Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan satu juta rumah dari Program 3 Juta Rumah didanai investasi luar negeri.

Terkait dengan target pembangunan 3 juta rumah ini, Ara berbagi tugas dengan Wakil Menteri (Wamen) PKP agar ada juga investasi dari luar negeri yang masuk dalam mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami menargetkan 3 juta rumah dimana 2 juta unit rumah menjadi tanggung jawab saya sebagai Menteri PKP. Sisanya satu juta merupakan investasi luar negeri yang menjadi tanggung jawab Wamen PKP untuk mencari investasi dari luar negeri," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin.

Terkait investasi luar negeri untuk perumahan, dirinya juga ikut membantu ke Doha, Qatar, untuk mendampingi Presiden RI saat mencari investasi perumahan.

Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Modal awal dari APBN sendiri dialokasikan hanya untuk mendukung pencapaian target sebanyak 269.779 unit rumah, dengan 96.035 unit telah selesai terbangun, 39.948 unit dalam proses dan 133.796 unit pada tahap rencana.

Dengan demikian masih terdapat target 2,73 juta unit rumah yang membutuhkan dukungan dari upaya-upaya lainnya, agar Program 3 Juta Rumah dapat tercapai sepenuhnya.

Melalui semangat gotong royong, Kementerian PKP mengupayakan dukungan tersebut dari berbagai pihak seperti dukungan dari pengembang perumahan, corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta sampai dengan investasi dari luar negeri dalam rangka mencapai Program 3 Juta Rumah.

"Kami menjalankan apa yang menjadi visi-visi daripada Presiden RI Prabowo yang optimis. Beliau memerintahkan kami untuk bagaimana membangun dan merenovasi bersama dengan semua pemangku kepentingan, artinya, yang membangun dan merenovasi," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan ada dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak tepat sasaran.

Melihat temuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menyusun aturan BSPS dan membangun sistem pengawasan. Ia juga akan mendiskusikan solusinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal sanksi penerima tidak tepat sasaran tersebut.

"Sanksinya apakah uangnya dikembalikan? Apakah seperti apa ya? Kita akan pikirkan ya. Kita akan rapat hari Senin ke DPR, salah satunya akan ditanyakan ya. Kita berdiskusi dengan DPR, secara aturan bagaimana. Kalau sudah ada yang salah kepada orang kaya diberikan, padahal harusnya itu haknya orang miskin," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

"Kalau saya pribadi, uangnya harus dikembalikan dan diberikan kepada rakyat. Tapi bagaimana mekanisme hukumnya?" tuturnya.

Kemudian, ia mengaku sudah menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tentang temuannya tersebut. Ara meminta persoalan ini diatensi agar ada penegakan hukum dan keadilan. Menurutnya, Jaksa Agung sepenuhnya mendukung untuk hal tersebut.

Di samping itu, Ara mengatakan ada indikasi keterlibatan jajaran Kementerian PKP dalam persoalan ini. Lalu, ia menyampaikan permohonan maaf ke publik dan berjanji akan menindak tegas.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman menjelaskan Kabupaten Sumenep mendapatkan anggaran Rp 109,80 miliar buat BSPS. Bantuan tersebut diberikan untuk 5.490 rumah untuk tahun anggaran 2024.

Heri melakukan sampling terhadap 13 kecamatan yang terdiri dari 2.830 penerima bantuan dan 20 toko. Ia pun menemukan 18 penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dirjen Perumahan pada 2022.

"Potensi kerugian sesuai dengan nilai proyek Rp 109 (miliar) tapi itu kan harus diaudit oleh BPKP," tuturnya.

Heri mengungkap berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama tetapi dibedakan nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Selain itu, beberapa penerima bantuan juga tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima yang kondisi rumahnya bagus, sehingga dana bantuan dibuat membangun belakang rumah dan warung.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait BSPS.

Dilansir dari detikJatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tito mengatakan merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut.

“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5).

Ia menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG.

Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Mendagri melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan, pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. “Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” imbuhnya.

Ketiga, pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. “Kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” jelas Dadan.

Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kasus pelajar keracunan usai memakan makanan program makan bergizi gratis (MBG) kerap terjadi belakangan ini. Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Dadan meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," katanya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Simak juga Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

(azh/imk)

Tasikmalaya -

Korban keracunan makanan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis (MBG) di Tasikmalaya terus bertambah. Data sementara, ada 400 pelajar yang terdampak.

Jumlah tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga Jumat (2/5/2025). Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, SMP bahkan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Meski demikian, mayoritas siswa tidak mengalami gejala berat hingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan, banyak siswa yang sudah aktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang, itu memang kami sudah menurunkan tim ke lapangan dan mengkroscek tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa, jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana kepada detikJabar.

Dadan menambahkan kepastian penyebab keracunan masih dalam pemeriksaan. Sampel makanan dibawa untuk uji laboratorium.

"Tentu kita menunggu hasil lab dan butuh waktu. Karena sample makanan sudah dibawa untuk di lakukan pengujian," tuturnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, layanan Kesehatan dan tempat usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi mengaku terus melakukan penyelidikan berkaitan keracunan ini. Selain penyelidikan epidemiologi, pihaknya juga mendatangi dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Dilain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bareng dengan balai pengawas obat makanan t
Tasikmalaya," Kata Epi.

Kepala SMP Negeri 1 Rajapolah, Ucu Karni menyebut anak didiknya yang mengalami sakit tercatat 20 orang. Namun, angka ini belum dipastikan karena banyak siswa yang tidak masuk sekolah. Rata-rata tiga orang per kelas dari 33 kelas.

"Kami tidak sebut keracunan yah, tapi memang ada yang sakit siswa sampai kemarin itu 20. Hari ini harus divalidkan lagi jam dua siang nanti. Memang ada yang gak sekolah rata rata tiga orang sekelas, tapi bisa izin bisa sakit kan," kata Ucu.

(dir/dir)

Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi pusat-daerah untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyatukan dan menyinkronkan program pembangunan perumahan.

“Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil,” kata Safrizal dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta (29/4).

Dia mengatakan bahwa rumah layak huni tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hidup, tetapi juga mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menggerakkan sektor ekonomi seperti manufaktur, jasa keuangan, logistik, dan industri kreatif.

"Dengan rumah layak, insyaallah anak dapat pendidikan dan kesehatan layak, maka angka IPM ini akan terperbaiki. Dengan keluarga hebat, maka negara akan hebat secara berjenjang," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada gubernur dan bupati agar berkoordinasi terhadap pemanfaatan dana CSR dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan perumahan.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan target nasional ini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta - Eva Nurcahyani dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menungkap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) masih disamaratakan seperti sekolah pada umumnya. Padahal, menurutnya kebutuhan gizi untuk siswa-siswa disabilitas harusnya lebih diperhatikan. (/)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

“Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” kata Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

“Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

“Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujar Fahri.

Di sisi lain, ia mengatakan selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

“Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” tambahnya.

Sebagai informasi, rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah. Mereka di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut sekitar 15 juta orang di Indonesia tidak punya rumah.

Fahri menyampaikan data antrean perumahan atau backlog di Badan Pusat Statistik (BPS) memang menyebut 9,9 juta orang tak punya rumah. Namun, Fahri berkata ada pembaruan data.

"Ini sedang kami koordinasi dengan BPS karena data backlog terbaru, keperluan rumah sekarang ini antrean untuk rumah baru itu lebih kurang 15 juta," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri juga menyampaikan ada 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Menurutnya, dua hal itu menunjukkan masih banyak orang Indonesia yang tidak punya rumah.

Meski begitu, Fahri berkata tak terlihat banyak tuna wisma di Indonesia seperti di Amerika Serikat (AS). Hal itu disebabkan banyak orang yang tak punya rumah masih tinggal bersama orang tua.

"Karena ada sistem extended family di kita di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya, termasuk yang sudah menikah. Itu ditaruh di dalam keluarganya," ujar Fahri.

"Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia keleleran," ucapnya.

Fahri mengatakan persoalan ini menjadi perhatian pemerintah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai program 3 juta rumah setahun.

Program itu meliputi pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni. Program ini disebar di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Pemerintah akan fokus membangun hunian vertikal di perkotaan. Perumahan itu dibangun di atas tanah-tanah pemerintah. Sementara itu, program perumahan di desa akan berfokus pada renovasi rumah tak layak huni.

Fahri menyampaikan program ini telah berjalan. Namun, program itu baru akan maksimal tahun depan.

"Karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," kata Fahri.

Jakarta -

Program 3 Juta Rumah merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang fokus pada pembangunan dan renovasi rumah. Wakil Menteri Fahri Hamzah mengungkapkan Program 3 Juta Rumah di pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah.

"Untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes," kata Fahri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Anggaran untuk mendukung program renovasi di pedesaan telah disiapkan, salah satunya dari anggaran negara yakni APBN 2025 yang disahkan saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Namun, Fahri menyebut anggaran tersebut masih kecil yakni hanya Rp 850 miliar yang dapat memperbaiki 35-40 ribu rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai Rp 1 triliun. Itu hanya meng-cover kurang dari 40 ribu, sekitar 35 ribu rumah," ungkapnya.

Fahri menyampaikan ada harapan jika anggaran tersebut dapat ditambah setelah proposal APBN Presiden Prabowo diserahkan pada Agustus 2025 mendatang.

"Itu (APBN 2025) belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah. Jadi kita menunggu bahwa mudah-mudahan di pidato anggaran 16 Agustus nanti Bapak Presiden sudah bisa menjabarkan seluruh rencana kita di tahun 2026. Sehingga di 2026 itu seluruh rencana dan janji Bapak Presiden sudah bisa dieksekusi secara masif," ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menyampaikan program renovasi rumah di pedesaan ini akan melibatkan 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes nantinya.

Saat ini, ia meminta kepada kepala daerah untuk menyiapkan kebijakan untuk program perumahan beserta mekanismenya agar anggaran dari pusat dapat terserap dengan tepat.

"Ini yang saya dorong supaya pemerintah daerah menyiapkan sistem. Soal kesulitan kita di pusat adalah kalau melihat ada ketidaksiapan untuk menyalurkan dana karena sistemnya tidak dipersiapkan secara baik gitu," jelasnya.

Ia optimis adanya Program 3 Juta Rumah di pedesaan dapat berdampak positif untuk perekonomian di daerah. Sebab, dengan adanya renovasi yang masif di daerah-daerah, maka akan muncul pelaku usaha dan lapangan kerja baru sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sana.

"Ya sebagai tenaga kerjanya. Selain mereka beli material dan sebagainya. Yang kedua itu tentu akan langsung menghapus kemiskinan di desa-desa, dan yang ketiga ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dirancang oleh Bapak Presiden," ucapnya.

(aqi/das)

Cianjur -

Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4/2025). Bahkan saat ini tercatat 38 siswa dirawat di rumah sakit.

Muhammad Reyhan, siswa MAN 1, mengatakan dirinya mulai mengalami gejala keracunan pada pukul 14.30 WIB. Sebelumnya pada pukul 12.00 WIB, dia bersama para siswa lainnya mengonsumsi nasi dengan lauk dari program MBG.

"Tadi siang sekelas makan MBG, isinya nasi dan ayam potong seperti ayam suwir. Setelah itu, sekitar jam setengah tiga mulai pusing, mata juga kunang-kunang. Saya kan pulang, begitu sampai rumah langsung muntah," kata Reyhan, Senin (21/4/2025).

Menurut siswa kelas 10 itu, ayam suwir tersebut berbau, namun para siswa tetap memakannya. "Sedikit berbau, seperti asam begitu. Tapi tetap dimakan karena dikiranya bumbunya begitu," jelas.

Dia menegaskan jika setelah makan siang, para siswa tidak mengkonsumsi apapun. "Setelah itu tidak makan apa-apa. Cuma makan dari MBG. Kemudian mengalami gejala keracunan," ungkap Reyhan.

Kepsek MAN Cianjur Erma, mengatakan di sekolahnya mulai dari kelas 10 hingga 11 tercatat ada 800 siswa. Sebagian besar mengkonsumsi makanan dari MBG.

"Setelah makan MBG itu mulai mengeluhkan gejala keracunan. Ada yang sempat dirawat di UKS, ada juga yang mengeluhkan gejala yang sama ketika sampai di rumah. Kami instruksikan seluruh guru untuk memantau murid-murid, menanyakan kondisinya untuk memastikan jumlah siswa yang mengalami keracunan," kata Erma.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya, mengatakan saat ini tercatat ada 38 siswa yang rawat di rumah sakit karena keracunan usai menyantap makanan dari MBG.

"Hingga pukul 21.00 WIB tercatat ada 38 siswa yang dibawa ke rumah sakit. sebanyak 28 siswa dirawat di RSUD Sayang dan 10 siswa di RS Bhayangkara," ujar Frida.

Menurutnya, Dinkes juga meminta setiap puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.

"Sebagian besar mengeluhkan keracunan setelah pulang. Jadi kemungkinan ada yang mengalami gejala di rumah sehingga dirawat di rumah atau ke puskesmas terdekat," jelas Frida.

Frida menambahkan, pihaknya juga akan mengambil sampel muntahan serta makanan untuk memastikan penyebab keracunan.

"Kita ambil sampel muntahan dan cari sampel makanan kalau memang masih ada untuk uji laboratorium. Memastikan apakah penyebabnya dari makanan MBG atau ada penyebab lain," pungkasnya.

(orb/orb)

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta penggunaan wadah atau tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproduksi industri lokal, bukan impor. Saat ini masih ada dapur yang menggunakan wadah MBG produk luar negeri.

"Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor suruh bikin lokal," kata Luhut usai bertemu dengan Prabowo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, para anggota DEN, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2024).

"Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini," katanya.



Dalam pertemuan itu, DEN juga menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap penyerapan tenaga kerja juga kemiskinan. Kesimpulannya adalah program ini sangat bagus dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta dan menekan kemiskinan mencapai 5,8%.

2 Juta Penerima Manfaat

Sementara itu, hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp710,5 miliar dengan total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.

"Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).

Program MBG sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil.

Hingga pertengahan Maret, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:

- Anak Pra-SD: 111.127 orang
- Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang
- Siswa SD/MI: 912.023 orang
- Siswa SLB: 4.548 orang
- Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
- Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
- Ibu Menyusui: 2.613 orang
- Balita: 7.811 orang
- Ibu Hamil: 1.835 orang