Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG. Yayasan MBG berinisial MBN dilaporkan ke kepolisian oleh mitra dapurnya karena diduga menggelapkan dana Rp 975.375.000.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal tersebut merupakan masalah internal antara yayasan dengan mitra. Dadan menerangkan, dana yang telah disalurkan ke yayasan masih aman dalam rekening.

Menurut Dadan, sistem pencairan dana tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan melalui virtual account. Dana tersebut hanya dapat dicairkan melalui persetujuan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Masalah internal mitra. Dana di virtual account hanya bisa dicairkan melalui approval ke SPPG, dana pasti aman," kata Dadan kepada detikcom, Rabu (16/4/2025).

Sebagai tindak pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Dadan menerangkan akan lebih ketat menyeleksi mitra MBG. Saat ditanya mengenai penyelesaian masalah yayasan tersebut, Dadan menerangkan akan mengambil langkah kerja yang tidak membuat gaduh.

"Kami akan makin ketat menyeleksi mitra terutama mitra yang berkongsi/berpartner," jelas Dadan.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

BEKASI, iNewsTuban.id- Pelaku pencurian pakaian dalam wanita meneror warga Perumahan Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sejumlah pakaian dalam wanita milik warga perumahan setempat telah dicuri pelaku berjenis kelamin pria. 

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial dan pelaku beraksi pada Selasa, 18 Februari 2025 malam. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku yang mengenakan helm dan masker mengambil sejumlah pakaian dalam yang dijemur di luar rumah. 

Pemilik rumah yang mengetahui adanya pencurian pakaian dalam ini membagikan rekaman tersebut ke WhatsApp Group warga setempat. 

Dari group ini lah diketahui ada sejumlah warga juga yang pernah kehilangan pakaian dalam. Dari informasi yang didapat di group warga disebutkan ada sebanyak lima pakaian dalam yang telah dicuri pelaku. 

Teror pencurian pakaian dalam oleh pelaku ini tentunya meresahkan warga perumahan tersebut. Belum diketahui motif pelaku melakukan pencurian pakaian dalam tersebut. 

Editor : Prayudianto

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) dikabarkan mendapat penolakan di Papua. Sejumlah sekolah yang menerima program MBG turut diduga mendapat ancaman atau teror.

Dilansir dari detikNews, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menegaskan ancaman tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap program pemerintah. Dia menegaskan MBG merupakan niat baik dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh anak-anak di Indonesia.

"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," tegas Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco tidak merinci pihak yang diduga melakukan pengancaman tersebut. Namun dia mewanti-wanti pihak tertentu untuk tidak melakukan aksi teror tersebut.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Ketua Harian Gerindra ini memastikan aparat akan bertindak tegas terhadap hal tersebut. Aparat penegak hukum akan diturunkan mengawal program MBG.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," imbuh Dasco.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin turut merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegaskan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," kata Sjafrie Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia menegaskan pelaksanaan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," imbuhnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai Senin 6 Januari 2024, besok. Untuk tahap awal MBG dilaksanakan di 26 provinsi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan pemberian MBG digelar secara bertahap. Tidak hanya anak sekolah, ibu hamil dan balita juga akan mendapatkan makan bergizi gratis.

"Besok tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap. Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan jadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini," ujar Hasan Hasbi dikutip detikNews, Minggu (5/1/2024).

Nantinya ada 190 dapur yang beroperasi untuk melaksanakan program tersebut. Masing-masing dapur dipimpin utusan Badan Gizi Nasional.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasioanl, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Satuan dapur tersebut juga dilengkapi seorang ahli gizi dan akuntan. Alasannya, agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Bersamaan dengan itu juga akan 1 orang ahli gizi di setiap dapur MBG dan 1 orang akuntan yang memastikan nanti bahwa prosedurnya berjalan dengan benar, gizinya terpenuhi dengan baik dan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ratusan satuan dapur ini tidak hanya mengurus persiapan makanan, namun hingga hasil limbah makanan. Targetnya, akhir tahun nanti akan ada 5.000 SPPG.

"190 dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi, dan pengelolaan ini tidak hanya sekadar persoalan rantai pasok, tapi juga bagaimana kebersihan dan higienis makanan yang ada di dapur sampai ke pengolahan limbah sisa hasil makanan dan sampah dapur," ujarnya.

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran

Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Solo sampai saat ini masih menunggu petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono mengaku belum akan melaksanakan MBG meski sudah ada wacana digelar serentak pada pekan depan.

"Belum, belum (makan bergizi gratis 6 Januari). Saya sudah coba koordinasi ke pusat, terus ke beberapa teman daerah lain," katanya ditemui di GOR Indoor Manahan Solo, Jumat (3/1/2025).

Dari hasil koordinasi dengan daerah lain itu, Budi menyebut bahwa belum ada informasi jelas mengenai pelaksanaan makan bergizi gratis.

"Intinya sama, belum ada informasi yang fix MBG ini mau bagaimana, yang dilaksanakan di daerah ya, jenjang SD SMP, itu. Kita bicara itu aja. Jenjang lain SMA bukan kewenangan kita," ungkapnya.

Dirinya kembali menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

"Katanya gitu (serentak tanggal 6), sampai sekarang belum ada info. (Juknis) Belum. Setiap hari saya nanya, belum ada jawaban," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot Solo juga tidak menyediakan anggaran khusus makan bergizi gratis. Untuk program tersebut, pemkot Solo melakukan kolaborasi anggaran.

"(Anggaran) Belum, seperti kemarin. Sementara kolaborasi dengan anggaran yang ada penanganan stunting itu aja," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta mengatakan, Pemkot Solo sempat menggelar uji coba makan bergizi gratis. Namun, hal tersebut tidak menjadi patokan untuk memulai MBG secara serentak.

"Solo dulu pernah ada uji coba. Tapi apakah itu berarti Solo termasuk atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas untuk tanggal 6 Solo belum. Karena belum ada sosialisasi," jelasnya.

Dian menyebut memang sudah ada sosialisasi mengenai makan bergizi gratis, namun hal tersebut baru sebatas sosialisasi makanan sehat.

"Tadi ada sosialisasi tapi hanya mengenai makanan sehatnya. Untuk detail pelaksanaan makan bergizi gratis kita masih menunggu," paparnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, program makan bergizi gratis rencananya dimulai pada Senin, 6 Januari. Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan proses persiapan.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Nantinya makan bergizi gratis akan dilaksanakan serentak di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Seperti diketahui, makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ada empat target program ini, yaitu pelajar dari PAUD hingga SMA. Kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Uji coba program makan bergizi gratis pemerintah telah dilakukan di sejumlah daerah di RI. Menu makanan selama uji coba pun beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum menerima surat pelaksanaan program makan bergizi gratis dari Pemerintah Pusat. Walhasil, Pemprov Bali belum mengetahui petunjuk teknis (juknis) penerapan program itu di lapangan.

"Sama sekali belum ada (surat edaran atau pengarahan)," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, saat dihubungi detikBali, Jumat (3/1/2025).

Boy menegaskan tetap mendukung program prioritas nasional itu untuk dapat berjalan lancar di Bali. Program dari Presiden Prabowo Subianto itu dikabarkan akan dimulai pada Senin (6/1/2025).

Namun, karena belum ada surat pelaksanaan, Boy belum dapat memastikan jika program Makan Bergizi Gratis di Bali dimulai pada Senin (6/1/2025). Boy berharap surat edaran program Makan Bergizi Gratis segera turun.

Boy menegaskan anggaran sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis di Bali sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Sementara belum ada arahan apakah itu dari APBD, belum ada sama sekali," terang Boy.

Sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis rencananya mulai diterapkan pada Senin (6/1/2025) pekan depan. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan persiapan menjelang penerapan program tersebut.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Rabu (1/1/2025), seperti dikutip dari detikNews.

Makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Fokus awal dari program Makan Bergizi Gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis rencananya dimulai 6 Januari. Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan proses persiapan.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025), dilansir detikNews.

Nantinya makan bergizi gratis akan dilaksanakan serentak di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Seperti diketahui, makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ada empat target program ini, yaitu pelajar dari PAUD hingga SMA. Kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Uji coba program makan bergizi gratis pemerintah telah dilakukan di sejumlah daerah di RI. Menu makanan selama uji coba pun beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi.

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Jumlah tunawisma melonjak di Amerika Serikat (AS) karena kurangnya akses ke perumahan terjangkau. Ribuan warga Amerika tak punya tempat tinggal, sehingga menjadi gelandangan di tempat penampungan di New York hingga di jalanan Los Angeles.

Dilansir dari Newsweek, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD) mencatatkan rekor 771.480 orang menjadi tunawisma dalam satu malam menurut sebuah penilaian tahunan. Angka tersebut menunjukkan sekitar 23 orang merupakan tunawisma setiap 10.000 orang di AS.

Orang yang mengalami tunawisma mencakup orang-orang yang tinggal di tempat penampungan, program perumahan, dan lokasi yang tidak tidak terlindungi. Namun, jumlah tunawisma sebenarnya lebih besar karena HUD tidak memperhitungkan beberapa situasi seperti mereka yang tinggal bersama teman atau keluarga karena tak punya rumah sendiri.

Menurut laporan HUD, jumlah tunawisma meningkat 18,1 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Sebagai referensi, jumlah orang yang tak punya rumah meningkat 19,2 persen dari tahun 2007 hingga 2024.

Jumlah orang yang mengalami pola tunawisma kronis, yang didefinisikan HUD sebagai orang penyandang disabilitas yang telah menjadi tunawisma selama setidaknya 12 bulan, juga meningkat 6,6 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti krisis perumahan terjangkau di tingkat nasional, meningkatnya inflasi, dan upah yang stagnan di kalangan menengah dan ke bawah. Lalu, dampak berkepanjangan dari rasisme sistemik juga berperan dalam peningkatan jumlah tunawisma.

Selain itu, departemen tersebut menyebutkan krisis kesehatan masyarakat, bencana alam, peningkatan jumlah imigran AS, dan berakhirnya program pencegahan tunawisma era COVID-19 turut memperparah kondisi ini.

CEO sementara Koalisi Perumahan Pendapatan Rendah Nasional Renee Willis mengatakan meningkatnya jumlah tunawisma adalah konsekuensi tragis, namun dapat diprediksi, akibat kurangnya investasi dalam sumber daya dan perlindungan yang membantu orang menemukan dan memelihara perumahan yang aman dan terjangkau.

"Seperti yang sudah diperingatkan oleh para advokat, peneliti, dan orang-orang yang memiliki pengalaman hidup seperti itu, jumlah orang yang mengalami tunawisma terus meningkat karena semakin banyak orang yang berjuang untuk membayar biaya perumahan yang sangat tinggi," kata Willis dalam sebuah pernyataan dikutip dari Newsweek, Minggu (29/12/2024).

Sementara itu, CEO Aliansi Nasional untuk Mengakhiri Tunawisma Ann Oliva mengatakan perlu ada solusi untuk menyelesaikan krisis tunawisma di AS.

"Peningkatan jumlah tunawisma yang memecahkan rekor ini seharusnya menjadi peringatan bagi para pembuat undang-undang federal, negara bagian, dan lokal untuk membuat solusi maju dan berbasis bukti untuk krisis ini," tuturnya.

Video: Terjadi Lagi Penembakan Massal di AS, 3 Orang Tewas

Video: Terjadi Lagi Penembakan Massal di AS, 3 Orang Tewas

PDI Perjuangan buka suara terkait sayembara tangkap buronan kasus suap pengganti antarawartu (PAW), Harun Masiku, yang dibuka Maruarar Sirait dengan hadiah Rp 8 M. PDIP menganggap aksi Maruarar tersebut hanya cari perhatian (caper).

Hal itu diungkap juru bicara PDIP, Chico Hakim, Ia menilai sebagai Menteri, Maruarar harusnya fokus bekerja di Kementerian yang dipimpinnya.

"Sebenarnya kalau saya pribadi dan kami-kami di PDIP sebenarnya nggak ingin merespons itu ya. Karena apa? Karena kan tujuannya Caper (cari perhatian), nah kalau direspons artinya dapat dia perhatiannya," kata Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Senin (2/12/2024).

Chico mengatakan Ara mestinya fokus menangani Kementerian Perumahan apalagi ada proyek strategis nasional di PIK yang harus mendapat perhatian.

"Tujuannya hanya cari perhatian gitu ya. Karena sebagai menteri seharusnya juga nggak menyibukkan dirinya dengan hal-hal seperti itu, ya kan," ujar Chico.

Ia menyinggung banyak warga yang rumah dan tanahnya digusur untuk proyek strategis nasional di PIK. Sehingga harusnya Ara lebih fokus memperhatikan persoalan tersebut ketimbang penangkapan Harun Masiku.

"Harusnya sibuknya bagaimana perumahan rakyat miskin khususnya ya kan, rakyat-rakyat datang ada di rumahnya atau tanahnya digusur di proyek strategis nasional di PIK misalnya. Itu kan sebenarnya yang menjadi perhatian dia (Ara) bukan Harun Masiku," tambahnya.

PDIP sendiri, kata Chico, tetap bersikap mendukung memberantas korupsi di Indonesia. Ia menegaskan PDIP tak pernah menghalang-halangi pengusutan dan penangkapan kasus Harun Masiku.

"Statement dari PDIP adalah meminta juga aparat kepolisian dan KPK untuk menemukan Harun Masik. Sebenarnya sama, sama-sama ingin tuntas ya kan. Nggak ada dari PDIP juga menghalang-menghalangi itu. Dan itu ada rekam jejak dalam rekam digitalnya jadi nggak ada masalah," ungkap Chico.

Chico lalu menyinggung soal anggaran Rp 40 T lebih yang diajukan Ara ke Kementerian Keuangan untuk Kementerian Perumahan.

"Dia (Maruarar) baru ajuin anggaran 40 sekian Triliun ke Bu Sri Mulyani itu aja dulu. Coba ya apakah itu bisa dia dapatkan dan apabila dia dapat itu bisa menjadi menteri yang maksimal bekerja untuk rakyat. Itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa menanggap Harus Masiku dengan imbalan senilai Rp 8 miliar. Sayembara itu beredar viral di media sosial X.

Dalam video yang beredar, Awalnya Maruarar Sirait menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kemudian Ara mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar dan menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar.

Setelah itu, dia pun menyebut akan memberikan uang Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Ia mengaku heran Harun Masiku belum juga ditangkap.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

Video: Kata PDIP soal Maruarar Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku

Video: Kata PDIP soal Maruarar Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku

Biaya per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) turun dari Rp 15 ribu menjad Rp 10 ribu. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penyebabnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat seperti dikutip dari detikNews, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Menu makan bergizi gratis Foto: detikcom/Retno Ayuningrum

Nah, bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

Makan Bergizi Gratis Awalnya Rp 15.000

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Dadan menyebut, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Soal menu, Dadan bilang, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi, pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan

Artikel ini telah tayang di detikFinance

Simak juga Video DPR Apresiasi Prabowo Gaet Investor Makan Bergizi Gratis dari LN

[Gambas:Video 20detik]

Program makan bergizi gratis akan menyasar sebanyak 3 juta anak pada tiga bulan pertama 2025. Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Januari mungkin 3 juta anak untuk tiga bulan pertama, tiga bulan berikutnya kami tambah," kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024) dilansir dari detikNews.

Dadan mengatakan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 15 ribu per anak. Namun, anggaran tersebut fleksibel, tergantung nilai bahan pokok di tiap daerah.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal. Jadi ditentukan di APBN per anak segitu, tetapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing. Kami kan tidak beli paket makan, kami beli bahan baku yang akan dimasak," jelas Dadan.

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional tidak mengatur terkait menu makanan. Menu akan ditentukan para ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan di wilayah, tetapi Badan Gizi Nasional menentukan komposisi nutrisi gizi nasional.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan," ujar Dadan.

Badan Gizi Nasional akan mempekerjakan masyarakat lokal untuk memasak dalam program makan bergizi gratis. Dadan tidak menutup kesempatan bagi usaha katering yang siap bekerja sama, tetapi tetap di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional untuk menjamin kualitas makanannya.

"Sistemnya itu kami akan membangun satuan pelayanan yang seluruhnya dikelola Badan Gizi (Nasional), tetapi yang kerja adalah masyarakat lokal," ujar Dadan.

"Kalau ada katering yang bersedia dan siap hadir bagian Badan Gizi Nasional, kami gunakan catering itu, tetapi kami akan tempatkan personel Badan Gizi (Nasional) untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas," imbuh Dadan.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan dukungannya kepada g pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menyebut langkah Anies itu ibarat 'membangunkan macan tidur'.

Maruarar menerangkan maksud dari 'macan tidur' adalah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono datang kampanye yang kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini, Pramono itu mengesankan, dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo," kata Ara, dilansir dari detikNews, Sabtu (23/11/2024).

Ara menilai sikap Anies membangunkan konsolidasi dukungan terhadap paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Ia mengatakan konsolidasi berjalan sangat cepat untuk pemenangan RK-Suswono.

"Sekarang sudah susah lagi, dengan adanya Anies, 'macan tidurnya' itu yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini, konsolidasinya cepat. Percayalah, konsolidasinya cepat," tambah Ara.

Ia lalu berterima kasih kepada Anies yang menunjukkan sikap politik, karena dengan begitu maka peta politik di Pilkada Jakarta berubah. Maruarar kembali menekankan Anies telah membangunkan 'macan tidur'.

"Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano. Karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini. Dana saya percaya pendukung PDIP nggak akan 81 persen," ujar Menteri Perumahan ini.

Adapun, Indikator Politik telah merilis elektabilitas cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta. Hasilnya Pramono-Rano unggul tipis dari dua pasangan yang lain, baik melalui survei tatap muka dan telepon.

Survei ini melibatkan 1.229 responden dipilih melalui metode double sampling berusia 17 tahun atau lebih. Double Sampling adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.

Video Pramono: Secara Pandangan, Saya dan Anies Nggak Ada Bedanya

Video Pramono: Secara Pandangan, Saya dan Anies Nggak Ada Bedanya