Polri bersama Universitas Pertahanan (Unhan) berkolaborasi dalam Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng). Polri menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Polri berperan aktif mencetak SDM unggul yang siap mengawaki program strategis nasional, terutama peningkatan kualitas gizi masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya membentuk karakter tangguh, tetapi juga memastikan peserta mampu menjalankan peran di lapangan dengan profesional," tegas Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo, dalam keterangan tertulis Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Jumat (24/4/2025).

Teguh menjelaskan program MBG adalah pelaksanaan dari poin keempat Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat pembangunan SDM, kesehatan, dan kesetaraan melalui MBG. Pelatihan SPPI ini diikuti oleh 3.183 sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang akan disiapkan sebagai penggerak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelatihan digelar sejak 14 April hingga 12 Juli 2025, atau sekitar 3 bulan. Peserta dibekali materi dasar kemiliteran, disiplin, etos kerja, dan loyalitas tinggi di tujuh Satuan Pendidikan (Satdik) Polri, termasuk SPN Purwokerto, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair.

Berikut 7 sekolah polisi yang menyelenggarakan Pelatihan SPPI:
1. Pusdik Brimob (448 peserta)
2. Pusdik Polair (200 peserta)
3. Satlat Kor Brimob (247 peserta)
4. SPN Polda Jateng (941 peserta)
5. SPN Polda Sulsel (651 peserta)
6. SPN Polda Sumsel (321 peserta)
7. SPN Polda Bali (375 peserta).

Pelatihan ini merupakan respons Polri terhadap surat dari Rektor Unhan Nomor B/553/II/2025 dan B/577/II/2025. Surat itu berisi permohonan dukungan fasilitas dan personel.

Saat mengecek jalannya pelatihan, Teguh juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur atau SOP, menjaga kesehatan peserta, serta memastikan asupan gizi para peserta selama pelatihan. "Kami berkomitmen menyiapkan generasi yang sehat dan kompeten, sekaligus menjadi contoh dalam implementasi program makan bergizi gratis," tambahnya.

Teguh menyampaikan kegiatan dia pun berdialog dengan para pengasuh pelatihan guna memastikan keselarasan proses pembelajaran dengan target capaian. "Dukungan Polri ini menjadi bukti nyata loyalitas institusi dalam merealisasikan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Teguh.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Persoalan Meikarta yang jadi isu berkepanjangan tuntas di era pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menjalankan amanah UUD 1945, menunjukkan pemerintah berwibawa dalam melindungi warga negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu para konsumen dan pengembang Meikarta kemarin di kantornya. Pertemuan itu adalah titik puncak yang memberikan angin segar penyelesaian polemik Meikarta.

Dalam pertemuan itu, Maruarar meminta pengembang Meikarta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady, mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

'Simak juga Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang Meikarta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat waktu tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

Sementara itu, dari laporan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, saat ini ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui laporan layanan BENAR-PKP. Dari 102 konsumen tersebut, total kerugian yang tercatat mencari Rp 26,8 miliar.

Fitrah menjelaskan, dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya di Kantor Kementerian PKP.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. MBG juga ada kaitannya dengan program dana desa yang diberikan Rp 1 miliar per desa per tahun.

"Dana desa kita kembalikan lagi per desa Rp 1 miliar 1 tahun. Dengan adanya program MBG, uang desa bertambah di kisaran Rp 5 miliar-Rp 8 miliar. Bayangkan, naik Rp 5 miliar saja sudah 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya beredar Rp 1 miliar, kini bisa Rp 6 miliar 1 desa," ujar Prabowo saat peluncuran Gerakan Menanam Indonesia (Gerina), Rabu (23/4/2025).

Dia mengungkap alasan pertumbuhan ekonomi di desa itu karena pembelian berbagai bahan untuk MBG berasal dari wilayah tersebut. Hal itu membuat perputaran ekonomi bakal membaik.

"Setiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, ayam, ikan, sayuran dan sebagainya. Ekonomi desa, ekonomi kecamatan menjadi hidup," terangnya.

Prabowo juga menyebut, masyarakat yang kekurangan gizi di Indonesia cukup banyak, jumlahnya mencapai 25% penduduk. Program makan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu upaya menekan angka tersebut.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia kelaparan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh karena kurang gizi. Jumlahnya cukup banyak, 25%. Dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi, yang 3 mungkin pas-pasan," katanya.

Prabowo membandingkan kondisi itu dengan negara lain. Dia menyebut kondisi anak-anak negara lain cukup baik, tinggi, dan besar berbeda dengan Indonesia.

"Saya lihat di Timur Tengah, gurun pasir tidak bisa ditanam tapi rakyatnya, anaknya, tinggi besar," katanya.

Dalam program MBG, penanganan gizi di Indonesia pada era Prabowo ditangani tak hanya dari sejak siswa sekolah, tapi juga menyasar para ibu hamil. Dia juga ingin membantah nyinyiran pihak lain yang menilai negatif program MBG.

"Ada yang mengatakan (pemberian gizi) oh yang penting ibu hamil dikasih makan, jadi pakar-pakar ini tidak belajar, tidak membaca, program MBG itu mulai dari ibu hamil. Dan mungkin satu-satunya negara di dunia, di mana ada program ibu hamil, setiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba dilihat, di negara mana ada sekarang," katanya.

Video Jokowi: Hubungan Saya dengan Pak Prabowo Sangat Solid

Video Jokowi: Hubungan Saya dengan Pak Prabowo Sangat Solid

Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor.

Wamena (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu mencerdaskan siswa.

Kepala Disdibud Papua Pegunungan Aron Wanimbo ketika dihubungi di Wamena, Minggu, mengatakan bahwa program MBG akan sangat membantu kecerdasan siswa di semua tingkatan satuan pendidikan.

"Program ini akan mendorong siswa datang ke sekolah untuk belajar, kemudian pelan-pelan ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ketika kebutuhan perutnya terisi dengan baik," katanya.

Menurut Aron, fondasi anak-anak Papua Pegunungan ke depan untuk kecerdasan di bidang pendidikan adalah pemberian makan bergizi sejak anak tersebut berada di dalam kandungan maupun pada usia sekolah.

"Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor," ujarnya.

Maka, lanjut dia, program yang baik ini harus didukung dan disukseskan guna ciptakan generasi Papua Pegunungan yang hebat pada masa depan.

Aron menjelaskan bahwa program MBG juga akan sangat membantu orang tua saat mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah.

"Orang tua tidak perlu memikirkan untuk membuat sarapan atau makan pagi bagi anak mereka karena cukup suruh ke sekolah akan diberikan makan," katanya.

Untuk mendukung program ini berjalan sukses, dia memandang perlu pendekatan kebudayaan di Papua Pegunungan, salah satunya dengan melibatkan unsur perempuan, pemuda, dan gereja.

Ia lantas mengusulkan setiap dapur umur program MBG melibatkan mama-mama dari organisasi gereja, PKK, serta melibatkan unsur pemuda supaya mereka membantu memasak dapat menepis isu-isu yang kurang baik terhadap makanan yang mereka berikan.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta baru saja menyambut pemimpin baru yakni Iwan Hermawan. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan harapannya ada kolaborasi antara pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau mengingat angka backlog di Jakarta masih cukup tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media, sesaat setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/4/2025).

Untuk dapat mempermudah pembangunannya, pengembang berharap ada regulasi yang dapat mendukung dan mempercepat. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang telah menaikkan batas penghasilan pasangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari yang tadinya Rp 7-8 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan Himperra memiliki target besar yang optimis dapat mereka capai selama 2025 ini yakni membangun 5.000 rumah subsidi.

Target ini melampaui capaian Himperrra pada 2024 lalu yang berhasil membangun 3.100 rumah. Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

"Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah unit yang tersedia, Himperra juga melakukan inovasi dengan memberikan desain rumah yang kekinian dan dengan kualitas bangunan yang hampir setara dengan bangunan komersial.

"Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Buruh

Video: Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Buruh

Wakapolda Bali Brigjen Komang Sandi Arsana dan Ketua Bhayangkari Didit Daniel Adityajaya mengecek dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Plawa, Denpasar. Inspeksi mendadak (sidak) tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyediakan menu makanan untuk siswa di Pulau Dewata.

"Kami melakukan pengecekan kesiapan dapur makan gratis Polri yang disediakan untuk mendukung makan siswa di Bali," kata Sandi, Rabu (26/3/2025).

Sandi menjelaskan dirinya mengecek beberapa hal dalam kegiatan itu. Mulai dari kebersihan, keselamatan pekerja, hingga peralatan memasak. Ia juga ingin memastikan kandungan gizi dalam menu makanan memadai untuk para siswa.

Ia berharap pemberian makan bergizi itu membantu para siswa agar lebih fokus saat belajar di sekolah. Menurutnya, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa kurang mampu secara ekonomi.

"Pemberian makan gratis ini sangat penting sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan di Bali. Terutama bagi siswa yang kurang mampu agar mereka dapat fokus pada pelajaran tanpa terbebani masalah kebutuhan makan sehari-hari," kata Sandi.

Sementara itu, Didit Daniel mengatakan kandungan gizi di dalam makanan untuk siswa sudah mencukupi. Dengan kandungan gizi yang memadai, dia berujar, Makan Bergizi Gratis itu diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

"Semua pihak yang terlibat berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya," ujar Didit.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Pemerintah melalui lima kementerian-lembaga termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) wujudkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus serah terima kunci rumah bersubsidi.

Program Rumah untuk Guru Indonesia menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Nantinya rumah-rumah subsidi ini akan dibangun serentak di 8 provinsi Indonesia.

Provinsi tersebut dari Aceh, Medan, Bogor, Bengkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan apresiasi kepada mitra kerjanya dalam program ini yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Karena program ini bisa direalisasi dalam waktu dekat dan cepat. Sebagai kunci dalam membangun sumber daya manusia Indonesia dan sesuai Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, guru memang patut diperhatikan kesejahteraannya.

Dengan begitu ia berharap, program rumah subsidi bisa bermanfaat bagi para guru yang diiringi dengan memberikan layanan pendidikan lebih baik.

"Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik," kata Mu'ti dikutip dari rilis yang diterima detikEdu ditulis Rabu (26/3/2025).

20 Ribu Unit Rumah Subsidi Siap Dihuni Guru

Tidak sendiri, Kemendikdasmen dibantu empat kementerian-lembaga lain dalam program ini. Mereka adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik.

Menteri PKP, Maruarar Sirait membeberkan ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Namun, baru 250 unit rumah yang diserahkan kuncinya secara simbolis.

Penyediaan 20 ribu unit rumah subsidi ini dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kendati demikian, tujuan utamanya agar lokasi tempat tinggal guru tak jauh dari tempat mengajar atau sekolah.

Sehingga ke depannya, guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya tanpa harus menempuh jarak jauh.

"Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik," ujar menteri yang disapa Ara ini.

Keinginan agar guru bisa lebih berkonsentrasi mengajar karena telah punya rumah yang layak huni juga disampaikan Direktur Utama BTN, Nixon L P Napitupulu. Menurutnya program ini akan paling disukai masyarakat karena menjadi bagian dalam proses mengentaskan kemiskinan.

Untuk menetapkan siapa penerima bantuan program, pemerintah mengandalkan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bangga bisa ikut berperan dalam pembangunan bangsa.

Ia percaya data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif. Termasuk dalam program Rumah untuk Guru Indonesia dan Penghargaan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

"Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif," ucapnya.

Video JPPI Ingatkan Prabowo Tak Salah Alamat soal Kebijakan Kesejahteraan Guru

Video JPPI Ingatkan Prabowo Tak Salah Alamat soal Kebijakan Kesejahteraan Guru

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Kedatangan keduanya untuk konsultasi terkait program yang ada di setiap kementerian agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi.

"Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tanak mengatakan program yang dikonsultasikan terkait program 3 juta rumah milik Kementerian PKP dan Kemensos terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bansos. Diskusi dilakukan agar keuangan negara tidak disalahgunakan.

"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengatakan berkonsultasi dengan KPK terkait program 3 juta rumah. Ara mengatakan KPK memberikan masukan agar data yang ada harus tepat sasaran.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan bahwa masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar harus tepat sasaran terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara.

Dia melanjutkan turut berkonsultasi dengan KPK terkait program rumah subsidi. Ara mengatakan rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.

"Kemudian yang kedua karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," sebutnya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan DTSEN akan jadi acuan untuk pemberian bansos yang 3 bulan sekali datanya diperbaharui. Sehingga bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya pun berharap hal itu bisa terus berlanjut.

"Jujur kami sampaikan dengan adanya kerjasama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat. Jadi, ini satu hal yang saya syukuri dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Calon pembeli perlu teliti sebelum memutuskan sebuah rumah. Segala aspek mesti diperhatikan mulai dari legalitas, kualitas bangunan, hingga potensi bencana seperti banjir.

Jangan mudah percaya terhadap janji manis pengembang. Sebab ada saja oknum pengembang yang berbohong demi menarik perhatian calon pembeli.

Misalnya oknum pengembang mengaku perumahannya bebas banjir, tetapi ternyata tetap kebanjiran. Hal ini membuat masyarakat yang sudah terlanjur membeli tertipu trik marketing.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Layanan tersebut dibuat lantaran terdapat banyak laporan dari masyarakat terkait perumahan.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ara menjelaskan Kementerian PKP bakal menyediakan tempat pengaduan buat masyarakat. Laporan masyarakat terkait perumahan akan ditindaklanjuti dan diklarifikasi. Kemudian, masyarakat yang merasa tidak ditepati janjinya oleh pengembang dapat dibantu proses mediasi.

"Saya buat suatu terobosan di bidang pelayanan publik, supaya warga itu bisa mengadu kalau ada pengembang yang tidak sesuai dengan janjinya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

KEDIRI – Pemerintah kembali menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi warga Kediri pada Jumat, 7 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Sosialisasi program MBG dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, dan dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. 

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi serta pengetahuan masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono, serta perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

Program MBG merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuju Indonesia Emas 2045. 

“Program ini dirancang untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Melalui MBG, kami berupaya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Nurhadi.

Program MBG diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang seringkali kesulitan mengakses pangan bergizi. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan ketahanan pangan nasional. Ini adalah upaya strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Nurhadi.

Selain meningkatkan gizi, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, serta mengurangi angka kemiskinan. Program ini juga diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk lebih bersemangat bersekolah.

“Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, Program MBG diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tegas Nurhadi.

Program MBG akan dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang akan didirikan di berbagai daerah. Setiap SPPG akan melayani sekitar 3.000 anak sekolah, ditambah 10% ibu hamil, ibu menyusui, dan anak perempuan dalam radius 0-6 kilometer.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri.

Editor : Ali Masduki

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.