Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan tiga dapur umum untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berkomitmen menyukseskan program tersebut. Bahkan, Bupati I Wayan Adi Arnawa menegaskan akan menambah enam dapur umum, sehingga seluruhnya berjumlah 9 dapur.

"Malahan kami sudah menyiapkan, malah nambah lagi 6 dapur umum sehingga menjadi 9 dapur umum di Badung," ucap Adi Arnawa, Senin (3/3/2025) ditemui di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Menurutnya, satu dapur umum yang akan dibangun bisa memasak mencakup 3.500 sasaran penerima. Ia meyakini dengan dukungan dana yang mumpuni, Badung bisa dengan siap melaksanakan program pemerintah pusat.

"Bahkan kalau tidak salah sudah ada anggaran Rp 16 miliar. Masing-masing dapur umum estimasi bisa Rp 3 miliar lebih sehingga ditambah ada 3 dapur oleh pusat. Mudah mudahan bisa cepat sehingga kami di Badung bisa cepat memberikan pelayanan MBG ini ke masyarakat," jelas Adi Arnawa.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung. Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung saat itu, Ida Bagus Surya Suamba, dalam uji coba muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Anggaran Rp 20 ribu per anak dinilai ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut. Surya menambahkan anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat," kata Surya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

PBNU membentuk tim akselerasi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan tim akselerasi bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami telah membentuk tim akselerasi Nahdlatul Ulama untuk program makan bergizi gratis, dan telah mulai bekerja bersama BGN untuk berkontribusi bagi sukses program makan bergizi gratis tersebut Insyaallah," kata Gus Yahya dalam acara harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Gus Yahya menjelaskan, PBNU juga mengajak petani dari kalangan Nahdliyin untuk menanam padi gogo untuk mendukung program MBG. Dia mengatakan sebanyak 8.000 hektar sawah kini telah ditanam padi gogo.

"Kegiatan-kegiatan bersama masyarakat terus berjalan tanpa jeda. Pada bulan Januari, tim dari Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Kabinet Merah Putih untuk menggalang petani-petani ikut menanam padi gogo," katanya.

"Dan kami berhasil bapak presiden, menggalang sampai sekurang-kurangnya 8.000 hektar padi sawah untuk ditanam dengan padi gogo. Kami akan teruskan dengan warga Nahdlatul Ulama petani-petani Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Gus Yahya juga menyampaikan PBNU menandatangani kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Penandatangan itu dilakukan di acara resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama dan dilakukan oleh Ketum PBNU Gus Yahya serta Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Insyaallah sesudah ini kami juga akan menandatangani nota kesepahamam bersama Badan Gizi Nasional," ucapnya.

Simak Video: Gus Yahya Tegaskan PBNU Siap Dukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Protes dan keluhan siswa terkait uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima sekolah Palembang disoroti DPRD Sumatera Selatan. Pengawasan terhadap program ini akan dilakukan, agar berjalan sukses di Sumsel.

"Iya kita sudah dapat informasi ada protes dari anak-anak sekolah bahwa makanan yang disajikan tidak sesuai. Mungkin ke depan kita akan melihat dan kroscek jalannya pembagian MBG," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hadrianto Aljufri, Rabu (8/1/2025).

Ia menyebut pihaknya terlibat dalam mengawasi penyaluran MBG. Saat ini, masih menunggu informasi petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Termasuk pengawasan kandungan gizi serta menu-menu yang akan diberikan dalam menu MBG tersebut. Pemenuhan gizi menjadi yang utama mengingat pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas hidup anak.

"Kita belum dapat juklak dan juknisnya, pasti ada standar menu yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa MBG senilai Rp 10 ribu per porsi harus memenuhi gizi yang asalnya dari daging, ikan, telur atau ayam," ungkap politisi Golkar ini.

Dia menyebut, setelah mendapat juklak dan juknis akan mengawasi mulai dari pemenuhan gizi, distribusi hingga penyaluran ke siswa.

"Ya nanti kita akan ikut dalam pengawasan secara keseluruhan," tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Komisi IV, Romiana Hidayati menambahkan, MBG merupakan terobosan yang baik untuk masyarakat asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar.

"Program MBG sebetulnya bagus, asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar sehingga kualitas makanan sesuai dengan harapan," ujarnya.

Namun, lanjut Romiana, program ini juga mempunyai sisi negatif. Apalagi dengan nilai porsi hanya Rp 10 ribu per siswa. Menu yang disediakan dinilai tak akan sesuai harapan siswa, terlebih program ini juga menyasar kalangan menengah ke atas.

"Saya katakan tidak akan tepat sasaran karena melihat program ini juga untuk murid-murid dari kalangan menengah ke atas itu mubazir saja. Dengan budget Rp 10 ribu pasti tidak sesuai dengan harapan mereka. Juga sudah ramai di berita-berita, banyak anak-anak mengeluh dengan makanan yang mereka dapat," ungkap politisi PDIP ini.

Apalagi, kata dia, dengan nilai porsi hanya Rp 8 ribu per siswa (TK-kelas 3 SD), dia memastikan MBG tak akan berkualitas dan porsinya sedikit.

"Iya dengan nilai porsi Rp 8 ribu, tentu akan jadi perhatian kita pada lauk pauknya. Dapat apa untuk kualitas dan kuantitasnya mengingat harga bahan baku terus bergerak naik. Saya yang juga ibu rumah tangga sangat merasakan," ungkapnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Kepala Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 'Dapur Sehat Anak Bangsa' di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000" ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Jonie mengaku telah mendapatkan surat persetujuan untuk bergabung ke dalam unit pelayanan MBG oleh Badan Gizi Nasional di Halim Perdanakusuma. Guna mendapatkan persetujuan ini, tim Badan Gizi Nasional harus memverifikasi para mitranya.

"Sebelumnya diverifikasi dulu sama BGN," ujarnya

Jonie mengatakan tidak ada kendala khusus dalam eksekusi program Makan Bergizi Gratis pada hari pertama peluncuran yang digelar hari ini. Meski begitu, ia mengaku masih mencari ragam referensi menu untuk disesuaikan dengan anggaran Rp10 ribu per porsi.

"Jadi menu kami memang mengajukan, setelah itu diverifikasi oleh tim ahli, selanjutnya disahkan oleh BGN," kata dia.

Selain itu, Jonie mengungkapkan ada 25 orang yang bekerja di SPPG Halim Perdanakusuma. Dari jumlah itu, ada yang bertugas sebagai kepala dapur, ahli gizi, koki, akuntan hingga admin.

Jonie mengaku menyiapkan 1.500 porsi kotak makan yang diedarkan ke sekolah-sekolah di kawasan Halim Perdana Kusuma di hari perdana pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Ia menargetkan bakal ditingkatkan bertahap menjadi 3.000 porsi kotak makanan di hari berikutnya.

"Selanjutnya 3.800 [kotak]. Jadi kami per titik dapur adalah 3.000 sampai 4.000 [kotak]," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis di 190 titik SPPG alias dapur di 26 provinsi sejak dioperasikan perdana pada hari ini untuk memasok makanan kepada para pelajar.

Belakangan ini kerap terjadi penipuan di sejumlah daerah yakni dengan modus mencatut program Makan Bergizi Gratis. Anggota Komisi IX DPR F-NasDem Irma Suryani Chaniago menyarankan agar pendaftaran mitra dilakukan dengan sistem satu pintu.

Awalnya, Irma menyebut bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum memaparkan konsep sepenuhnya tentang pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Dia menyebut pihaknya masih menunggu jadwal masa sidang.

"Sebetulnya kami di Komisi IX belum terima secara utuh grand design dari BGN, kami masih menunggu awal masa sidang untuk mematangkan route mapnya, agar penipuan-penipuan seperti yang terjadi bisa disetop, dan BGN harus satu pintu di tiap kabupaten agar kontrolnya jadi lebih mudah," kata Irma kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

Irma menyebut program tersebut tentu harus tetap diawasi dengan ketat. Hal itu agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

"Lagi pula karena itu makanan, soal gizi dan kebersihan jadi sangat penting, oleh karena itu proses kerja sama dengan pihak pengelola catering harus betul-betul diawasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.