Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

Yayasan Bina Insani, mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal Sukadamai, Kota Bogor, telah melakukan evaluasi dengan sejumlah langkah perbaikan. Evaluasi ini dilakukan buntut 223 siswa keracunan MBG.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bogor per tanggal 15 Mei 2025, secara kumulatif total 223 siswa terdampak sejak tanggal 7-14 Mei 2025. Rinciannya meliputi 45 siswa menjalani rawat inap, 49 siswa menjalani rawat jalan, dan 129 siswa mengalami keluhan ringan.

"Kami bersyukur tidak ada penambahan siswa terdampak," kata Ketua Yayasan Bina Insani, Asrul Hidayat, dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Asrul menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Bogor, melalui dinkes. Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen Labkesda Bogor, ditemukan dua jenis bakteri, E Coli dan Salmonella pada sampel makanan telur dan tumis toge jagung. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Labkesda Bogor, SPPG Tanah Sereal Sukadamai telah mengevaluasi rantai pasok bahan baku dan proses produksi.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan," ujar Asrul.

"Insya Allah, layanan ini akan terus berjalan dan secara berkala, kami evaluasi," lanjut Asrul.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap kualitas layanan, SPPG Tanah Sereal melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya:

1. Melakukan pembenahan menyeluruh di lokasi SPPG sesuai standarisasi Food Safety. Kami berkoordinasi BPOM untuk membantu mendampingi proses ini.

2. Kami akan melakukan training untuk memastikan SOP berjalan dan memperkuat kompetensi para pekerja SPPG, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan.

3. Memperketat pengawasan pada seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat hingga pengolahan limbah.

4. Melakukan kampanye edukasi kesehatan dengan menempatkan alat peraga di lokasi SPPG dan sekolah-sekolah penerima program MBG.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ombudsman RI menemukan maraknya praktik 'calo yayasan' di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah masalah pada program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di kemudian hari.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan program MBG ini dengan penuh keterbatasan, terutama menyangkut masalah anggaran hingga mekanisme penyaluran dana ke SPPG yang belum matang. Hal ini menjadi celah untuk para 'calo yayasan' ini masuk.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayangan lah calo-calo yayasan," kata Yeka, dalam usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayanadi Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi, menurut Yeka, BGN akan meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan yang siap berkontribusi untuk membangun dapur MBG. Hal ini termasuk juga dengan masyarakat sekitar dapur.

Selain itu, sebelumnya juga ditemukan pembayaran yang tertunda imbas mekanisme reimburse untuk para mitra dan dapur MBG. Yeka mengatakan, ke depannya hal serupa tidak akan terjadi lagi. Sebab, perubahan mekanisme telah dilakukan mulai bulan Mei ini.

"Anggaran untuk pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha," jelasnya.

Anggaran untuk operasional ini juga bersifat add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang yang tersisa. Dengan demikian, harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait penundaan pembayaran serta ruang untuk para calo ini bermain-main.

"Ombudsman melihat bahwa yang add cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah di, mekanismenya disusun oleh BGN," kata dia.

Ombudsman juga akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di daerah. Yeka mengatakan, uji petik juga akan dilakukan di 34 provinsi.

Monitoring juga akan terus dilakukan selama pelaksanaan program, khususnya untuk dua hal, antara lain melihat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh yayasan setempat selama program, serta melihat kesesuaian menu MBG.

"Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi. Dan kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah. Karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," ujar Yeka.

Simak juga Video: BGN Klaim Program Makan Gratis Ciptakan 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa asuransi untuk korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih wacana. Hal ini juga masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Dadan usai Rapat Koordinasi bersama Ombudsman RI. Menurutnya, asuransi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat produk serupa belum pernah ada di Indonesia.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas produk asuransi untuk penerima MBG. Selain itu, juga akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Dadan menambahkan, asuransi untuk para penerima MBG juga belum secara detail dibahas mekanisme pemberiannya hingga besaran premi yang akan dibayarkan. Dengan demikian, prosesnya masih cukup panjang untuk sampai tahap realisasi.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya rencana BGN agar korban keracunan dari program MBG ditanggung asuransi disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan.

Hal ini disampaikannya merespons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatannya.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) dapat dijamin dengan asuransi. Hal ini menyusul munculnya kasus keracunan pada program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

Meski begitu, Ogi menekankan besaran premi yang dibayarkan kemungkinan tidak terlalu besar. "Kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh mungkin tidak terlalu besar, sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," terang Ogi.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan akan ada 1.300 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah akan menggunakan mayoritas bahan baku lokal untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemarin saya baru saja bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan bahwa akan ada 1.300 dapur di Provinsi Banten. Kemudian, 2,9 juta penerima manfaat, dan akan berputar Rp 15 triliun untuk urusan makan bergizi gratis," ujar Andra Soni di Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Andra menyebut pemerintah mengutamakan pasokan pangan lokal untuk program makan bergizi gratis, sehingga masyarakat desa harus memanfaatkan kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi.

"85 persen merupakan bahan baku lokal, sehingga potensial bagi kita di desa untuk bisa menjadi supplier dari dapur-dapur yang akan dilaksanakan," katanya.

Agar desa bisa menjadi supplier bahan pangan program MBG, maka perlu dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemprov memberikan dana kepada desa, yang salah satu peruntukannya bisa digunakan untuk membentuk badan hukum Kopdes Merah Putih.

"Untuk mempercepat proses terbentuknya Kopdes Merah Putih di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten akan segera mencairkan bantuan desa sebanyak Rp 100 juta per desa, dan salah satunya bisa dipergunakan untuk biaya pembentukan Koperasi Desa," katanya.

Ia menyebut terdapat 1.552 desa dan kelurahan di Banten. Karena itu, Pemprov Banten akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, seperti yang tercantum dalam program Asta Cita.

"80 persen wilayah Banten adalah pedesaan, sehingga kami sangat mendukung program Asta Cita ke-enam Bapak Prabowo. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, saya dan jajaran siap mendukung," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polda Bali melakukan launching operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fasilitas ini akan digunakan sebagai tempat pengolahan dan pendistribusian MBG sebagai tindak lanjut atas program prioritas Presiden RI dalam rangka peningkatan gizi anak usia sekolah.

"Adapun dua sekolah yang menerima distribusi makanan bergizi kali ini yaitu SD Negeri 29 Dangin Puri dengan jumlah 123 porsi, serta SMP Negeri 3 Denpasar yang menerima 328 porsi makanan, sehingga total keseluruhan mencapai 451 porsi," ujar Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Dalam sambutannya, Irjen Pol Daniel menyampaikan program ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung peningkatan kualitas generasi muda, khususnya dalam aspek kesehatan dan kecukupan gizi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa mendapatkan asupan gizi yang baik guna menunjang konsentrasi belajar dan tumbuh kembang yang optimal.

Polda Bali sendiri berupaya untuk terus mendukung program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sebagai informasi, acara peresmian ini dihadiri oleh Wakapolda Bali Brigjen Pol Komang Sandi Arsana, Ketua Bhayangkari Daerah Bali beserta anggota dan beberapa instansi terkait.

Tonton juga Video: Momen Prabowo Ajak Bill Gates Tinjau Makan Gratis

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarganya (Kemendukbangga)/Kepala BKBBN, Wihaji, melakukan pengecekkan langsung distribusi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Pasuruan.

Wihaji memastikan bahwa distribusi paket MBG dilakukan langsung menyasar rumah warga ibu hamil, ibu menyusui dan balita (nonPaud), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

Wihaji menuju lokasi distribusi di Jl. Sultan Agung IV No.2 Kecamatan Purworejo, menaiki motor KB lalu berjalan kaki. Ia didampingi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan jajaran Forkompimda.

Wihaji menjelaskan bahwa arti dari ia menaiki motor dalam mengunjungi lokasi penerima merupakan contoh bagi kader KB. Nantinya para kader KB yang mendistribusikan menggunakan motor.

"Kan tidak mungkin tiap hari ibu hamil ngumpul, seperti pelaksanaan di sekolah. Jadi nantinya dari SPPG diantar ke rumah-rumah penerima," ujar wihaji.

Penerima program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini sebanyak 10 persen dari penerima manfaat di daerah tersebut. Di Kota Pasuruan sekitar 300 ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang akan menerima MBG.

"Nanti akan didistribusikan langsung oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari BKKBN. Kita juga akan pastikan apakah penerima merupakan KRS (Keluarga Resiko Stunting) karena harapannya mengurangi stunting dan dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dengan asupan gizi yang baik seperti harapan Bapak Presiden," tambah Wihaji.

Wihaji mengatakan jika distribusi ini masih tahap uji coba. Nantinya para kader yang mendistribusikan MBG ke rumah penerima manfaat juga akan mendapatkan pengganti transport.

Ia juga mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat MBG di Indonesia, sudah sekitar 20 ribu yang merasakan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Walaupun belum semuanya, saya pastikan step by step dapat terlaksana," katanya.

Wihaji juga menambahkan bahwa semangat Presiden ini bagaimana bayi, ibu hamil dapat asupan gizi yang baik.

"Potensi stunting itu di 1000 hari kehidupan. Mulai hamil sampai usia 2 tahun. Selama itu, kita pastikan kita layani dari MBG ini. Sehingga mulai dari hamil, menyusui, dan setelah 1 tahun sudah dapat makan nasi, kita layani lewat MBG ini, hingga sampai balita non Paud," pungkasnya.

Sebelum, mengunjungi lokasi Menteri Wihaji mengunjungi Dapur Umum SPPG (Sentra Pelayanan Program Gizi) yang berlokasi di Jl Sultan Agung.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa kini mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse untuk menjalankan operasionalnya. Solusi ini menyusul serangkaian keluhan terkait lamanya waktu pencairan dana.

Kini tidak boleh ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang boleh menjalankan operasionalnya sebelum memiliki virtual account (VA) khusus. VA ini akan menjadi sarana transaksi antara pemerintah dengan mitra dan SPPG yang hanya bisa diakses kedua pihak tersebut.

Dadan menjelaskan, dana modal atau uang muka operasional akan cair dan masuk ke rekening VA dari pemerintah. Uang akan cair setiap 10 hari operasional dapur.

"Jadi, sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse. Jadi, kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggung dan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk untuk (setiap) 10 hari ke depan," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, saat ini pihaknya masih membenahi dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Harapannya, sistem seluruh dapur bisa rampung minggu ini sehingga seluruh transaksi bisa lebih tertata menggunakan virtual account.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan, mitra yang ingin melaksanakan program MBG harus membuat proposal terlebih dulu di setiap periode 10 hari operasional. Dari sana, BGN baru memverifikasi, setelah rampung uangnya akan dikirim langsung ke rekening virtual account.

Setelah itu, mitra harus membuat laporan penggunaan uang. Dengan demikian, setiap periode 10 hari, mitra harus membuat proposal baru, diikuti dengan laporan keuangan setiap akhir periode.

"Begitu uang masuk ke rekening virtual account maka pada tanggal 5 (Mei), kepala SPPG dan mitra sudah harus membuat proposal untuk tanggal 15 (Mei). Siklusnya demikian. Nah, kemudian pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk maka mitra dan kepala SPPG sudah harus membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5 sampai tanggal 10," jelasnya.

Bakal ada tiga komponen utama dalam program MBG yaitu komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen insentif. Untuk bahan baku dan operasional sifatnya add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa.

"Jadi, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25 nanti usulannya Rp 300 juta tetapi dicatat uang sisa Rp 50 juta. Sehingga BGN nanti hanya mengirimkan sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening. Demikian prosesnya, sehingga selalu ada di mana ketika uang itu sudah masuk pada saat yang sama dia harus membuat proposal untuk 10 hari kemudian," terangnya lagi.

Dadan meyakini, kehadiran virtual account akan sangat memudahkan pemantauan, bahkan Kementerian Keuangan bisa melihat semua transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi, tetapi tetap virtual account-nya per SPPG sehingga dari satu SPPG ke SPPG lain berbeda.

Simak juga Video 'Respons Kepala BGN soal Dapur Makan Gratis Terdampak Banjir di Bekasi':

Presiden RI Prabowo menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait program makan bergizi gratis (MBG). Dalam rapat dibahas tiga kunci sukses pelaksanaan program MBG yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Rapat digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (3/5). Dadan mengatakan, dari ketiga hal utama tersebut, masalah anggaran telah terselesaikan.

"Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis," ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Sementara terkait hal SDM, kata Dadang, menjadi tantangan terutama terkait kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan mengatakan saat ini ribuan tenaga telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

"Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya," jelasnya.

Dadan menambahkan, BGN bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga. Program tersebut ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

"Insya Allah akan selesai di akhir Juli. Nah makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus," tambahnya.

Sementara itu, terkait infrastruktur, Dadan mengatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek penting.

"Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Dadan menambahkan, penguatan tiga hal tersebut diharapkan bisa membuat program pemenuhan gizi nasional tepat sasaran.

"Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah meresmikan Rumah Susu Unit Sentul di Babakanmadang, Bogor, Jawa Barat. Rumah pengolahan susu tersebut dibangun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan murni. Dan kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya. Alhamdulillah ini yang kedua, karena yang pertama sudah ada di Cimahi langsung di SPPG-nya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Tapi itu untuk SPPG saja dan kemasannya dalam botol," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Bogor, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, inovasi rumah pengolahan susu tersebut cukup baik. Susu langsung dikemas dan bisa dibawa langsung ke sekolah-sekolah untuk Makan Bergizi Gratis.

"Ini inovasi yang luar biasa, langsung di dalam cup yang bisa dibawa ke mana-mana dan kemudian beliau mengirimkan sealer-nya atau cooler-nya ke sekolah-sekolah. Jadi nanti distribusinya luar biasa," ujarnya.

Dadan mengatakan pemerintah menginginkan ada 1,5 juta sapi perah di Indonesia. Pemerintah mengatakan masih dibutuhkan 1 juta ekor sapi untuk memenuhi target itu.

"Kita menginginkan populasi sapi itu di Indonesia minimal 1,5 juta. Sekarang baru ada 560 (ribu), jadi kita masih kurang sekitar 1 juta. To be honest, sekitar 2 juta agar seluruh penduduk Indonesia minum susu," ujarnya.

Dadan menginginkan susu menjadi menu wajib makan bergizi gratis di daerah yang memiliki sapi perah. Dia menginginkan susunya berasal dari dalam negeri.

"Kami sekarang menetapkan di dalam program makan bergizi, susu menjadi wajib di daerah-daerah di mana ada sapi perahnya. Di daerah yang tidak ada sapi perahnya tidak kita paksakan. Karena kita tidak ingin orang kemudian minum susu dengan peningkatan nilai impor yang signifikan. Jadi kami ingin susunya dari dalam negeri," kata dia.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, yang hadir dalam acara itu, menceritakan pengalaman soal pengolahan susu di Boyolali. Dia mengatakan susu di sana tidak terserap industri sehingga dibuang para peternak.

"Saya punya pengalaman waktu kemarin peternak sapi di Boyolali itu membuang hasil susunya. Saya datang ke sana, ternyata memang hasil susu dari peternak sapi perah dengan koperasi di Boyolali itu tidak terserap di industri pengolahan susu. Saya agak-agak marah lihat peristiwa itu," kata Ferry.

Dia mengaku bertekad agar koperasi mempunyai industri pengolahan susu sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan diresmikannya rumah susu.

"Harapannya ke depan bukan hanya unitnya yang diperbanyak. Kemudian bisa ke pabrik susunya menjadi UHT dan lain sebagainya, kami dari Kementerian Koperasi akan mendukung penuh. Apalagi ke depan kami mendapatkan instruksi dari Presiden untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 80 ribu di seluruh Indonesia," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya