Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jakarta merespons soal omzet kantin sekolah menurun setelah kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program itu dimulai bertahap di 26 provinsi.

"Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

Evaluasi itu akan melibatkan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggungjawab program MBG. Tak hanya soal kantin, penyelenggaraan MBG juga akan masuk pembahasan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada, Senin (6/1/2025). Saat dimulai, terdapat 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang ditugaskan untuk membuat makan bergizi gratis.

Dari 190 SPPG tersebut ada sekitar 570 ribuan pelajar yang menerima makan bergizi gratis. Di mana pada awal Maret 2025 ditargetkan ada sebanyak 937 SPPG yang beroperasi. Pemerintah menargetkan 3 jutaan orang penerima manfaat atas program tersebut.

Dapur-dapur yang disiapkan untuk MBG ada di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.