Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyediakan 20 ribu rumah subsidi atau rumah murah untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia mengatakan pemerintah berupaya memastikan PMI mendapat akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ucap Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Hal itu disampaikan ketika bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta kemarin malam. Pertemuan ini membahas upaya sinergi dalam penyediaan hunian layak bagi PMI sebagai bagian dari perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Ia menyebutkan hunian tersebut bisa diperoleh PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Tanah Air. Hunian tersebut berupa rumah subsidi yang rencananya akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara," ujarnya.

Sementara itu, Karding mengatakan kolaborasi diharapkan tak hanya memberi PMI perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak.

"Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: KemenP2MI-KemenHAM Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Perlindungan PMI

Video: KemenP2MI-KemenHAM Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Perlindungan PMI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk mencapai generasi emas.

"Jangan punya pikiran bahwa program Makan Bergizi Gratis hanya buang-buang anggaran saja. Ini adalah investasi sumber daya manusia, supaya generasi emas ke depan tumbuh dengan cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak bagus,” kata Menteri Karding, sebagaimana keterangan tertulis KP2MI pada Rabu (15/1).

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Karding saat mengunjungi salah satu daerah asal sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang anak-anaknya tengah memperoleh manfaat program MBG, di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Athfal, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Menteri Karding menilai investasi SDM bukan menjadi prioritas pemerintahan di masa lalu sehingga dampaknya terasa saat ini. Namun demikian, hal itu, katanya, telah diantisipasi Pemerintahan Prabowo Subianto dengan peningkatan program-program untuk peningkatan kualitas SDM.

"Akhirnya sampai sekarang Indonesia merdeka, kita tertinggal dengan negara berkembang lain di berbagai bidang. Peningkatan SDM selain dengan pendidikan, dapat dimulai dari makanan sehat di awal masa pertumbuhan," katanya.

Lebih lanjut, Menteri Karding menjelaskan bahwa dana dari pusat untuk pengadaan bahan makanan hingga tenaga berasal dari desa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Dengan adanya program tersebut, dia berharap ekonomi desa dapat terus berjalan.

"Kaitan MBG dengan KemenP2MI, kami mendorong yang mendapat program MBG ini berada di daerah kantong-kantong pekerja migran Indonesia dahulu. Karena kami harus memperhatikan juga keluarga yang ditinggalkan para pekerja, termasuk anak mereka," ujarnya.

Wamen P2MI Christiani Aryani, yang turut serta dalam kunjungan tersebut dan berbincang saat para pelajar menyantap makanan dari program tersebut, mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa sebagian siswa-siswi tersebut tidak memiliki orang tua.

Kondisi itu membuat mereka jarang sekali mendapat makan siang dengan takaran gizi yang seimbang.

"Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia sehat dan kuat. Presiden ingin generasi alpha menjadi generasi emas di Tahun 2045. Jadi, kami semua berharap anak-anak dapat tumbuh cerdas dimulai dari makanan bergizi," demikian kata Wamen P2MI tersebut.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mensimulasikan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa-siswi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan pers KP2MI yang diperoleh pada Senin (16/12), simulasi MBG dilakukan kepada 1.050 siswa di SDN 1 Gembongan Mekar, SDN Gembong dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mubtadin di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/12).

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan simulasi Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam rangkaian kegiatan menyambut peringatan Hari Pekerja Migran (Migrant Day).

"Hari ini kita melakukan giat simulasi MBG, salah satu program Bapak Presiden Prabowo yang juga tengah diujicobakan saat ini di berbagai daerah," kata Wamen Christina

Dia mengatakan salah satu alasan memilih Cirebon sebagai tempat simulasi adalah karena daerah tersebut banyak menyalurkan pekerja migran, dan KP2MI ingin melibatkan daerah tersebut dalam rangkaian acara peringatan Migrant Day yang jatuh pada 18 Desember 2024.

"Pak Pj. Bupati sampaikan bahwa tahun 2024 ada sekitar 11.000 warga Kabupaten Cirebon yang berangkat sebagai pekerja migran. Destinasi utamanya itu ke Hongkong dan Taiwan. Jadi, banyak juga anak-anak di sini yang kebetulan keluarganya sedang bekerja ke luar negeri. Itu satu hal menarik untuk simulasi giat MBG," kata Christina.

Ke depan, ia ingin mendorong agar ada lebih banyak lagi warga yang memperoleh akses informasi tentang migrasi ke luar negeri dengan cara aman dan agar mereka mewaspadai iklan rekrutmen di media sosial yang marak dan menawarkan gaji sangat besar.

"Hal seperti ini harus diwaspadai. Tidak sulit untuk mengecek kebenaran informasi di era digital. Kami punya 23 perwakilan BP3MI dan P4MI yang siap memberikan informasi. Waspadai dan cek kebenaran informasi tentang lowongan kerja ke Thailand sebagai operator dengan gaji sekian dan hal-hal lainnya," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan selalu hadir melindungi warga negaranya yang hendak berangkat maupun selama di luar negeri dan saat kembali.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga memastikan perlindungan bagi pekerja migran melalui berbagai program.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya, usai pembagian MBG kepada siswa, menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon terus memberikan perhatian khusus kepada para pekerja migran.

"Insya Allah kami terus mendorong untuk kebaikan-kebaikan pekerja migran, kami juga mengalokasikan anggaran untuk pelindungan pekerja migran baik mulai keberangkatan, kemudian jika ada yang sakit dan atau meninggal," katanya.

Dia mengatakan terdapat 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon, salah satunya kecamatan Babakan, yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding turun ke pelosok desa dalam agenda memberi makan bergizi dan cek kesehatan gratis bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga sekolah yaitu SDN 1, SDN 2, dan MI NW di Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (12/12/2024).

"Makan bergizi untuk 500 orang dan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk 200 orang," kata Karding.

Karding masuk ke setiap kelas dan menyapa para anak-anak sambil mengajak berdoa sebelum makan. Beberapa kali dia melempar pertanyaan sebagai bentuk menguji keberanian para siswa.

Begitu pula dengan anak-anak itu, dengan gembira mereka menyambut pria yang dulunya sebagai anggota DPR RI itu. Beradu kecepatan mereka mengangkat tangan untuk ditunjuk maju Pak Menteri dengan makanan bergizi yang terbungkus di depannya.

Mayoritas siswa itu merupakan pekerja migran. Hal ini menjadi catatan penting bagi Karding.

"Desa Jenggik ini salah satu kantong PMI, sehingga menjadi catatan kami di kementerian untuk kami dorong pemberdayaan kursus di desa ini," ungkapnya.

Menurut Karding, berdasarkan data di kementeriannya, banyak PMI minim keterampilan. Kementerian P2MI mengupayakan adanya rumah edukasi bagi desa-desa tempat kantong PMI sebagai wadah mengasah keterampilan dengan sistem pemberdayaan terencana, menyeluruh, dan memiliki target yang jelas.

"Untuk skill dan soft skill. Nanti kita coba bicara dengan Kementrian Tenaga Kerja dan gubernur," ujarnya.

Selain itu, Karding mengingatkan kepada semua kepala desa untuk tidak bermain dan asal memberi rekomendasi bagi para PMI. Hal ini untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang dihadapi PMI di tempat penempatan kerja.

"Kalau kepala desanya membiarkan, ini akan dipidanakan 5 sampai 10 miliar, penjara 15 tahun," tegasnya.