi Piringku, setiap kali makan, 50 persen piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan 50 persen lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Isi Piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi 8 gelas air setiap hari, melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan setelah makan.

Gizi seimbang merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan menerapkan Isi Piringku, kita dapat memastikan asupan nutrisi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mencegah berbagai masalah kesehatan.

Berikut beberapa tagar (hastag) yang bisa dipasang di media sosial dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional 2025.

• #PilihASIuntukBayiSehat
• #PilihMakananBergizi
• #MakanBergizi
• #HGN65
• #HGN2025

Logo Hari Gizi Nasional 2025

Berikut visual logo Hari Gizi Nasional (HGN) 2025.

Logo Hari Gizi Nasional 2025 (Foto: Panduan HGN 2025)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait perubahan anggota Tapera atas permintaan dari Komisioner BP Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang anggota Komite Tapera sehubung dengan pergantian kabinet dan nantinya Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) akan bergabung di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait perubahan anggota Tapera atas permintaan dari Komisioner BP Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang anggota Komite Tapera sehubung dengan pergantian kabinet dan nantinya Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) akan bergabung di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Adanya iuran Tapera yang akan dibebankan kepada pekerja bergaji di atas UMR menuai banyak polemik dan penolakan. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) Tapera seharusnya sifatnya sukarela bukan kewajiban.

Hal ini ia sampaikan di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," kata Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ketika ditanya apa sudah ada bahasan mengenai Tapera dengan BP Tapera, Ara tidak menjawab. Ia kembali menegaskan jika menurutnya Tapera seharusnya sukarela bukan kewajiban.

"Kalau iuran wajib, ya wajib. Kan gitu. Maksudnya nggak bisa bedakan sih antara tabungan dan kewajiban," tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengungkapkan Kementerian PKP telah bertemu dengan BP Tapera. Namun, bahasannya lebih umum yakni evaluasi kinerja secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," jelasnya.

Polemik Iuran Tapera Berujung Menteri Basuki Buka Suara

Polemik Iuran Tapera Berujung Menteri Basuki Buka Suara