Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengungkapkan bahwa di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan kurang lebih 965 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencapai target 2,2 juta-2,5 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini, kata Dadan, BGN meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tiga lahan di setiap Kabupaten/Kota untuk membangun dapur SPPG di Sumsel.

"Jadi di Sumsel ini diperlukan kurang lebih 965 SPPG dan masing-masing SPPG ini akan melayani 3.000 daerah-daerah padat dan terpencil, tergantung jumlahnya," katanya usai MoU penyedia lahan SPPG, Kamis (15/5/2025).

Menurut Dadan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 3,8 juta orang. Mereka dilayani 1.335 SPPG di seluruh Indonesia. Untuk di Sumsel, lanjut Dadan, penerima MBG sudah mencapai 180 orang, mereka dilayani 65 SPPG.

"Maka dari itu BGN menargetkan jumlah penerima MBG. Jika pelaksanaanya dilakukan serentak maka kurang lebih sekitar Rp 10 triliun akan masuk ke Sumsel," ungkapnya.

BGN menargetkan sekitar 2,2 juta-2,5 juta penerima program MBG di Sumsel. Selain dua juta anak sekolah dari tingkat TK - SMA yang menerima manfaat MBG, ada juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita.

"Daerah-daerah yang menerima manfaat MBG ini akan berdiri SPPG ini. Untuk anggaran satu SPPG akan menerima sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya. Dengan adanya MoU ini maka pembangunan dapur SPPG bisa lebih cepat dan penerima manfaat MBG juga semakin banyak," katanya.

Dadan mengatakan dengan adanya MoU ini dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG. BGN ingin rantai pasok bahan baku lokal dengan membina petani, peternak, dan nelayan, untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan dapur SPPG juga dipercepat agar pelaksanaan penyaluran MBG juga cepat terlaksana. Sebab, di Sumsel ini SPPGnya masih 65 dan pelayanan untuk MBG masih 10 persen dari hasil evaluasi.

"Maka dari itu kami ingin pembangunan dapur SPPG cepat dilaksanakan dan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah," ujarnya.

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Program MBG membuka lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan.

"Dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/3/2025).

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG. Arief, yang merupakan ahli kemiskinan, menyebutkan MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

"Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen," kata Arief.

Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

"Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini," tutur Arief.

Simak juga Video 'Prabowo Pernah 'Diancam' IHSG Anjlok karena MBG, Ini Kata Kepala BGN':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebutkan perlu adanya bank tanah yang khusus menyediakan lahan di sektor perumahan. Menurutnya, adanya bank tanah khusus perumahan bisa mendorong sisi pasokan atau supply.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Fahri berharap, dengan adanya bank tanah khusus perumahan bisa meningkatkan supply rumah yang dibutuhkan. Selain itu, jika lahan untuk perumahan sudah terjamin kesediannya bisa memberikan kepastian untuk calon investor yang ingin membantu membangun hunian.

Fahri menuturkan, dengan adanya bank tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap, bank tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan rumah susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar. Kerja sama tersebut sudah diteken melalui penandatanganan MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025) lalu.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

Video Wamen PU soal Banjir Jabodetabek: Tak Ada Tanggul Jebol

Video Wamen PU soal Banjir Jabodetabek: Tak Ada Tanggul Jebol

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pemerintah daerah tak wajib menyediakan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menyampaikan, MBG merupakan program pemerintah pusat. Presiden RI Prabowo Subianto pun telah memastikan kecukupan pembiayaan untuk program MBG.

"Tidak ada kewajiban. Kalau [daerah] yang tidak mampu, enggak usah. Karena ini program pusat dan pak presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menyampaikan, BGN juga sudah menyiapkan anggaran untuk menunjang infrastruktur pelaksanaan MBG di daerah terpencil.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan jika ada daerah yang memiliki agar berlebih dan ingin menyumbang ke program MBG.

Dadan mencontohkan seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Timur yang menyiapkan Rp700 miliar dan Pemkab Bojonegoro yang menyiapkan Rp99 miliar untuk MBG.

"Tapi kami arahkan [alokasinya] tidak untuk makan bergizinya. Tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok, dan juga nanti pendampingan-pendampingan," ujar dia.

Dadan pun mengatakan bahwa seluruh kepala daerah berkomitmen penuh mendukung program MBG ke depan.

"Semua kemarin senang dapat penjelasan dan clear gitu, sehingga mereka bisa mengefisienkan anggaran ke arah yang lebih produktif," ucapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) dibayar oleh badannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi," kata Dadan dalam keterangan yang diterbitkan Kemendagri saat mengisi retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2) kemarin.

Dadan menjelaskan program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal.

Ia mengatakan kepala daerah dapat berkontribusi dengan program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

"Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi," kata dia.

Dadan menjelaskan BGN tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

"Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian," kata dia.

Saat ini, anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun tetapi harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini jadi program prioritas pemerintah. Setiap harinya, makanan dipasok untuk anak-anak sekolah. Kebutuhan akan makanan ini juga tak luput dari perhatian.

Pasokan makanan untuk program MBG ini disiapkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu dapur yang ada di Kabupaten Bandung yakni SPPG Bojongsoang.

Dapur yang terletak di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini memproduksi makanan untuk program MBG setiap harinya. Dapur tersebut juga terus diawasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sejak dini hari, pegawai di sana sibuk untuk menyiapkan makanan. Makanan yang diproduksi kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Bojongsoang.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Ketua Yayasan Dangiang Galuh Pajajaran, sekaligus pengelola dapur SPPBG Bojongsoang, Boni Anggara mengatakan, dapur tersebut saat ini memiliki kapasitas makanan sebanyak 3500 boks per hari.

"Iya sementara dapur ini hanya bisa menyediakan 3.500 pack per hari. Insya Allah setelah lebaran nanti, kapasitas kami akan ditingkatkan menjadi 7.000 pack per hari," ujar Boni, kepada awak media, Senin (17/2/2025).

Dia mengatakan jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan MBG di seluruh sekolah yang ada di Kecamatam Bojongsoang. Terlebih, program tersebut harus turut disebarkan ke ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan bertahap tambah SDM agar setelah lebaran ini mampu menyediakan 7.000 pack per hari," katanya.

Boni mengaku akan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak yang akan mendapatkan makanan tersebut. Terutama, sambung Boni, dalam persoalan gizi dari makanan tersebut yang terus diperhatikan.

"Selain nasi, insyaallah sayuran, buah-buahan, daging dan susu akan selalu ada. Kami siap memberikan yang terbaik," jelasnya.

Wakil Bupati Bandung terpilih Ali Syakieb mengaku optimis program Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Bandung. Sehingga pertumbuhan anak-anak terus diperhatikan.

"Percayalah, pemerintah sedang memproses semua ini dengan sangat hati-hati dan sangat baik. Agar semua makan bergizi gratis ini bisa suplai dengan tepat sasaran, dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Indonesia," kata Ali.

Dia menyebutkan ke depannya dapur tersebut harus bisa menyediakan makanan sebanyak 7000 porsi. Sehingga, hal tersebut akan membuat jumlah makanan bergizi bagi anak-anak bisa terpenuhi.

"Dapur ini baru bisa produksi 3500 boks per hari. Iya ke depannya dapur ini harus bisa menambah jadi 7000 boks per hari," bebernya.

Penambahan Dapur SPPG di Jabar

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menjelaskan pembangunan dapur SPPG akan terus dilakukan penambahan disejumlah wilayah. Menurutnya pembangunan dapur tersebut memerlukan anggaran yang besar.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

"Ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seluruh Jawa Barat saja perhitungan dari BGN sekitar Rp 41 tiliun untuk Jawa Barat," kata Buky.

Buky mengaku belum mengetahui persis jumlah dapur SPPG yang ada di Jawa Barat. Namun menurutnya untuk wilayah Kecamatan Bojongsoang terdapat dua dapur SPPG untuk program MBG.

"Kalau kita lihat di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ini sudah ada dua dapur umum, nanti akan bertambah terus," tuturnya.

Dia menambahkan pembangunan dapur SPPG harus dilakukan dengan ketat. Terutama dalam pemenuhan gizi dalam makanan yang nantinya disebar ke anak sekolah.

"Saya kira cukup karena memenuhi unsur pemenuhan gizi, ada daging protein terpenuhi, susu, sayuran, buah-buahan, ini bukan makan mewah tapi makan bergizi," ucap Buky.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Pemerintah membutuhkan sekitar 30 ribu mitra dalam memenuhi pasokan menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sejauh ini, sudah ada kurang lebih 13 ribu mitra yang tergabung dalam agenda menyuplai pasokan propgram MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana bilang, karena MBG adalah program yang besar, maka kesempatan bermitra terbuka untuk semua pihak dengan persyaratan yang ditentukan oleh BGN.

"(Mitra) 13 ribu yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13 ribu itu sesuai dengan persyaratannya, apakah sesuai dengan yang disampaikan atau tidak," papar Dadan seusai rapat koordinasi terbatas dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Lebih lanjut Dadan merinci, proses verifikasi ini dilakukan pihaknya hingga pengecekan ke lokasi mitra. "Karena kami cek sampai ke lokasi, ada verifikasinya," tambahnya.

Dadan mengatakan BGN membutuhkan sekitar 30 ribu mitra setiap harinya untuk mencukupi pasokan gizi gratis ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air. Ia menilai banyak yang ingin bergabung.

"Ini kan program besar setiap hari butuhnya 30.000 (mitra) nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh, dan semua pihak welcome," tandasnya.

Menurut catatan detikcom, bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, mempunyai status legal yang jelas.

Dadan menyebut mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya. Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Dadan menerangkan pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id. Program tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai dijalankan pekan depan. Program ini diperkirakan akan menyerap banyak komoditas pangan, yang berpotensi memicu inflasi.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, menilai program MBG berpotensi memengaruhi harga dan pasokan pangan. Namun, ia mencatat inflasi daerah saat ini masih berada di bawah target.

"Pasti ada pengaruh (inflasi). Sekarang kami lihat posisi inflasi, masih di bawah target 1 plus minus 2,5 persen," katanya di Mataram, Kamis (2/1/2025).

Wahyudin juga mengungkapkan bahwa selain beras, belum semua komoditas pangan dapat diproduksi maksimal di NTB. Contohnya, kebutuhan telur sebagian masih dipasok dari Bali.

"Hal ini tentu menjadi PR bersama bagi stakeholder terkait untuk memastikan kebutuhan bisa terpenuhi," ujarnya.

Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Perdagangan (Disdag) NTB akan memperkuat pasokan komoditas pangan di pasar, memastikan kebutuhan program ini tidak mengganggu ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

"MBG ini masih akan ditangani dulu atau dipegang dulu oleh teman-teman TNI. Dari data itulah baru kami tahu kebutuhan per bulan, misalkan seperti beras dan lainnya," kata Kepala Disdag NTB Baiq Nelly Yuniarti.

Nelly menjelaskan, pihaknya telah menerima estimasi kebutuhan bahan pangan dari TNI. Untuk satu bulan, kebutuhan mencakup 3.100 kilogram beras, 2.160 kilogram daging ayam ras, 735 kilogram telur ayam ras, 800 kilogram ikan nila, 307 kilogram daging sapi, dan 800 kilogram ikan tuna.

"Artinya, komoditas ini harus tersedia. Selama ini, mungkin karena belum ada proyek ini, kami menganggap pasokan cukup dan inflasi terjaga," jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan program MBG, Nelly menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder, seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian.

"Kalau kami kan menjaga pasarnya," tambahnya.

Nelly juga menyatakan akan memperketat pengawasan pasar, terutama menjelang bulan Ramadan, untuk memastikan pasokan tetap stabil.

"Seperti yang saya bilang Nataru ini kami belajar siaga dulu, belajar mengawasi, memonitor kondisi pasar. Di Januari kami ketatkan lagi pengawasan terkait kondisi pasar, sejauh mana produk ini bisa diserap, mungkin di bulan pertama lancar, bulan kedua dan ketiga bagaimana? Karena kita sudah masuk bulan Ramadhan," tandasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara pemerintah telah menentukan anggaran satu porsi MBG Rp 10.000. Apakah cukup ketentuan anggaran tersebut?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan banyak jenis ikan yang dapat dimanfaatkan atau masuk menu progam MBG. Namun, untuk memenuhi porsi Rp 10.000 itu, pihaknya bisa menggunakan menu olahan seperti nugget ikan.

"Dari perikanan tangkap misalnya ikan tongkol, ikan kembung dari perikanan budidaya misalkan ikan lele, ikan patin, ikan bandeng dan produk olahan daging ikan misalkan nugget ikan dan berbagai jenis olahan berbahan baku surimi misalkan bakso ikan, siomay, dan lain-lain," kata dia kepada detikcom, Senin (23/12/2024).

Yugi menyebut pihaknya akan berupaya untuk memanfaatkan daerah yang produksi ikannya melimpah. Sementara bagi daerah yang sedikit pasokan ikannya, maka akan menggunakan produk olahan ikan.

"Liat potensi daerah tersebut, kalau oversupply kita manfaatin. Kalau lebih murah selain ikan, pasti ayam, daging, telur, kalau bisa next (pakai) fish nugget," ucapnya.

Sebagai dukungan pengusaha dalam program tersebut, Kadin akan membangun dapur bergizi. Selain itu, pihaknya akan menggerakkan nelayan, pembudidaya, pedagang ikan untuk memasok stok ke koperasi dapur makan bergizi.

"Rencananya dapur bergizi akan dikelola oleh koperasi," ujar dia.

Sebelumnya, Yugi menyampaikan bahwa memang tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

Koperasi susu disebut siap memasok kebutuhan susu sebagai menu pendamping program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Adapun pagu anggaran MBG, diketahui sekitar 20% atau setara Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program MBG.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi susu tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG. Ia menyebut, koperasi siap memasok susu hingga 1,3 juta liter per hari untuk program MBG.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika ditulis Senin (23/12/2024).

Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi program MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu lokal untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," jelas dia.

Sementara itu, berdasarkan data AIPS secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor dan 20% dari industri dalam negeri. Adapun angka tersebut belum memuat kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak sekaligus menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya akan memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengimpor sapi perah dan memasoknya kepada para peternak untuk memacu produksi susu.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Kementerian Koperasi mengaku siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran sebesar 20% atau Rp 14% di programMBG ini memang disiapkan untuk penyediaan susu.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan koperasi susu kini sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG ini.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat (22/12/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," tutupnya.

Mengutip data menurut data AIPS, secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional untuk sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak, dan menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya juga memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah, hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu juga mengimpor sapi perah dan memasok kepada para peternak, sehingga pasokan susu bertambah.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).