Tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol hingga gang perumahan di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, sudah sepekan tak kunjung diangkut dan menimbulkan bau busuk. Pemkab Pelalawan lalu mengungkap alasannya.

Mereka mengaku tumpukan sampah itu terjadi imbas akses jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera banjir sejak sepekan ini.

Pantauan detikSumut, sampah-sampah itu berserakan mulai dari Jalan Protokol Pangkalan Kerinci atau Jalan Maharaja Indra, Jalan Akasia, Jalan Pemda hingga ke gang perumahan. Terlihat sampah-sampah bertumpuk karena lama tak diangkut.

Tepat depan Jalan Sakura misalnya, terlihat tumpukan sampah menggunung karena tak diangkut. Bahkan, sampah berserakan ke jalan karena lapak pembuangan sampah di lokasi penuh.

"Sudah sepekan sampah tak diangkut. Kami di perumahan juga sama, tak diangkut," kata warga bernama Rio, Senin (27/1/2025).

Rio mengatakan tumpukan sampah terjadi diduga karena masalah angkutan. Sebab, sudah 1 pekan terakhir sampah tidak diangkut yang menyebabkan tumpukan di sejumlah titik.

"Biasa diangkut rutin. Tapi memang akhir-akhir ini sering terlambat, makanya pada bertumpuk semua sampai ke gang-gang," tegas Rio.

Hal senada juga disampaikan Aan, ia menyebut sampah mulai menimbulkan aroma tidak sedap. Bagaimana tidak, tumpukan sampah terjadi di banyak titik dan terus diguyur hujan.

Selain itu, tumpukan sampah juga disebut sangat mengganggu pedagang. Khususnya yang berjualan dekat tempat penampungan sementara.

"Ini di Pelalawan beberapa hari hujan, jadi memang basah-basah sampah. Kalau ada panas sedikit saja, sudah bau itu," katanya.

Aan berharap pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat mengambil tindakan cepat. Terutama di titik-titik yang sudah semakin menggunung.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan, Eko Novitra mengatakan tumpukan sampah itu terjadi imbas jalan di Pelalawan terendam banjir. Sehingga, kendaraan angkutan sampah di daerah itu tak bisa maksimal.

"Sampah menumpuk karena biasa 1 hari itu main 2 kali, pagi-siang dan siang-sore untuk angkutan seluruh Kota Pangkalan Kerinci. Ya ada 10 mobil atau 20 kali trip dalam sehari," kata Eko, Senin (27/1).

Eko mengaku karena banijir, truk angkutan tidak bisa maksimal. Bahkan, angkutan di Kota Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan sempat berhenti dan tidak beroperasi.

Selain itu, lokasi TPS di daerah Kemang mewajibkan kendaraan melewati lokasi banjir. Eko mengaku tidak mungkin truk membuang sampah sembarangan.

"Kita sempat ada berhenti karena air tinggi, baru 2 atau 3 hari ini bisa jalan. TPA kita di Kemang sana, sampah kita angkut ke sana lewat KM 83 (lokasi banjir). Kan kita tidak bisa buang sembarangan sampah ini, jadi itu alasan sampah tertumpuk," kata Kadis.

Untuk itu, Eko memastikan angkutan akan kembali lancar jika air surut. Sebab, dalam sehari kini kendaraan hanya bisa berjalan sekali dari biasanya 2 kali trip.

"Biasa aman, tak pernah ada tumpukan. Ya karena kondisi alam, kita tidak bisa karena yang berangkat pagi tadi saja belum balik malam ini ke Kerinci. Itu yang buat kendala. Insyaallah selama tidak ada banjir sampah aman karena ada 20 mobil atau 20 trip kita mainkan," katanya.

Pemandangan Miris Tumpukan Sampah Busuk di Jalanan Pekanbaru

Pemandangan Miris Tumpukan Sampah Busuk di Jalanan Pekanbaru

Tumpukan sampah terlihat di sepanjang jalan protokol hingga gang perumahan di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Sudah sepekan, sampah tidak kunjung diangkut dan bau busuk.

Pantauan detikSumut, sampah berserakan mulai dari Jalan Protokol Pangkalan Kerinci atau Jalan Maharaja Indra, Jalan Akasia, Jalan Pemda hingga ke gang perumahan. Terlihat sampah-sampah bertumpuk karena lama tak diangkut.

Tepat depan Jalan Sakura misalnya, terlihat tumpukan sampah menggunung karena tak diangkut. Bahkan, sampah berserakan ke jalan karena lapak pembuangan sampah di lokasi penuh.

"Sudah sepekan sampah tak diangkut. Kami di perumahan juga sama, tak diangkut," kata warga bernama Rio, Senin (27/1/2025).

Tumpukan sampah, katanya, diduga terjadi karena masalah angkutan. Sebab, sudah 1 pekan terakhir sampah tidak diangkut yang menyebabkan tumpukan sejumlah titik.

"Biasa diangkut rutin. Tapi memang akhir-akhir ini sering terlambat, makanya pada bertumpuk semua sampai ke gang-gang," tegas Rio.

Hal senada disampaikan Aan, ia menyebut sampah mulai menimbulkan aroma tidak sedap. Bagaimana tidak, tumpukan sampah terjadi di banyak titik dan terus diguyur hujan.

Selain itu, tumpukan sampah juga disebut sangat mengganggu pedagang. Khususnya yang berjualan dekat tempat penampungan sementara.

"Ini di Pelalawan beberapa hari hujan, jadi memang basah-basah sampah. Kalau ada panas sedikit saja, sudah bau itu," katanya.

Aan berharap pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat mengambil tindakan cepat. Terutama di titik-titik yang sudah semakin menggunung.

"Berharap pemerintah turun, cepat karena ini kita lihat di sejumlah jalanan trotoar isinya sampah," kata Aan.

Video: Gagalnya Negosiasi Polusi Plastik Global di Pertemuan Busan

Video: Gagalnya Negosiasi Polusi Plastik Global di Pertemuan Busan

Pengembang perumahan di Cinere, Depok, ngotot meminta akses jalan berujung protes dari warga perumahan lain hingga dibawa ke pengadilan. Bagaimana duduk perkaranya?

Bermula dari pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. Yang jadi persoalan, warga perumahan CE tidak terima karena akses itu melintasi wilayah perumahan CE.

Singkatnya, PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Namun pihak pengembang perumahan CGR tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE terutama Blok A memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Lihat juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Warga perumahan CE yang berada di Cinere, Depok, buka suara mengenai polemik akses jalan pengembang perumahan CGR yang sampai ke meja hijau. Warga tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan akan mengajukan kasasi atas putusan banding pengembang perumahan CGR.

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 orang warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. PN Depok pun menolak gugatan itu.

Penggugat yakni pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan PN Depok, dan mengajukan banding ke PT Bandung. Singkat cerita, putusan PN Depok itu dibatalkan PT Bandung dan mengabulkan gugatan penggugat.

Para tergugat kemudian dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Respons Tergugat

Ketua RW, Heru Kasidi, mengatakan tidak terima dengan putusan PT Bandung. Heru mengatakan akan mengajukan kasasi bersama sembilan tergugat lainnya.

"Kan bukan salah kita, kita akan mengajukan kasasi mungkin minggu ini kita akan ajukan," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

Heru mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, para tergugat yang berisi Ketua RW, mantan Ketua RW, dan para Ketua RT itu merasa hanya menyampaikan aspirasi warga yang tidak berkenan pengembang perumahan CGR membangun jembatan penghubung dan membuka akses yang besar kepada pengembang terus.

"Jadi kan warga bukan badan hukum, warga juga bukan perorangan, jadi gimana.. kalau pertimbangan PT itu kok sepertinya kita seperti badan hukum yang bisa dituntut kan lucu, kalau ini bisa terjadi terus menjadi keputusan, ini kan bisa mengubah tatanan kemasyarakatan di Indonesia, masa Ketua RT/RW harus mewakili warga dan kalau ada masalah hukum bisa dituntut, ya bisa bubar lah," ucap Heru.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Natuna (ANTARA) - Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad (Lanud RSA) Natuna, Kepulauan Riau, melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis di Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Angkasa serta SDN 011 Puak.

Komandan Lanud RSA Natuna Kolonel Pnb Dedy Iskandar dikonfirmasi dari Natuna, Selasa, mengatakan Makan Bergizi Gratis itu dilaksanakan di dua sekolah yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur.

Kegiatan itu, kata dia, dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto.

Tujuan program tersebut, lanjut dia, untuk menekan angka stunting di Indonesia dengan memastikan anak-anak memiliki akses terhadap asupan gizi yang cukup dan berkualitas sejak dini.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak di lingkungan pendidikan, sekaligus memberikan contoh kepedulian nyata terhadap generasi penerus bangsa," ucap dia.

Menurut dia, makanan tersebut dimasak oleh masyarakat umum dengan menu bergizi yang telah ditentukan oleh Lanud RSA Natuna.

Total makanan bergizi yang diberikan yakni sebanyak 200 kotak, yang terdiri atas nasi, lauk pauk, buah, dan air mineral.

"Kegiatan hari ini merupakan uji coba, untuk kegiatan selanjutnya masih menunggu arahan dari pimpinan TNI AU," ujar dia.

Ia mengatakan, dipilihnya dua sekolah itu karena dekat dengan Lanud RSA Natuna dan kegiatan dilaksanakan serentak oleh Satuan Jajaran Komando Operasi Udara I (Koopsud I).

"Uji coba hari ini di dua sekolah dari beberapa sekolah yang nantinya akan masuk dalam program tersebut, yang lokasinya terdekat dan terjauh dalam area Lanud RSA yaitu 5 kilometer," ucap dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma melakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah yang berada di dalam kompleks Lanud Halim, Jakarta Timur. Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Muzafar mengatakan uji coba ini untuk mendukung program pemerintah.

"Untuk Makan Bergizi Gratis ini kan memang sudah langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden, di mana salah satu program beliau, salah satunya Makan Bergizi Gratis," kata Muzafar di SDS Angkasa 5, kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024).

"Dari dasar inilah, dari Pak Kepala Staf segera menginstruksikan untuk seluruh jajaran untuk menyiapkan segala fasilitas, termasuk dapur, untuk mempersiapkan program-program pemerintah ini," ucapnya.

Muzafar terlihat meninjau pelaksanaan uji coba Makan Bergizi Gratis di SDS Angkasa 5, kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dia menyapa siswa SDS Angkasa 5 yang tengah menyantap makan di dalam ruang kelas.

Terlihat siswa SDS Angkasa 5 menyantap makanan yang tersaji di dalam nasi kotak. Menu makan siang itu terdiri atas nasi, ayam goreng, tempe goreng, sayur capcay, buah semangka, dan susu.

Muzafar mengatakan, di tahap awal uji coba, pihaknya menyiapkan 750 porsi makan bergizi. Adapun peserta uji coba kali ini adalah siswa di sekolah yang berada di bawah Yayasan Ardhya Garini, yang berlokasi di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma.

"Untuk hari ini, kita memang kita hanya yang kita bagikan hanya di sekolah, di lingkungan Yayasan, sehingga sementara kita hanya membagikan ke seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Ardhya Garini Cabang Lanud Halim. Porsinya sendiri ada sekitar 750 porsi untuk sementara," katanya.

Dia mengatakan uji coba Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara berkala. Menurutnya, akan ada sejumlah evaluasi setelah uji coba dilakukan, salah satunya menyangkut proses penyiapan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Untuk uji-coba hari ini, evaluasinya memang terkendala untuk sedikit untuk penyiap, sehingga memang kesiapan dapur, kesiapan personel yang masak, yang chef-nya, terus yang membagikan, yang menyiapkan, semua harus segera dipersiapkan," ucapnya.

"Jadi dalam uji coba ini, kita memang masih skala kecil ya, skala yang existing, yang dapur kita sudah ada, kita mencoba memasak dan kita coba mendistribusikan. Jadi nanti secara garis besar kendala-kendala ini dapat diatasi pada saat pelaksananya nanti," katanya.

Target Dapur Umur Rampung 20 Desember

Muzafar menargetkan dapur untuk program makan siang bergizi dapat selesai pada Desember 2024 dan resmi beroperasi pada awal tahun depan. Dia mengatakan, dapur itu nantinya akan menyiapkan hingga 10.000 porsi makan siang bergizi.

"Proses dapurnya target kita pada 20 Desember nanti ya, karena memang tanggal 18 kemarin baru kita mulai untuk renovasi dapur yang sudah ada," kata Muzafar.

"Di Lanud Halim, sedang proses penyiapan dapur berskala untuk makan siang gratis di seluruh lingkungan, sehingga nanti ada 10 ribu (porsi) yang kita siapkan nanti untuk berikutnya. Harapan kita, tanggal 2 Januari nanti sudah siap untuk melaksanakan program pemerintah tersebut," jelasnya.

Dia mengatakan menu makan siang bergizi yang disiapkan di dapur di Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan instruksi dan ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Dia memastikan menu makan siang mengandung protein, vitamin dan gizi yang cukup bagi tumbuh kembang anak.

"Sesuai dengan koordinasi kita dengan Badan Gizi Nasional, nanti teknisnya ini nanti ada staf dari Badan Gizi Nasional sebagai ahli gizi, tentunya itu adalah makanan bergizi, yang tinggi protein, tinggi serat, vitamin dan lain-lainnya untuk kesehatan dan kecerdasan tumbuh anak, ya biar nanti disiapkan menjadi generasi emas yang akan datang," ucapnya.

Muzafar mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi lain agar distribusi makan siang bergizi dapat berjalan dengan baik.

"Nanti, rencana kami, apabila dapur sudah siap dan personel sudah siap, jadi (distribusi) seluruh sekolah, baik di dalam Yayasan Lanud Halim, maupun sekolah-sekolah negeri yang ada di lingkungan Halim, akan kita berkoordinasi dengan aparat lainnya ini untuk tidak overlapping, dan kita akan membagi sekolah sekolah mana yang akan dibagikan dari dapur kita, dapur mereka, sehingga nanti tidak ada overlapping," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak kabinetnya pada Senin (19/8). Ada nama baru yang bergabung ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang hanya tersisa dua bulan, yakni Dadan Hindayana.

Ia dipercaya Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dadan merupakan dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan tercatat menempuh pendidikan Proteksi Tanaman IPB pada 1986-1990. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Bonn, Jerman dan lulus 1997, dan Leibniz Universität Hannover dan lulus 1997.

Dikutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Dadan memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dengan pendidikan terakhir jenjang S3. Ia juga pernah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, termasuk jurnal internasional.

Beberapa karyanya antara lain 'Preferensi Serangan Tikus Sawah (Rattus argentiventer) Terhadap Tanaman Padi'. Lalu, 'Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Coleoptera di area reklamasi pascatambang batubara di Berau, Kalimantan Timur'.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Institusi ini akan menjadi cikal bakal program Makan Bergizi Gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Kebijakan populis itu akan dilakukan Prabowo setelah dia menjabat pada Oktober 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembentukan Badan Gizi Nasional dipersiapkan untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan pemerintah Prabowo.