Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendorong percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan PBG secara gratis itu bertujuan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Mahendra saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung di Puspem Badung dan MPP Gianyar di Blahbatuh, Gianyar, pada Selasa (21/1/2025). Ia menegaskan proses penerbitan PBG bagi MBR maksimal sepuluh hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

"Pemprov Bali mendukung penuh program ini dan kami akan terus berupaya memperbaiki layanan serta mempercepat fasilitasi warga yang benar-benar membutuhkan izin PBG," ujar Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Selasa.

Pada kesempatan itu, Mahendra memuji layanan MPP Badung yang menurutnya cepat dan inovatif. Ia pun sempat menyimak langsung simulasi dari input data hingga penerbitan PBG yang memerlukan waktu kurang dari 20 menit saat dokumen sudah lengkap.

"Ke depannya, kami akan terus mendorong percepatan layanan PBG bagi MBR sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa terlayani," ujarnya.

Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, mengungkapkan terdapat sekitar 30 instansi layanan publik di MPP Badung. Termasuk imigrasi, pajak, BPJS, BNN, Taspen, hingga perwakilan Bapenda Provinsi Bali. Ia juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk mempercepat proses pelayanan.

Setelah dari Badung, Mahendra Jaya bertolak ke MPP Gianyar. Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi fasilitas seperti ruang bermain bagi anak-anak yang dinilai dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat.

"Ini inovasi yang bagus, sehingga masyarakat bisa mengantre dengan tenang dan nyaman," ungkap Mahendra.

Terkait proses permohonan PBG, Mahendra berharap dapat dipercepat demi menghindari penumpukan antrean. "Apalagi saat ini kita menggunakan aplikasi SIMBG. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaannya, sehingga harus ada petugas yang siap dan sigap melayani," imbuhnya.

Pj Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, akan terus berupaya mempercepat penerbitan PBG meskipun masih terdapat kendala pada proses perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Menurutnya, dengan penggunaan template dokumen, petugas kini hanya perlu mengubah nama dan alamat pemohon sehingga proses penerbitan dapat dipercepat menjadi sekitar 120 menit.

"Bahkan, dari proses mengunduh aplikasi hingga pembuatan e-mail baru, kami siap membantu masyarakat," ujar Tagel.

Video Prabowo Ucapkan HUT Ke-65 MKGR: Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Video Prabowo Ucapkan HUT Ke-65 MKGR: Jadi Mitra Strategis Pemerintah

IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuktikan cepatnya proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik.

Hal tersebut turut disaksikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait, saat meninjau kemudahan layanan PBG di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta.

"Seluruh jenis PBG dapat diproses lebih cepat. Untuk rumah tinggal maksimal dua lantai, pengurusan PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemohon. Bahkan hari ini, kita bisa selesaikan dalam waktu 17 hingga 30 menit," ujar Teguh, Senin (20/1/2025).

Teknologi terkini, lanjut dia, membantu mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung, seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial di wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengapresiasi Pemprov DKI yang telah mampu mempercepat penerbitan PBG dalam waktu singkat.

"Di Jakarta sudah bisa 30 menit untuk penerbitan PBG. Ini luar biasa. Ini menandakan SDM di Mal Pelayanan Publik melayani dengan hati dan profesional. Terima kasih Pj Gubernur dan Mendagri Tito yang telah membantu kami dalam mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar.

Hal senada juga disampaikan Mendagri Tito Karnavian yang memberikan apresiasi terhadap cepatnya penerbitan PBG yang dilaksanakan hari ini.

"Percepatan PBG yang dilalukan Pemprov Jakarta dapat memacu dan memotivasi daerah-daerah lain untuk melakukan percepatan penerbitan PBG," ucap Tito.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Ara dan Tito mengapresiasi kecepatan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya memakan waktu 30 menit.

Peninjauan itu dilaksanakan di Kantor Mal Pelayanan Publik Jalan Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025). Ara dan Tito tampak didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan beberapa jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Di Jakarta sudah bisa 30 menit untuk penerbitan PBG. Ini luar biasa. Ini menandakan SDM di Mal Pelayanan Publik melayani dengan hati dan profesional," kata Ara.

"Terima kasih, Pj Gubernur DKI dan Mendagri Tito yang telah membantu kami dalam mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia," sambungnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Teguh menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendukung program pembangunan tiga juta rumah dengan mempercepat penerbitan PBG.

"Implementasi PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel," ujar Teguh.

Teguh mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan layanan publik yang lebih baik melalui percepatan penerbitan PBG. Dengan memanfaatkan teknologi terkini yang mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung, seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial di wilayah DKI Jakarta.

"Pengintegrasian data dan informasi ini akan mempermudah serta menyederhanakan pemrosesan PBG, baik bagi Pemprov DKI maupun Petugas Tim Teknis Pemprov DKI, sehingga proses penilaian teknis dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat," ucapnya.

Untuk rumah tinggal maksimal dua lantai, Teguh mengatakan pengurusan PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemohon.

Di sisi lain, Pemprov juga siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan PBG, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pihaknya akan membebaskan retribusi untuk perizinan PBG bagi MBR pada program pembangunan tiga juta rumah.

"Melalui upaya ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi MBR, serta memberikan kontribusi nyata terhadap program nasional penyediaan hunian terjangkau di Indonesia," tutur Teguh.

"Dalam kesempatan ini, saya juga mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar dapat mengurus perizinan dan nonperizinan secara mandiri, tanpa melalui pihak ketiga. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah," imbuhnya.