Pemerintah resmi memperbolehkan masyarakat bergaji maksimal Rp14 juta membeli rumah bersubsidi. Hal itu dilakukan melalui mengubah aturan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perubahan aturan itu dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Aturan baru itu ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Ketentuan ini digunakan sebagai persyaratan pembelian rumah masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman(Sekjen PKP) Didyk Choiroel membacakan pada jumpa pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (24/4).

Peraturan baru itu menyebut MBR dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Batas maksimal gaji MBR sebelumnya diatur Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023. Aturan itu hanya membagi MBR ke dua kategori.

Kategori pertama, meliputi semua daerah kecuali Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Kategori kedua, meliputi Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Batas maksimal gaji untuk peserta Tapera di kategori pertama Rp8 juta dan di kategori kedua Rp10 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Pemerintah menyediakan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2025 220 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait pun membuka peluang menambah kuota tersebut karena permintaan tinggi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menjelaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dipastikan tetap berjalan selama Ramadan. Prosesnya akan berlangsung ketika siswa kembali masuk ke sekolah selesai libur awal puasa pada Kamis, 6 Maret 2025 mendatang.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan," ujar Dadan dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (28/2/2025).

Akan ada perbedaan antara MBG di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Yakni dari makan bersama saat istirahat di sekolah menjadi bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tambahnya.

Berlaku di Seluruh Daerah

Mekanisme MBG dibawa pulang diberikan bagi siswa yang berpuasa. Bagi siswa yang tidak berpuasa atau nonmuslim, MBG tetap bisa dikonsumsi di sekolah secara sembunyi-sembunyi.

Dadan menegaskan mekanisme ini berlaku untuk semua siswa di seluruh daerah Indonesia. Ia mengaku sempat mendapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan MBG seperti biasa.

Tetapi pada akhirnya BGN memberikan keputusan untuk berlaku adil. Dengan kata lain seluruh daerah akan mendapat perlakuan yang sama.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Imbauan pelaksanaan MBG selama Ramadan juga sudah diterima Dinas Pendidikan daerah. Contohnya Disdik Kota Batam.

Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan MBG di daerahnya akan tetap berjalan. Kini pihaknya menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaannya.

Meski begitu, Tri sudah melakukan pertemuan dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). MBG nantinya akan diberikan dalam bentuk makanan kering agar tahan lama hingga waktu berbuka puasa.

"MBG di bulan puasa, hasil koordinasi dengan kepala SPPG itu akan tetap berjalan dengan menyediakan makanan dalam bentuk makanan kering yang bisa dibawa pulang anak untuk berbuka di rumah," kata Tri.

Ia akan meminta para guru agar bisa memberikan edukasi kepada murid-muridnya bila MBG bisa dimakan di rumah baik untuk siswa muslim maupun non muslim. Sehingga makanan tidak dimakan secara diam-diam di jalan pulang.

"Mungkin nanti para guru yang akan edukasi ke anak-anak bahwa makanan ini akan dinikmati saat waktu buka puasa. Sehingga tidak dimakan secara diam-diam di jalan. Bagi yang nonmuslim silahkan makan di rumah, disarankan jangan makan di depan teman-temannya yang sedang berpuasa," imbuh Tri.

MBG akan tetap dilaksanakan hingga menjelang Idul Fitri. Mekanisme ini juga akan berlaku untuk seluruh siswa.

Berbagai menu MBG di selama bulan Ramadan bisa cek di sini:

MBG Sudah Berjalan di 38 Provinsi

Memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut MBG sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan. Pelaksanaannya didukung oleh 693 SPPG.

Pada Senin, 24 Februari 2025 lalu MBG baru hadir di Provinsi Papua Tengah. Provinsi ini menjadi yang terakhir dan menandakan secara resmi MBG sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan MBG sudah melayani 2 juta penerima manfaat dan akan terus bertambah untuk mencapai target Presiden Prabowo yakni 6 juta siswa di seluruh Indonesia.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) telah terlaksana di seluruh provinsi se-Indonesia dan dinikmati oleh lebih dari 2 juta orang.

Dadan mengatakan, provinsi terakhir yang melaksanakan MBG adalah Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah, sampai hari ini, itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga, dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut Dadan, capaian program MBG ini termasuk cepat, mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," kata dia.

Selain itu, Dadan menyebut program MBG akan tetap dilaksanakan meskipun saat bulan puasa.

Program MBG akan disiapkan untuk makanan yang tahan lama sehingga makanan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Dan hari ini mungkin hari terakhir sekolah, dan minggu depan sudah puasa. Badan Gizi tetap melaksanakan pengiriman antara jemput tersebut dengan mekanisme yang berbeda dari biasanya. Jadi, kalau biasanya akan dikirimkan makanan segar ke sekolah masing-masing, nanti kami akan siapkan makanan yang tahan lama," kata Dadan.

"Untuk yang berpuasa, dimakan saat buka; untuk yang tidak puasa, dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. (Disiapkan) makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, ringan korsifikasi, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," ujar dia.

Anak-anak sekolah nantinya akan diberikan dua kantong berisi makanan yang dibawa ke rumah masing-masing.

Kantong pertama harus dibawa ke sekolah untuk ditukarkan dengan kantong kedua yang berisi makanan bergizi gratis.

"Jadi, satu anak akan dijatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," kata Dadan.

Siswa SD, SMP dan SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, menggelar demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Mereka melakukan long march ke kantor Bupati Paniai.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan para siswa melakukan long march dari Paniai Timur ke kantor bupati pada Senin (24/2/2025) pukul 07.30 WIT. Dalam aksinya, para siswa memakai seragam sekolahnya.

"Aksi ini untuk menolak program makan bergizi gratis diganti dengan sekolah gratis," ujar Benny saat dikonfirmasi detikcom, Senin (24/2).

Benny mengatakan aksi tersebut berlangsung tertib hingga pukul 12.30 WIT. Sebanyak 120 personel kepolisian diturunkan mengawal aksi tersebut.

"Aksi ini berjalan aman dan kondusif karena para guru juga ikut mendampingi aksi tersebut," bebernya.

Dia memastikan situasi di Yalimo kondusif setelah aksi para siswa tersebut. Dia juga meminta para siswa bersabar menerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Biar program ini berjalan dulu, nanti sambil berkembang. Kita juga berharap agar aksi tersebut dapat berjalan aman dan damai," imbuhnya.

Sementara dalam video beredar, tampak sejumlah siswa memakai seragam sekolah berjalan kaki. Para siswa yang berjalan nyaris memenuhi ruas jalan.

Aksi para siswa tersebut dikawal aparat kepolisian. Tampak juga para guru mendampingi siswanya dalam aksi tersebut.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Polisi mengungkap dua alasan siswa SMP dan SMA di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melakukan demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG). Program BMG dinilai belum dibutuhkan di Nabire dan para siswa mendapat informasi pelajar keracunan makanan dari menu BMG.

Sejumlah pelajar tersebut melakukan aksi di Kota Baru dan di depan Gereja Sion, Distrik Karang Mulai, Kota Nabire pada Senin (17/2). Polisi kemudian menggiring para pelajar tersebut ke Mapolres Nabire untuk diberikan pembinaan.

"Pelajar yang melakukan demo ini menolak makan bergizi gratis dari pemerintah," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Samuel mengatakan para siswa menolak program MBG karena dianggap belum menjadi prioritas di Nabire. Dalam aksinya, siswa menginginkan difasilitasi program pendidikan gratis.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orang tua mereka sudah menyiapkannya," terangnya.

"Namun yang menjadi persoalan mendasar masyarakat khususnya di Nabire adalah kebutuhan akan sekolah gratis," sambung Samuel.

Selain itu, para siswa mendapat informasi sejumlah pelajar di Pulau Jawa keracunan makanan dari menu MBG. Namun Samuel menegaskan informasi pelajar keracunan belum tentu benar.

"Ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," katanya.

"Kami sampaikan bahwa kalau memang ada data soal di mana, kapan pelajar keracunan dari program MBG bisa langsung diberikan ke dinas pendidikan," lanjutnya.

Polisi Dalami Keterlibatan KNPB

Polisi mendalami keterlibatan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam aksi demonstrasi pelajar menolak program MBG di Nabire. Anggota KNPB Kabupaten Jayapura Zadrak Lagoan diduga berperan dalam aksi pelajar tersebut.

"Dari pengakuan pelajar berinisial MS yang kami periksa disebutkan ada keterlibatan KNPB wilayah Kabupaten Jayapura yaitu Zadrak Lagoan. Kami akan telisik lebih lanjut," kata Samuel.

Selain itu kata Samuel, pihaknya juga menyita sejumlah barang seperti gelang bermotif Bintang Kejora dan KNPB. Para pelajar yang ikut demonstrasi juga membawa noken bergambar bendera KNPB.

"Mereka (pelajar) menggunakan tali (gelang motif Bintang Kejora) bahkan tadi setelah diperiksa banyak bendera KNPB dalam lambang di noken yang mengarah ke hal yang tidak bagus," katanya.

Menurutnya, aksi para pelajar tersebut dipimpin oleh orang dari luar Nabire. Pasalnya ditemukan selebaran KNPB yang dibawa para pelajar saat turun aksi.

"Kami menghimbau kepada pelajar dan juga orang tua untuk lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum," imbuhnya.

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh pemerintah Prabowo Subianto sudah sampai untuk anak-anak di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah.

Berdasarkan video yang dibagikan tim media Prabowo, daerah itu sempat diduduki oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Setelahnya, TNI lewat Kogabwilhan III, Koops Habema hadir dan membebaskan Distrik Homeyo dari cengkraman OPM.

Kini program MBG di distrik ini berjalan seiring dengan dilaksanakannya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah usai sebelumnya OPM membawa teror dan membakar sekolah.

Anak-anak di sana diklaim menyambut antusias program MBG. Mereka memberikan hasil tanam keluarga mereka yang berupa sayuran, jagung, ubi untuk diolah di dapur umum dan dimasak oleh TNI sebagai bahan baku.

Menu MBG di distrik ini terdiri atas nasi, ikan atau daging, sayur, buah, dan susu.

"Hai adik, buat apa sayurannya?" kata personel TNI yang memasak di dapur umum kepada dua orang anak yang masing-masing membawa buncis dan kol.

"Buat ini," kata salah satu anak, menunjuk ke kuali masak.

Para orang tua siswa berharap pada Prabowo program ini bisa berkelanjutan.

"Itu senang pak. Makan sehat. Iya anak bisa makan enak juga. Makan [bergizi] gratis sehat dan enak," ujar Bagus Bagubau, seorang kepala keluarga di distrik itu.

Siswa-siswa di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, kini merasakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Para siswa tampak antusias menyambut program tersebut.

Dalam dokumentasi diterima dari Tim Media Presiden, Minggu (16/2/2025), para siswa turut membantu program tersebut. Mereka membawakan hasil tanam keluarga berupa sayuran, jagung, ubi untuk diolah di dapur umum dan dimasak oleh TNI sebagai makanan bergizi di sekolah-sekolah.

Dokumentasi tersebut dibagikan oleh Kogabwilhan III selaku pelaksana program di Distrik Homeyo. Tampak siswa membawakan seikat kacang panjang dan sayur kol.

Program Makan Bergizi Gratis di Intan Jaya, Papua Tengah. (Dok Istimewa)

"Hai, Adek. Buat apa sayurannya?" kata personel TNI yang memasak di dapur.

"Buat ini," kata salah satu anak, menunjuk ke kuali masak.

"Ya sini, masuk sini. Terima kasih," kata personel TNI itu.

Adapun menu Makan Bergizi Gratis di distrik tersebut terdiri atas nasi, ikan atau daging, sayur, buah dan susu.

Yames Bagau, orang tua dari siswa, menceritakan kehidupannya yang tidak bekerja melainkan berkebun. Ia menuturkan, keluarganya terbiasa mengandalkan hasil panen untuk mereka masak dan menjadi lauk sehari-hari. Daging ayam dan ikan merupakan makanan yang sangat jarang mereka makan karena keterbatasan uang.

"Saya tidak kerja. Kalau kebun ada, tanam ubi, kenari, sayur ubi, jagung. Kalau saya di sini tuh biasa makan ubi. Ayam, ikan itu satu-satu kali saja. Kalau ada uang kita beli, baru masak makan begitu," kata Yames, seorang orang tua murid.

"Terima kasih Bapak Prabowo untuk makan (bergizi) gratisnya," kata Yames.

Program Makan Bergizi Gratis di Intan Jaya, Papua Tengah. (Dok Istimewa)

Senada, Agus Bagubau selaku orang tua siswa SDN Inpres Pogapa Intan Jaya Papua Tengah, mengatakan bahwa keluarganya terbiasa makan sayur ubi atau buncis yang mereka tanam di kebun.

"Sehari-sehari itu kerja di kebun terus babat rumput, terus bikin pagar. Makan sayur ubi dengan ada buncis, makan," ujar Agus.

Mereka pun menyampaikan apresiasi kepada Prabowo karena menu yang disajikan lengkap. Mereka berharap untuk program ini bisa berkelanjutan.

"Itu senang. Makan sehat. Iya anak bisa makan enak juga. Makan (bergizi) gratis sehat dan enak," ujar Bagus.

Program Makan Bergizi Gratis di Intan Jaya, Papua Tengah. (Dok Istimewa)

Adapun, Program Makan Bergizi Gratis di distrik itu dilaksanakan oleh Kogabwilhan III di bawah kepemimpinan Letjen TNI Bambang Trisnohadi diikuti dengan dilaksanakannya kembali kegiatan sekolah. Bahan makanan diperoleh dari hasil tanam warga dan diolah di dapur umum.

Program itu disebut juga bertujuan memulihkan keamanan distrik Homeyo yang sebelumnya OPM dapat membawa teror dan membakar sekolah anak-anak.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penerima makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai 2 juta orang pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan saat ini baru ada 760 ribu penerima program MBG. Mulai 17 Februari, jumlahnya melonjak lebih dari 2 juta.

"Yang sekarang 760 (ribu). Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima)," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan lonjakan penerima manfaat tersebut salah satunya didorong oleh masuknya program tersebut ke Papua dan Papua Tengah. Dadan memastikan program MBG dapat dijalankan di dua wilayah tersebut mulai pekan depan.

"Nanti tanggal 17 Februari, sudah ada di Papua dan Papua Tengah," terang dia.

Sebelumnya, BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan realisasi penerima program makan bergizi gratis (MBG) mencapai 730 ribu orang per awal Februari 2025. Angka tersebut masih mencakup 0,8% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 82,9 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini sudah ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima program prioritas tersebut.

Dadan mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Meskipun masih mencakup 0,8% dari target penerima, Dadan melihat masih mempunyai peluang yang besar. Hal ini berarti masih ada 98,5% masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8%. Peluangnya masih besar," tambah Dadan.

Dadan mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Dadan menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

Dadan menambahkan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan saat bulan Ramadan. Menurut Dadan, selama para siswa masih masuk sekolah, tetap menerima MBG. Hanya saja, pola pemberiannya berbeda saat bulan Ramadan.

Nantinya, setiap siswa dapat membawa pulang jatah mereka. Pihaknya pun akan menyediakan menu tahan lama hingga jam buka puasa tiba. Dengan begitu, siswa masih dapat menikmati MBG.

"Untuk Ramadan, kita (program MBG) tetap. Selama sekolah itu masuk, maka semua anak akan diberi makan bergizi, meskipun polanya beda," kata Dadan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak dua pekan lalu. Salah satu daerah yang menerima program ini di Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah,

Meski berada di daerah terpencil, pelaksanaan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini tidak terbentur dengan kondisi geografis.

Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi siswa di sana.

Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Prabowo pun menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut.

Prabowo optimis pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Prabowo dalam keterangan tertulis, Selasa (21) 1/2025).

Pelaksanaan pendistribusian di Intan Jaya ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter.

Beberapa sekolah yang menerima program MBG ini adalah para pelajar di SD Santo Mikael, Sekolah Yayasan Katolik Sugapa, SD Inpres Sugapa dan SD Homeyo Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1). Selain para pelajar, ibu hamil juga menjadi penerima program MBG.

Sebagai informasi, MBG bertujuan untuk mendorong anak-anak mendapatkan asupan makanan sehat, seimbang, dan bergizi untuk dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan di Provinsi Papua Tengah. Pemprov Papua Tengah disebut masih dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ada beberapa provinsi yang sudah menerapkan program tersebut, namun untuk kita di Papua Tengah belum dilakukan. Kami masih melakukan koordinasi dengan BGN di pusat," ujar kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Selain koordinasi dengan BGN, Pemprov Papua Tengah saat ini masih mendiskusikan ketersediaan bahan baku makan bergizi tersebut. Menurutnya, hal tersebut tengah dikoordinasikan dengan Forkopimda di delapan kabupaten.

"Tentunya, makanan yang nanti disajikan ada di dalamnya adalah makanan lokal yang ada di Papua Tengah," ujarnya.

"Soal kandungan gizi dari makanan lokal tersebut, tentunya akan diatur oleh BGN," sambungnya.

Disinggung soal berapa jumlah dapur umum yang bakal disediakan, Damanik mengatakan hingga kini pihaknya belum melakukan survei. Dia mengakui penyediaan infrastruktur untuk program ini menjadi tanggung jawab pihaknya.

"Infrastruktur tersebut meliputi, dapur umum, SDM, peralatan makan dan minum, dan lainnya," pungkasnya.

Video Menkes Sebut Standar Gizi MBG akan Dijaga

Video Menkes Sebut Standar Gizi MBG akan Dijaga

Harga rumah subsidi untuk tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kini masuk ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Haryo Bekti Martoyoedo.

Haryo mengatakan, untuk menyesuaikan harga rumah subsidi perlu dikeluarkan peraturan menteri terkait. Hingga saat ini, kata Haryo, pihaknya masih belum mendiskusikan perihal penyesuaian harga rumah subsidi.

"(Harga rumah subsidi) masih pakai yang lama ya," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Ia mengaku, pihaknya sudah mendapat beberapa usulan dari pengembang terkait dengan penyesuaian harga rumah subsidi. Namun sampai saat ini masih belum dibahas.

"Sudah disampaikan (usulan penyesuaian harga) tapi belum, belum dibahas. Nanti tanya Pak Menteri," katanya.

Sebagai informasi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, harga batas jual rumah subsidi untuk tahun 2023 saja, tetapi hingga 2024. Berikut ini daftar harga batas jual rumah subsidi 2024.

Daftar Harga Rumah Subsidi 2024:

1. Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2024 sebesar Rp 166 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 162 juta.

2. Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun tahun 2024 sebesar Rp 182 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 177 juta.

3. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 173 juta untuk tahun 2024, naik dari yang sebelumnya Rp 168 juta.

4. Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2024 sebesar Rp 185 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 181 juta.

5. Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp 240 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 234 juta.