Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga akan disalurkan ke peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan. Dia pun mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) pesantren dioptimalkan dalam program tersebut.

"Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," kata HNW dalam keterangan, Kamis (5/12/2024).

Diketahui untuk menyalurkan Makan Bergizi Gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

HNW pun mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri. Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur pesantren masing-masing," jelasnya.

Berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional target program MBG adalah 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali.

Pasalnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru," tutupnya.