PBNU membentuk tim akselerasi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan tim akselerasi bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami telah membentuk tim akselerasi Nahdlatul Ulama untuk program makan bergizi gratis, dan telah mulai bekerja bersama BGN untuk berkontribusi bagi sukses program makan bergizi gratis tersebut Insyaallah," kata Gus Yahya dalam acara harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Gus Yahya menjelaskan, PBNU juga mengajak petani dari kalangan Nahdliyin untuk menanam padi gogo untuk mendukung program MBG. Dia mengatakan sebanyak 8.000 hektar sawah kini telah ditanam padi gogo.

"Kegiatan-kegiatan bersama masyarakat terus berjalan tanpa jeda. Pada bulan Januari, tim dari Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Kabinet Merah Putih untuk menggalang petani-petani ikut menanam padi gogo," katanya.

"Dan kami berhasil bapak presiden, menggalang sampai sekurang-kurangnya 8.000 hektar padi sawah untuk ditanam dengan padi gogo. Kami akan teruskan dengan warga Nahdlatul Ulama petani-petani Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Gus Yahya juga menyampaikan PBNU menandatangani kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Penandatangan itu dilakukan di acara resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama dan dilakukan oleh Ketum PBNU Gus Yahya serta Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Insyaallah sesudah ini kami juga akan menandatangani nota kesepahamam bersama Badan Gizi Nasional," ucapnya.

Simak Video: Gus Yahya Tegaskan PBNU Siap Dukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan organisasinya telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mengakselerasi dan mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Dia mengatakan telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa pihaknya akan membantu dalam mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren.

Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

“Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, beliau mengapresiasi dan mendorong terus supaya nanti akan bisa menjangkau secara lebih luas. Karena Presiden juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai,” tuturnya kepada wartawan.

Dia pun optimistis bahwa sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren akan menjadi target penerima manfaat dari satgas yang akan dibentuk oleh organisasinya itu.

“Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi dimana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut,” pungkas Yahya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf membentuk satuan tugas (satgas) akselerasi kontribusi NU untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Tugas satgas itu untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat layanan, yakni dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren-pesantren.

"PBNU sudah membentuk khusus satuan tugas akselerasi untuk kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis, dan segera sudah bekerja untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Yahya mengatakan, pembentukan satgas ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Prabowo mengapresiasi dan mendorong agar program makan bergizi gratis bisa menjangkau lebih luas.

Terlebih, Prabowo memiliki target agar seluruh anak bisa terjangkau program unggulan tersebut pada akhir Desember 2025.

"Karena beliau juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai," ujarnya.

Yahya menyebut, identifikasi ini diperlukan mengingat para santri juga menjadi sasaran dalam program makan bergizi gratis.

Setidaknya, menurut Yahya, ada sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren.

"Semua 5 juta itu masuk dalam target program MBG ini, jangan sampai ada yang kelewatan. Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut," kata Yahya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pertama kali berjalan pada 6 Januari 2025.

Rencana terbaru, Presiden Prabowo mengalokasikan tambahan anggaran agar program makan bergizi gratis bisa dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati kolaborasi guna memastikan seluruh santri, terutama santri pesantren di bawah naungan NU, menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, saat ini belum semua pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menjadi penerima manfaat MBG, karena hanya melibatkan pesantren yang terbilang besar atau dengan jumlah santri mencapai 3.000 orang.

"Untuk pesantren-pesantren yang besar yang jumlah santrinya lebih dari 3.000, beberapa sudah berjalan program ini dan sudah merasakan manfaatnya. Nah tapi di lingkungan NU, ada juga pesantren kecil-kecil tapi menggerombol yang mereka harus dikoordinasikan dan sebagainya. NU nanti akan membantu mengoordinasikan pesantren-pesantren ini dan sekolah-sekolah di lingkungan NU," kata Gus Yahya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin, usai bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Kerja sama itu, kata Gus Yahya melanjutkan, akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

"Mudah-mudahan, kita bisa melakukan penandatanganan MOU nanti pada saat pelaksanaan Kongres Keluarga Maslahat, insya Allah tanggal 31 Januari yang akan datang," ucap Gus Yahya.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya agar program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

"Kami sudah bisa memproyeksikan bahwa manfaat bukan hanya untuk anak didik, murid atau santrinya, tapi manfaat dari rantai dampak ekonominya juga besar sekali," ujar Gus Yahya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dirancang bersama PBNU itu.

Menurut dia, sejatinya NU memang merupakan organisasi keagamaan yang bernilai penting dalam kehidupan bernegara sekaligus merupakan aktor yang dapat digandeng oleh BGN dalam menyukseskan program MBG.

"NU bagian yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia dan merupakan aktor yang bisa digandeng Badan Gizi untuk terus meningkatkan pelayanan dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Dadan berharap kerja sama tersebut dapat segera terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meyakini makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan makanan berkualitas. 

Menurutnya, kualitas makanan itu terjaga karena sistem pengorganisasian program tersebut dapat dipercaya atau diandalkan.

"Saya kira keseluruhan sistem pengorganisasian dari program ini, saya kira sangat-sangat reliable untuk menjamin kualitas dari produk dan manfaat yang diterima," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (20/1) seperti dikutip dari Antara.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai insiden keracunan yang dialami 40 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis (16/1). Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan insiden seperti itu memang dapat terjadi. Namun, menurutnya, dengan penguatan pengawasan dan kontrol, terutama Badan Gizi Nasional, terjadinya kejadian serupa dapat dicegah ke depannya.

"Bahwa kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali. Insiden kemarin itu kan hanya melibatkan, ya mungkin beberapa, hanya 40 siswa. Dibanding capaian BGN [Badan Gizi Nasional] sekarang, per hari ini tadi informasi juga dari Pak Kepala BGN sudah 800 ribu, kasus itu kecil sekali dan itu bisa dengan mudah dikoreksi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1), Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Sehingga, BGN menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo sebelumnya mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang. Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Badan Gizi Nasional menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam program makan bergizi gratis. Gus Yahya menyatakan nota kesepahaman alias MoU antara BGN dan PBNU akan ditandatangani pada akhir Januari 2025 ini.

"Hari ini akan disusun bersama naskah MoU antara NU dan Badan Gizi Nasional. Semoga mudah-mudahan kita bisa melakukan penandatanganan MoU nanti pada saat pelaksanaan Kongres Keluarga Maslahat, Insya Allah 31 Januari yang akan datang," kata Yahya usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di PBNU, Jakarta, Senin.

Gus Yahya menyatakan nantinya NU membantu mengoordinasikan pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah di lingkungan NU agar penerima manfaat program ini kian merata.

Ia menilai program MBG ini sangat membantu pesantren dan santri.

"Bukan hanya fasilitas makan yang diterima oleh santri saja, tapi juga manfaat-manfaat yang lainnya akan memberi dampak berantai untuk peningkatan ekonomi pesantren dan ekosistemnya," ucap Yahya.

Di tempat yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan NU merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Ia meyakini keterlibatan NU dalam MBG akan turut menyukseskan program di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini.

Dadan menerangkan ada sekitar 5 juta santri se-Indonesia yang menjadi sasaran sebagai penerima manfaat program MBG.

"Dan keberadaan NU saya kira akan mempercepat proses pelayanan makanan bergizi sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden," ujar Dadan.

Dadan menjelaskan khusus di lingkungan pesantren yang telah memberikan makan sebanyak tiga kali sehari ke santrinya, nanti BGN akan berkontribusi dalam satu kali makan di sana.

Ia menyatakan sepertiga kebutuhan kalori dari penerima manfaat akan ditanggung BGN.

"Untuk sementara sepertiga kalori dari kebutuhan penerimaan manfaat di-handle oleh badan gizi," ucap dia.

Kemudian, Dadan juga menyampaikan bahwa satuan pelayanan akan diselenggarakan langsung di pesantren.

"Jika sudah ada dapur yang ada, maka dapur itu akan diupgrade, disesuaikan dengan standar BGN, supaya nanti kualitas higienis dan keamanan pangannya memiliki kesamaan dengan yang lain-lain," ucapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menerapkan skema khusus pembagian makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Nantinya, BGN akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, Senin (20/1/2025).

Hal tersebut dia sampaikan merespons soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama Ramadan mendatang. Sementara itu, Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, Dadan menyampaikan terdapat sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Target itu akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

Badan Gizi Nasional pun menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, kerja sama antara PBNU dan Badan Gizi Nasional juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meyakini makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan makanan berkualitas, mengingat sistem pengorganisasian program itu dapat dipercaya atau diandalkan.

"Saya kira keseluruhan sistem pengorganisasian dari program ini, saya kira sangat-sangat reliable untuk menjamin kualitas dari produk dan manfaat yang diterima," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai insiden keracunan yang dialami 40 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis (16/1). Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan insiden seperti itu memang dapat terjadi. Namun, menurutnya, dengan penguatan pengawasan dan kontrol, terutama Badan Gizi Nasional, terjadinya kejadian serupa dapat dicegah ke depannya.

"Bahwa kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali. Insiden kemarin itu kan hanya melibatkan, ya mungkin beberapa, hanya 40 siswa. Dibanding capaian BGN sekarang, per hari ini tadi informasi juga dari Pak Kepala BGN sudah 800 ribu, kasus itu kecil sekali dan itu bisa dengan mudah dikoreksi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1), Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis selama Ramadhan mendatang.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadhan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," ujar Dadan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadhan mendatang.

Sementara itu, kata Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan perlaksanaan di Ramadhan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, Dadan menyampaikan terdapat sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Target itu akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

Badan Gizi Nasional pun menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, kerja sama antara PBNU dan Badan Gizi Nasional juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf buka suara soal usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar memakai dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Ulama yang akrab disapa Gus Yahya ini menegaskan, zakat sudah ada peruntukannya bagi golongan yang berhak menerima.

"Kalau soal zakat itu ketentuan agamanya jelas, zakat itu untuk asnaf, zakat itu untuk asnaf," kata Gus Yahya di Surabaya, Jumat (17/1/2025).

Gus Yahya kembali menegaskan, jika bukan golongan yang berhak menerima, maka zakat tidak boleh disalurkan.

"Saya sudah bicara juga soal ini, ya zakat itu untuk asnaf, yang bukan asnaf nggak bisa dapat zakat," tegasnya kembali.

Gus Yahya menilai ketimbang zakat, lebih baik memakai infak atau sodakoh yang bersifat umum atau ditujukan khusus untuk program makan bergizi gratis.

"Kalau mau pakai infak, sodakoh yang bukan zakat itu bisa lebih umum tasyarofnya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menolak penggunaan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, dana zakat seharusnya disalurkan ke orang yang sesuai dengan ketentuan agama, yakni golongan berhak atau asnaf.

"Kalau soal zakat itu ketentuan agamanya jelas, zakat itu untuk asnaf. Zakat itu untuk asnaf," kata Gus Yahya saat diwawancarai di Kantor PWNU Jatim, Kamis (16/1).

Gus Yahya menegaskan zakat tidak dapat disalurkan untuk keperluan yang berada di luar kategori delapan golongan asnaf, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam."Ya, zakat itu untuk asnaf, yang bukan asnaf nggak bisa dapat zakat," ucapnya.

Namun, ia menjelaskan bahwa program seperti MBG masih memungkinkan didanai dari sumber lain, seperti infak atau sedekah, yang penggunaannya lebih fleksibel dan tidak terbatas pada ketentuan asnaf.

"Kalau mau pakai infak, shodaqoh yang bukan zakat, itu bisa lebih umum tasyarof-nya," jelasnya.

Sebelumnha Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis, salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," kata Sultan di Gedung DPR RI, Selasa (14/1).

Presiden RI Prabowo Subianto merespons usul Ketua DPD RI Sultan B Najamudin soal penggunaan dana zakat guna membantu program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyatakan pemerintah pusat membuka kesempatan apabila pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk pula berkontribusi membantu MBG.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," pesannya. (frd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi berpesan agar pemerintah memudahkan birokrasi terutama dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya hanya ingin berpesan bahwa mudahkan birokrasi, jangan sampai jatuh lagi ke tangan pengusaha," kata Ketua PBNU yang karib disapa Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Oleh karena itu, Gus Fahrur meminta agar pemerintah untuk mengajak kerja sama para petani dalam program makan bergizi gratis untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan standar-standar tertentu dalam menjalankan program makan bergizi gratis, yang justru membuat anggaran membengkak dan jatuh ke tangan para investor.

"Libatkan para petani di sekitar, jangan semuanya harus pakai formalistis dan elitis pakai standar Jakarta, itu akan membuat biaya mahal dan program ini akan jatuh ke tangan pengusaha atau para investor," ujarnya.

Gus Fahrur menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program ini.

"Saya sendiri juga enggak yakin ya pemerintah masih perlu dana itu (zakat untuk makan bergizi gratis). Saya yakin dan percaya pemerintah pasti sudah menghitung," kata dia.

Namun, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang, Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional, bukan justru dari dana zakat.

"Saya kira memberikan program CSR atau dari royalti pertambangan, perkebunan atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah," ujar Gus Fahrur.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi meyakini bahwa pemerintah pasti telah menghitung anggaran untuk makan bergizi gratis (MBG) tanpa perlu menggunakan zakat.

Ketua PBNU yang karib disapa Gus Fahrur ini menilai bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang kaya apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bocor.

"Saya kira kalau tidak bocor seperti kata Pak Prabowo, anggaran kita itu sebetulnya sudah cukup dan negara ini sudah sangat kaya raya. Pemerintah pasti mampu, pasti bisa ya, negara ini negara kaya," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur mengatakan, pemberian zakat itu harus sesuai peruntukannya seperti yang tertuang dalam Al Quran Surat At Taubah Ayat 60 tentang delapan kelompok penerima zakat.

"Zakat itu ajaran dan kewajiban bagi umat Islam, tentu saja kita harus menghormati ketentuan yang ada sesuai dengan yang telah ditetapkan," katanya.

Gus Fahrur meyakini bahwa Pemerintah tidak memerlukan dana bantuan dari zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Sebab, dia percaya bahwa Presiden Prabowo sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program itu sejak dari awal kampanye.

"Saya sendiri juga enggak yakin ya pemerintah masih perlu dana itu (dari zakat). Saya yakin dan percaya pemerintah pasti sudah menghitung," ujarnya.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.