Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, menyatakan bahwa pemberdayaan warga binaan menjadi salah satu wujud nyata dampak positif dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikannya seusai melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang telah menerapkan sistem pelatihan dan sertifikasi bagi warga binaan agar dapat terlibat langsung dalam program tersebut.

"Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni Program MBG harus memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk warga binaan," katanya melalui PCO di Jakarta, Jumat.

Di Lapas Sukamiskin, pelatihan diberikan sesuai standar Badan Gizi Nasional, sementara koperasi lapas pun diberdayakan sebagai vendor penyedia bahan baku untuk mendukung program tersebut.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di lokasi tersebut menjadi salah satu dapur yang memberdayakan masyarakat, yaitu para warga binaan. Mereka dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Dalam keterangan itu disebutkan, pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah dan memberi pengalaman dan keahlian baru bagi warga binaan.

“Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG,” kata salah satu warga binaan, Rijatono Lakka.

Tono, namanya panggilannya, memiliki usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

“Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo
dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian," katanya.

Tono tak sendirian. Ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari.

Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak bahan baku yang mengandung protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

“Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden,” kata Firsa.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, BGN buka peluang jadi mitra MBG guna tingkatkan ekonomi masyarakat hingga Jokowi persilakan polisi periksa ijazahnya melalui digital forensik. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠BGN buka peluang jadi mitra MBG guna tingkatkan ekonomi masyarakat

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang disulap menjadi dapur MBG. Selain mempercepat ekspansi pengadaan dapur untuk program pemenuhan gizi nasional, terobosan tersebut berpotensi menyelamatkan bisnis yang mulai lesu. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Wagub Rano pertimbangkan naik angkutan umum tiga kali sepekan

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempertimbangkan untuk naik angkutan umum tiga kali dalam sepekan atau tiga kali lebih banyak dibandingkan aturan yang tetapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni satu kali seminggu. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Mensesneg sebut Presiden bisa jadi tak berkenan Hasan Nasbi mundur

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Menhan usulkan tunjangan operasi bagi prajurit TNI naik 75 persen

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar tunjangan operasi bagi para prajurit TNI naik hingga 75 persen.

Menurut dia, tunjangan prajurit harus mengalami perubahan karena prajurit-prajurit bertugas menjaga daerah operasi, termasuk perbatasan negara, hingga di pulau terluar. Dia mengatakan bahwa usulan itu terkait dengan kesejahteraan prajurit beserta ASN di lingkungan TNI. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Jokowi persilahkan polisi periksa ijazahnya melalui digital forensik

Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa ijazahnya melalui digital forensik untuk membuktikan keasliannya.

Jokowi menyebutkan kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk melaporkan soal tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dedek, anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Rabu (23/4/2025).

Selain menjamin perawatan medis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, Dedek mengatakan, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Kemudian, Dedek mengungkapkan, BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja. Sehingga, berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja.

"Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” katanya.

Lebih lanjut, Dedek menjelaskan bahwa alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja.

Dia mengatakan, berdasarkan data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Menurut Dedek, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada 21 April 2025.

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

"Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” katanya.

...Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Selain menjamin perawatan medis pekerja MBG yang mengalami kecelakaan kerja, kata Dedek, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja, dalam skema ini BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja, kata Dedek menambahkan.

“Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” ujarnya.

Dikatakan Dedek, alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja. Data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada Senin (21/4).

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

“Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja usia muda melalui subsidi premi untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap berusia 18–24 tahun.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Program MBG ini kalau dari perspektif siswa itu tujuannya untuk meningkatkan 3 'si', yang pertama adalah partisipasi sekolah. Kedua, absensi di sekolah, dan yang ketiga adalah konsentrasi siswa di sekolah...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat meningkatkan tiga "si" bagi siswa sekolah saat mengunjungi Peternakan Dairy Nusa Indonesia di Sumedang, Jawa Barat, dan SD Negeri Pasir Kaliki Mandiri 1 Kota Cimahi.

"Program MBG ini kalau dari perspektif siswa itu tujuannya untuk meningkatkan 3 'si', yang pertama adalah partisipasi sekolah. Kedua, absensi di sekolah, dan yang ketiga adalah konsentrasi siswa di sekolah yang nanti muaranya ke peningkatan prestasi," kata Dedek Prayudi di Sumedang pada Kamis.

Dari segi partisipasi, lanjutnya, anak-anak yang tadinya tidak terdaftar di sekolah menjadi terdaftar. Ketika sang anak pergi ke sekolah, beban orang tua menjadi berkurang untuk memberi satu makanan bergizi bagi anak karena sudah ditanggung oleh pemerintah.

"Setidaknya itu sepertiga dari kebutuhan harian, karena kan dari makan tiga kali sehari, yang sekali sudah diberikan pemerintah," ucapnya.

Sedangkan dari segi absensi, menurutnya, dapat meningkatkan kehadiran siswa di kelas karena mereka termotivasi dengan menu-menu makanan bergizi yang diberikan dan merasa terpacu untuk mengikuti mata pelajaran.

"Pernah di suatu sekolah ada anak yang tidak masuk, ternyata di menu ketika si anak tidak masuk itu menunya daging, dan besoknya ketika dia masuk anak tersebut dibuat iri lah oleh teman-temannya bahwa menunya daging, karena daging itu kan tidak setiap hari di menu MBG. Lama-lama kemudian absensi sekolahnya itu meningkat, karena anaknya enggak mau rugi, enggak mau ketinggalan menu-menu menarik," ujar dia.

Sementara itu, dari segi konsentrasi memang masih harus diukur secara komprehensif, tetapi sebagian besar mengaku setelah hampir satu tahun uji coba, terdapat peningkatan konsentrasi dari para siswa.

"Setelah kami tanya kepada para guru, bagaimana dampaknya setelah 12 bulan uji coba MBG, mereka mengatakan bahwa ada peningkatan konsentrasi dari yang sebelumnya dijelaskan hal dengan kompleksitas tertentu harus 2-3 kali, sekarang sekali saja sudah cukup. Jadi hal-hal inilah yang sekarang ini sedang berproses, kita berharap ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus peningkatan ekonomi sirkuler di dalam negeri dari Program MBG," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Ketua KPK Setyo Budiyanto menemukan informasi harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi nilainya dari Rp 10.000 jadi Rp 8.000. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut.

"Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Setyo mengungkapkan temuan KPK itu usia bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3) lalu. Hasan menilai pertemuan ini bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntable.

"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan.

"Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengungkap hasil pertemuan dengan BGN beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Lihat juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah pengusaha ternama sejak kemarin dan hari ini. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menjelaskan dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan kolaborasi mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

"Presiden minta kolaborasi pemerintah dan dunia usaha terjalin kuat dalam peningkatan produksi dan distribusi makanan bergizi untuk mendukung program pemerintah mengatasi masalah malnutrisi, meningkatkan prestasi pendidikan, dan memperbaiki kondisi kesehatan anak," kata Dedek dalam keterangan, Jumat (07/3/2025).

Secara umum, pertemuan Prabowo dan delapan pengusaha secara luas bertujuan membahas strategi peningkatan investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Meski begitu, secara khusus, Prabowo juga membuka diskusi tentang MBG yang diakui sebagai proyek besar pemerintah.

Program MBG ini sudah berjalan genap dua bulan, sejak resmi dimulai 6 Januari 2025. Secara bertahap, Badan Bergizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan layanan melalui penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di semua provinsi. Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi sudah melayani lebih dari dua juta penerima manfaat.

"Kita harapkan, pas tiga bulan ke depan, atau memasuki April nanti, ekspansi SPPG dapat maksimal hingga target tiga juta penerima manfaat tercapai," kata Dedek.

Berdasarkan data BGN per 3 Maret 2025, sudah beroperasi sebanyak 726 SPPG di 38 provinsi. Dengan kapasitas layanan rata-rata 3.000 sampai 4.000 porsi, saat ini dapur MBG sudah melayani 2.053.248 penerima manfaat, yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Diharapkan, pertengahan Maret 2025, ada bertambah 300 dapur lagi. Dapur-dapur baru tersebut masih menjalani tahapan verifikasi untuk memastikan kesiapan operasional mereka.

Dedek juga mengatakan Prabowo dalam sebuah kegiatan Januari lalu pernah menyampaikan permintaan maaf kepada semua orangtua, karena belum semua anak-anak menerima MBG. Tapi, Prabowo tetap yakin pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkannya. Untuk itulah, kata Dedek, dalam kerja besar ini butuh gotong royong untuk memastikan percepatan program.

"Terutama penambahan dapur di berbagai wilayah, sehingga semakin mempercepat tujuan, yaitu agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi," ujarnya.

Simak juga Video 'BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

...Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih pengakuan internasional setelah Indonesia masuk dalam School Meals Coalition.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, (15/2) menjelaskan bahwa School Meals Coalition merupakan sebuah koalisi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa, termasuk lembaga kajian dan universitas guna mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia.

"Peran penelitian dan pengembangan perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi berbasis ilmiah untuk mengatasi tantangan peningkatan status gizi anak dan ibu di Indonesia," kata dia.

Untuk itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan sangat mengapresiasi atas lahirnya The National Centre of Excellence (NCoE) atau Pusat Unggulan Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis di IPB University.

Menurut Hariqo, kolaborasi kementerian-lembaga dan universitas dalam negeri termasuk mitra pembangunan internasional ini patut diapresiasi karena memastikan Program MBG dapat menjangkau sasaran penerima manfaat yang mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya pada event World Government Summit 2025, kata Hariqo, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis ini adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG. Presiden menggarisbawahi bahwa dukungan dari komunitas internasional dapat membantu dalam hal teknologi, pendanaan, dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas program,” katanya.

Selaras dengan itu, Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF menjadikan IPB sebagai NCoE MBG.

IPB University/Institut Pertanian Bogor siap mengoptimalkan mobilisasi dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta pengembangan dan pemanfaatan fasilitas di laboratorium fakultas, departemen, dan pusat-pusat studi untuk menyukseskan MBG.

Selain itu, kata dia, IPB juga siap bekerja sama dengan multi-pihak terkait lainnya termasuk dengan Bumdes, koperasi, dan kelompok tani dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendirian NCoE MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan riset yang kuat sehingga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi memastikan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana yang sudah dianggarkan pemerintah. Ia menyebut program itu tak memotong anggaran lainnya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Sementara, di era Prabowo ini, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kemudian juga, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggaran pembangunan IKN menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.