Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa (10/12/2024). Mereka akan membahas peta jalan atau blue print program 3 juta rumah.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satgas hingga BPKP untuk membahas peta jalan program 3 juta rumah, salah satunya dari sektor pembiayaan. Menurutnya, dengan alokasi anggaran Rp 5,2 triliun untuk 2025 tidak akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.

"Kalau pakai anggaran ini, Rp 5,2 triliun, saya pasti fail, pasti gagal untuk membangun bagaimana memfasilitasi itu semua. Besok rencananya kami akan bertemu dengan Menteri Keuangan, dan Bappenas, dan BPKP, dan Satgas. Besok ya," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD, Senin (9/12/2024).

"Jadi kita akan buat peta jalan yang juga itu baru kesepakatan itu karena belum sampai ke DPR. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, kira-kiranya berapa support 2025 yang bisa kita terima sedangkan kondisi itu sekali lagi tidak membuat kita menyerah," tambahnya.

Ara mengatakan, belum bisa menyampaikan peta jalan 3 juta rumah karena masih harus bertemu dengan berbagai pihak terlebih dahulu.

"Saya belum berani mengatakan ini peta jalan karena saya mesti bertemu jajaran saya besok dengan Departemen Keuangan, Bappenas, dan juga dengan Satgas dan BPKP," tuturnya.

Ara kemudian menjabarkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PKP untuk mendukung program 3 juta rumah, seperti adanya lahan gratis dan/atau murah, penggunaan lahan koruptor untuk pembangunan rumah, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (penghapusan retribusi BPHTB-PBG untuk MBR), dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah