Ular hitam berbisa jenis black boiga kerap memasuki permukiman warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Fenomena itu diduga karena habitat ular terganggu.

"Biasanya kalau ular muncul di permukiman warga akibat habitat sudah terganggu. Mungkin karena sumber makanannya juga sudah berkurang pada habitatnya," ujar Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Parepare, Fransiscus kepada detikSulsel, Selasa (29/4/2025).

Fransiscus mengungkapkan tim damkar telah mengevakuasi 3 ular black boiga di Kecamatan Bacukiki. Dia menyebut permukiman di Kecamatan Bacukiki memang dekat dari kawasan hutan.

"Sudah 3 ular Black Boiga itu di wilayah Bacukiki. Biasanya (dari) daerah hutan," kata dia.

Pihaknya mengimbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah munculnya ular. Fransiscus juga meminta warga menghindari tumpukan barang dan menutup lubang di tanah.

"Tutup lubang pembuangan air, lubang tanah, dan jaga jarak antara rumah dengan sawah. Kebun dan pepohonan itu biasanya dekat dari habitat ular," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Damkar Parepare mengevakuasi ular jenis black boiga berukuran 1,5 meter di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, pada Minggu (27/4). Ular itu dievakuasi di pohon setelah sempat masuk ke dalam rumah warga.

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, malam-malam blusukan ke Perumahan Bahtera 4, Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ia mengecek kualitas bangunan dan fasilitas perumahan.

Usai melakukan pengecekan di perumahan tersebut, Maruarar memberikan penilaian 7,5 pada kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang.

"Saya kasih nilai hari ini 7,5 kualitas bangunan. Saya minta pengembang ya, soal sampah juga, kalau bisa ada biopori, kemarin saya lihat di Kendal bagus. 7,5 sudah bagus," kata Maruarar Sirait, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pihaknya tidak main-main untuk menindak pengembang yang bernilai jelek dalam pembuatan rumah subsidi.

"Ada juga kita temukan pengembang yang tidak bertanggungjawab, contoh tidak hujan saja banjir, longsor, bocor, retak-retak, airnya kuning, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

"Negara harus hadir mencegah pengembang yang tidak bertanggungjawab. Jangan cari untung dari penderitaan rakyat. Tidak ada tempat pengembang yang seperti itu, agar dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Beberapa pengembang, dari hasil temuannya belum lama ini, langsung diproses hukum. Agar menjadi efek jera bagi pengembang lainnya.

"Sudah dilaporkan KPK, polisi, termasuk temuan saya beberapa hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan warga yang tidak punya slip gaji, berkesempatan untuk mengambil rumah subsidi dalam programnya yang baru.

"Pak Prabowo pro rakyat, kita menerima juga yang non-gaji, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ayam, bakso dan tahun ini total 25 ribu. Negara harus hadir, pemerintah Presiden Prabowo memperhatikan, yang tidak punya gaji, tetapi punya penghasilan seperti tadi bisa (rumah subsidi)," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut, warga yang tidak punya slip gaji bisa memanfaatkan untuk mengambil perumahan.

Sebelum mengecek perumahan, Maruarar berkunjung ke Rusun Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). Dalam kunjungan tersebut, menteri menyoroti beberapa fasilitas dan kelayakan hunian bagi para pekerja di KIT B yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Hunian para pekerja yang sebelumnya barak diubah menjadi bilik atau kamar bagi para pekerja. Itu pun berdasarkan kemampuan para pekerja, dari berukuran sedang dengan fasilitas kipas hingga kamar berukuran besar, dengan menggunakan AC.

"Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian tadi fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki," katanya.

Menteri juga menyoroti jarak tempuh dari 10 tower ke sejumlah pabrik lokasi kerja yang dinilai kurang dekat. Namun, menteri apresiasi pada KIT B, terkait fasilitas pendukung, termasuk mendekatkan kebutuhan keseharian dengan minimarket.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyebut beberapa catatan yang disampaikan Menteri Maruarar.

"Alhamdulillah buat kami catatan Pak Menteri itu bagus, karena kan beliau orang lapangan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal yang riil, buat saya itu bagus untuk melakukan penyempurnaan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tadi," terangnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Rumah susun (rusun) merupakan rumah vertikal yang beberapa tahun belakangan ini pembangunannya tengah didorong oleh pemerintah karena lahan di perkotaan semakin terbatas. Sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan rusun tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan setelah Kementerian PKP terbentuk, tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Ada pun target Kementerian PKP untuk rusun adalah mereka akan fokus meneruskan pembangunan, perawatan, dan revitalisasi rusun yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut.

"Pembangunan rusun, tetapi memang untuk tahun 2025 ini fokus pada rusun multi years contract (MYC). Jadi kalau ada program-program rusun dari Kementerian PUPR dulu yang sekarang dilanjutkan oleh PKP, kami pastikan akan berjalan dan akan diteruskan. Untuk seluruh daerah di Indonesia," kata Sri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Dalam paparannya seluruh rusun yang termasuk dalam MYC akan ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025 ini.

Sri menyebut saat ini terdapat 1.912 unit rusun baru yang dibangun dalam periode 2024-2025. Lalu untuk rusun yang tengah direvitalisasi atau diperbaiki agar tampak seperti baru kembali sebanyak 6.687 unit.

"Untuk rusun baru ada 1.912 unit dan ada revitalisasi rumah susun 6.687 unit," ucap Sri.

Ke depannya Kementerian PKP akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penyaluran rusun tersebut tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Kemudian, tujuh tower di Kemayoran yang tersisa yakni 1-7 akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang fokus pada pembangunan dan renovasi rumah. Wakil Menteri Fahri Hamzah mengungkapkan Program 3 Juta Rumah di pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah.

"Untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes," kata Fahri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Anggaran untuk mendukung program renovasi di pedesaan telah disiapkan, salah satunya dari anggaran negara yakni APBN 2025 yang disahkan saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Namun, Fahri menyebut anggaran tersebut masih kecil yakni hanya Rp 850 miliar yang dapat memperbaiki 35-40 ribu rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai Rp 1 triliun. Itu hanya meng-cover kurang dari 40 ribu, sekitar 35 ribu rumah," ungkapnya.

Fahri menyampaikan ada harapan jika anggaran tersebut dapat ditambah setelah proposal APBN Presiden Prabowo diserahkan pada Agustus 2025 mendatang.

"Itu (APBN 2025) belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah. Jadi kita menunggu bahwa mudah-mudahan di pidato anggaran 16 Agustus nanti Bapak Presiden sudah bisa menjabarkan seluruh rencana kita di tahun 2026. Sehingga di 2026 itu seluruh rencana dan janji Bapak Presiden sudah bisa dieksekusi secara masif," ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menyampaikan program renovasi rumah di pedesaan ini akan melibatkan 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes nantinya.

Saat ini, ia meminta kepada kepala daerah untuk menyiapkan kebijakan untuk program perumahan beserta mekanismenya agar anggaran dari pusat dapat terserap dengan tepat.

"Ini yang saya dorong supaya pemerintah daerah menyiapkan sistem. Soal kesulitan kita di pusat adalah kalau melihat ada ketidaksiapan untuk menyalurkan dana karena sistemnya tidak dipersiapkan secara baik gitu," jelasnya.

Ia optimis adanya Program 3 Juta Rumah di pedesaan dapat berdampak positif untuk perekonomian di daerah. Sebab, dengan adanya renovasi yang masif di daerah-daerah, maka akan muncul pelaku usaha dan lapangan kerja baru sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sana.

"Ya sebagai tenaga kerjanya. Selain mereka beli material dan sebagainya. Yang kedua itu tentu akan langsung menghapus kemiskinan di desa-desa, dan yang ketiga ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dirancang oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, menyatakan bahwa dari 93,1 juta keluarga di Indonesia 1 persen atau kurang lebih 1 juta keluarga di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem, di mana pengeluarannya kurang lebih Rp 400 ribu per bulan.

Pemerintah mau membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya dari hunian yang layak. Lantas, dengan jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem tersebut, bisakah dibantu melalui Program 3 Juta Rumah?

Menanggapi hal ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah bisa membantu kurang lebih 3 juta keluarga, maka untuk memenuhi 1 juta keluarga tergolong miskin ekstrem tentu memungkinkan.

"Dalam program kita setahun 3 juta keluarga dapat 3 juta rumah. Artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Untuk biaya pembangunannya, Fahri menekankan anggarannya cukup besar berada di pusat, tetapi anggaran tersebut baru bisa dimanfaatkan apabila terdapat program perumahan di desa.

"Kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, didistribusikan secara baik, itu efeknya akan masif," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika APBN saat ini merupakan dana yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, APBN untuk program-program yang dijalankan masa Presiden Prabowo akan ditetapkan dalam proposal APBN 2026 pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat kebijakan untuk sektor perumahan beserta mekanismenya.

"Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana menyerap anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," terangnya.

Ada pun bentuk bantuan yang akan disiapkan oleh pemerintah di pedesaan berfokus pada renovasi rumah. Renovasi tersebut akan menggandeng 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai 1 triliun," sebutnya.

Selain di pedesaan, pemerintah juga akan membangun rumah di perkotaan yang bentuknya bukan lagi rumah tapak melainkan rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemerintah akan memakai lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda). Untuk anggaran, pemkot bisa menarik dana dari investasi termasuk investasi luar negeri.

"Saya udah bilang tadi tantangan perkotaan adalah rumah susun karena tanah sudah gak ada. Di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silahkan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta warga yang mengalami masalah perumahan agar melapor ke Kementerian PKP. Pelaporan bisa dilakukan melalui Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Ia pun meminta jajarannya untuk mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang. Hal itu disampaikannya usai menerima aduan dari warga ketika meninjau salah satu perumahan di Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kemarin.

"Kami minta warga berani melawan pengembang yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Pada kesempatan itu, Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Kementerian PKP fokus pada penyelesaian masalah rumah bersubsidi yang sering dihadapi rakyat.

"Silakan adukan ke Kementerian PKP apabila rakyat menghadapi masalah perumahan melalui BENAR-PKP di nomor WhatsApp 081288888911. Kami siap melakukan pendampingan agar masyarakat benar-benar terlindungi dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Ia mendapati akibat pengembang yang tidak bertanggung jawab, banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial. Sebab, sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas.

"Saya mendapatkan pengaduan dari warga Perumahan Punsae (Perumahan Ungaran Asri Regency) di Kabupaten Semarang. Lokasi perumahan yang berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," ucapnya.

Peninjauan lokasi perumahan tersebut dilakukan oleh Ara bersama Bupati Semarang, Komisioner BP Tapera, dan Perwakilan BTN Kota Semarang. Ara melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni karena dibangun di sisi jurang dan menemukan banyak rumah subsidi yang dikontrakkan oleh pemiliknya. Lalu, ada pemindahan lokasi rumah secara sepihak oleh pengembang.

Kemudian, ia menunjuk Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan mencari solusi maupun menempuh langkah hukum bagi pengembang perumahan tersebut. Langkah ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga perumahan selama enam tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan ada beberapa masalah yang dihadapi warga seperti belum serah terima sertifikat rumah warga. Kemudian, terdapat ancaman tanah longsor yang membuat banyak warga was-was saat hujan turun karena aliran air yang cukup deras.

"Terima kasih atas perhatian Menteri PKP atas masalah yang kami hadapi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan. Rapat ini dihadiri oleh sekitar 2.654 peserta terdiri dari gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring dan luring di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo menugaskan Kementerian PKP agar membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman. Prabowo juga meminta pada saat menjalankannya harus berdasarkan data yang sama.

"Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat inpres satu data. Ajak BPS duduk bareng bikin forum satu data daerah agar kita punya data," kata Fahri, Selasa (29/4/2025).

Kemudian, Fahri mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan adalah banyak anggaran di pedesaan yang tidak dialokasikan untuk program perumahan.

"Maka dana desa saya cek itu, hampir tidak ada alokasinya untuk rumah. Maka dari itu, kita bicara di daerah soal penyatuan data, alamatnya kita bisa bikin jelas. Supaya keterlibatan negara semakin riil dan konkret," ungkapnya.

Lantas, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk mendukung pembangunan perumahan baik di perkotaan dan pedesaan. Untuk perkotaan, Fahri menyebut pembangunan akan memakai tanah milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda).

"Salah satu solusi yang Presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita minta para pengembang bangun, hitung harga tanahnya. Harga tanahnya menjadi subsidi. Setelah tanahnya bersih, izinnya bersih, hitung berapa biayanya, nanti biaya ditambah keuntungan," jelas Fahri dihadapan kepala daerah.

Ia juga meminta kepada kepala daerah yang hadir untuk segera mendata berapa kebutuhan rumah pada masing-masing daerah, termasuk jumlah rumah yang tak layak huni.

Untuk bentuk rumahnya, ia mengatakan di perkotaan pemerintah akan fokus untuk membangun rumah vertikal karena keterbatasan lahan. Sementara, untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes.

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," katanya.

Lalu pemerintah juga akan memperbaiki kawasan yang akan dijadikan permukiman tersebut karena kawasan yang kumuh dan tidak memadai juga akan berpengaruh kepada penghuni rumah di kawasan tersebut.

"Tantangan di pedesaan adalah renovasi karena rumah ada, tapi rumahnya tidak layak huni. Sitambah dengan renovasi kawasan karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik.
Tapi kalau rumahnya diperbaiki kawasannya buruk biasanya rumahnya memburuk," ungkapnya.

Ada pun untuk anggaran, Fahri menyampaikan saat ini kementeriannya masih memakai anggaran yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Anggaran untuk renovasi rumah, kata Fahri, hanya sekitar Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. 850 miliar ya. Gak sampai 1 triliun," sebutnya.

Rencananya anggaran untuk program di masa Presiden Prabowo akan mulai dibahas pada Agustus mendatang. Di dalamnya juga akan memuat mengenai anggaran untuk program perumahan, khususnya Program 3 Juta Rumah.

Dalam acara ini hadir pula Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, hingga Presiden Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk.

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

DPRD menyoroti sejumlah persoalan di Kota Bandung yang harus segera dibenahi. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang 2026 da Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Asep menyebut kemiskinan di Kota Bandung masih jadi masalah yang harus mendapat perhatian serius. Menurut data, kata Asep, tingkat kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 2023 ada di angka 3,96 persen dan yang menunjukkan di antara kritis dan sejahtera.

"Artinya masih ada 102,8 ribu jiwa yang masih dikategorikan miskin di Kota Bandung, dengan tingkat garis kemiskinan sebesar Rp591.124 per kapita per bulan pada tahun 2023," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Asep menuturkan, dengan kondisi itu, kemiskinan di Kota Bandung dikategorikan masuk dalam kategori kemiskinan multidimensi yang dipengaruhi banyak faktor. Kemiskinan menurutnya juga terlihat dari kawasan permukiman kumuh.

Di Kota Bandung, Asep menyebut, terdapat 8 kawasan kumuh dengan wilayah terpadat berada di Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan penduduk 40.050 jiwa per kilometer persegi. Kondisi itulah yang dijadikan salah satu acuan untuk menyusun RPJMD 2025-2029.

"Penurunan kemiskinan tidak hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan mentalitas manusianya. Sehingga program pengentasan kemiskinan masuk ke dinas strategis seperti Dinas Pendidikan, UMKM, DSDABM, Tenaga Kerja, Pariwisata, dan dinas lainnya yang dinilai penting dalam pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Kemudian pada aspek pemukiman, Asep mengungkapkan, anggaran untuk mengatasi kawasan kumuh perlu dievaluasi karena yang diperlukan tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

"Maka saya mendorong untuk mengentaskan kemiskinan tidaklah menjadi beban dari Dinas Sosial saja, namun juga dititipkan di dinas lain seperti DSDABM, Dinas Koperasi, Dinas Ketenagakerjaan, dan dinas yang terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Di sisi lain, Asep mengatakan, dari hasil beberapa kajian menunjukkan, kemiskinan di Kota Bandung tidak ada hubungan dengan aspek layanan kesehatan. Oleh karena itu, secara umum layanan kesehatan untuk masyarakat miskin dianggap cukup baik.

Namun, yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Bandung menurut Asep adalah akses layanan pendidikan. Dia menekankan harus dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana layanan pendidikan dasar terhadap masyarakat miskin di Kota Bandung.

"Berikutnya kaitan dengan peningkatan masyarakat miskin juga perlu diperhatikan agar kualitas SDM terus ditingkatkan dan dinas terkait harus memasukan program tersebut. Kajian untuk pembangunan pemukiman vertikal, sudah masuk ke Bapetlitbang untuk segera bisa diekspose," katanya.

"Tinggal quality improvement dengan membangun Pusdiklat bagi pendidikan tenaga pendidik (tendik) harus segera dirancang agar kualitas guru meningkat dan berkesinambungan menyiapkan guru-guru baru yang lebih muda dan fresh," tutup Asep.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Seekor buaya berukuran 4 meter masuk ke permukiman warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Proses evakuasi buaya muara oleh Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep berlangsung menegangkan selama kurang lebih 30 menit.

Peristiwa itu terjadi di Kampung Kokoa, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Buaya itu awalnya masuk ke kolong rumah warga kemudian lari ke areal persawahan.

"Awalnya di rumah warga, di kolong rumah tapi karena kaget dia lari ke sawah. Buaya tersebut ditangkap di sawah," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Damkar Pangkep, Hizbul Wathan kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Hizbul mengatakan sebanyak 9 personel Damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas Damkar menggunakan alat seadanya dan buaya tersebut melakukan perlawanan.

"Ada 9 orang yang menangkap buaya. Kita pakai alat seadanya, pakai tali," katanya.

Dia mengungkapkan buaya tersebut berhasil ditangkap setelah kurang lebih 30 menit. Hizbul memastikan tidak ada petugas Damkar yang terluka akibat serangan buaya tersebut.

"Cukup agresif, buayanya melawan," kata Hizbul.

Proses evakuasi buaya tersebut menjadi tontonan warga. Sejumlah warga nekat mendekati lokasi dan buaya yang membuat petugas Damkar terganggu.

"Banyak sekali warga. Kendalanya di situ ada juga yang nekat mau dekati buaya," imbuhnya.

Pihak Damkar rencananya menyerahkan buaya tersebut ke BKSDA Sulsel untuk disimpan di penangkaran. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan BKSDA.

"Akan diserahkan ke BKSDA. Ini sementara kita tunggu," kata Hizbul.

Warga Diimbau Hindari Area Sungai

Hizbul mengatakan dari laporan warga buaya memang kerap muncul di Sungai Desa Manakku. Warga menyebut ada 8 ekor buaya di sungai tersebut.

"Menurut laporan warga ada sekitar 8 ekor buaya di sana," katanya.

Ia pun mengimbau warga untuk menghindari beraktivitas di sekitar sungai karena buaya yang kerap berpindah-pindah. Dia juga berharap agar warga segera melaporkan ke Damkar jika melihat kemunculan buaya.

"Kami imbau hindari beraktivitas di sekitar sungai dan kalau melihat buaya segera laporkan ke kami," pungkasnya.

Video: Kebakaran Rumah di Pangkep Sulsel Diduga gegara Korsleting Listrik

Video: Kebakaran Rumah di Pangkep Sulsel Diduga gegara Korsleting Listrik